IKPI, Jakarta: Profesi konsultan pajak di Indonesia memasuki fase baru yang menuntut kompetensi lebih tinggi. Pesan itu disampaikan Ketua Departemen KAP2SKPK IKPI, Ivan Kanel, dalam seminar nasional bertema “Konsultan Pajak: Beroperasi Skala Lokal, Berafiliasi dengan Network Asing atau Menjadi Bagian dari International Firm” yang digelar secara daring pada Jumat (7/11/2025) dan diikuti oleh 560 peserta dari berbagai anggota cabang se-Indonesia.
Ivan menegaskan bahwa pekerjaan administrasi seperti penyusunan dan pelaporan SPT, e-faktur, dan e-bupot memang masih dominan menjadi sumber pendapatan konsultan. Namun, jika hanya mengandalkan layanan dasar, konsultan akan sulit berkembang dan mudah terperangkap perang tarif.
Menurutnya, pasar saat ini membutuhkan jasa bernilai tinggi seperti tax advisory, tax planning, pendampingan pemeriksaan, dokumentasi transfer pricing, dan konsultasi perpajakan lintas negara. “Compliance itu penting, tapi bukan puncak. Kalau hanya mengandalkan SPT, ujungnya kita bersaing harga. Padahal klien sekarang butuh solusi dan strategi, bukan sekadar formulir,” ujarnya.
Ivan mengingatkan bahwa profesi konsultan pajak semakin dekat dengan pengawasan regulator. Rencana penarikan konsultan pajak di bawah Badan Supervisi Profesi Keuangan (B2PK) membuat standar mutu tidak lagi sekadar tanggung jawab internal. Jika aturan berjalan, kantor konsultan pajak dapat diperiksa, baik dari sistem mutu, dokumentasi, hingga SOP dan administrasi pekerjaan.
“Selama ini kita terbiasa diperiksa ketika mendampingi wajib pajak. Ke depan, bukan hanya WP yang diperiksa, tapi kantor konsultan juga. Artinya, kita harus rapi, terdokumentasi, dan profesional,” tegasnya.
Meningkatnya pengawasan, menurut Ivan, justru membuka kesempatan besar. Klien akan memilih konsultan yang memiliki integritas dan sistem kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Indonesia dengan jutaan wajib pajak aktif, ribuan perusahaan, dan arus investasi asing adalah pasar besar yang belum tergarap maksimal. Ia menyebut peluang layanan perpajakan di sektor teknologi, e-commerce, ekspatriat, restrukturisasi bisnis, hingga sengketa pajak semakin terbuka lebar.
Ia juga menyoroti ancaman perang tarif yang masih sering terjadi antara konsultan. Banyak yang memilih menurunkan harga agar klien tidak pindah, padahal risiko pekerjaan pajak tidak sederhana. “Kalau kita menjual murah, kita mengorbankan waktu dan kualitas. Kesalahan kecil dalam pekerjaan pajak bisa membuat klien berhadapan dengan pemeriksaan, sanksi, bahkan pidana. Klien cerdas akan memilih konsultan yang bisa melindungi mereka, bukan yang paling murah,” katanya.
Di hadapan ratusan peserta seminar, Ivan mengajak konsultan pajak lokal untuk memiliki keberanian dan kepercayaan diri. Ia menegaskan bahwa ukuran kantor tidak menentukan kualitas layanan. Konsultan lokal bisa bersaing dengan firma besar jika menyiapkan sistem kerja profesional, SDM yang kompeten, dan komitmen menjaga integritas. “Indonesia ini besar. Kliennya banyak, kebutuhannya semakin kompleks. Kita bisa jadi pemain kelas dunia jika kompetensi kita kelas dunia. Jangan pernah merasa profesi ini hanya soal membuat SPT,” tutupnya. (bl)
