Berita Archives - Page 98 of 261 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

PT Indonesia Morowali Industrial Park Setor Pajak 1,16 Miliar Dolar AS di 2023, Investasi Tembus 34,3 Miliar Dolar AS

Posted on 18/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang terletak di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, mencatatkan kontribusi signifikan terhadap negara dengan menyetorkan pajak dan royalti sebesar 1,16 miliar dolar AS atau setara dengan Rp18,68 triliun pada tahun 2023. Direktur Komunikasi PT IMIP, Emilia Bassar, mengungkapkan pencapaian ini dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta pada Rabu, 18 Desember 2024.

Angka tersebut meskipun menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 1,32 miliar dolar AS, namun tetap mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 655 juta dolar AS. “Kami terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang besar kepada negara melalui pembayaran pajak,” ujar Emilia.

Lebih lanjut, Emilia juga mengungkapkan bahwa PT IMIP telah mencatatkan total investasi sebesar 34,3 miliar dolar AS selama periode 2015 hingga 2024. Nilai investasi ini setara dengan Rp552,23 triliun, berdasarkan kurs dolar AS sebesar Rp16.100. Investasi ini mencakup berbagai sektor, tidak hanya ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan lingkungan.

“Sejak 2013, kami terus meningkatkan nilai investasi, yang sebelumnya tercatat sebesar 29,6 miliar dolar AS pada periode 2015-2022 dan mencapai 30,14 miliar dolar AS pada tahun 2023,” jelas Emilia.

Selain itu, PT IMIP juga tercatat menyumbang devisa ekspor sebesar 14,45 miliar dolar AS atau setara dengan Rp232,65 triliun hingga November 2024. Meskipun angka ini turun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 15,03 miliar dolar AS, kontribusi ekspor perusahaan terhadap perekonomian Indonesia tetap signifikan.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, PT IMIP terus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dengan mempekerjakan 84.859 tenaga kerja hingga tahun 2024.

Dengan pencapaian ini, PT IMIP membuktikan komitmennya dalam mendukung perekonomian Indonesia melalui kontribusi pajak, investasi, devisa ekspor, serta penyerapan tenaga kerja yang signifikan. (alf)

IKPI Meyakini Kebijakan Pemerintah Menaikkan PPN 12% untuk Jaga Ekonomi dan Keadilan Sosial

Posted on 18/12/202418/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menjelaskan tentang perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan berlaku mulai tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disahkan melalui Undang-Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Ia menambahkan bahwa keputusan ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kebutuhan APBN serta tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi negara.

“Kebijakan menaikkan PPN ini dipilih karena dianggap paling rendah dampaknya terhadap perekonomian, karena hanya menyentuh konsumen akhir. PPN juga memiliki peran penting dalam penyumbang penerimaan negara, yang selama ini menjadi instrumen utama dalam alokasi anggaran negara,” kata Vaudy saat menjadi narasumber di acara Diskusi kolaborasi antara IKPI dan Universitas Pelita Harapan (UPH), di Kampus UPH Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Lebih lanjut, Vaudy menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini juga bertujuan untuk memperbaiki distribusi ekonomi, terutama dalam meningkatkan stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Menurut data Kementerian Keuangan, kata Vaudy, dengan menaikkan tarif PPN diharapkan kontribusi pajak terhadap GDP akan meningkat, meskipun ia mengakui bahwa masih terdapat tantangan besar terkait ekonomi bawah tanah yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan.

Dalam kesempatan tersebut, ahli Kepabeanan dan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak ini juga menyoroti pentingnya reformasi perpajakan yang mencakup penerapan sistem administrasi perpajakan baru (Coretax) yang dijalankan pada 1 Januari 2025. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempersempit celah dalam ekonomi informal.

“Reformasi ini diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan memastikan bahwa lebih banyak wajib pajak yang tercatat, sekaligus mengurangi tingkat pelanggaran pajak di Indonesia,” katanya.

