IKPI Makassar Gelar Klinik Pajak Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi 2025

IKPI, Makassar: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Makassar menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 melalui program “Klinik Pajak”. Kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat IKPI Cabang Makassar yang berlokasi di Jalan A.P. Pettarani, Ruko Business Center Blok A5, Makassar, Rabu (11/3/2026).

Ketua IKPI Cabang Makassar, Ezra Palisungan, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi organisasi profesi dalam membantu wajib pajak memahami proses pelaporan SPT secara benar. Menurutnya, pendekatan klinik pajak dipilih agar wajib pajak dapat berkonsultasi secara langsung sekaligus mempraktikkan pengisian SPT.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Makassar)

“Melalui Klinik Pajak ini, kami ingin membantu wajib pajak agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga langsung mempraktikkan pengisian SPT dengan pendampingan dari konsultan pajak,” ujar Ezra.

Dikatakan Ezra, informasi mengenai kegiatan ini disebarluaskan melalui flyer serta formulir pendaftaran yang dibagikan melalui media sosial para anggota dan akun resmi IKPI Cabang Makassar. Peserta yang mendaftar kemudian dapat memilih jadwal kedatangan sehingga proses konsultasi dapat berlangsung lebih tertib dan efektif.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Makassar)

Dalam pelaksanaannya, peserta juga diminta membawa laptop agar dapat langsung melakukan pengisian SPT Tahunan. Para konsultan pajak yang bertugas memberikan pendampingan secara langsung sehingga peserta dapat menyelesaikan proses pelaporan SPT di tempat.

Ezra menjelaskan, pemilihan Sekretariat IKPI Makassar sebagai lokasi kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor efektivitas dan kenyamanan. Fasilitas yang tersedia dinilai memadai untuk mendukung kegiatan konsultasi sekaligus praktik pengisian SPT oleh para peserta.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Makassar)

“Kami ingin memastikan wajib pajak yang datang mendapatkan pendampingan yang nyaman dan efektif, sehingga mereka dapat menyelesaikan pelaporan SPT tanpa kendala,” katanya.

Kegiatan Klinik Pajak ini akan kembali dilanjutkan pada Sabtu, 14 Maret 2026. Menurut Ezra, jumlah pendaftar pada sesi berikutnya tercatat lebih banyak dibandingkan dengan hari pertama pelaksanaan.

Selain membuka layanan Klinik Pajak di sekretariat, pengurus IKPI Cabang Makassar juga berencana mengadakan bimtek secara offline di dua lokasi berbeda atas undangan dari institusi mitra di wilayah tersebut.

Ezra menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak sekaligus memperkuat peran IKPI sebagai organisasi profesi konsultan pajak yang aktif memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat. (bl)

IKPI Ingatkan Broker Properti Tertib Laporkan Penghasilan

IKPI, Jakarta: Pelaku industri broker properti diingatkan untuk lebih tertib dalam melaporkan penghasilan seiring penerapan sistem administrasi perpajakan digital Coretax.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Fiskal (PPKF) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Agoestina Mappadang, dalam kegiatan edukasi perpajakan yang digelar oleh Asosiasi Real Estate Broker Indonesia di Jakarta Design Center, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Agoestina menjelaskan bahwa industri broker properti memiliki karakteristik transaksi bernilai besar sehingga membutuhkan pencatatan keuangan yang lebih tertib.

“Dalam industri properti, nilai transaksi bisa mencapai miliaran rupiah. Karena itu penting bagi broker untuk memastikan seluruh penghasilan yang diterima dilaporkan secara benar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam sistem Coretax, otoritas pajak dapat memperoleh data dari berbagai sumber pihak ketiga, termasuk pengembang, notaris, dan data transaksi ekonomi lainnya.

Kondisi tersebut membuat ketidaksesuaian antara aktivitas ekonomi dan laporan pajak menjadi lebih mudah dianalisis oleh otoritas pajak.

Karena itu, Agoestina mendorong para broker properti untuk memiliki pencatatan transaksi yang rapi serta menyimpan dokumen pendukung yang memadai.

