IKPI, Jakarta: Tahun 2025 menjadi tahun penentuan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengakselerasi reformasi perpajakan. Pasalnya, target penerimaan pajak dalam APBN 2025 dipatok mencapai Rp 2.189,3 triliun melonjak 13,3% dari realisasi tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyebut angka tersebut sebagai tantangan besar yang menuntut kerja keras, konsistensi, dan kolaborasi seluruh pihak.
“Ini bukan sekadar angka, tapi sebuah tantangan sekaligus usaha kolektif yang harus kita jalani bersama. Cerita pengumpulan penerimaan negara 2025 ini tidak bisa dijalani sendiri,” ujar Suryo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (7/5/2025).
Untuk mencapai target tersebut, DJP telah menyiapkan lima strategi utama. Pertama, memperluas basis perpajakan lewat intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua, menggenjot kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi, sinergi program bersama, dan penegakan hukum. Ketiga, menjaga kesinambungan reformasi dan menyelaraskan kebijakan pajak dengan standar global.
“Upaya ini kami lakukan bukan hanya demi target, tapi juga untuk memperbaiki sistem dan memperluas jangkauan perpajakan secara berkelanjutan,” ungkap Suryo.
Keempat, DJP juga berkomitmen memberikan insentif pajak yang lebih tepat sasaran demi menopang daya saing usaha dan mendorong transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi. Kelima, penguatan SDM dan organisasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi menjadi fokus penting.
Suryo juga menekankan peluncuran sistem administrasi perpajakan terintegrasi Coretax pada tahun ini sebagai salah satu terobosan penting. “Kami ingin sistem perpajakan ke depan lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih efisien,” ujarnya.
Hingga akhir Maret 2025, penerimaan pajak telah mencapai Rp 322,6 triliun atau 14,7% dari target. Tren pertumbuhan tercatat positif secara tahunan maupun sektoral.
“Selama ekonomi tetap bergerak stabil atau bahkan lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, kami optimistis tren positif ini bisa terus berlanjut hingga akhir tahun,” tutup Suryo. (alf)
