IKPI, Mataram: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan bahwa Indonesia perlu segera melakukan reformasi ekosistem perpajakan secara menyeluruh untuk memperkuat fondasi penerimaan negara dan meningkatkan kepercayaan publik. Pesan itu ia sampaikan di hadapan ratusan peserta seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) IKPI Cabang Mataram, di Hotel Aston INN, Mataram, Rabu (26/11/2025).
Dalam paparannya, Vaudy menjelaskan bahwa ekosistem perpajakan Indonesia terdiri dari otoritas pajak, wajib pajak, konsultan pajak, serta berbagai pemangku kepentingan lain. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan ketidakseimbangan besar antara jumlah wajib pajak dan pendamping profesional.
Dengan 80,27 juta wajib pajak orang pribadi dan 5,54 juta wajib pajak badan, ia menegaskan bahwa jumlah konsultan pajak hanya sekitar 7.924 orang, termasuk 6.999 anggota IKPI dan itu masih kurang. Ketimpangan ini menyebabkan edukasi dan pendampingan perpajakan belum berjalan optimal.
Vaudy juga menyoroti stagnasi tax ratio Indonesia yang dalam satu dekade terakhir hanya berada di kisaran 8–10 persen, sementara kebutuhan belanja negara terus meningkat. Penerimaan pajak belum mampu menutupi total belanja pemerintah, sehingga defisit fiskal masih harus ditutup dengan pembiayaan.
Ia menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak masih disebabkan oleh administrasi yang rumit, perubahan aturan yang kerap terjadi, peraturan multitafsir, hingga minimnya transparansi pengelolaan pajak di mata publik. Modul pelaporan SPT yang belum stabil serta aturan yang diberlakukan terlalu dekat dengan masa pelaporan juga menjadi hambatan tersendiri.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Vaudy menegaskan perlunya reformasi besar di seluruh ekosistem perpajakan. Ia menyoroti rencana pemerintah membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Lembaga ini diharapkan dapat menyatukan fungsi penerimaan negara dan mendorong rasio penerimaan terhadap PDB hingga 23 persen.
Vaudy juga menyinggung RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang sudah masuk Prolegnas sebagai fondasi bagi penguatan basis data perpajakan. Data yang kuat, menurutnya, merupakan prasyarat utama untuk kebijakan perpajakan yang adil dan efektif.
Selain itu, ia menilai pengaturan kompetensi kuasa wajib pajak dalam UU HPP dan PP 50/2022 menjadi momentum penting untuk memperkuat profesionalisme konsultan pajak dan memastikan standar kompetensi yang setara bagi seluruh pihak yang mewakili wajib pajak.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pembahasan RUU Redenominasi Rupiah dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal sebagai kebijakan yang dapat memperbaiki kualitas database penerimaan negara sekaligus menekan transaksi tunai tidak tercatat. Kebijakan tersebut dinilai selaras dengan upaya meminimalkan shadow economy, yang selama ini menjadi sumber kebocoran penerimaan.
Digitalisasi perpajakan dan optimalisasi Coretax System, disebutnya sebagai langkah penting untuk mempersempit ruang ekonomi gelap. Vaudy menegaskan bahwa konsultan pajak memegang peran strategis dalam mendorong perubahan dan menjadi pendamping wajib pajak di tengah percepatan transformasi digital perpajakan.
Ia menyatakan bahwa reformasi ekosistem perpajakan tidak akan berhasil tanpa kolaborasi erat antara DJP, konsultan pajak, pelaku usaha, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Reformasi ekosistem perpajakan bukan sekadar wacana. Ini kebutuhan mendesak agar sistem perpajakan kita semakin adil, sederhana, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Hadir sebagai undangan
Dari DJP:
- Samon Jaya – Kepala Kanwil DJP Nusra
- Wayan Nuryana – Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, & Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Nusra
- Ruseno Hadi – Kepala KPP Pratama Mataram Timur
- Tomo Hendri Purwoko – Kepala KPP Pratama Mataram Barat
- Wawan Haryanto – Kepala KPP Pratama Praya
Dari IKPI:
- Vaudy Starworld – Ketua Umum
- Nuryadin Rahman – Wakil Ketua Umum
- Handy – Ketua Departemen Kerja Sama Dengan Organisasi dan Asosiasi
- Kadek Sumadi – Dewan Kehormatan
- Kadek Agus Ardika – Ketua Pengurus Daerah Bali Nusra
- Made Sujana – Ketua Cabang Denpasar
- I Made Susila Darma – Ketua Cabang Buleleng
Akademisi:
- Lalu Kusnawan – Ketua IHGMA NTB
- Muhamad Sayuti – Dekan FEB Unizar
(bl)
