IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan peringatan kepada masyarakat terkait meningkatnya kasus penipuan yang mencatut nama pejabat maupun pegawai pajak. Fenomena ini dinilai semakin marak seiring berbagai pembaruan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa pelaku memanfaatkan isu-isu aktual untuk meyakinkan korban. “DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/2/2026).
Menurut DJP, isu integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), proses verifikasi data tahunan, hingga implementasi sistem Coretax kerap dijadikan dalih oleh pelaku. Bahkan, kabar bohong mengenai mutasi atau promosi jabatan internal DJP juga digunakan untuk memperkuat skenario penipuan.
Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat enam modus utama yang paling sering digunakan. Pertama, pengiriman file berformat Android Package Kit (.apk) melalui WhatsApp atau pesan singkat. File tersebut diklaim sebagai dokumen pajak resmi, padahal berpotensi menyisipkan malware untuk mencuri data pribadi.
Kedua, tautan palsu yang disebut sebagai aplikasi M-Pajak. Korban diarahkan mengakses link tidak resmi dan diminta memasukkan data sensitif seperti NIK, NPWP, atau informasi perbankan.
Ketiga, tagihan pajak fiktif yang dikirim melalui pesan instan dengan nada mendesak agar korban segera melakukan pembayaran. DJP menegaskan bahwa penagihan resmi tidak dilakukan melalui rekening pribadi maupun aplikasi perpesanan.
Keempat, modus klaim restitusi atau pengembalian pajak. Pelaku menjanjikan pencairan kelebihan bayar dengan syarat korban mengikuti instruksi tertentu melalui WhatsApp atau tautan yang diberikan.
Kelima, penawaran pembelian e-meterai melalui situs palsu. Korban diminta mentransfer sejumlah uang ke rekening tertentu yang bukan bagian dari kanal resmi pemerintah.
Keenam, penipuan melalui sambungan telepon langsung. Pelaku mengaku sebagai pejabat pajak dan meminta transfer dana untuk menyelesaikan persoalan administrasi yang sebenarnya tidak pernah ada.
DJP menegaskan bahwa seluruh komunikasi resmi hanya dilakukan melalui saluran resmi pemerintah dan tidak pernah meminta data rahasia maupun transfer ke rekening pribadi. Masyarakat diminta melakukan konfirmasi melalui Kring Pajak 1500200, email pengaduan@pajak.go.id, akun X @kring_pajak, layanan live chat di www.pajak.go.id, atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Selain itu, nomor telepon yang terindikasi penipuan dapat dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital melalui portal aduannomor.id. Untuk konten atau aplikasi mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui aduankonten.id. DJP juga mendorong korban untuk melapor kepada Aparat Penegak Hukum agar pelaku dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Melalui imbauan ini, DJP berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pesan yang menimbulkan kepanikan. Kewaspadaan dan verifikasi melalui kanal resmi menjadi langkah penting untuk melindungi diri dari berbagai modus penipuan yang terus berkembang. (alf)
