IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggelar upacara nasional serentak dalam rangka memperingati Hari Pajak yang jatuh pada hari ini, Senin (14/7/2025). Dalam momentum ini, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengajak seluruh jajaran DJP untuk meneguhkan kembali etos kerja, dedikasi, dan integritas sebagai fondasi utama pengabdian kepada negara.
“Kita tidak hanya mengelola penerimaan negara, tetapi juga mengelola kepercayaan rakyat. Pajak adalah bentuk gotong royong dalam membiayai kesejahteraan bersama,” ujar Bimo dalam pernyataan resminya.
Dirjen yang baru dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 23 Mei 2025 itu menekankan pentingnya kesinambungan reformasi perpajakan yang telah berjalan selama lebih dari 40 tahun. Salah satu pilar reformasi tersebut adalah pengembangan Coretax System, sistem administrasi perpajakan modern yang menjadi jantung transformasi digital DJP.
Bimo mengungkapkan bahwa proses penyempurnaan dan stabilisasi sistem tersebut terus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Wajib Pajak. Ia menegaskan bahwa dalam menghadapi target penerimaan tahun 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun naik 13,3 persen dari tahun sebelumnya dibutuhkan integritas tinggi dan profesionalisme tanpa kompromi.
“Penerimaan pajak bukan semata soal angka, tapi amanah dari rakyat. Kita harus berani jujur dan tegas menghadapi segala tekanan eksternal,” tegasnya.
Selain menyerukan peningkatan etika pelayanan publik, Bimo juga menyinggung pentingnya memberikan rasa aman kepada seluruh pegawai DJP. Untuk itu, DJP terus menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga kredibilitas institusi.
Dalam pidatonya, Bimo turut memaparkan kolaborasi DJP melalui Tim Optimalisasi Penerimaan Negara serta Satuan Tugas Khusus (Satgassus) yang fokus pada sektor strategis seperti pertambangan dan perikanan. Ia mengajak seluruh elemen DJP untuk memperkuat koordinasi dan semangat kolektif demi membangun sistem perpajakan yang efektif dan inklusif.
“Kita punya cita-cita besar: menaikkan rasio pajak hingga 11 persen. Tapi itu hanya bisa dicapai jika kita solid, berintegritas, dan bekerja bersama untuk kepercayaan publik,” pungkas Bimo. (alf)
