Berita Archives - Page 78 of 257 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Pelantikan Pengurus IKPI Sumbagsel: Semangat Baru dalam Mengawal Profesionalisme Konsultan Pajak

Posted on 13/01/202513/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Palembang: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), mengukuhkan komitmennya untuk memajukan dunia perpajakan nasional dengan melantik Pengurus Daerah (Pengda) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dan beberapa Pengurus Cabang (Pengcab) di wilayah Palembang, Lampung, Jambi, dan Pangkal Pinang. Acara ini berlangsung megah di Palembang pada Senin (13/1/2025) dengan dihadiri berbagai tokoh penting dari dunia perpajakan, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, membuka sambutannya dengan pantun khas yang memeriahkan suasana. “Pergi berenang ke Kepulauan Seribu, ketemu princess senyumnya sumringah. Senang ada di tengah-tengah Bapak/Ibu, konsultan sukses, klien melimpah,” ucapnya disambut tawa hangat para hadirin.

Dalam sambutannya, Vaudy menyampaikan penghormatan kepada sejumlah tokoh yang hadir, di antaranya Kakanwil DJP Sumsel dan Babel Bpk Ir. Tarmizi, serta perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, asosiasi profesi, dan perguruan tinggi.

Tak lupa, ia memperkenalkan beberapa pengurus pusat IKPI yang turut hadir, seperti Christian Binsar Marpaung (Ketua Dewan Kehormatan), Jetty (Wakil Ketua Umum), Edy Gunawan (Sekretaris Umum), Nuryadin (Ketua Departeman Pengambangan Organisasi), David Thjai (Ketua Departemen Hubungan Internasional), Ratna Febrina (Ketua Departemen Hukum), dan Andreas Budiman (Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum). Juga hadir Ketua Pengda Sumbagteng Lilisen.

“Kehadiran Bapak/Ibu di acara ini mencerminkan dukungan besar bagi IKPI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal kepatuhan sukarela Wajib Pajak di Indonesia,” ujar Vaudy.

Sekadar informasi, pelantikan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional IKPI yang bertujuan untuk melengkapi struktur organisasi dari tingkat pusat hingga cabang. Dengan 13 Pengda dan 44 Pengcab yang tersebar di seluruh Indonesia, IKPI terus memperkuat perannya dalam mendukung sosialisasi perpajakan.

“Pengda memiliki tugas penting sebagai perpanjangan tangan pengurus pusat. Selain mengadakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat umum, Pengda juga dituntut untuk aktif mengedukasi non-anggota IKPI melalui seminar berbayar dan kegiatan lainnya,” kata Vaudy.

Ia juga menyoroti pentingnya kegiatan yang melibatkan non-anggota sebagai bentuk kontribusi IKPI dalam meningkatkan kesadaran perpajakan nasional.

Asosiasi Profesional dengan Anggota Terbesar

Hingga saat ini, IKPI telah menaungi 7.077 anggota, di mana 6.597 di antaranya telah memiliki izin praktik konsultan pajak dari Kementerian Keuangan. Angka ini mencerminkan sebanyak 89,17% konsultan pajak terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan adalah anggota IKPI.

Lebih lanjut Vaudy mengungkapkan, sebagai asosiasi profesional pertama dan terbesar, tantangan bagi IKPI adalah mengelola organisasi yang adaptif dan lincah di tengah perkembangan teknologi serta dinamika regulasi perpajakan.

“Visi kami adalah menjadikan IKPI sebagai center of knowledge perpajakan di Indonesia. Kami ingin anggota kami tidak hanya memahami undang-undang, tetapi juga mampu membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara profesional,” ujarnya.

Dukungan terhadap Pemerintah dan Pengembangan Organisasi

Ia menegaskan, IKPI juga menjalin hubungan erat dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai mitra strategis. Hal ini tercermin dari dukungan IKPI terhadap program Coretax Administration System, di mana IKPI telah mengadakan berbagai seminar dan edukasi di seluruh Indonesia. “Kami ingin memastikan anggota IKPI selalu selangkah lebih maju dalam memahami dan menerapkan sistem perpajakan modern,” ujarnya.

