IKPI, Jakarta Pusat: Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta, menyampaikan perkembangan terbaru mengenai Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP) dalam kegiatan Seminar on Train & Outing to Bromo IKPI Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025). Mewakili Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld yang berhalangan hadir, Pino menegaskan bahwa pembahasan RUU KP kini telah bergerak ke tahap yang semakin konkret di pemerintah maupun DPR.
Ia menjelaskan bahwa IKPI telah bertemu dengan Dirjen PPSK dan Direktur P2PK untuk mendorong agar RUU KP ditetapkan sebagai inisiatif pemerintah. Bahkan, IKPI juga diundang oleh Dir P2PK untuk mengikuti kick off awal pembahasan regulasi ini.
“Ini langkah besar. Untuk pertama kalinya pembahasan RUU KP duduk di meja pemerintah secara resmi,” ungkapnya.
Momentum ini semakin kuat setelah IKPI turut hadir dalam pada undangan RDPU DPR pada Selasa, 11 November 2025, yang menunjukkan bahwa isu regulasi profesi konsultan pajak telah naik ke level prioritas nasional.
Di hadapan 50 peserta yang mengikuti seminar dalam perjalanan kereta menuju Bromo, Pino juga menyampaikan pesan Vaudy mengenai manfaat menjadi bagian dari IKPI. Dengan jumlah anggota yang mencapai 7.704 orang per 4 November 2025, IKPI menjadi organisasi konsultan pajak dengan jaringan profesional terbesar di Indonesia. Menurutnya, kekuatan IKPI tidak hanya berasal dari jumlah anggota, tetapi juga dari komunitas yang aktif dan solid.
Ia menegaskan bahwa anggota IKPI mendapatkan ruang luas untuk mengembangkan diri mulai dari mengajar, menulis, terlibat dalam podcast, hingga berkontribusi di ruang konsultasi publik. IKPI juga terus memperkuat standar profesi agar konsultan pajak Indonesia naik kelas dan mampu menjawab tantangan zaman. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak ketiga terus diperluas untuk meningkatkan kompetensi anggota.
Ia menegaskan kembali pesan Vaudy bahwa IKPI adalah rumah besar profesional pajak. Dengan pertumbuhan anggota yang konsisten dari 6.922 (2023) menjadi 7.093 (2024) hingga 7.704 (2025), IKPI menyediakan wadah bagi anggotanya untuk bertumbuh, berjejaring, dan berkontribusi.
Kehadiran Anggota Kehormatan dari kalangan mantan pejabat negara juga memberi keunggulan tersendiri bagi organisasi ini. Para anggota baru pun didorong untuk aktif mengikuti PPL, seminar, pelatihan, dan berbagai komunitas IKPI karena organisasi ini bukan hanya wadah profesi, tetapi juga ruang kebersamaan.
Di sisi lain, Pino menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan berdampak pada ekosistem profesi perpajakan, yaitu PMK Konsultan Pajak, PMK Kuasa Wajib Pajak Non-Konsultan Pajak, dan PMK Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak. Ketiga PMK tersebut akan memperjelas batasan, kewenangan, dan kompetensi setiap pihak dalam layanan perpajakan.
Pino juga menyampaikan pesan Vaudy kepada seluruh peserta. Ia mengajak seluruh anggota IKPI untuk menjaga profesionalisme dan soliditas di tengah momentum transformasi regulasi yang besar ini.
“Ini saatnya kita tunjukkan bahwa IKPI adalah organisasi yang dinamis, inklusif, dan solid di seluruh Indonesia,” ujarnya. (bl)