Menurutnya, administrasi yang baik akan membantu wajib pajak menjaga kepatuhan sekaligus meminimalkan potensi permasalahan pajak di kemudian hari. (bl)

Peserta Antusias Ikuti Seminar Coretax IKPI Jakbar, Konsultan Pajak Harus Siap Hadapi Sistem Baru

IKPI, Jakarta Barat: Seminar perpajakan bertema “Tips dan Langkah Praktis Penyusunan SPT di Era Coretax” yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Barat mendapat sambutan antusias dari para praktisi perpajakan. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Ciputra Jakarta, Sabtu (7/3/2026), diikuti ratusan peserta yang ingin memperdalam pemahaman mengenai penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) di sistem Coretax.

Tercatat sebanyak 134 peserta termasuk pengurus, pembicara dan undangan mengikuti seminar tersebut yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Jakarta Barat)

Ketua IKPI Cabang Jakarta Barat Teo Takismen mengatakan, seminar ini diselenggarakan untuk membantu para konsultan pajak memahami berbagai perubahan yang muncul setelah diterapkannya sistem Coretax Administration System dalam administrasi perpajakan Indonesia.

“Sejak Januari 2025 sistem administrasi perpajakan Indonesia memasuki babak baru melalui implementasi Coretax Administration System. Transformasi ini merupakan langkah besar dalam modernisasi administrasi perpajakan,” ujar Teo, Selasa (10/3/2026).

(Foto: DOK. IKPI Cabang Jakarta Barat)

Menurutnya, penerapan Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan perpajakan kepada wajib pajak. Namun, perubahan sistem tersebut juga menuntut proses adaptasi dari para wajib pajak maupun konsultan pajak.

Karena itu, Teo menilai seminar ini menjadi forum penting bagi para anggota IKPI dan praktisi perpajakan untuk memperdalam pemahaman teknis mengenai penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan melalui sistem baru tersebut.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Jakarta Barat)

“Baik wajib pajak maupun konsultan pajak perlu memahami berbagai aspek teknis yang muncul dalam penerapan sistem baru ini, khususnya dalam proses penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan,” jelasnya.

Dalam seminar tersebut, peserta mendapatkan pemaparan langsung dari narasumber Anwar Hidayat yang membagikan pengalaman praktis serta berbagai solusi untuk mengatasi kendala yang sering muncul dalam penyusunan SPT di sistem Coretax.

Selain sesi pemaparan materi, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi bagi para peserta untuk bertukar pengalaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan Coretax di lapangan.

Teo berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para konsultan pajak sehingga mereka semakin siap menghadapi dinamika administrasi perpajakan yang terus berkembang.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian materi, tetapi juga menjadi forum diskusi dan pertukaran pengetahuan agar kita semua semakin siap menghadapi perubahan sistem perpajakan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu mengikuti seminar tersebut. Menurutnya, tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya kebutuhan akan edukasi perpajakan di tengah proses transformasi digital administrasi pajak di Indonesia. (bl)

IKPI: Coretax Ubah Pola Pengawasan Pajak Orang Pribadi

IKPI, Jakarta: Penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax dinilai akan mengubah pola pengawasan pajak orang pribadi di Indonesia. Sistem baru ini membuat pengawasan tidak lagi hanya bertumpu pada laporan Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi juga berbasis integrasi berbagai sumber data.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Fiskal (PPKF) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Agoestina Mappadang, saat menjadi narasumber dalam kegiatan AREBI Masterclass 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Real Estate Broker Indonesia di Jakarta Design Center, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurut Agoestina, Coretax memungkinkan otoritas pajak memperoleh data yang lebih terintegrasi sehingga analisis terhadap aktivitas ekonomi wajib pajak dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

“Dalam sistem Coretax, pengawasan menjadi semakin berbasis data. Perbedaan antara aktivitas ekonomi dan laporan pajak akan lebih mudah terdeteksi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Coretax menggunakan konsep Single Taxpayer Account, yaitu satu akun terpadu yang memuat seluruh informasi perpajakan wajib pajak, mulai dari identitas hingga riwayat pelaporan dan pembayaran pajak.

Selain itu, sistem tersebut juga menyediakan fitur prepopulated data, yaitu data SPT yang telah terisi otomatis berdasarkan informasi yang dimiliki otoritas pajak dari berbagai sumber, termasuk pihak ketiga.

Agoestina menekankan bahwa meskipun data telah terisi otomatis, wajib pajak tetap harus melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut sebelum menyampaikan SPT.