Selain itu, Vaudy mengumumkan perkembangan organisasi dengan pembentukan cabang baru, seperti Buleleng dan Bitung. Ke depan Pengurus Pusat dan Pengawas akan mengadakan rapat pleno membahas pembentukan Kabupaten Bekasi. “Cabang-cabang baru ini akan mendorong anggota lebih aktif dan mendekatkan pelayanan kepada mereka,” tambahnya.

Harapan untuk Masa Depan

Menutup sambutannya, Vaudy mengajak seluruh pengurus dan anggota IKPI untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara IKPI, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik.

“IKPI untuk nusa bangsa. IKPI jaya, pasti bisa!” serunya dengan penuh semangat, disambut gemuruh tepuk tangan para hadirin.

Acara pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk meningkatkan peran aktif IKPI sebagai mitra pemerintah sekaligus pelopor edukasi perpajakan di Indonesia. (bl)

OJK Pantau Dampak PPN 12% dan Opsen Pajak Kendaraan terhadap Perusahaan Pembiayaan

Posted on 13/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dan opsen pajak kendaraan terhadap kinerja perusahaan pembiayaan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman. “OJK akan terus melakukan monitoring dan mencermati dampak atas adanya PPN 12% dan opsen pajak kendaraan terhadap kinerja perusahaan pembiayaan,” ujar Agusman dalam keterangannya, Minggu (12/1/2025).

Industri otomotif, yang menyumbang sekitar 70% dari pangsa pasar perusahaan pembiayaan, disebut sebagai salah satu sektor yang paling terdampak. Penerapan PPN 12% dan opsen pajak kendaraan dikhawatirkan dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan pembiayaan kendaraan. “Hampir 70% dari pangsa pasar perusahaan pembiayaan ditopang oleh pertumbuhan industri otomotif,” kata Agusman.

Meski demikian, OJK memastikan stabilitas sektor keuangan tetap menjadi prioritas utama. OJK juga akan mencermati implementasi kebijakan ini agar tidak mengganggu pertumbuhan industri otomotif maupun daya beli masyarakat.

Sebagai langkah antisipatif, OJK akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait kebijakan tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap konsumen dan pelaku industri, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan upaya ini, ia berharap regulasi yang ada dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan keberlanjutan sektor pembiayaan di Indonesia. (alf)

Daftar NPWP Bisa Melalui Coretax, Ini Caranya!

Posted on 13/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempermudah masyarakat untuk mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online melalui situs coretaxdjp.pajak.go.id. Berikut adalah tiga langkah mudah yang perlu dilakukan:

Langkah 1: Login atau Daftar

Bagi pengguna baru, klik tombol “Daftar di sini” untuk membuat akun.

Masukkan ID Pengguna dan Kata Sandi jika sudah memiliki akun.

Langkah 2: Isi Data dan Verifikasi

1. Pilih kategori wajib pajak yang sesuai.

2. Pada bagian Detail Kontak, masukkan alamat email dan nomor HP yang aktif. Pastikan data tersebut dapat diakses untuk menerima kode one-time-password (OTP).

3. Masukkan kode CAPTCHA untuk melanjutkan.

Langkah 3: Lengkapi Identitas dan Aktivasi

Untuk wajib pajak penduduk Indonesia, pastikan data identitas yang dimasukkan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Setelah semua data terisi dengan benar, proses pendaftaran selesai.

Cek Email untuk Konfirmasi

Setelah pendaftaran berhasil, wajib pajak akan menerima NPWP beserta tautan untuk mulai mengakses layanan Coretax DJP melalui email.

Dengan sistem ini, masyarakat kini dapat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. (alf)

Panduan Layanan Administrasi Pajak Melalui Coretax DJP

Posted on 13/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan platform layanan administrasi perpajakan berbasis digital melalui Coretax DJP. Wajib pajak kini dapat mengakses berbagai layanan secara praktis dan efisien melalui panduan yang tersedia.

