IKPI, Surabaya: Kode Etik dan Komisi Standar Profesi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), pada 8 Agustus 2023 telah menyelesaikan rumusan kebijakan dengan memperbaiki, menambah, serta mengubah beberapa pasal yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKPI. Perubahan itu, secara bulat telah disepakati dalam rapat yang dihadiri oleh tiga komisi di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas IKPI) di Hotel Mercure Surabaya, Jawa Timur.
Ketua Komisi Kode Etik dan Standar Profesi Robert Hutapea di Surabaya, Rabu (9/8/2023) mengatakan perubahan, penambahan dan perbaikan pada pasal-pasal itu adalah untuk menyempurnakan kode etik dan standar profesi IKPI dengan mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.
“Misi besarnya, kami berharap Kode Etik dan Standar Profesi IKPI ini bisa di adopsi oleh 3 asosiasi konsultan pajak lainnya, agar terdapat keseragaman aturan di dalam menjalankan sebuah profesi,” kata Robert.
Berdasarkan cita-cita luhur tersebut lanjut Robert, nantinya IKPI juga bisa mengusulkan Kode Etik dan Standar Profesinya kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), Kementerian Keuangan untuk dijadikan sebagai acuan baku bagi seluruh asosiasi konsultan pajak di Indonesia.
Dicontohkan Robert, seperti asosiasi advokat. Di Indonesia terdapat beberapa asosiasi advokat, tetapi kode etik yang digunakan tetap mengacu pada kode etik yang dibuat oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
Demikan juga dengan Kode Etik Akuntan Indonesia yg sama-sama digunakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Intitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI ) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI). “Kami berharap, hal ini juga bisa diikuti oleh asosiasi konsultan pajak,” ujarnya.
“Hal ini juga sejalan dengan apa yang diucapkan bapak Dadan Kuswardi (Kepala Bidang Penilai, Aktuaris dan Profesi Keuangan Lainnya) Pusat Pembinaan Profesi Keunagan (P2PK) dalam sambutannya mewakili Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada pembukaan Mukernas IKPI pada tgl 7 Agustus 2023 di Surabaya,” katanya.
Sekadar informasi, berikut pasal-pasal yang mendapat penyempurnaan oleh Komisi Kode Etik dan Standar Profesi IKPI;
Perubahan Mendasar Kode Etik
1. Penambahan Kerangka Kode Etik Untuk Memudahkan Anggota Membaca dan Mencari Rujukan Dalam Hal Terjadi Pengaduan,
2. Memunculkan Hal-Hal yang Belum Diatur Sebelumnya
– Hubungan dengan Pemerintah dan Asosiasi Lain
– Kode Etik yang Baru Akan Memiliki Hukum Acara Sendiri
@ Tata Cara Pemeriksaan Pengaduan Secara Detail
@ Tatacara Pengambilan Keputusan
@ Pemberian Sanksi
@ Pemulihan Kembali Status Anggota apabila Anggota yang Diberhentikan Telah Dipulihkan Status Hukumnya dan Di Vonis ‘Tidak Bersalah’ Oleh Pengadilan, untuk Lebih Memberikan Kepastian Hukum Dalam Penegakan Kode Etik Perkumpulan.
Mengatur dan Mempertegas Pengaturan Mengenai Pelanggaran yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Media Massa, Media Sosial, dan Media Elektronik Lainnya) untuk Mengantisipasi Perkembangan Teknologi yang Terjadi.
3. Penyempurnaan Bahasa dan Redaksional
4. Mensinkronisasikan dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
Perubahan Mendasar Standar Profesi
1. Penambahan Kerangka Standar Profesi untuk Memudahkan Anggota Membaca dan Mencari Rujukan Dalam Hal Terjadi Pengaduan
2. Perubahan Susunan Standar Profesi
@ Bagian Menjadi BAB
@ Angka Menjadi Pasal dan Ayat
3. Memunculkan Hal-Hal yang Belum Diatur Sebelumnya
@ Standar Profesi yang Baru Akan Memiliki Hukum Acara Sendiri
– Tata Cara Pemeriksaan Pengaduan Secara Detail
– Tatacara Pengambilan Keputusan
– Pemberian Sanksi
4. Penyempurnaan Bahasa dan Redaksional
5. Mensinkronisasikan dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
Berikut susunan Komisi Standar Profesi dan Kode Etik
Pengarah : JM. Harianto
Ketua : Robert Hutapea
Sekretaris : Henro Susanto
Anggota : 1. I Kadek Sumadi
2. Lani Dharmasetya
3. Budi Prasongko
4. Agus Budiwaluyo
5. Iman Julianto
6. Jeklira Tampubolon
7. Heru R. Hadi