Ia menilai transformasi digital melalui Coretax akan mendorong transparansi sekaligus meningkatkan kepastian administrasi dalam sistem perpajakan Indonesia. (bl)

Dekatkan Layanan Pajak ke Masyarakat, IKPI Cabang Medan Gelar Pojok Pajak Gratis di Sun Plaza

IKPI, Medan: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan membuka layanan Pojok Pajak guna memberikan bimbingan teknis pengisian SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 melalui sistem aplikasi Coretax kepada masyarakat secara gratis. Kegiatan ini diselenggarakan di Sun Plaza pada Sabtu hingga Minggu, 6–7 Maret 2026, mulai pukul 11.00 hingga 21.00 WIB.  

Program ini dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat yang masih beradaptasi dengan penggunaan sistem Coretax yang relatif baru. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan konsultan pajak untuk mendapatkan penjelasan mengenai berbagai kendala yang mereka hadapi dalam proses pelaporan pajak.

(Foto: DOK: IKPI Cabang Medan)

Ketua IKPI Cabang Medan Ebenezer Simamora mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi nyata para konsultan pajak dalam membantu masyarakat memahami kewajiban perpajakan mereka.

“Kami ingin masyarakat merasa lebih mudah dan tidak ragu dalam melaporkan SPT Tahunan, terutama dengan adanya sistem Coretax yang masih relatif baru bagi sebagian wajib pajak. Melalui kegiatan Pojok Pajak ini, kami berupaya memberikan pendampingan langsung agar masyarakat dapat memahami proses pelaporan dengan benar,” ujar Ebenezer, Selasa (10/3/2026).

(Foto: DOK: IKPI Cabang Medan)

Selama dua hari pelaksanaan, sebanyak 30 konsultan pajak anggota IKPI Cabang Medan turut berpartisipasi memberikan layanan konsultasi kepada para pengunjung. Beberapa konsultan pajak yang hadir antara lain Ebenezer Simamora selaku Ketua IKPI Cabang Medan, Hang Bun selaku Wakil Ketua I, Lai Han Wie selaku Sekretaris IKPI Sumatera Bagian Utara, Silvia Koesman selaku Sekretaris IKPI Cabang Medan, Burhan selaku Koordinator Tim Khusus Bidang Hukum, FGD dan Konsultasi, Mayawaty selaku Bendahara IKPI Sumatera Bagian Utara, serta Usman selaku Wakil Bendahara IKPI Cabang Medan, bersama para konsultan pajak anggota IKPI lainnya.

Antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan tersebut. Pada hari pertama, tercatat 81 orang datang untuk berkonsultasi, sedangkan pada hari kedua terdapat 57 orang pengunjung. Mereka yang hadir didominasi masyarakat umum, namun terdapat pula karyawan serta pelaku usaha UMKM yang ingin memperoleh pemahaman lebih jelas mengenai kewajiban pelaporan pajak mereka.

(Foto: DOK: IKPI Cabang Medan)

Dalam memberikan layanan konsultasi, para konsultan pajak tidak hanya memberikan penjelasan secara lisan, tetapi juga mempraktikkan langsung tahapan pelaporan SPT melalui Coretax menggunakan laptop. Pengunjung diperlihatkan proses pengisian mulai dari tahap awal hingga tahap akhir pelaporan, sehingga mereka dapat memahami prosedur pengisian SPT secara lebih praktis dan mudah dipahami.

Selama kegiatan berlangsung, layanan Pojok Pajak berjalan dengan lancar dan kondusif. Para konsultan yang bertugas dalam setiap sesi menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan dapat diberikan secara optimal kepada seluruh masyarakat yang datang.

(Foto: DOK: IKPI Cabang Medan)

Menariknya, dalam kegiatan ini tidak diberlakukan pembatasan waktu maupun kuota bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi. Hal ini memungkinkan setiap pengunjung mendapatkan penjelasan yang cukup terkait permasalahan perpajakan yang mereka hadapi.

Melalui kegiatan Pojok Pajak ini, IKPI Cabang Medan berharap program serupa dapat terus dilaksanakan di masa mendatang sebagai bagian dari upaya memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. (bl)

SPT Tahunan Kini Banyak Bupot, DJP: Efek Data Otomatis di Coretax

IKPI, Jakarta: Sejumlah wajib pajak menemukan jumlah bukti potong (bupot) yang lebih banyak saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun ini. Fenomena tersebut muncul setelah penerapan sistem administrasi perpajakan digital Coretax DJP yang menghadirkan fitur prepopulated data sehingga data pemotongan pajak otomatis muncul di dalam SPT.