Meskipun ada tantangan, Vaudy optimis bahwa perubahan kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang, dengan meningkatkan penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan fiskal negara. (bl)

UPH bersama IKPI Kolaborasi Gelar Diskusi Akademik Tentang Kenaikkan PPN 12%

Posted on 18/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Universitas Pelita Harapan (UPH) bersama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia berkolaborasi menggelar Silaturahmi Old 24 dan New 25 dengan tema “Meet Old Tax Law Greet New PPN 12%” di Kampus UPH, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Diskusi yang menghadirkan narasumber Dirjen Pajak 2001-2006 Hadi Poernomo, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, Dr. Gus Hagis sebagai moderator, praktisi perpajakan yang juga merupakan anggota IKPI, serta mahasiswa Doktoral Ilmu hukum UPH .

Kaprodi Doktoral Ilmu Hukum UPH, Prof Dr. Henry Sulistyo Budi, dalam sambutannya, mengungkapkan pentingnya membahas kebijakan-kebijakan yang sering kali kontroversial dan penuh perdebatan, terutama yang terkait dengan masalah perpajakan di Indonesia.

Ia berharap diskusi ini dapat memberikan pencerahan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang akan diberlakukan pemerintah pada tahun 2025.

Menurutnya, diskusi bisa dilakukan baik dari sisi akademik maupun kebijakan publik. Ia juga menyampaikan harapannya agar para peserta, khususnya mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum, dapat memahami lebih dalam tentang dampak kebijakan PPN 12%, bukan hanya dari sisi angka persentasenya, tetapi juga dari perspektif yang lebih luas mengenai dampak sosial dan ekonomi.

Selain itu, diskusi kata Prof. Henry, meskipun forum ini tidak besar, namun acara ini memiliki dimensi yang sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai masalah yang mungkin terlewatkan dalam penyusunan kebijakan.

“Saya berharap para peserta dapat melihat permasalahan kebijakan tersebut tanpa terjebak dalam perdebatan politik yang tidak produktif, melainkan lebih pada upaya bersama untuk mencari solusi yang terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, seminar ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa dan praktisi hukum serta pajak untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi banyak sektor di Indonesia. (bl)

Ekonom: Penerapan Tarif PPN 12% Harus Disertai Perbaikan Tata Kelola Pajak

Posted on 18/12/202418/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 perlu diimbangi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor perpajakan. Menurutnya, meskipun kenaikan tarif ini dapat dimengerti dalam konteks fiskal yang berat, langkah tersebut sebenarnya kurang ideal.

Ia menjelaskan bahwa rendahnya tax ratio Indonesia lebih disebabkan oleh sempitnya tax base, tingginya tingkat korupsi di sektor pajak, serta rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak. “Kenaikan tarif PPN ini saya lihat murni untuk mengamankan fiskal kita, terutama untuk menghadapi situasi yang sulit pada 2025 dan 2026,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Di tengah langkah ini, Wijayanto mengingatkan pentingnya pemberian insentif untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa implementasi insentif di lapangan harus dilakukan dengan hati-hati. Semakin kompleks insentif yang diberikan, semakin rumit pula penerapannya.

Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah lebih intens dalam mengkomunikasikan kebijakan insentif kepada pengusaha dan masyarakat. “Insentif tidak akan berjalan dengan baik jika penerima manfaat tidak memahami cara kerjanya,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa komunikasi terkait kebijakan ini masih kurang optimal.

Mengenai perbandingan dengan situasi ekonomi pada 2022, Wijayanto menilai bahwa kondisi saat ini berbeda jauh. Pada 2022, Indonesia dan dunia baru pulih dari pandemi COVID-19, sehingga terjadi lonjakan belanja masyarakat. Namun, saat ini, ekonomi dunia sedang mengalami pelambatan, dan daya beli masyarakat Indonesia cenderung melemah.

“Insentif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini, terutama di tengah potensi dampak dari efek kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS yang akan datang,” katanya.

