IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Vaudy Starworld, menegaskan pentingnya komitmen dan tanggung jawab pengurus, khususnya para bendahara pengurus daerah (Pengda) dan pengurus cabang (Pengcab), dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Penegasan tersebut disampaikan pada kegiatan Internalisasi dan Praktik Aplikasi Akuntansi IKPI yang diikuti seluruh bendahara Pengda dan Pengcab se-Indonesia dari gedung IKPI Pejaten, Selasa (17/12/2025).
Dalam arahannya, Vaudy menyoroti implementasi program FIT sebagai instrumen utama pembenahan tata kelola keuangan organisasi. Menurutnya, penggunaan aplikasi akuntansi ini merupakan bagian dari proses perubahan yang sudah dirintis sejak kepengurusan sebelumnya dan harus dituntaskan pada periode kepengurusan saat ini. “Namanya saja FIT, artinya kita harus semangat melakukan perubahan. Jangan lompat pengurusan, ini harus selesai,” tegasnya.
Vaudy menekankan bahwa laporan keuangan memiliki posisi strategis karena menjadi dasar akuntabilitas kepada anggota, bahan audit, serta landasan penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan organisasi. Karena itu, ia meminta seluruh bendahara aktif mempercepat input data kas, bank, dan dan lainnya melalui program FIT agar konsolidasi laporan keuangan nasional dapat segera dilakukan.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan input data dari Pengda dan Pengcab berdampak langsung pada proses audit dan pelaporan pajak IKPI.
Dalam paparannya, Vaudy bahkan menyebutkan masih banyak cabang dan daerah yang belum memperbarui data keuangan hingga mendekati akhir tahun. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memicu risiko pemeriksaan pajak, SP2DK, hingga pembetulan SPT berulang akibat ketidakakuratan laporan. Ia menilai situasi ini tidak selaras dengan profesionalisme yang seharusnya dijunjung oleh konsultan pajak.
Lebih jauh, pada kegiatan yang diselenggarakan secara hibrid ini, Vaudy menegaskan bahwa seluruh pengurus IKPI bekerja secara sukarela (volunteer), termasuk jajaran pusat. Namun, kesibukan profesi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan amanah organisasi. “Jangan hanya numpang nama jadi pengurus atau bendahara. Kita sudah berjanji saat pelantikan. Komitmen itu harus dijalankan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pada awal tahun depan IKPI akan menggelar rapat koordinasi (rakorda), di mana laporan keuangan menjadi salah satu agenda utama. Tanpa dukungan data yang lengkap dari seluruh Pengda dan Pengcab, laporan konsolidasi tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara profesional di hadapan anggota.
Selain menyoroti ketepatan waktu, Vaudy mendorong adanya keseragaman kebijakan akuntansi di lingkungan IKPI, termasuk pengakuan aset tetap, pencatatan biaya, serta penyajian laporan keuangan sesuai standar. Hal ini dinilai penting untuk mendukung rencana penguatan tata kelola organisasi ke depan.
Menutup arahannya, Vaudy menegaskan bahwa kemajuan IKPI tidak ditentukan oleh satu atau dua orang, melainkan oleh komitmen kolektif seluruh pengurus. Ia juga mengungkapkan rencana IKPI untuk menuju sertifikasi tata kelola berbasis ISO 9001 sebagai bagian dari penguatan sistem administrasi dan keuangan organisasi. “Kami hanya minta satu hal: komitmen. Jika itu dijalankan, IKPI akan melangkah lebih maju,” pungkasnya. (bl)