Melalui sistem ini, wajib pajak tidak lagi harus memasukkan bukti potong secara manual. Data pemotongan pajak yang dilaporkan oleh pihak pemotong akan langsung terintegrasi dan muncul pada lampiran SPT Tahunan orang pribadi.

Dalam artikel yang ditulis Muhammad Rifqi Saifudin di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dijelaskan bahwa data bupot pada Coretax akan tampil di Lampiran I bagian D dan E dalam SPT Tahunan orang pribadi.

Jenis bukti potong yang paling umum adalah formulir A1 dan A2. Bupot A1 merupakan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang diberikan kepada pegawai tetap atau penerima pensiun yang bekerja di sektor swasta.

Sementara itu, bupot A2 diberikan kepada aparatur negara seperti pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, serta para pensiunannya.

Selain dua jenis tersebut, Coretax juga mencatat bukti potong lain yang dikenal sebagai BP21. Bukti potong ini umumnya diterbitkan setiap masa pajak untuk penghasilan tertentu yang dikenai pemotongan PPh 21, baik yang bersifat final maupun tidak final.

Rifqi menjelaskan, dua jenis penghasilan yang kini sering muncul dalam BP21 adalah cashback dan komisi affiliate. Cashback merupakan pengembalian sebagian nilai transaksi yang diberikan setelah pembayaran dilakukan secara penuh.

Dalam ketentuan perpajakan, cashback tetap dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis bagi penerimanya. Karena itu, perusahaan yang memberikan cashback kepada individu wajib memotong PPh 21 dan menerbitkan bukti potong.

Jenis lainnya adalah komisi affiliate, yakni penghasilan yang diterima afiliator setelah produk yang dipromosikan berhasil terjual melalui kanal digital seperti media sosial, situs web, atau blog.

Skema komisi affiliate sendiri beragam, mulai dari pay-per-sale (PPS), pay-per-click (PPC), hingga pay-per-impression (PPI). Sama seperti cashback, pemberi komisi juga berkewajiban memotong PPh 21 dan menerbitkan bukti potong kepada penerima penghasilan.

Dengan integrasi data melalui Coretax, seluruh bukti potong tersebut dapat langsung terprefill ke dalam SPT Tahunan. Kondisi ini membuat jumlah bupot yang terlihat dalam SPT tahun ini menjadi lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, DJP menegaskan bahwa banyaknya bupot tidak otomatis membuat pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar. Status akhir SPT tetap ditentukan oleh perbandingan antara total penghasilan dalam satu tahun dengan jumlah pajak yang telah dipotong atau dibayar sebelumnya.

Karena itu, hasil akhir pelaporan SPT bisa saja tetap nihil, kurang bayar, atau bahkan lebih bayar. DJP juga menegaskan bahwa kemunculan banyak bupot merupakan bukti integrasi data perpajakan yang semakin baik, bukan karena adanya pajak baru.

Rifqi mengingatkan wajib pajak untuk memastikan pengisian data dalam lampiran SPT sudah benar, khususnya pada Lampiran I bagian D yang memuat penghasilan neto dan bagian E yang berisi daftar bukti potong.

Apabila data tersebut tidak diisi secara tepat, hasil perhitungan pajak dalam induk SPT berpotensi menghasilkan status lebih bayar atau kurang bayar yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Banyak bupot di Coretax DJP merupakan bukti integrasi data perpajakan. Tidak ada pajak baru yang dipungut oleh DJP, dan DJP juga tidak menambah penghasilan wajib pajak,” tulis Rifqi. (alf)

IKPI Pekanbaru Gelar Edukasi Pengisian SPT Tahunan Coretax untuk Wajib Pajak UMKM

IKPI, Pekanbaru: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru menggelar kegiatan Edukasi Pengisian SPT Tahunan Coretax PPh Orang Pribadi Wajib Pajak UMKM secara nasional yang berlangsung di Mal Pekanbaru, Sabtu (8/3/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengenai tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax yang mulai diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam kegiatan ini, para konsultan pajak yang tergabung dalam IKPI Pekanbaru memberikan pendampingan langsung kepada wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan mereka. Peserta dapat berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai kendala yang sering dihadapi dalam proses pelaporan pajak.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Pekanbaru)

Ketua IKPI Cabang Pekanbaru Rubialam Sitorus Pane menyampaikan bahwa kegiatan edukasi ini merupakan bentuk kontribusi nyata profesi konsultan pajak dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak masyarakat.