Fitur Layanan Administrasi

Pengguna dapat mengajukan layanan administrasi perpajakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Login ke Coretax DJP

Masuk ke menu Layanan Wajib Pajak dan pilih sub-menu Layanan Administrasi. Sub-menu ini mencakup:

Buat Permohonan Layanan: Untuk memulai pengajuan layanan baru.

Permohonan Belum Disampaikan: Menampilkan pengajuan yang belum dikirim untuk diproses.

Permohonan Dalam Proses: Melihat status permohonan yang sedang diproses.

Permohonan Telah Selesai: Menampilkan daftar layanan yang sudah diproses dan selesai.

Daftar Fasilitas Saya: Menampilkan fasilitas atau layanan yang sudah dimiliki wajib pajak.

2. Mengisi Permohonan

Pengguna memilih nomor penunjukan dengan ikon pencarian, mengisi data yang tersedia, dan melampirkan dokumen pendukung. Setelah melengkapi semua informasi, pengguna dapat mengajukan permohonan dengan klik tombol Kirim.

3. Sistem Generasi Nomor Kasus

Setelah permohonan dikirim, sistem akan otomatis menghasilkan nomor kasus. Pengguna dapat melengkapi informasi terkait melalui fitur Alur Kasus.

Layanan Informasi dan Pengaduan

Coretax DJP juga menawarkan fitur layanan lain, seperti:

Permintaan Informasi Perpajakan: Untuk konsultasi atau eskalasi masalah perpajakan.

Pengaduan, Saran, dan Apresiasi: Pengguna dapat menyampaikan kritik, saran, atau apresiasi terkait pelayanan DJP.

Edukasi Perpajakan: Terdiri dari kegiatan kelas pendidikan, materi edukasi, dan permohonan edukasi.

Melalui Coretax, DJP berkomitmen untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Wajib pajak diharapkan memanfaatkan platform ini untuk memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan mereka. (alf)

Penggunaan Coretax DJP untuk Pemotongan dan Pelaporan Pajak

Posted on 13/01/202513/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Coretax, sistem dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan pemotongan pajak, pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT), dan faktur pajak. Coretax menawarkan berbagai fitur yang mendukung efisiensi pelaporan pajak secara online.

Bukti Potong Pajak

Coretax menyediakan berbagai jenis bukti potong pajak yang dapat dipilih oleh wajib pajak, antara lain:

1. Bukti Potong Pajak Unifikasi (BPPU) – untuk pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak lain.

2. Bukti Potong Non Residen (BPNR) – untuk wajib pajak luar negeri.

3. Bukti Potong Final dan Tidak Final – mencakup pemotongan pajak oleh perusahaan atau instansi tertentu.

4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 – untuk penghitungan pajak bagi pegawai tetap dan wajib pajak luar negeri.

5. Bukti Potong Masa Pajak Desember – untuk pajak yang dilaporkan di akhir tahun.

Proses pengisian dan pelaporan bukti potong dapat dilakukan dengan mengakses laman https://pajak.go.id/coretax atau melalui kanal YouTube @DitjenPajakRI untuk tutorial lebih lanjut.

Pembuatan SPT Masa PPh

Wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Masa PPh 21/26 dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Login ke Coretax DJP dan pilih menu Surat Pemberitahuan.

2. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan, seperti PPh Pasal 21/26.

3. Pilih periode dan tahun pajak yang relevan.

4. Edit konsep SPT yang sudah dihasilkan untuk mengisi informasi pajak yang sesuai.

Wajib pajak dapat memilih antara SPT Normal atau Pembetulan sesuai kebutuhan.

Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Masukan

Coretax juga memudahkan pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan pengkreditan Faktur Pajak Masukan. Untuk faktur keluaran, pengguna dapat membuatnya dengan mengakses menu e-Faktur dan mengisi informasi mengenai transaksi, termasuk kode transaksi, tanggal, dan identitas lawan transaksi. Setelah itu, pengguna dapat menambahkan transaksi dan mengirimkan faktur tersebut.