Ia juga mengingatkan prinsip keadilan dalam kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan terkait kenaikan PPN dan Upah Minimum Provinsi (UMP) mungkin menguntungkan pemerintah dan pekerja, tetapi memberatkan pengusaha. Berbagai stimulus yang baru diluncurkan juga belum memberikan manfaat langsung bagi sektor usaha.

Ia pun menyarankan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih pro-pengusaha, mengingat kondisi yang sulit saat ini. “Pengusaha sedang mengalami kesulitan, dan jangan sampai mereka kehilangan semangat untuk berinvestasi atau bahkan melakukan divestasi,” tegasnya.

Menurutnya, jika pengusaha dalam negeri enggan berinvestasi, hal ini akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, baik domestik maupun internasional.

“Jika pengusaha dalam negeri saja enggan berinvestasi, bagaimana kita bisa meyakinkan investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia?,” ujarnya.

Dengan tantangan yang ada, pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang seimbang antara kepentingan fiskal negara dan keberlangsungan sektor usaha, demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ke depan. (alf)

Menteri Zulkifli Hasan Bantah Beras Premium Terkena PPN 12% pada 2025

Posted on 18/12/202428/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan membantah bahwa beras premium akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (18/12/2024).

“Enggak ada (beras premium dipungut PPN 12% di 2025),” tegas Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa beras premium, medium, dan bahan pangan lainnya tidak akan terdampak oleh kenaikan pajak tersebut. “Beras khusus maksudnya, beras khusus yang dipungut PPN 12%. Jadi, (beras) premium, medium, enggak. Gak ada (dipungut PPN) 12%,” tambahnya.

Pernyataan ini sekaligus menanggapi isu yang sempat beredar setelah beras premium sempat tercatat dalam daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Sebelumnya, Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan pejabat kabinet lainnya mengumumkan daftar barang dan jasa mewah yang akan dipungut pajak tersebut, yang mencakup antara lain beras premium, buah-buahan premium, daging wagyu, ikan salmon premium, serta layanan pendidikan dan kesehatan premium.

Daftar ini merupakan bagian dari penerapan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dengan penegasan dari Menko Pangan, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa beras premium bukanlah bagian dari produk yang akan dikenakan pajak tambahan tersebut. Namun, kenaikan PPN ini tetap berlaku untuk sejumlah barang dan jasa mewah, yang dianggap sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. (alf)

IKPI Tekankan Pentingnya Pengetahuan Perpajakan di Dunia Kampus

Posted on 18/12/202418/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Benny Wibowo menyampaikan pentingnya pengetahuan perpajakan di dunia kampus. Dibutuhkan juga peran tenaga pendidik dan dosen, dalam menyebarluaskan pengetahuan perpajakan kepada generasi muda dan masyarakat luas.

Pernyataan tersebut disampaikannya dihadapan peserta Bimbingan Teknis Perpajakan yang diikuti oleh unit kerja kampus dan dosen Universitas Andalas, Sumatera Barat di Kantor Sekretariat Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Menurut Benny, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para peserta dalam bidang perpajakan, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

“Perpajakan adalah aspek yang sangat vital dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, kami berharap melalui bimbingan teknis ini, para peserta dapat memahami lebih mendalam tentang sistem perpajakan di Indonesia dan dapat mengimplementasikannya dalam pengajaran kepada mahasiswa serta di lingkungan kampus,” ujar Benny.

Ia juga menyampaikan bahwa IKPI sangat terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi dalam rangka pengembangan pendidikan perpajakan di Indonesia. “Kami percaya bahwa kolaborasi antara IKPI dan perguruan tinggi akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam bidang perpajakan, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi negara,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, ia mengungkapkan bahwa pada 17 Desember 2024, IKPI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan Universitas Pekalongan. MoU ini menandakan komitmen IKPI dalam memperluas jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan perpajakan di Indonesia.

Selain itu, beberapa perguruan tinggi lainnya yang akan bekerja sama dengan IKPI, antara lain Universitas Indonesia, PPM, dan Binus.