“Kami ingin membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar lebih memahami cara pelaporan pajak yang benar, sekaligus memberikan pendampingan langsung agar mereka tidak merasa kesulitan dalam mengisi SPT Tahunan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Mal Pekanbaru, IMA Chapter Pekanbaru, AOTCA, serta Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Banyak wajib pajak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan edukasi sekaligus bantuan teknis dalam pengisian SPT Tahunan secara langsung dari para konsultan pajak profesional.

Melalui kegiatan ini, IKPI Pekanbaru berharap dapat membantu meningkatkan literasi perpajakan masyarakat serta mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, khususnya di kalangan pelaku UMKM.

Ketum Vaudy Starworld Hadiri Seminar Perpajakan IKPI Jakarta Barat

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld hadiri seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan IKPI Cabang Jakarta Barat pada Sabtu (7/3/2026). Kegiatan ini menjadi forum pembaruan pengetahuan sekaligus penguatan peran konsultan pajak dalam menghadapi dinamika regulasi perpajakan.

Dalam sambutannya, Vaudy menegaskan pentingnya kegiatan PPL bagi anggota IKPI untuk menjaga kompetensi profesi. Menurutnya, perkembangan kebijakan perpajakan yang sangat dinamis menuntut konsultan pajak terus memperbarui pengetahuan agar dapat memberikan layanan yang tepat kepada wajib pajak.

Seminar tersebut dihadiri sejumlah pengurus IKPI dari berbagai tingkatan organisasi. Dari unsur pengawas hadir Hamdanus.

Selain itu, jajaran Pengurus Pusat IKPI yang hadir antara lain Bendahara Umum Donny Rindorindo, Kepala Biro Akuntansi Poppy Purnamawati, Kepala Biro Perpajakan Liliek, serta pengurus lainnya seperti Suhardi Sumbadji. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap kegiatan peningkatan kapasitas anggota di tingkat cabang.

Dari jajaran Pengurus Daerah IKPI DKJ turut hadir Daniel Mulia, Yenni Halim beserta jajaran pengurus daerah. Sementara dari pengurus cabang, kegiatan ini dipimpin oleh Ketua IKPI Cabang Jakarta Barat Teo Amen bersama pengurus cabang.

Acara ini juga dihadiri sejumlah senior IKPI seperti Alwi A Tjandra, Agus Suryadi, Aleng Gunawan, Alung, dan Suhendrea yang memberikan dukungan terhadap penguatan profesionalisme anggota. Kehadiran para senior tersebut menjadi bentuk kesinambungan pengalaman dan pembelajaran dalam organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Vaudy juga menyampaikan bahwa IKPI terus memperluas komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Salah satu agenda penting yang sudah dilakukan adalah audiensi dengan Wakil Presiden Gibram Rakabuming Raka, membahas berbagai isu strategis terkait perpajakan.

Seminar PPL ini menghadirkan Anwar Hidayat sebagai narasumber dengan Yustinus Taruna bertindak sebagai moderator. Melalui kegiatan ini, IKPI berharap anggota dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan kebijakan perpajakan sekaligus meningkatkan kualitas layanan profesional kepada masyarakat. (bl)

Bina Sapa Imlek IKPI Medan 2026 Pererat Silaturahmi dan Berlangsung Meriah 

IKPI, Medan: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan menggelar kegiatan Bina Sapa Imlek dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Imlek 2577 sekaligus mempererat tali silaturahmi antaranggota. Kegiatan berlangsung meriah di Kewin Cafe and Dine, Sabtu, (28/2/2026).

