IKPI, Jakarta: Pemerintah terus mengarahkan kebijakan fiskalnya agar lebih efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2025 difokuskan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memastikan setiap rupiah belanja negara memberi manfaat nyata bagi rakyat.
“Program-program yang prioritas kita biayai. Program-program yang tidak penting kita stop,” ujar Suahasil dikutip dari Website Kemenkeu.go.id, Rabu (21/10/2025).
Menurutnya, sejak awal tahun 2025 Kementerian Keuangan telah melakukan penyisiran dan refocusing anggaran secara menyeluruh. Langkah ini menjadi kunci dalam mendorong efisiensi fiskal, agar belanja negara benar-benar tepat sasaran dan mendukung agenda pembangunan prioritas.
Dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendanai program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menjelang akhir tahun, Kementerian Keuangan juga mempercepat realisasi belanja APBN sebesar Rp3.500 triliun guna memperkuat permintaan domestik, memperluas lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan.
“Percepatan belanja akan menjadi katalis perekonomian, mendorong kegiatan usaha, dan tentu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain efisiensi dan percepatan belanja, pemerintah juga menyiapkan stimulus likuiditas melalui kebijakan penempatan Rp200 triliun kas pemerintah di perbankan, yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia. Suahasil menjelaskan, langkah ini bagian dari manajemen kas negara untuk memastikan likuiditas perbankan tetap ample dan suku bunga bisa turun, sehingga investasi menjadi lebih menarik.
“Kita ingin perbankan punya ruang likuiditas yang cukup besar agar kredit mengalir dan kegiatan ekonomi makin feasible,” kata Suahasil.
Ia menegaskan, arah kebijakan fiskal sejalan dengan reformasi struktural dan upaya perbaikan iklim investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kepastian hukum, dan pembangunan infrastruktur. Semua itu merupakan pondasi untuk menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang.
Suahasil menambahkan, belanja APBN yang setara 14% dari PDB digunakan secara strategis untuk menopang delapan program prioritas pemerintah, terutama hilirisasi industri, yang menjadi motor utama peningkatan nilai tambah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Kebijakan fiskal bukan sekadar menjaga neraca, tapi alat nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat pertumbuhan nasional,” pungkasnya. (alf)
