IKPI, Jakarta: Keputusan suami istri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terpisah memiliki konsekuensi tersendiri dalam penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh).
Dalam edukasi perpajakan yang digelar IKPI secara daring pada Kamis (9/10/2025), Narasumber Nadira Hudaifa, menegaskan bahwa pilihan tersebut perlu dipahami secara cermat karena berkaitan langsung dengan besaran pajak yang harus dibayar masing-masing pihak.
“Suami istri dengan NPWP terpisah tetap dikenakan tarif progresif. Namun hasil akhirnya bisa berbeda tergantung penghasilan masing-masing,” ujar Nadira.
Ia mencontohkan, apabila penghasilan suami dan istri hampir seimbang, perhitungan gabungan justru dapat meningkatkan total pajak terutang karena tarif progresif yang berlaku. Dalam kondisi demikian, masing-masing pihak bisa mengalami status kurang bayar, walaupun pajak telah dipotong pemberi kerja.
Sebaliknya, jika penghasilan salah satu pihak jauh lebih besar, NPWP terpisah bisa memberikan efek berbeda karena lapisan tarif yang lebih rendah diterapkan pada masing-masing penghasilan. Meski demikian, keduanya tidak dapat saling mengompensasi antara yang lebih bayar dan yang kurang bayar.
“Suami tetap harus mengajukan restitusi atas lebih bayarnya, sementara istri wajib menyetor kekurangannya sendiri,” jelasnya.
Dalam sistem Coretax (Cortex) yang akan digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penghitungan penghasilan dan pajak keluarga ditampilkan lebih rinci melalui Lampiran IV SPT Tahunan. Namun, Nadira menyebutkan bahwa tampilan penuh lampiran ini belum sepenuhnya dapat diakses di formulir daring.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa istri yang memiliki NPWP sendiri tetap wajib melaporkan SPT Tahunan, sekalipun tidak memiliki penghasilan. Kewajiban tersebut hanya berakhir setelah NPWP dicabut secara resmi.
“Banyak yang lupa, NPWP istri yang belum dicabut tetap menimbulkan kewajiban pelaporan meskipun penghasilannya nol,” katanya.
Edukasi perpajakan ini merupakan bagian dari komitmen IKPI untuk mendukung pemerintah meningkatkan literasi perpajakan di kalangan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Kamis siang secara daring dan gratis, dengan menghadirkan narasumber yang merupakan praktisi dan anggota IKPI dari berbagai cabang di Indonesia. (bl)