Sebanyak 33 anggota hadir dalam kegiatan tersebut dengan mengenakan busana bernuansa Imlek. Dominasi warna merah dan sentuhan emas menambah semarak suasana sekaligus menghadirkan nuansa hangat dalam perayaan kebersamaan tersebut.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Medan)

Ketua IKPI Cabang Medan Ebenezer Simamora menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh anggota yang hadir. Ia berharap tahun yang baru membawa kesehatan, kebahagiaan, serta kesuksesan bagi seluruh anggota dalam menjalankan profesi sebagai konsultan pajak.

“Semoga di Tahun Baru Imlek ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kesuksesan dalam menjalankan profesi. Kebersamaan seperti ini juga diharapkan semakin mempererat hubungan antaranggota IKPI Cabang Medan,” ujar Ebenezer, Sabtu (7/3/2026).

(Foto: DOK. IKPI Cabang Medan)

Salah satu momen yang paling dinantikan dalam kegiatan ini adalah prosesi Yu Sheng yang dilakukan secara bersama-sama. Tradisi ini menjadi simbol doa dan harapan akan keberuntungan, kemakmuran, serta kebersamaan di tahun yang baru.

Dengan penuh semangat, para anggota mengaduk dan mengangkat Yu Sheng sambil menyampaikan doa serta harapan baik. Suasana sukacita pun terasa saat seluruh peserta mengikuti tradisi tersebut dengan antusias.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Medan)

Selain merayakan Imlek, acara juga diramaikan dengan perayaan ulang tahun bagi lima anggota IKPI yang lahir pada Februari dan hadir dalam kegiatan Bina Sapa, yaitu Meilani, Lony Yety, Moina, Lidya Veriyang, dan Jenny. Perayaan sederhana ini berlangsung hangat dengan doa serta ucapan selamat dari para anggota yang hadir.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Acara dipandu secara energik oleh Meilani sebagai pembawa acara, sehingga suasana semakin hidup dan interaktif.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Medan)

Beragam hiburan turut memeriahkan kegiatan, mulai dari penampilan lagu oleh Lony Yety dan Ebenezer Simamora, permainan konsentrasi kata yang mengundang gelak tawa, hingga permainan “Lucky Match Angpao” yang menambah antusiasme peserta.

Sepanjang kegiatan, canda dan tawa menghiasi kebersamaan para anggota. Seluruh peserta tampak menikmati setiap rangkaian acara hingga akhirnya kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai kenangan atas kebersamaan hangat dalam Bina Sapa Imlek IKPI Cabang Medan tahun ini. (bl)

Rakorda IKPI Sumbagteng Bahas Program Kerja 2026 dan Penguatan Koordinasi Organisasi

IKPI, Pekanbaru: Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Sumatera Bagian Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) guna membahas arah program kerja organisasi tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Premier Pekanbaru, Kamis (5/3/2026) dan dihadiri pengurus daerah serta pengurus cabang Pekanbaru dan Padang.  

Ketua IKPI Pengda Sumbagteng Gazali Tjaya Indra mengatakan Rakorda ini menjadi momentum penting untuk memastikan program kerja organisasi dapat disusun secara terstruktur dan selaras antara tingkat daerah dan cabang.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Sumbagteng)

Menurut Gazali, koordinasi yang kuat antara pengurus daerah dan cabang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai agenda organisasi sepanjang tahun mendatang.

“Program kerja tahun 2026 harus disusun secara rinci oleh pengurus daerah maupun cabang, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan terarah dan memberi manfaat bagi anggota,” ujarnya.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Sumbagteng)

Dalam Rakorda tersebut, pengurus cabang juga memaparkan rencana kegiatan masing-masing. IKPI Cabang Pekanbaru mempresentasikan program kerja yang disampaikan oleh Rubialam Sitorus Pane, sementara Cabang Padang memaparkan rencana kegiatan melalui Prakarsa.

Gazali menegaskan seluruh program kerja tersebut akan dirumuskan secara detail dan diserahkan kepada pengurus daerah sebelum Hari Raya Idulfitri sebagai dasar pelaksanaan kegiatan organisasi tahun 2026.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Sumbagteng)

Selain membahas program kerja, Rakorda juga menjadi forum diskusi bagi para pengurus untuk memberikan masukan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan tata kelola organisasi.

Dengan perencanaan yang matang, Gazali berharap IKPI Sumbagteng dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam pengembangan profesi konsultan pajak serta memperkuat peran organisasi di wilayah Sumatera Bagian Tengah.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Sumbagteng)

(bl)

en_US