IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM resmi mengambil langkah besar dalam pengawasan perpajakan sektor pertambangan. Melalui integrasi data antara aplikasi Minerba-one dan sistem inti perpajakan Coretax DJP, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pelaku usaha tambang memenuhi kewajiban perpajakannya secara transparan dan terukur.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dalam Sosialisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dihadiri sekitar 1.800 perusahaan tambang di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Bimo menegaskan bahwa penguatan basis data melalui pertukaran informasi antarinstansi merupakan pilar penting dalam meningkatkan akurasi pengawasan.
“Kami memperkuat basis data perpajakan melalui integrasi sistem. Minerba-one yang terhubung ke Coretax memungkinkan data dimanfaatkan secara optimal untuk menghimpun penerimaan negara,” ujar Bimo di hadapan para pelaku usaha.
Salah satu konsekuensi langsung dari integrasi ini adalah pengetatan persyaratan administrasi RKAB. DJP dan Ditjen Minerba telah sepakat menjadikan status pelunasan pajak—tax clearance—sebagai dokumen wajib dalam proses pengajuan maupun perpanjangan RKAB.
“Bapak Ibu perlu mempersiapkan diri. Mulai tahun depan, perpanjangan RKAB akan mensyaratkan tax clearance sebagai bagian dari kelengkapan administrasi,” tegas Bimo.
Langkah ini dianggap strategis mengingat sektor minerba menyumbang 20%–25% dari total penerimaan negara. Pertumbuhan jumlah wajib pajak di sektor tersebut terus meningkat sekitar 3% setiap tahun dan mencapai 7.128 entitas pada 2025.
Penerimaan negara dari subsektor mineral logam pun mencatat lonjakan signifikan: dari Rp4 triliun pada 2016 menjadi Rp45 triliun pada 2024—naik lebih dari sepuluh kali lipat. Dengan integrasi data yang semakin rapat, pemerintah berharap momentum positif ini dapat terus terjaga sekaligus menutup ruang bagi praktik ketidakpatuhan.
Integrasi Minerba-one dan Coretax menjadi salah satu tonggak digitalisasi tata kelola pertambangan Indonesia, sekaligus sinyal bahwa pemerintah semakin serius menertibkan kepatuhan pajak melalui teknologi. (alf)
