IKPI, Jakarta:  Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan resmi menahan dua pejabat tinggi sebuah perusahaan jasa instalasi telekomunikasi elektronik, berinisial BS dan PM, atas dugaan tindak pidana perpajakan yang merugikan negara hingga lebih dari Rp8,2 miliar.

BS selaku Direktur Utama dan PM sebagai Direktur Keuangan PT TE diduga dengan sengaja mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada April dan Desember 2018 secara tidak benar. Modus keduanya adalah melaporkan kompensasi kelebihan pembayaran pajak dengan angka fiktif.

Penahanan dilakukan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II menyerahkan tanggung jawab hukum dan barang bukti ke Kejari Jaksel. Berkas perkara ini telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta sejak 28 Februari 2025.

Atas perbuatannya, BS dan PM diancam hukuman pidana penjara maksimal enam tahun dan denda sebesar 300 persen dari kerugian negara, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau i UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah diperbarui melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Neilmaldrin Noor, menegaskan bahwa proses hukum ini merupakan bentuk ketegasan negara dalam menindak pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur. Ia menyebut, sebelum melangkah ke jalur pidana, DJP telah memberi ruang perbaikan melalui imbauan dan pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 UU KUP, namun tidak diindahkan oleh para tersangka.

“Pemidanaan ini merupakan upaya terakhir setelah pendekatan persuasif tidak berhasil. Kami juga akan melakukan penyitaan aset untuk menjamin pemulihan kerugian negara,” kata Neil dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

DJP berkomitmen melanjutkan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberi efek jera bagi pelaku dan mencegah pelanggaran serupa oleh wajib pajak lainnya. (bl)