IKPI, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat capaian gemilang di tengah melemahnya harga komoditas energi dunia. Hingga 10 November 2025, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM sudah menembus Rp200,66 triliun, atau 78,74 persen dari target APBN sebesar Rp254,83 triliun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pencapaian itu sebagai bukti kuat bahwa sektor energi masih menjadi tulang punggung ketahanan fiskal Indonesia, meski harga minyak mentah Indonesia (ICP), batu bara, dan mineral global tengah turun.
“Kami tidak menjadikan penurunan harga minyak dan mineral sebagai alasan untuk menurunkan target pendapatan negara. Negara sedang membutuhkan anggaran besar, termasuk untuk sektor ESDM,” tegas Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) menunjukkan, realisasi PNBP ESDM hingga awal November menjadi salah satu yang tertinggi di antara seluruh kementerian dan lembaga pengelola penerimaan negara. Pemerintah optimistis target tahunan bisa tercapai bahkan melampaui proyeksi hingga akhir Desember 2025.
Selain dari sisi penerimaan, kinerja produksi juga menunjukkan tren positif. Hingga Oktober 2025, produksi minyak nasional mencapai 605,5 ribu barel per hari, naik 4,94 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Bahlil menyebut lonjakan ini tak lepas dari sinergi antara pemerintah, SKK Migas, dan para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Dari sisi belanja, Kementerian ESDM mencatat realisasi anggaran 62,86 persen dari pagu Rp6,98 triliun, dan diperkirakan mencapai 88,45 persen hingga akhir tahun. Setelah menerima tambahan belanja (ABT) sebesar Rp6,29 triliun, total pagu naik menjadi Rp14,11 triliun dengan realisasi kumulatif per November 31,12 persen, serta proyeksi akhir tahun 91,68 persen.
“Kami tetap disiplin dalam penggunaan anggaran. Ada pengembalian ke kas negara sebesar Rp1,55 triliun hasil efisiensi dan pemblokiran,” jelas Bahlil.
Sebagian besar tambahan anggaran itu dialokasikan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Sekitar Rp4,35 triliun disalurkan kepada PLN untuk memperluas program listrik desa dan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga miskin. Kebijakan ini menjadi bagian dari misi pemerataan akses energi di seluruh wilayah Indonesia.
Bahlil menegaskan, efisiensi, disiplin fiskal, dan optimalisasi kinerja pendapatan akan memastikan target APBN sektor energi dapat tercapai. Pemerintah menilai capaian ini penting untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional dan menjaga sektor energi tetap menjadi penopang utama penerimaan negara.
“Sektor energi akan terus kita jaga agar tetap tangguh dan produktif. Ini bukti bahwa ketahanan fiskal Indonesia tidak mudah goyah,” pungkasnya. (alf)