Sedangkan untuk faktur masukan, pengguna cukup memilih pajak masukan yang ingin dikreditkan dan mengklik tombol Credit invoice. Status kredit akan muncul setelah pengkreditan berhasil dilakukan.

SPT Masa PPN

Pembuatan SPT Masa PPN juga dapat dilakukan dengan mengikuti langkah serupa, yaitu dengan memilih Konsep SPT, mengisi periode dan tahun pajak, serta memilih model SPT (Normal atau Pembetulan). Setelah konsep SPT dihasilkan, wajib pajak dapat mengedit dan mengisi informasi lebih lanjut.

Dengan adanya Coretax, wajib pajak dapat melakukan semua transaksi pajak secara lebih efisien dan transparan, memudahkan pelaporan pajak yang lebih tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, wajib pajak dapat mengakses tutorial di situs resmi DJP atau melalui kanal YouTube Ditjen Pajak RI. (alf)

Pemindahbukuan dan Pembayaran Pajak Online Melalui Coretax DJP

Posted on 13/01/202513/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengelola pembayaran dan pelaporan pajak melalui sistem Coretax DJP. Sistem ini mencakup fitur Pemindahbukuan (Pbk) dan Billing Online untuk mendukung kelancaran administrasi perpajakan.

Proses Pemindahbukuan

Pemindahbukuan digunakan ketika terjadi kesalahan dalam pembayaran atau penyetoran pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pbk secara mandiri dengan langkah-langkah berikut:

1. Login ke Coretax DJP melalui menu Pembayaran.

2. Pilih submenu Permohonan Pemindahbukuan.

3. Klik tombol Buat Permohonan Pemindahbukuan Baru.

4. Pilih data pembayaran yang akan dipindahbukukan.

5. Isi kolom permohonan, termasuk jumlah yang akan dipindahbukukan.

6. Unggah dokumen pendukung.

7. Kirim permohonan untuk diproses.

Proses ini memastikan pengelolaan pembayaran pajak lebih efisien dan akurat.

Solusi Pembayaran Mandiri

Fitur Billing Online memungkinkan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak secara mandiri sebelum kewajiban pajak muncul. Langkah-langkahnya adalah:

1. Login ke Coretax DJP, lalu masuk ke menu Pembayaran.

2. Pilih layanan Layanan Mandiri Kode Billing.

3. Verifikasi identitas, kemudian pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS).

4. Tentukan periode dan tahun pajak, mata uang, serta nilai pembayaran.

5. Unduh kode billing yang dihasilkan.

Sebagai contoh, kode billing dengan nomor 040230373588081 senilai Rp20.000.000 dapat digunakan untuk pembayaran hingga tanggal 8 November 2024 pukul 10:43:10.

Pembayaran Tagihan

Wajib Pajak yang memiliki tagihan pajak dapat menyelesaikan pembayaran melalui langkah berikut:

1. Login ke Coretax DJP, masuk ke menu Pembayaran.

2. Pilih Daftar Kode Billing Belum Dibayar.

3. Pilih kode billing yang ingin dibayarkan, lalu klik tombol Bayar.

4. Tentukan bank tujuan, lalu klik Kirim ke Bank untuk diarahkan ke laman pembayaran.

Dengan sistem Coretax DJP, Direktorat Jenderal Pajak berharap dapat meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (alf)

Panduan Registrasi hingga Penunjukan Kuasa Wajib Pajak pada Aplikasi Coretax DJP

Posted on 13/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan Coretax DJP, sebuah sistem administrasi pajak berbasis elektronik. Sebelum menggunakan sistem ini, wajib pajak perlu memastikan bahwa NIK telah dipadankan dengan NPWP.

