IKPI, Jakarta: Pelaku usaha sektor pendingin dan tata udara mendorong pemerintah memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang serius berinvestasi pada pelatihan teknisi. Dorongan ini muncul karena kebutuhan tenaga ahli terus meningkat, sementara jumlah teknisi bersertifikat masih jauh dari kebutuhan industri.
Usulan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Elektronik Indonesia: Dari Pelaku Usaha untuk Masa Depan Indonesia”, yang mempertemukan tiga asosiasi besar di bidang pendingin: PERPRINDO, APITU, dan ASISI Nusantara. Mereka menilai percepatan pengembangan SDM tidak bisa hanya mengandalkan pelatihan swadaya atau vokasi biasa, melainkan harus didukung kebijakan fiskal.
Banyak perusahaan mengaku ingin menggelar pelatihan rutin, namun biaya sertifikasi teknisi tidak kecil. Karena itu, skema pengurang pajak—misalnya potongan lebih besar dari nilai pelatihan (super deduction tax)—dianggap mampu mempercepat lahirnya tenaga ahli lokal. Perusahaan akan terdorong menyiapkan teknisi bersertifikat yang dapat mengoperasikan, memasang, hingga merawat mesin pendingin berteknologi tinggi.
Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, yang hadir dalam diskusi tersebut, menilai penguatan SDM adalah jalan paling realistis untuk memperkuat industri elektronik nasional. Ia menekankan, teknisi bukan sekadar “tukang servis”, melainkan representasi profesionalisme industri di level pengguna akhir.
Menurut pelaku usaha, kemajuan industri tidak semata ditentukan oleh impor alat atau investasi mesin. Tanpa tenaga ahli yang memahami teknologinya, industri hanya menjadi pasar, bukan produsen. Terlebih, kebutuhan teknisi semakin luas, mulai dari pendingin komersial, industri makanan, hingga pusat data yang menuntut presisi dan standar keselamatan tinggi.
Para peserta FGD juga menyoroti upaya meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Mereka menegaskan bahwa TKDN tidak akan efektif tanpa tenaga lokal yang mampu merancang dan merawat produk buatan dalam negeri. Jika yang bisa memperbaiki dan mengoperasikan mesin tetap tenaga asing, maka kemandirian industri hanya sebatas dokumen.
Karena itu, dunia usaha mendorong kerja bersama: asosiasi profesi menyiapkan kurikulum dan pelatihan, pendidikan vokasi menyiapkan lulusan, sementara pemerintah memberi insentif pajak agar perusahaan tidak ragu menginvestasikan dana untuk peningkatan kualitas teknisi.
FGD sepakat bahwa Indonesia punya peluang besar menjadi pemain penting di industri pendingin Asia. Namun peluang itu hanya bisa diraih jika investasi pada SDM disejajarkan dengan investasi teknologi. (alf)