Tak hanya bekerja sama dengan perguruan tinggi, Benny juga menegaskan bahwa IKPI berencana untuk menjalin kerja sama dengan berbagai entitas bisnis. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat lebih bagi anggota IKPI, seperti potongan harga di berbagai tempat, antara lain dengan Prodia, Pramita, dan Hotel Aston Kartika – Grogol.

“Kami ingin memastikan bahwa anggota IKPI tidak hanya memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan, tetapi juga mendapatkan berbagai kemudahan yang dapat mendukung kehidupan profesional mereka,” katanya.

Bimbingan teknis yang digelar 18-19 Desember 2024 ini menghadirkan Dr. Agustina Mappadang (anggota IKPI) dan Mustafid Amna sebagai pemateri. Kegiatan ini dihadiri oleh belasan peserta yang merupakan dosen dan beberapa unit kerja dari Universitas Andalas.

Mereka terlihat sangat antusias mengikuti sesi-sesi materi yang disampaikan oleh pemateri.

Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat terwujudnya tenaga pendidik yang lebih siap untuk menyampaikan informasi perpajakan yang akurat dan bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat.

Bimbingan teknis perpajakan ini juga menjadi momentum bagi IKPI untuk terus berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten di bidang perpajakan, mendukung visi Indonesia menuju negara yang lebih transparan dan taat pajak. (bl)

Pengurus IKPI se-Jawa Tengah Siap Hadapi Tantangan Globalisasi dan Perubahan Sistem Perpajakan

Posted on 18/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Pengda Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Jawa Tengah Slamet Umbaran, menegaskan pentingnya kesiapan pengurus baru untuk menghadapi tantangan dalam dunia perpajakan yang semakin berkembang, terutama di era globalisasi yang terus berkembang pesat. Pada pelantikan pengurus IKIP se-Jawa Tengah masa bhakti 2024-2029 di Hotel Grasia, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024). Ia mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber penerimaan negara terbesar melalui pajak, harus dikelola dengan baik, dan semua pihak yang terlibat dalam perpajakan harus bersinergi dalam mewujudkan tujuan tersebut.

“Saya berharap pengurus IKPI khususnya di wilayah Jawa Tengah, bisa membawa anggotanya untuk bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal edukasi kepada Wajib Pajak. Kita harus menghadapi tantangan globalisasi yang tidak bisa dihindari,” ujar Umbaran do lokasi acara.

Umbaran mengungkapkan bahwa tantangan besar dalam dunia perpajakan adalah ketimpangan dalam pemahaman teknologi informasi di kalangan Wajib Pajak. Menurutnya, sistem perpajakan yang semakin berbasis teknologi, seperti implementasi sistem Coretax yang baru, mengharuskan konsultan pajak dan DJP untuk lebih aktif dalam mengedukasi Wajib Pajak. Hal ini menjadi fokus utama yang harus diperhatikan oleh para pengurus cabang IKPI.

“Peran konsultan pajak ke depan akan sangat besar, terutama sebagai fasilitator dalam dunia perpajakan. Sistem perpajakan yang baru ini membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam dari Wajib Pajak. Ada yang sudah melek teknologi, tetapi ada juga yang belum memahami teknologi informasi dengan baik. Inilah tantangan kami, bagaimana bisa mengedukasi mereka dengan cara yang mudah dimengerti dan relevan,” jelasnya.

Dengan hadirnya sistem Coretax kata Umbaran, yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, Slamet berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi, baik dari pihak konsultan pajak, DJP, maupun Wajib Pajak, untuk memastikan implementasi yang optimal. Keterlibatan aktif konsultan pajak dalam mendukung edukasi perpajakan menjadi kunci agar Wajib Pajak dapat memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam kewajiban perpajakan mereka.

Selain itu, Umbaran juga menyoroti pentingnya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan konsultan pajak dalam menghadapi perkembangan regulasi yang terus berubah, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Menurutnya, kolaborasi antara konsultan pajak dengan pihak terkait akan memperkuat sistem perpajakan Indonesia dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya kewajiban perpajakan.

