IKPI, Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, kolaborasi ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pengelolaan keuangan negara.

“Kerja sama antara Kementerian Keuangan dan BPKP ini menjadi langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola penerimaan negara agar lebih terukur dan berintegritas,” ujar Ateh dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, ada tiga isu utama yang perlu dibenahi dalam penerimaan negara: ketimpangan beban pajak antar sektor usaha, efektivitas insentif perpajakan yang belum terukur, dan fragmentasi pengelolaan penerimaan negara.

Menurutnya, tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem penerimaan pajak, sehingga berimplikasi pada potensi PNBP yang belum tergali optimal.

“Diperlukan penguatan sinergi data dan fungsi lintas sektor agar seluruh potensi penerimaan bisa dimaksimalkan. Saya yakin kerja sama ini akan menjadi fondasi penting dalam peningkatan penerimaan negara,” tegas Ateh.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut kolaborasi antara DJP, BPKP, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat kinerja fiskal nasional.

“Dengan sinergi ini, hasil pengawasan BPKP dan analisis PPATK dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga integritas pengelolaan sumber daya,” ujar Bimo.

Ia berharap koordinasi lintas lembaga ini dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menutup celah kebocoran pajak dan meningkatkan kontribusi penerimaan nonpajak.

“Jika tata kelola penerimaan semakin solid, maka ketahanan fiskal negara juga akan semakin kuat,” pungkasnya. (alf)