IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi memperkuat langkah pengawasan dan penegakan hukum dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Data Konkret. Aturan yang terbit pada 24 September 2025 ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang mempertegas wewenang DJP dalam menggunakan data faktual sebagai dasar pemeriksaan pajak.
Melalui beleid baru ini, DJP kini memiliki landasan lebih kuat untuk menindaklanjuti “data konkret”yakni data yang diperoleh atau dimiliki otoritas pajak, seperti faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bukti potong PPh yang diabaikan, hingga data transaksi atau bukti penghasilan yang tidak tercantum dalam laporan pajak.
Dalam aturan tersebut, DJP merinci delapan bentuk data konkret yang bisa digunakan untuk menghitung ulang kewajiban pajak wajib pajak (WP). Mulai dari kelebihan kompensasi SPT PPN yang tak sesuai ketentuan, pengkreditan pajak masukan oleh WP yang tidak berhak, pemanfaatan insentif pajak secara tidak tepat, hingga penghasilan yang tidak dilaporkan berdasarkan data bukti potong.
Tak hanya itu, data yang sudah pernah dimintai klarifikasi namun tak ditindaklanjuti oleh WP juga dapat langsung menjadi dasar penetapan pajak baru. Langkah ini diharapkan membuat pengawasan pajak lebih efektif dan mencegah manipulasi laporan oleh pihak-pihak yang mencoba bermain di area abu-abu perpajakan.
Sebelumnya, peringatan keras datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan pemerintah tak akan memberi ruang bagi para pengemplang pajak besar. Ia mengungkapkan, saat ini sekitar 200 penunggak pajak besar dengan total kewajiban mencapai Rp60 triliun telah diidentifikasi dan siap ditindak.
“Pasti masuk Rp60 triliun ke kas negara tahun ini. Kalau enggak, dia susah hidupnya di sini,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Purbaya menegaskan, pada 2026 Kementerian Keuangan bersama aparat penegak hukum akan terus menyisir para penunggak pajak besar guna memaksimalkan penerimaan negara. Meski demikian, ia menjamin bahwa pemerintah akan tetap adil kepada wajib pajak yang patuh.
“Kita akan menerapkan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali. Enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras wajib pajak,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Purbaya juga berencana membuka saluran khusus pengaduan bagi wajib pajak yang mengalami perlakuan tidak adil dari petugas pajak.
Dengan hadirnya aturan “data konkret” ini, DJP kini memegang senjata baru dalam mempersempit ruang penghindaran pajak, sementara pemerintah memastikan perlakuan yang adil bagi setiap wajib pajak yang taat. (alf)