Dikutip dari website DJP, berikut adalah langkah-langkah untuk login Coretax DJP:

1. Akses situs resmi di https://www.pajak.go.id/coretaxdjp.

2. Masukkan NIK atau NPWP (16 digit).

3. Masukkan kata sandi DJP Online dan kode captcha.

4. Klik “Login”.

Setelah berhasil login, sistem akan meminta pengguna untuk mengganti kata sandi dan membuat passphrase yang berbeda dari kata sandi untuk keamanan tambahan.

Cara Mengatasi Kendala Akses

Jika menghadapi kesulitan, berikut solusi yang dapat dicoba:

1. Periksa koneksi internet: Pastikan koneksi aktif dan stabil.

2. Ganti browser: Gunakan browser lain seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru.

3. Hapus cache dan cookies: Langkah ini dapat menyelesaikan konflik data di browser.

4. Gunakan mode incognito: Mode ini sering kali lebih bersih dari data tersimpan.

Pembuatan Kode Otorisasi dan Sertifikat Elektronik

Wajib pajak dapat membuat kode otorisasi untuk tanda tangan elektronik melalui langkah berikut:

1. Login ke Coretax DJP, pilih menu Portal Saya, kemudian submenu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

2. Isi kolom yang tersedia, termasuk jenis sertifikat digital dan passphrase.

3. Lakukan verifikasi identitas dengan mengambil foto menggunakan perangkat Anda.

4. Klik Pernyataan dan Simpan.

Penggantian dan Penunjukan PIC Utama

PIC (Person In Charge) adalah entitas yang berwenang untuk mengelola akun wajib pajak di Coretax. Wajib pajak badan atau instansi pemerintah dapat mengganti PIC melalui langkah berikut:

1. Masuk ke menu Informasi Umum, pilih submenu Pihak Terkait.

2. Lepas status PIC lama, lalu pilih PIC baru.

3. Centang Pernyataan dan klik Kirim.

Penunjukan Wakil atau Kuasa

Wajib pajak dapat menunjuk wakil atau kuasa dengan:

1. Masuk ke menu Portal Saya, pilih Perubahan Status, dan submenu Penunjukan Wakil/Kuasa.

2. Cari wajib pajak yang ditunjuk, unggah dokumen pendukung (format PDF).

3. Klik Pernyataan dan Simpan.

Dengan panduan ini, wajib pajak diharapkan dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan efisien melalui sistem Coretax DJP. (alf)

Rakor IKPI 2024-2029 Jadi Momentum Penting Perkuat Visi-Misi Organisasi

Posted on 13/01/202513/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang Jakarta Barat Teo Takismen, berharap Rapat Koordinasi (Rakor) kepengurusan IKPI periode 2024-2029 yang akan digelar pada 17-19 Januari 2025 di Jambuluwuk Resort, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat visi dan misi organisasi.

“Rakor ini sangat penting untuk memperkuat visi dan misi organisasi yang kita cintai ini. Dengan sinergi yang kokoh antara pengurus pusat, pengurus daerah, dan pengurus cabang, IKPI dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan negara melalui perpajakan,” ujar Teo di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Menurut Teo, Rakor kali ini akan dihadiri sedikitnya 233 peserta, termasuk panitia, pengurus pusat, pengurus daerah (pengda), dan pengurus cabang (pengcab) dari seluruh Indonesia. Rakor ini juga diharapkan menghasilkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan kompetensi anggota, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital.

“Saya berharap hasil Rakor nantinya dapat diimplementasikan secara konkret dan dievaluasi agar memberikan dampak nyata. Selain itu, IKPI harus terus mengembangkan inovasi di berbagai bidang demi kemajuan organisasi,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras panitia yang telah mempersiapkan Rakor dengan baik. “Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada panitia yang telah bekerja keras demi kelancaran jalannya Rakornas ini,” kata Teo.

Rakor ini diharapkan menjadi langkah besar untuk menjadikan IKPI sebagai organisasi profesi konsultan pajak terbesar di Indonesia, seiring dengan upaya memperkuat kontribusi dalam pembangunan nasional melalui sektor perpajakan. (bl)

Pemerintah Tak Masukkan KUR Dalam Penghapusan Kredit Macet UMKM

Posted on 13/01/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menghapus piutang kredit macet yang dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak termasuk dalam kredit yang akan dihapuskan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM. Menurut Maman, kredit dalam program KUR telah dijamin oleh lembaga asuransi seperti Jamkrindo dan Askrindo, sehingga tidak masuk dalam kriteria piutang macet yang akan dihapuskan.

“Pendekatan bank kan berbasis administrasi, ada NPL (Non-Performing Loan) yang harus dijaga. Program KUR memiliki jaminan dari lembaga asuransi, sehingga jika terjadi kredit macet, itu sudah dijamin oleh asuransi. Karena itu, KUR tidak masuk dalam penghapusan tagihan,” ujar Maman melalui akun Instagram resmi @kementerianumkm, Minggu (12/1/2025).

Maman juga menyoroti bahwa program KUR mendapat subsidi bunga dari pemerintah, yang memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, yaitu 6% flat. Padahal, bunga asli pinjaman bank biasanya berkisar antara 13% hingga 15%.

“Dengan subsidi bunga dari pemerintah, UMKM dapat memanfaatkan pinjaman dengan bunga rendah. Ini adalah bentuk langkah afirmatif untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan memastikan keadilan,” tambahnya.

Kriteria Kredit yang Dihapuskan
Maman menjelaskan, penghapusan kredit macet UMKM hanya berlaku untuk:

1. Kredit dengan nilai maksimal Rp 500 juta.

2. Kredit yang telah masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara minimal lima tahun sebelum PP ini ditetapkan.

3. Nasabah UMKM yang tidak memiliki kemampuan membayar lagi serta tidak memiliki agunan.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban UMKM yang mengalami kesulitan akibat kredit macet, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah. (alf)

Implementasi Coretax Harus Didukung Pertumbuhan PDB untuk Tingkatkan Rasio Pajak

Posted on 13/01/202513/01/2025 by Admin IKPI

IKPI. Jakarta, Implementasi Coretax diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, namun keberhasilannya juga bergantung pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, Minggu (12/1/2024).

Ia menilai bahwa peningkatan rasio pajak tidak hanya ditentukan oleh penerapan Coretax semata.

“Meski Coretax berhasil, rasio pajak belum tentu meningkat jika pertumbuhan PDB tidak mendukung. Dalam menghitung rasio pajak, ada dua komponen utama yang memengaruhi, yaitu penerimaan pajak dan PDB,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan rasio pajak sebesar 11,2% hingga 12% dari PDB pada 2025, lebih tinggi dibandingkan target 2024 sebesar 10,02% dan capaian 2023 yang berada di angka 10,31%. Prianto menambahkan, agar rasio pajak meningkat, pertumbuhan penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDB.

Ia juga menyoroti beberapa faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penerimaan pajak. Dari sisi internal, intensifikasi melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta pemeriksaan pajak masih dinilai kurang efektif. Banyak wajib pajak yang melawan proses ini melalui upaya litigasi, seperti pengajuan keberatan hingga banding di pengadilan pajak, yang menyebabkan utang pajak tertahan dan tidak dapat segera dibayarkan.

Sementara itu, faktor eksternal mencakup kemampuan wajib pajak dalam menerapkan skema penghindaran pajak dan aggressive tax planning dengan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Prianto menyebutkan bahwa Coretax menjadi solusi strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini memungkinkan pengawasan kepatuhan pajak dilakukan secara cepat dan cermat, dengan tujuan akhir meningkatkan penerimaan pajak.

Namun demikian, menurutnya, keberhasilan Coretax juga harus didukung oleh proses intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang lebih optimal. Dengan langkah ini, rasio pajak diharapkan dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Langkah-langkah ini harus dilakukan secara konsisten agar pertumbuhan penerimaan pajak dapat melampaui pertumbuhan PDB, sehingga rasio pajak Indonesia dapat mencapai target,” katanya. (alf)