IKPI, Jakarta: Mulai 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menghapus Pajak Hiburan (PB1) dan menggantinya dengan skema Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kebijakan ini menjadi tonggak reformasi pajak daerah yang diharapkan lebih relevan dengan perkembangan usaha, teknologi, dan kebutuhan fiskal ibu kota.

Transformasi ini mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan diatur melalui Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Tidak sekadar ganti nama, PBJT menyederhanakan jenis pajak, memperluas objek, dan menyesuaikan tarif agar lebih proporsional.

Jika sebelumnya PB1 mengenakan tarif bervariasi hingga 75 persen untuk hiburan malam, kini PBJT menetapkan tarif umum 10 persen untuk jasa makanan/minuman, perhotelan, parkir, listrik, dan hiburan. Pengecualian berlaku bagi diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan spa yang dikenakan tarif 40 persen.

Pemprov DKI menilai skema baru ini akan menciptakan sistem pajak yang lebih adil, efisien, dan transparan, sekaligus memberi kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan usaha. Melalui sistem pelaporan elektronik, PBJT juga diharapkan memperkuat penerimaan daerah untuk pembiayaan layanan publik dan infrastruktur.

Bagi masyarakat, PBJT membawa harapan pada peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi harga, sementara bagi pelaku usaha, kebijakan ini menawarkan kepastian tarif dan kemudahan administrasi.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya Pemprov DKI membangun tata kelola pajak daerah yang modern, tepercaya, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh yang bisa diadopsi daerah lain di Indonesia. (alf)