ABSTRAKSI

Bencana banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk yang terkini di Sumatera (Aceh, Sumatera utara, dan Sumatera barat), dan juga banjir lahar dingin di daerah Lumajang Jawa timur telah menimbulkan kerugian besar baik dari sisi materi maupun korban jiwa, berdasarkan data dari harian kompas tanggal 9 Desember 2025 jumlah korban meninggal telah mencapai 961 jiwa, dengan banyak korban masih hilang. Melihat kondisi tersebut, masyarakat, pelaku usaha, influencer, yayasan sosial, yayasan keagamaan serta pemerintah daerah berpartisipasi aktif tanpa komando melakukan penggalangan dana untuk membantu korban terdampak.

Di sisi fiskal, sumbangan untuk bencana memiliki pengaturan khusus dalam Pajak Penghasilan (PPh). Secara prinsip, sumbangan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, kecuali jika memenuhi ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintan No. 93/2010, dan PMK 76/2011. Artikel ini menganalisis kerangka hukum perpajakan yang mengatur sumbangan penanggulangan bencana, persyaratan agar sumbangan diakui sebagai biaya, serta implikasi praktis bagi pemberi donasi.

Artikel ini menunjukkan bahwa regulasi telah memberikan ruang pengurangan pajak yang signifikan, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait legalitas lembaga penyalur, dokumentasi, dan konsistensi penetapan status “bencana nasional”. Sehingga perlu dipikirkan ulang terkait dengan kriteria sumbangan untuk bencana, karena peran Masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan bagi para korban, dan Pemerintah pun sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh Masyarakat.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, wilayah Indonesia berada di wilayah cincin api pasifik (ring of fire), akibatnya menjadi salah satu negara yang paling rawan bencana vulkanik (gunung Meletus) dan seismik (gempa bumi dan sunami) diluar dari bencana tersebut Indonesia juga rawan bencana seperti longsor dan banjir. Kondisi bencana semakin diperparah dengan pemanasan global (efek rumah kaca) yang membuat frekuensi bencana menjadi lebih sering.

Kondisi tersebut menjadi alasan dibentuknya UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Adapun bencana banjir yang sekarang menerjang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar yaitu sebesar Rp. 68,67 triliun menurut Centre of Economic and Law Studies (Celios).

Yang patut diapresiasi ialah spontannya rakyat Indonesia dalam membantu mengurangi penderitaan sesama dengan melakukan penggalangan dana, penggalangan dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari influencer, yayasan sosial dan keagamaan, lembaga resmi, sampai tokoh publik seperti kepala daerah. Karena kondisi para korban berpacu dengan waktu, semakin lambat bantuan yang mereka terima, maka akan semakin besar korban dan penderitaan yang mereka hadapi.

Dalam perspektif perpajakan, muncul pertanyaan mengenai apakah biaya sumbangan untuk bencana dapat dijadikan pengurang pajak bagi perusahaan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan. Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan ketentuan dasar bahwa sumbangan pada umumnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali untuk sumbangan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

DASAR HUKUM

Konsep Pengurang Penghasilan Bruto dalam Pajak Penghasilan

Dalam sistem PPh Indonesia, biaya-biaya yang dapat dibebankan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh, yang jika diringkas maka biaya tersebut harus memenuhi dua syarat utama:

• berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan

• terkait dengan prinsip menghasilkan, menagih, atau memelihara penghasilan (3M).

Karena sumbangan bukan aktivitas usaha, maka secara prinsip tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto kecuali diberi pengecualian oleh undang-undang.

Dasar Hukum Pengaturan Bencana Dan Sumbangan Bencana Nasional

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008)

Pasal 6 ayat (1) : “Besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

huruf i :

“Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannyan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 1 angka 1 tentang definisi bencana:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Pasal 7 ayat (2): indikator penetapan status bencana nasional/daerah:

• jumlah korban;

• kerugian harta benda;

• kerusakan prasarana dan sarana;

• cakupan luas wilayah;

• dampak sosial ekonomi.

Pasal 7 ayat (3): ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010

Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas Pendidikan, Pembinaan Olahraga, dan Pembangunan Infrastruktur Sosial.

Pasal 1:

“Sumbangan … terdiri atas:

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional … disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau … melalui lembaga/pihak berizin.”

Pasal 2: syarat sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto:

• Wajib Pajak memiliki penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya;

• Tidak menyebabkan rugi;

• Didukung bukti sah;

• Lembaga penerima memiliki NPWP (kecuali badan tertentu).

Pasal 3: batas maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya.

PMK No. 76/PMK.03/2011

Tentang tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Status Bencana dan Implikasinya terhadap Pajak

Agar sumbangan dapat menjadi biaya fiskal, syaratnya:

• bencana ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keppres;

• penerima sumbangan adalah BNPB atau lembaga berizin dan ber-NPWP;

• ada bukti kwitansi sah;

• tidak menimbulkan rugi fiskal;

• maksimal 5% dari laba fiskal tahun sebelumnya;

• tercatat dalam pembukuan.

Persyaratan Lembaga Penerima Sumbangan

PP 93/2010 dan PMK 76/2011 mengharuskan lembaga penerima:

• berbadan hukum,

• memiliki NPWP,

• menyampaikan laporan pertanggungjawaban,

• tidak mencari keuntungan.

Pemberian sumbangan melalui influencer atau kepala daerah

Tidak dapat dibiayakan karena tidak memenuhi syarat sebagai lembaga penyalur berbadan hukum.

ANALISIS MASALAH DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Jika pemerintah tidak menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional, maka sumbangan tidak dapat dibiayakan.

Solusi: sumbangan dialihkan kepada lembaga keagamaan resmi sesuai PMK 90/PMK.03/2020, dengan catatan memenuhi persyaratan administratif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

• Secara prinsip, sumbangan tidak dapat menjadi biaya kecuali memenuhi PP 93/2010.

• PMK 76/2011 mengatur administrasi secara detail.

• Sumbangan melalui influencer tidak dapat dibiayakan.

• Tantangan utama: pemahaman wajib pajak, status bencana, dan dokumentasi.

• Solusi: salurkan melalui lembaga keagamaan.

Rekomendasi

• Pemerintah perlu mempercepat penetapan status bencana nasional atau merevisi Pasal 6 ayat (1) huruf i.

• Influencer harus bekerja sama dengan lembaga resmi.

• Wajib pajak harus memastikan bukti lengkap.

• Publik perlu edukasi mengenai aturan sumbangan.

• Regulasi perlu menyesuaikan era crowdfunding.

• Perlu lembaga CSR nasional agar sumbangan otomatis dapat dibebankan secara fiskal.

Penulis adalah Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal, IKPI

Pino Siddharta

Email: pinosiddharta@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis