Ketua IKPI Cabang Cirebon 2024-2029 Janji Tingkatkan Skill Anggota

IKPI, Jakarta: Sebanyak 7 dari 12 anggota tetap Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Cirebon, memilih Petrus Hery Setyonuryantoro sebagai ketua cabang. Suara Petrus mengungguli dua calon lainnya yakni Muhamad Wisnu Kusuma Wardana (4 suara) dan Purwanto (1 suara).

Sekadar informasi, pemilihan dilakukan Stonehand Cafe, Kota Cirebon, Selasa (24/9/2024) siang.

“Sesuai hasil musyawarah bersama disepakati, bahwa suara terbanyak dan terpilih berdasarkan jumlah anggota yang hadir sudah disepakati tetap sah. Jadi tidak harus kuorum,” ujarnya.

(Foto: Istimewa)

Dikatakan Petrus, sistem yang digunakan pada pemilih ini adalah manual, artinya dengan menggunakan surat suara dengan memilih nama ketua dan kemudian masuk kotak.

Dalam pemilihan calon ketua kata Petrus, suasana kekeluargaan sangat kental terasa. Kontestan dan pemilik hak suara saling bercanda.

“Saat penghitungan suara, semua senang gembira tidak ada yang merasa kalah atau menang. Jadi keharmonisan tetap terjalin dan tampak hangat,” ujar Petrus, Selasa (24/9/2024).

Setelah didaulat menjadi ketua cabang, ada beberapa hal yang akan dilakukan Petrus bersama jajaran pengurus dan anggotanya yakni;

1. Berkomunikasi dengan IKPI Pusat untuk meminta fasilitas update informasi peraturan perpajakan terkait kebutuhan seluruh anggota

2. Menjadikan anggota IKPI Cabang Cirebon yang mandiri dan profesional dengan cara membekali anggota nya dengan seminar seminar dan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kemampuan nya secara profesional dan bermartabat

3. Memberikan edukasi, saran dan masukan kepada wajib pajak apa saja yg dapat dilakukan sesuai perundang- undangan

4. Mengusulkan ada Departemen baru di IKPI Pusat yang bertugas memberikan update peraturan perpajakan dan apa bila dari anggota ingin bertanya atau konsultasi terhadap peraturan yang baru tersebut departemen yang terbentuk bisa memberikan penjelasan atas pertanyaan dari anggota

Petrus menegaskan, sebagai Ketua IKPI Cabang Cirebon periode 2024 – 2029 dirinya akan menampung permasalahan yang terjadi di lapangan atau permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dengan DJP, semisal seperti Wajib Pajak yang bukan Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang tidak bisa melihat data faktur pajak pembelian. Untuk bukti potong sebaiknya dapat dilihat atau diketahui seperti di program e faktur di populated.

Menurutnya, hal ini sangat penting diketahui oleh Wajib Pajak, karena selama ini banyak imbauan atau data pemicu bersumber dari bukti potong dan dari faktur pajak masukan.(bl)

 

 

Enggan Nursanti akan Tingkatkan Kompetensi Anggota IKPI Cabang Surabaya

IKPI, Jakarta: Pengalaman menjadi Konsultan Pajak dan berorganisasi selama puluhan tahun membuat Enggan Nursanti matang ditempa pengalaman di lapangan. Namun, saat ini dia merasa apa yang didapatkan untuk dirinya secara pribadi sudahlah cukup, dan akan membagi ilmu dan pengalamannya kepada para anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) khususnya di cabang Surabaya.

Enggan menuturkan, sebagai Konsultan Pajak tentunya dibutuhkan kompetensi yang baik dalam menjalankan profesinya. Namun, dengan dinamisnya peraturan perpajakan di Indonesia, kompetensi itu harus terus diasah baik dengan literasi maupun pengalaman di lapangan, pergaulan, dan sebagainya.

Niat baik itulah yang mendorong Enggan untuk mau dicalonkan oleh teman-temannya sebagai Ketua IKPI Cabang Surabaya periode 2024-2029 yang pemilihannya akan dilaksanakan tidak lama lagi.

Dikatakannya, IKPI Cabang Surabaya banyak anggota Konsultan Pajak yang baru-baru walaupun ada juga yang sepuh. “Nah, saya berpikir bahwa anggota itu tidak boleh dikotak-kotakkan dengan yang senior dan yang junior, karena semuanya mempunyai kompetensi dan itu harus terus diasah,” katanya baru-baru ini.

Enggan mengajak semua anggota IKPI Cabang Surabaya untuk belajar bersama demi meningkatkan kompetensi masing-masing.

“Itu sebabnya saya ingin semua Konsultan Pajak di Surabaya ini nantinya, memiliki kompetensi yang terus-menerus berkembang melalui organisasi,” ujarnya.

Namun demikian, Enggan mengakui memang tidak mudah mengajak anggota untuk aktif di organisasi. Dengan 588 jumlah anggota IKPI Cabang Surabaya, harus ada pendekatan- pendekatan personal yang baik agar mereka mau aktif.

“Sebagai ketua cabang, nantinya kita harus memiliki hubungan yang baik dengan banyak pihak, baik itu IKPI Pusat maupun Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian nantinya sebagai ketua cabang bisa menjadi fasilitator bagi anggota yang membutuhkannya. Ini salah satu pendekatan yang akan saya lakukan,” ujarnya.

Enggan pun menyatakan bahwa hubungannya dengan Pengurus Pusat IKPI, Kanwil DJP dan KPP sangatlah baik. Dengan demikian, dia meyakini hubungan baiknya itu bisa membantu memfasilitasi anggota IKPI Cabang Surabaya jika dibutuhkan.

“Kalau kita gak punya hubungan yang baik dengan IKPI Pusat gimana kita mau menjembatani masalah anggota. Karena ini organisasi kita gak bisa jalan sendiri. Cabang Surabaya tidak bisa jalan sendiri, dan harus tunduk kepada Pengurus Pusat, karena kita gak bisa bikin aturan sendiri atau bermain sendiri,” katanya. (bl)

Pentingnya Melakukan Tax Diagnostic Review untuk Mitigasi Risiko

IKPI, Jakarta: Maraknya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), Pemeriksaan Pajak, dan Produk berupa Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterima oleh para Wajib Pajak akhir-akhir ini, sepertinya harus memerlukan perhatian khusus. Hal ini dilakukan untuk melakukan mitigasi risiko melalui review mandiri terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Demikian dikatakan Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jambi, saat memberikan tanggapan mengenai alasan menggelar PPL dengan mengangkat tema “Tax Diagnostic Review: SP2DK, Pemeriksaan, Pembatalan SKP, dan Keberatan” di Odua Weston Jambi Hotel, Sabtu (21/9/2024).

(Foto: Istimewa)

Hadir sebagai pembicara kunci, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, narasumber Sempurna Bahri dan Edi Kurniawan sebagai moderator pada acara tersebut.

Dikatakan Nurlena, pada PPL terstruktur ini hadir sebanyak 49 peserta yang merupakan anggota IKPI Cabang Jambi. “Mereka sangat antusias mendengarkan sekaligus aktif bertanya kepada narasumber,” kata Nurlena.

Lebih jauh Nurlena mengungkapkan, mengapa tema PPL ini menjadi menarik untuk dibahas lebih mendalam?. Menurutnya, Tax Diagnostic Review merupakan salah satu jasa yang dapat ditawarkan oleh Konsultan Pajak, khususnya Konsultan Pajak Anggota IKPI Cabang Jambi kepada wajib pajak di Provinsi Jambi dan sekitarnya yang ingin melakukan review terhadap potensi kekurangan pembayaran pajak selama lima tahun terakhir.

(Foto: Istimewa)

Karena lanjut Nurlena, bilamana Wajib Pajak belum mempunyai sumber daya manusia (SDM) bidang perpajakan, maka Wajib Pajak tersebut dapat menggunakan jasa Konsultan Pajak profesional khususnya dari IKPI Cabang Jambi untuk membantu permasalahan pelaporan perpajakannya.

Sekadar informasi, hadir dalam PPL IKPI Cabang Jambi, Ketum Vaudy Starworld, Waketum Jetty, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI Nuryadin Rahman, dan Ketua Pengda Sumatera Bagian Selatan Rudy Gani bersama Sekretaris Pengda M Ridwan.

Sekadar informasi, selain menghadiri PPL, Ketum Vaudy beserta jajaran Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah IKPI Sumbagsel, Pengurus IKPI Cabang Jambi, anggota IKPI Jambi melakukan kunjungan ke KPP Pratama Jambi Telanaipura dalam rangka silaturahmi dan audiensi dengan Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura Edi Sihar Tambunan dan Kepala KPP Pratama Jambi Pelayangan Subandiyono yang diwakili Kasi Pelayanan Maulana Marzuki dan Kasi Pengawasan Heru. (bl)

Teten Dharmawan Kembali Pimpin IKPI Cabang Lampung Periode 2024-2029

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Lampung, kembali memilih Teten Dharmawan sebagai ketua cabang periode 2024-2029, pada Sabtu (21/9/2024). Sebanyak 17 anggota yang hadir sepakat memilih Dharmawan kembali menjadi ketua, sehingga pemilihan dilakukan secara aklamasi.

Menanggapi kepemimpinannya di periode kedua ini, Dharmawan menyatakan akan bersinergi dengan berbagai pihak seperti DJP Kanwil Lampung dan Kanwil Bengkulu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), hingga Pemerintah Provinsi Lampung dan Bengkulu.

(Foto: Istimewa)

“Kami akan bersinergi dengan melakukan berbagai kolaborasi kegiatan perpajakan,” kata Dharmawan, Minggu (22/9/2024).

Lebih lanjut Dharmawan mengatakan, tujuan dari kolaborasi itu nantinya bukan hanya untuk membantu pemerintah meningkatkan target penerimaan pajak, tetapi juga untuk membumikan IKPI di Provinsi Lampung.

“IKPI Cabang Lampung juga akan berperan aktif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti menyosialisasikan pengisian SPT Tahunan, dan kegiatan lainnya,” kata Dharmawan.

(Foto: Istimewa)

Sekadar informasi, penjaringan calon ketua cabang dilakukan oleh panitia pemilihan dengan menggunakan Google Form, dan diikuti 30 pemilih dari total 40 anggota cabang Lampung.

Pada penjaringan itu, Dharmawan memperoleh 21 suara, sedangkan kontestan lainnya yakni Endang Rusyana 3 suara, Eddy Lelono 2 suara, Henry K Yuza 1 suara, Bambang S 1 suara, dan kotak kosong 2 suara.

Namun demikian, pada saat pemilihan yang dilaksanakan di Rumah Makan Kayu, Bandar Lampung pada Jumat 20 September 2024, anggota yang hadir hanya 17 dan sepakat meminta Dharmawan untuk kembali memimpin IKPI Cabang Lampung.

Berikut susunan panitia pemilihan IKPI Cabang Lampung:

1.Ketua Panitia Bambang S,

2.Sekretaris 1 Elda Tambara

3.Sekretaris 2 Heltati.

(bl)

Ketum Vaudy Komitmen Jaga Kebersamaan antar Pengurus dan Anggota IKPI di Pusat, Pengda dan Cabang

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld, terus menjaga komitmennya untuk merangkul seluruh pengurus baik di tingkat pusat, pengda, hingga cabang, bahkan sesama anggota. Hal itu diyakini menjadi salah satu kunci sukses dalam menjalankan roda organisasi.

Dikatakan Vaudy, dengan kebersamaan segala pekerjaan apapun akan menjadi ringan. Bahkan dengan kebersamaan pula suasana sepi akan hilang, dan menjadi keceriaan untuk menatap masa depan yang lebih baik.

(Foto: Istinewa)

Baru-baru ini Ketum Vaudy bersama dengan Waketum Jetty, dan Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Nuryadin melakukan kunjungan ke IKPI Cabang Jambi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kolaborasi IKPI dengan Kanwil DJP khususnya Kantor Pelayanan Pajak di wilayah itu.

Namun demikian, pertemuan itu tidak hanya membahas kegiatan asosiasi saja, melainkan berbagai obrolan-obrolan “receh” juga menghiasi pertemuan itu.

(Foto: Istimewa)

“Hubungan saya dengan anggota dan pengurus daerah serta cabang bukan hanya antara Ketum, pengurus, dan anggota, tetapi sudah kepada hubungan pertemanan,” kata Vaudy, Sabtu (21/9/2024).

Hubungan pertemanan menurut Vaudy, menjadikan mereka tidak ada sekat dalam mengobrol, baik dalam memberikan usulan, maupun hal lainnya untuk kemajuan IKPI.

Konsep merangkul anggota sebagai teman, memang sudah ditanamkan jauh sebelum Vaudy terpilih sebagai sebagai Ketum IKPI 2024-2029. Karena dia meyakini, hubungan pertemanan akan jauh lebih cair dibandingkan harus menjalankan asosiasi sebesar IKPI dengan cara “kaku”.

(Foto: Istimewa)

“Kita serius untuk membawa IKPI lebih dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tetapi semua itu harus didasari dengan kebersamaan terlebih dahulu, dan baru semua bisa terlaksana,” kata Vaudy. (bl)

Ketum IKPI Kunjungi KPP Jambi Telanaipura, Minta Anggotanya Aktif Bantu DJP

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld bersama Wakil Ketua Umum IKPI Jetty dan jajaran Pengurus Pusat melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jambi Telanaipura. Kunjungan pertama ini sekaligus sebagai implementasi janji kampanye Vaudy beberapa waktu lalu, untuk lebih berperan aktif dan mendekatkan diri dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) se-Indonesia, bukan hanya di pusat tetapi sampai ketingkat Kanwil bahkan KPP.

Dalam kesempatan itu, Vaudy menekankan pentingnya IKPI secara intensif melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, khususnya di dalam pengisian SPT Tahunan.

(Foto: Istimewa)

“Kami berkomitmen membantu pemerintah untuk meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Tujuannya, agar target pajak yang ditetapkan bisa tercapai. Nah salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pengisian SPT Tahunan,” kata Vaudy, Jumat (20/9/2024).

Lebih kanjut Vaudy mengungkapkan, sebagai intermediaries dari DJP, IKPI mempunyai tanggung jawab moril untuk menyadarkan Wajib Pajak mengenai pentingnya pajak untuk membangun bangsa dan negara.

(Foto: Istimewa)

Sekadar informasi, acara bersama antara IKPI, DJP/KPP, dengan Asosiasi Pengusaha dan Wajib Pajak ini sekaligus mengenalkan IKPI secara luas khususnya di Provinsi Jambi.

“Jadi kita harus aktif menggelar kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuannya agar IKPI semakin dikenal luas sekaligus Wajib Pajak memahami perpajakan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala KPP Jambi Telanaipura Edi Sihar Tambunan, meminta IKPI terus mendorong Wajib Pajak untuk rutin menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik.

(Foto: Istimewa)

“Kami juga meminta IKPI ⁠membantu sosialisasi Core Tax System, yang rencananya akan dilaksanakan pada Desember 2024. Kami butuh IKPI untuk membantu menyosialisasikannya,” kata Edi.

Selain itu, Edi meminta ⁠anggota IKPI untuk membantu Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. “Agar anggota IKPI dikenal oleh pegawai KPP saya sarankan untuk menggunakan identitas IKPI seperti pin, lencana, jasket, atau kartu anggota supaya langsung dikenal,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Edi juga mengapresiasi hubungan KPP dengan IKPI Jambi yang terjalin sangat baik. Karena seringkali mereka melakukan kolaborasi pada kegiatan perpajakan.

Sekadar informasi, hadir pada kesempatan tersebut Ketum IKPI Vaudy Starworld, Waketum IKPI Jetty, ⁠Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Nuryadin Rahman, ⁠Anggota Departemen Pendidikan Sempurna Bahri, Ketua Pengda Sumbagsel Rudy Gani, ⁠Sekretaris Pengda Sumbagsel M Ridwan, Ketua Cabang Jambi Nurlena serta ⁠pengurus dan anggota IKPI Cabang Jambi. (bl)

Pemerintah Targetkan Rp 2.490 Triliun Penerimaan Pajak 2025.

IKPI, Jakarta: Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto wajib mengejar target setoran perpajakan sebesar Rp 2.490 triliun pada 2025. Target perpajakan itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang baru saja disahkan oleh DPR.

Merujuk pada salinan RUU APBN 2025 yang telah disahkan, penerimaan perpajakan bersumber dari pendapatan pajak dalam negeri dan perdagangan internasional.

Untuk pajak dalam negeri, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 2.433 triliun. Sementara untuk pendapatan perdagangan internasional dipatok Rp 57,4 triliun.

Berikut ini merupakan target penerimaan perpajakan di tahun pertama Prabowo.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri

-Pajak penghasilan Rp 1.209 triliun

-Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah Rp 945 triliun

-Pajak bumi dan bangunan Rp 27,1 triliun

-Pendapatan cukai Rp 244 triliun

-Pendapatan pajak lainnya Rp 7,7 triliun

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

-Bea masuk Rp 52 triliun

-Bea keluar Rp 4,4 triliun

Momen Perayaan HUT IKPI ke-59 dan Pelantikan Pengurus Pusat Periode 2024-2029

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merayakan HUT ke- 59 di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (19/9/2024). Selain merayakan HUT, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld 2024-2029 juga melantik Pengurus Pusat.

Dihadapan ribuan anggota IKPI dan tamu undangan yang hadir, Vaudy menegaskan bahwa di usia yang semakin matang, Vaudy menginginkan jajaran pengurus baik di tingkat pusat, pengda, dan cabang seluruh Indonesia bergandengan tangan bersatu untuk bersama-sama bahu membahu untuk membawa IKPI dan anggotanya maju bersama.

Selain itu, Vaudy menginginkan IKPI menjadi asosiasi yang bermanfaat bukan hanya bagi anggotanya, tetapi juga berguna untuk masyarakat, dan negara. (Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

 

Ketum IKPI akan Evaluasi Kerja Sama Penyelenggaraan Brevet Pajak Guna Tingkatkan Kualitas

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld menyambut baik berbagai kerja sama yang dilakukan oleh IKPI dan lembaga pendidikan untuk pelaksanaan kursus Brevet Pajak. Namun demikian, hal itu akan dievaluasi ulang agar kerja sama yang dilakukan bisa mempunyai bobot yang lebih baik, baik dari sisi kualitas materi maupun pengajar.

Demikian dikatakan Ketum Vaudy usai melakukan kunjungan ke PT Jurnal Bijak Indonesia (JBI) di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini.

Dikatakan Vaudy, dinamisnya peraturan perpajakan di Indonesia menuntut konsultan pajak profesional harus terus mengupdate seluruh peraturan yang berlaku. Hal itu tidak terkecuali dengan para pengajar Brevet dan siswa yang dibimbingnya. Untuk itulah evaluasi kerjasama dengan berbagai pihak sangat diperlukan.

Lebih lanjut Vaudy mengatakan, kursus Brevet yang diselenggarakan oleh cabang nantinya akan menjadi salah satu sumber pemasukan dana bagi IKPI cabang, tentunya selain kegiatan PPL yang memang menjadi pemasukan yang pasti.

Untuk itu, Vaudy menghimbau agar bentuk kerjasama dan pengelolaan kelas Brevet antara IKPI dengan perguruan tinggi dan pihak swasta lainnya harus dilakukan secara bijak dan saling menguntungkan apabila hal itu dikerjasamakan.

“Kemungkinan akan ada evaluasi kerjasama secara menyeluruh pada tahun 2025 mendatang,” kata Vaudy.

Sekedar informasi, pada saat kunjungan ke IKPI Bantul Ketum Vaudy diajak oleh Direktur Utama PT JBI Edy Wahyudi berkunjung ke kantornya.

Menurut Edy, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara IKPI dengan lembaga pendidikan yang dipimpinnya agar kedepannya bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Brevet Pajak bagi para anggota IKPI.

“Kerja sama ini dilakukan sejak 28 April 2023 dan berakhir 27 April 2025,” kata Edy.

Dia berharap, dalam upaya menghadirkan inovasi dalam dunia pendidikan pajak, IKPI dan perusahaannya bisa terus berkolaborasi untuk menghasilkan berbagai program pelatihan yang memanfaatkan teknologi terkini, seperti pembelajaran online interaktif dan simulasi kasus perpajakan terkini.

Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif bagi para peserta pelatihan Brevet Pajak A dan B Terpadu.

Menurutnya, pelatihan brevet ini selain belajar tentang ketentuan formal dan material perpajakan juga tambahan peserta dilatih praktik langsung pembukuan online bersasis website.

“Harapannya, kami dapat memberikan pelatihan Brevet Pajak dengan biaya terjangkau namun tetap dengan kualitas terbaik baik dari sisi pengajar yang berasal dari anggota IKPI, Fiskus, akademisi dan praktisi perpajakan yang bereputasi dibidangnya,” ujar Edy.

PT JBI juga meminta IKPI sebagai penyedia e-modul selalu mengupdate dan power point pengajaran dapat disediakan oleh IKPI Pusat. (bl)

Mau Jadi Relawan Pajak di DJP? Cek Syarat dan Pendaftarannya 

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Republik Indonesia (RI) buka pendaftaran program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) 2024. Program ini dibuka untuk mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Renjani merupakan wadah bagi seluruh relawan pajak untuk melakukan edukasi perpajakan bagi masyarakat secara sukarela. Pendaftaran dibuka hingga 30 September 2024 melalui laman https://edukasi.pajak.go.id/renjani.

Berminat untuk mendaftar? Dikutip dari laman resmi Edukasi Pajak, Jumat (13/9/2024) berikut informasinya:

Relawan pajak adalah sosok yang secara sukarela memberikan kontribusi dan waktu untuk membantu masyarakat dalam kegiatan pelaporan dan pengurusan pajak. Bantuan yang bisa diberikan seperti panduan pengisian formulir pajak, penjelasan mengenai aturan pajak, hingga membantu seseorang dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam hal perpajakan.

Ada tiga kegiatan utama relawan pajak, yakni:

  1. Asistensi SPT

Kegiatan asisten SPT (surat pemberitahuan tahunan) oleh relawan pajak merujuk pada dukungan dan bimbingan yang diberikan mahasiswa kepada masyarakat. Terutama dalam hal pengisian dan pelaporan SPT.

Pada kegiatan ini, relawan berperan sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat dalam memahami proses perpajakan dan persyaratan yang berkaitan dengan SPT.

  1. Pendampingan BDS

Pendampingan BDS (Business Development Services) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini akan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada wajib pajak terutama pelaku UMKM.

  1. Kehumasan

Kegiatan kehumasan berkaitan dengan upaya mengomunikasikan informasi, membangun hubungan yang baik, dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak secara tepat dan benar.

Keuntungan Ikut Program Renjani

Setidaknya ada empat keuntungan yang akan diperoleh mahasiswa dalam mengikuti program Renjani, yakni:

  1. Pengetahuan: mahasiswa akan mendapat pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang pajak dan regulasi yang berlaku. Mahasiswa juga akan terlibat langsung dalam proses pelaporan pajak sehingga memperoleh pengalaman praktis yang berharga.
  2. Keterampilan: mahasiswa akan mengembangkan keterampilan yang berguna di kehidupannya. Seperti pemecahan masalah, komunikasi, analisis data, dan pemahaman keuangan.
  3. Jaringan: mahasiswa mendapat kesempatan untuk terhubung dengan profesional pajak dan anggota masyarakat lain yang memiliki minat serupa.
  4. Karir: bila mahasiswa memiliki minat dalam bidang keuangan atau pajak, mengikuti renjani bisa menjadi langkah awal yang baik. Hal ini dapat membuka pintu bagi peluang karir di masa depan.

Cara Daftar Program Renjani

Siap mendaftar? Berikut beberapa tahapan yang bisa dilalui:

  1. Kunjungi situ Renjani pada tautan https://edukasi.pajak.go.id/renjani.
  2. Klik tombol “Daftar” yang ada di sebelah kanan atas.
  3. Isikan data diri dan unggah esai/link video lalu klik “Submit”. Ketentuan esai/video dapat diakses melalui tautan bit.ly/Renjani2024.
  4. Sistem akan mengirimkan e-mail pemberitahuan untuk mengaktifkan akun. Lakukan reset password pada link aktivasi yang dikirimkan melalui e-mail.
  5. Login ulang dengan password baru dan akun Renjani siap digunakan.

Renjani telah terintegrasi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemendikbudristek. Tetapi untuk informasi lebih lanjut, mahasiswa bisa langsung bertanya ke Tax Center di kampusmu ya!

Demikianlah informasi tentang pendaftaran Relawan Pajak program Direktorat Jenderal Pajak 2024.

 

en_US