IKPI, Jakarta: Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menegaskan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak perlu lagi membahas ratifikasi Agreement on Reciprocal Tariff (ART) menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.
Menurut Bhima, dengan gugurnya dasar hukum tarif resiprokal tersebut, tekanan terhadap Indonesia dalam proses negosiasi perdagangan otomatis melemah. “Indonesia tidak perlu melakukan ratifikasi atas agreement on reciprocal trade dengan Trump, ancaman tarif resiprokal sudah tidak berlaku lagi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/2/2026).
Putusan Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa penggunaan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) 1977 tidak memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberlakukan tarif impor secara luas. Keputusan itu sekaligus membatalkan sebagian besar tarif yang selama ini dikenakan dalam kerangka kebijakan perdagangan Trump.
Celios menilai, dengan batalnya kebijakan tersebut, seluruh proses negosiasi yang sebelumnya dilakukan tim Indonesia di Washington DC menjadi tidak relevan secara hukum. Bahkan, perusahaan Indonesia yang telah terdampak tarif berpeluang menuntut pengembalian selisih bea masuk apabila pungutan tersebut dinyatakan tidak sah.
Bhima juga menyoroti bahwa tekanan agar Indonesia bergabung dalam skema tertentu seperti Board of Peace yang dikaitkan dengan kebijakan tarif kini tidak lagi memiliki pijakan. Posisi tawar Indonesia, menurutnya, kembali netral tanpa kewajiban tambahan yang sebelumnya dibayangi ancaman tarif.
“DPR sudah tidak perlu memasukkan ART dalam agenda ratifikasi undang-undang. Kita bisa lepas dari tekanan kerja sama yang berisiko merugikan dan membuka peluang kemitraan lebih luas dengan negara lain,” tegasnya.
Lebih jauh, Celios mencatat sedikitnya tujuh poin krusial dalam rancangan ART yang dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional. Di antaranya risiko banjir impor pangan, teknologi, dan migas yang dapat menekan neraca perdagangan serta nilai tukar rupiah.
Selain itu, terdapat klausul yang disebut sebagai “poison pill” yang dinilai membatasi Indonesia untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan negara lain. Celios menilai ketentuan semacam itu berpotensi menjadikan Indonesia sebagai blok perdagangan eksklusif Amerika Serikat.
Aspek lain yang dikritisi adalah potensi melemahnya industrialisasi domestik akibat tidak adanya kewajiban transfer teknologi serta kemungkinan penghapusan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Risiko deindustrialisasi dinilai bisa meningkat jika perjanjian tetap diratifikasi.
Celios juga mengingatkan adanya potensi kepemilikan absolut perusahaan asing di sektor pertambangan tanpa kewajiban divestasi, kewajiban mengikuti sikap perdagangan AS terhadap negara lain, tertutupnya peluang transhipment, hingga ketentuan transfer data personal ke luar negeri.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menyatakan ART membuka peluang ekspor dengan tarif nol persen untuk 1.819 pos tarif Indonesia, termasuk komoditas seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, komponen elektronik, semikonduktor, dan komponen pesawat terbang.
Namun, dengan perubahan lanskap hukum di Amerika Serikat, Celios menilai pemerintah perlu mengedepankan kepentingan nasional secara lebih tegas dan tidak terburu-buru mengikatkan diri pada kesepakatan yang dasar tekanannya telah gugur. (alf)