Ke depan, ia berharap para pengurus dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan profesionalisme, serta mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menjalankan peran penting mereka sebagai jembatan antara Wajib Pajak dan DJP.

Lebih lanjut Umbaran mennyatakan terima kasih dan apresiasinya kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1, Nurbaeti Munawaroh dan Kepala KanwilJawa Tengah 2, Etty Rachmiyanthi, serta para Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan akademisi yang bersedia meluangkan Waktu sibuknya untuk hadir pada pelantikan Pengurus Pengda dan Pengcab IKPI se-Jawa Tengah ini.

“Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld menjadi sangat berkesan dengan hadirnya para tamu undangan yang merupakan mitra strategis dari IKPI,” ujarnya.

Sekadar informasi, hadir pada kesempatan tersebut:

Kanwil Jateng 1, Kanwil Jateng 2 dan KPP :

1. Kakanwil DJP Jateng 1, Nurbaeti Munawaroh

2. Kakanwil DJP Jateng 2, Etty Rachmiyanthi

3. Kepala KPP Madya Semarang, Artiek Purnawestri

4. Kepala KPP Madya Dua Semarang, Eka Damayanti Unggianingsih

5. Kepala KPP Semarang Timur, Pestamen Situmorang

6. Kepala KPP Semarang Tengah, Muldirwan Zen

7. Kepala KPP Semarang Selatan, Hery Sumartono

8. Kepala KPP Pratama Sukoharjo , Yoepidha Laksmijarta Soemantri

9. Kepala KPP Surakarta, Herry Wirawan

10. Kabid P2. Humas, Bayu

IKPI

1. Soebakir, Ketua Dewan Penasehat IKPI

2. Uddiyana Selaku anggota Dewan Pengawas IKPI

3. JM Haryanto selaku Anggota Dewan Kehormatan IKPI

4. Vaudy Starworld, Ketua Umun IKPI

5. Jetty, Wakil Ketua Umum IKPI

6. Novalina Magdalena, Wakil Sekretaris Umum IKPI

7. Emanuel Ali, Bendahara Umum IKPI

8. Nuryadin, Ketua Dept. Pengembangan Organisasi IKPI

9. Andreas Budiman, Ketua Dept. Advokasi dan Bantuan Hukum IKPI

10. Ivan Kanel, Ketua Dept. Internal Audit IKPI

11. Arinda Hutabarat, Ketua Dept. Kemitraan Instansi dan Lembaga, IKPI

15. Slamet Umbaran, Ketua Pengda Jateng

16. Jan Prihandi Suryawijaya, Ketua IKPI Cabang Kota Semarang

17. Edy Siswanto, Ketua IKPI Cabang Banyumas

18. Suparman, Ketua IKPI Cabang Surakarta

19. Imron, Ketua IKPI Cabang Tegal

Perwakilan Organisasi

1.Ketua Kadin Jateng, Harry Nuryanto Soediro SE MM

2.Ketua Kadin Semarang, Arnaz Agung Adrarasmara

3. Ketua IAI Wilayah Jawa Tengah Henry Santosa

Perwakilan Universitas

1.Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Prof. Dr. Ir. Budiyono, MSi

2.Rektor Universitas Pekalongan Dr.Andi Kishermanto,S.E., M.M

3.Wakil Universitas Muhammadiyah pekajangan Pekalongan Muhammad fitrahyudi , SE ,MAcc ,CA ,CPA

4.Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sugijapranoto Drs. Theodorus Sudimin, MS

5.Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang Dr. MASTUR, SH MH

6.Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang Dr Hasan , SE, MSc

7.Dekan FEB Melisa Anggraini, S.E.,M.Si dan Kaprodi Akuntansi Dwi Hayu Estrini, S.E., M.Ak., Akt. Universitas Karangturi

8.Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)

(bl)

Sambut Natal 2024, IKPI Beri Bantuan ke Tiga Panti

Posted on 18/12/202418/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam rangka menyambut perayaan Natal 2024, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) di tiga lokasi berbeda, yakni Panti Werdha Wisma Sahabat Baru, Panti Asuhan Ester, dan Panti Asuhan Rumah Berkat Indonesia, baru-baru ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian IKPI terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya para lansia dan anak-anak yang tinggal di panti asuhan.

Sekadar informasi, acara baksos ini dipimpin oleh Tan Alim sebagai Ketua Panitia Natal Nasional IKPI 2024, Hendrik sebagai Ketua Sie Acara, dan Yulia Yanto Anang sebagai Sekretaris. Beberapa anggota panitia lainnya, seperti Regina, Juni, Edy, dan Daniel Mulia, turut berperan dalam kelancaran acara ini.

(Foto: DOK. Panitia Natal Nasional IKPI 2024)

Menurut Tan Alim, ketiga lokasi baksos dipilih berdasarkan pertimbangan khusus, yaitu untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang kurang mendapatkan dukungan. “Panti Werdha Wisma Sahabat Baru menampung lansia yang sakit atau terlantar, sehingga menjadi prioritas bagi IKPI untuk memberikan bantuan berupa dana dan bingkisan serta penghiburan,” ujarnya.

Selain itu, kata Tan Alim, Panti Asuhan Ester, yang menampung anak-anak yatim piatu dari Papua dan sekitarnya, serta Panti Asuhan Rumah Berkat Indonesia, yang juga merawat anak-anak dari berbagai daerah, dipilih untuk membantu anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian.

“Pemilihan lokasi ini juga didasari oleh fakta bahwa ketiga panti tidak menerima subsidi dari pemerintah, sehingga bantuan dari IKPI diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi mereka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, IKPI memberikan berbagai bantuan yang meliputi bingkisan kasih berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan ringan, perlengkapan kebersihan, pakaian, serta sumbangan dana untuk mendukung operasional panti.

Selain itu, pakaian tidur juga disumbangkan, hasil donasi dari anggota IKPI, untuk memberikan kenyamanan pada para penerima.

“Kami juga memberikan hiburan dan kebersamaan melalui aktivitas interaktif seperti bernyanyi dan berbicara dengan para penghuni panti. Tindakan ini menunjukkan semangat kebersamaan dan perhatian yang tulus dari IKPI,” ujarnya.

Respon Positif dari Penerima Baksos

Menurut Tan Alim, respon dari para penerima bantuan, terutama di Panti Werdha Wisma Sahabat Baru, sangat positif. Banyak dari mereka yang menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kunjungan ini.

Beberapa bahkan terharu hingga meneteskan air mata, merasakan kebahagiaan dan kehangatan yang diberikan oleh anggota IKPI.

“Terima kasih nak, sudah datang menjenguk kami. Kami senang sekali ada yang ingat dengan kami di sini,” ungkap Tan Alim, seraya menirukan salah satu ucapan oma di panti itu .

Sekadar informasi, kegiatan ini diadakan dengan harapan untuk mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan empati, serta membawa kebahagiaan kepada para penerima manfaat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menghidupi nilai-nilai Natal, yaitu kasih, damai, dan sukacita, melalui tindakan nyata berbagi kepada sesama.

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota panitia yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini, serta kepada pihak panti yang telah menerima kehadiran IKPI dengan hangat.

Harapannya, kegiatan baksos ini bisa menjadi agenda rutin IKPI di masa mendatang dan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya menjelang perayaan Natal.

Dengan semangat berbagi yang kuat, IKPI berharap dapat terus menginspirasi banyak pihak untuk turut peduli dan berbagi kasih kepada sesama, khususnya dalam momentum Natal ini. (bl)

Indonesia Peringkat Dua Global dalam Transparansi Belanja Perpajakan

Posted on 18/12/202418/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Indonesia berhasil meraih peringkat kedua dunia dalam indeks transparansi belanja perpajakan, yang diumumkan dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) pada 3 Desember 2024. Peringkat ini melibatkan evaluasi terhadap 105 negara, dan menjadi bukti komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan insentif perpajakan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam peluncuran Laporan Belanja Perpajakan 2023 di Jakarta pada Senin (16/12/2024) menyatakan bahwa laporan ini penting sebagai dasar komunikasi dengan publik dan dunia internasional. “Laporan belanja perpajakan ini menjadi penting karena pajak merupakan instrumen untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Wamenkeu, pajak bekerja dalam dua cara penting bagi perekonomian negara, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan melalui berbagai insentif yang dapat membantu sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Kedua hal tersebut harus dicatat dengan cermat dalam laporan belanja perpajakan, termasuk berapa yang dikumpulkan dan berapa yang tidak terkumpul karena kebijakan insentif.

