IKPI, Jakarta: Wakil Ketua Departemen PPKF Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Agoestina Mappadang, menegaskan bahwa seluruh harta Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk yang ditempatkan atas nama pihak lain atau nominee, tetap wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan melalui sistem Coretax. Hal tersebut disampaikan dalam webinar kolaborasi IKPI dan Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas II Indonesia (PPL2I), Rabu (11/2/2026).
Dalam paparannya, Agoestina menjelaskan bahwa Coretax membawa pendekatan baru yang lebih transparan dalam pengungkapan aset. Ia menekankan bahwa prinsip pelaporan pajak menganut konsep beneficial ownership, yakni siapa yang secara nyata menguasai dan menikmati manfaat atas suatu harta, bukan semata-mata siapa yang tercantum secara administratif.
“Apabila suatu aset secara substansi dimiliki dan dikuasai oleh wajib pajak, meskipun dicatat atas nama pihak lain atau nominee, maka tetap harus diungkapkan dalam SPT Tahunan,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa dalam pengisian SPT OP di Coretax, pengungkapan harta dilakukan secara lebih sistematis melalui Lampiran 1 (L-1). Pada lampiran tersebut, wajib pajak wajib mencantumkan daftar harta dan utang per akhir tahun pajak, termasuk aset bergerak, tidak bergerak, serta aset lainnya yang berada dalam penguasaannya.
Berbeda dari sistem sebelumnya, Coretax kini mewajibkan pelaporan tidak hanya berdasarkan Nilai Perolehan, tetapi juga mencantumkan Nilai Saat Ini atau Nilai Pasar dari aset tersebut. Ketentuan ini, menurutnya, semakin mempersempit ruang bagi praktik penyembunyian kepemilikan melalui nominee.
“Dengan adanya kewajiban mencantumkan nilai pasar dan struktur lampiran yang lebih rinci, pengungkapan aset menjadi lebih substantif. Ini mendorong wajib pajak untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya,” jelasnya.
Agoestina juga mengingatkan bahwa penggunaan nominee sering kali dilakukan untuk alasan administratif, kemudahan transaksi, atau bahkan pengamanan aset. Namun dari perspektif perpajakan, substansi ekonomi tetap menjadi dasar penilaian. Apabila manfaat ekonominya berada pada wajib pajak, maka kewajiban pelaporannya tetap melekat.
Selain aspek pelaporan harta, ia juga memaparkan bahwa Coretax telah terintegrasi dengan data bukti potong yang ter-prepopulate secara otomatis dalam SPT Tahunan. Integrasi ini semakin memperkuat sistem pengawasan berbasis data dan analytics.
Menurutnya, perubahan ini bukan sekadar digitalisasi administratif, tetapi transformasi menuju transparansi fiskal yang lebih komprehensif. Wajib pajak dituntut untuk tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga jujur dalam mengungkapkan seluruh posisi keuangannya.
“Coretax memberikan kerangka yang lebih terbuka dan terstruktur. Dalam konteks nominee, pendekatannya jelas: selama harta itu secara substansi milik Anda, maka wajib dilaporkan,” pungkasnya. (bl)
