IKPI, Jakarta: Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar pajak atas emas perhiasan sebaiknya hanya dikenakan di tingkat produsen. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menutup celah penghindaran pajak yang kerap dimanfaatkan produsen ilegal.
Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Purbaya mengungkapkan bahwa para pelaku industri perhiasan mengeluhkan rumitnya skema perpajakan saat ini, terutama karena masih banyak produsen yang beroperasi tanpa izin dan tidak menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Mereka minta kita menyesuaikan kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal,” ujar Purbaya.
Menurutnya, praktik ilegal di sektor ini marak terjadi, mulai dari penjualan tanpa dokumen resmi hingga pengiriman barang tanpa surat keterangan pembelian. Akibatnya, rantai distribusi emas perhiasan menjadi sulit diawasi, dan banyak toko emas membeli barang dari produsen tanpa menyertakan bukti pajak.
Skema Baru untuk Tutup Celah Pajak
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023, beban pajak emas perhiasan saat ini mencapai sekitar 3 persen, terdiri atas 1,1 persen di tingkat produsen dan 1,6 persen di tingkat konsumen akhir. Namun dalam praktiknya, banyak produsen tidak melaporkan penjualan sebenarnya sehingga PPN hanya tertagih dari penjualan ke konsumen, bukan dari proses produksi awal.
APPI pun mengusulkan agar seluruh beban pajak 3 persen dikenakan langsung di tingkat produsen. Dengan begitu, setiap produk perhiasan yang keluar dari pabrik sudah dipastikan membayar pajak, sehingga pengawasan menjadi lebih mudah dan potensi kebocoran dapat ditekan.
“Asosiasi memperkirakan sekitar 90 persen produsen saat ini beroperasi di luar mekanisme pajak yang patuh,” kata Purbaya. “Jadi mereka minta treatment bagaimana caranya supaya PPN dibayar langsung oleh perusahaan, bukan di konsumen aja.”
Dengan skema baru ini, pemerintah diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan kepastian usaha bagi produsen yang taat aturan. Industri perhiasan yang selama ini dikenal padat karya juga berpotensi tumbuh lebih sehat karena persaingan tidak lagi timpang antara pelaku legal dan ilegal.
Langkah reformasi pajak di sektor perhiasan ini tengah dikaji serius oleh Kementerian Keuangan. Jika diterapkan, kebijakan tersebut bisa menjadi preseden penting bagi sektor lain yang menghadapi persoalan serupa antara kepatuhan, pengawasan, dan keadilan pajak. (alf)