Laporan belanja perpajakan ini berfungsi sebagai dasar evaluasi efektivitas insentif perpajakan yang diberikan pemerintah. Selain itu, laporan tersebut juga membantu dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wamenkeu juga mengapresiasi perkembangan yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), unit yang menyusun laporan belanja perpajakan, yang kini dapat melakukan estimasi proyeksi untuk tahun depan. “Dengan proyeksi yang lebih baik, kita akan mampu menyusun kebijakan yang lebih efektif,” katanya.

Pencapaian Indonesia dalam indeks transparansi belanja perpajakan ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, serta menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas kebijakan fiskal yang lebih akuntabel. (alf)

IKPI Jalin Kerja Sama dengan Kampus di Jawa Tengah, Dorong Penguatan Kualitas Pendidikan Pajak

Posted on 18/12/202418/12/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman di bidang perpajakan di Indonesia. Dalam rangka mendukung hal tersebut, IKPI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kampus ternama di wilayah di seluruh Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan profesi konsultan pajak, dengan harapan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia industri dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang perpajakan.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, mengungkapkan bahwa hari ini, Selasa 17 Desember 2024, IKPI melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan Universitas Pekalongan. Penandatanganan dilakukan di Hotel Grasia, Semarang, Jawa Tengah.

Adapun yang melakukan penandatanganan dari pihak IKPI adalah Ketua Umum Vaudy Starworld dan dari Universitas Diponegoro, adalah Dekan Sekolah Vokasi Prof. Dr. Ir. Budiyono, MSi, serta dari Universitas Pekalongan, Rektor Dr. Andi Kishermanto, S.E., M.M.

Vaudy mengungkapkan, kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang kompeten di bidang perpajakan, terutama di tengah perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan kompleks. “Melalui MoU ini, kami ingin membangun hubungan yang lebih erat dengan perguruan tinggi, terutama di Jawa Tengah, untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pendidikan pajak. Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan tenaga ahli di bidang perpajakan, kami percaya bahwa kerja sama ini akan memberi manfaat besar bagi dunia pendidikan dan industri,” ujar Vaudy di sela acara pelantikan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang se-Jawa Tengah.

MoU ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain pengembangan kurikulum perpajakan, pelatihan dan sertifikasi bagi mahasiswa, serta peluang magang di perusahaan konsultan pajak yang tergabung dalam IKPI. Selain itu, IKPI juga berencana untuk memberikan kuliah umum, seminar, dan berbagai kegiatan akademik lainnya yang dapat mendukung pemahaman lebih dalam mengenai dunia perpajakan.

Lebih lanjut Vaudy mengatakan, dengan adanya MoU antara IKPI dan dua kampus besar di Jawa Tengah ini, diharapkan dapat tercipta iklim akademik yang lebih kondusif untuk pengembangan ilmu perpajakan, serta meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif tinggi. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya IKPI untuk memperkuat peran konsultan pajak di Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Ia menegaskan, kerja sama dengan perguruan tinggi bukan hanya sekadar memberikan materi akademik, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi para profesional pajak di masa depan. “Kami berharap dengan menjalin kemitraan yang erat ini, IKPI dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan pajak di Indonesia, serta mencetak lebih banyak tenaga ahli yang dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa,” kata Vaudy.

Menurutnya, kerja sama ini tentu menjadi langkah positif yang diharapkan dapat memperkuat peran serta kontribusi konsultan pajak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan di Indonesia.

(bl)