Berita Archives - Page 222 of 262 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

DJP Akan Cek Kepatuhan Crazy Rich RI yang Beli Hunian Mewah di Singapura

Posted on 27/04/202328/07/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengecek pajak crazy rich Indonesia yang membeli hunian mewah seharga Rp2,3 triliun di kawasan Nassim Road, Singapura.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan pihaknya selalu mengawasi kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak.

“Dalam pelaksanaan tugas ini, yang berkaitan dengan kegiatan wajib pajak di luar yuridiksi Indonesia, pemerintah Indonesia membina kerja sama perpajakan bersama otoritas perpajakan di seluruh dunia,” kata Dwi seperti dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (2/4/2023).

Ia menjelaskan pertukaran informasi atau exchange of information dilaksanakan berdasarkan perjanjian multilateral antar otoritas perpajakan di seluruh dunia. Tujuannya, memerangi tindakan-tindakan penggerusan basis pemajakan untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

Menurutnya, pertukaran akses informasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017. Dalam ketentuan itu, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Akses informasi itu meliputi pertukaran informasi berdasarkan permintaan, permintaan informasi secara spontan, dan permintaan informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information).

Konglomerat asal Indonesia dikabarkan membeli tiga hunian mewah di Singapura senilai 206,7 juta dolar Singapura atau Rp2,3 triliun (asumsi kurs Rp11.194 per dolar Singapura) di kawasan Nassim Road.

Hunian tersebut dibeli dari Cuscaden Peak Investments, perusahaan yang berafiliasi dengan BUMN Singapura, Temasek Holding. Masing-masing berlantai dua dan memiliki nomor 42, 42A dan 42B di Distrik 10. Harga rumah itu diketahui 4.500 dolar Singapura per kaki persegi.

Mengenai nama Nassim Road, itu diberikan berdasarkan rumah keluarga Yahudi kaya bernama Nassim Lodge yang dibangun pada 1850-an. Sebelum jadi kawasan elite, Nassim Road merupakan salah satu daerah berhutan yang rimbun.

Kemudian, pada masa pemerintah kolonial Inggris, kawasan itu dibangun properti mewah, bukan hanya bungalo kelas bagus, tetapi juga rumah besar hitam-putih yang terkenal dengan dinding bercat putih dan detail kayu bernoda hitam. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi keinginan para pejabat tinggi.

Di tahun-tahun berikutnya, hunian di kawasan Nassim Road menjadi rumah bagi pedagang lokal yang kaya.

Melansir Channel News Asia, penduduk Nassim Road saat ini di antaranya keluarga kerajaan Brunei dan kesultanan di Kalimantan yang kaya akan minyak dan gas. Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook, juga dilaporkan memiliki rumah di Nassim Road. Jepang, Rusia, dan Filipina juga dikabarkan memiliki kedutaan besar di kawasan itu. (bl)

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Kucurkan Rp96 Triliun untuk Mudik Lebaran 2023

Posted on 27/04/202328/07/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Pemerintah Indonesia telah mengucurkan Rp96,7 triliun untuk keperluan mudik Lebaran 2023.

Ani, sapaan akrabnya, menyebut uang tersebut dikucurkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam bentuk pendanaan pembebasan lahan. Anggaran Rp96,7 triliun itu terbagi ke dalam pendanaan lahan untuk jalan tol dan kereta api.

“LMAN merealisasikan dukungan ini, antara lain melalui pendanaan pembebasan lahan. Di antaranya: realisasi pendanaan lahan untuk jalan tol Rp93,7 triliun, realisasi pendanaan lahan untuk jalur kereta api Rp3 triliun,” tulisnya di akun Instagram @smindrawati, Kamis (27/4/2023).

“Seluruh pendanaan ini untuk mendukung arus mudik dan balik Lebaran 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) #UangKita hadir untuk menghubungkan Indonesia!” sambung Ani.

Sri Mulyani menyebut mudik adalah bagian dari budaya Indonesia. Oleh karena itu, Ani menegaskan peran APBN yang hadir untuk mendukung konektivitas nasional.

Ia lantas mengutip data Kementerian Perhubungan soal potensi pergerakan nasional masyarakat dalam mudik Lebaran tahun ini. Ani juga menyampaikan pesan kepada pemudik yang mengarungi arus balik agar tetap hati-hati.

“Menurut data Kemenhub, potensi pergerakan nasional pada mudik kali ini 45,8 persen penduduk (123,8 juta jiwa)…Bagi yang sedang mengarungi arus balik, tetap hati-hati di jalan!” tandasnya.

Mulai Mei Beli Barang Agunan Kena PPN 1,1 Persen

Posted on 27/04/202328/07/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Penjualan barang agunan oleh pemberi kredit (kreditur) kepada pembeli akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1,1 persen. Aturan ini berlaku mulai 1 Mei 2023.

Agunan adalah jaminan tambahan berupa barang yang diserahkan debitur kepada kreditur dalam rangka pemberian kredit. Jika jaminan itu ditarik pihak pemberi kredit lalu dijual melalui lelang atau di luar lelang, maka agunan tersebut menjadi barang kena pajak.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan, yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 13 April lalu.

Dalam beleid itu, jumlah PPN yang dipungut dihitung dengan menggunakan besaran tertentu sebesar 10 persen dari tarif PPn saat ini (11 persen) sehingga diperoleh 1,1 persen. Kemudian, dikalikan dengan harga jual agunan.

“Besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 10 persen (sepuluh persen) dari tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual Agunan,” bunyi Pasal 4 PMK tersebut, dikutip Rabu (26/4/2023).

PPn yang terutang atas penyerahan agunan kemudian dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kreditur. Pemungutan PPn dilakukan saat penerimaan pembayaran oleh kreditur dari pembeli agunan atas penyerahan agunan.

Kreditur yang merupakan pengusaha kena pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib membuat faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa agunan. Sedangkan pengambilalihan agunan oleh kreditur dari debitur tidak diterbitkan faktur pajak.

Kreditur kemudian wajib menyetor PPn yang dipungut dengan menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat
setoran pajak.

“Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan,” bunyi Pasal 6 ayat (3).

Adapun contoh pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas penyerahan agunan yang diambil kreditur adalah sebagai berikut:

Bank A memberikan kredit kepada Oscar dengan agunan berupa tanah dan bangunan. Oscar kemudian dinyatakan wanprestasi oleh Bank A. Pada 1 Juli 2023, agunan berhasil dijual kepada Adhi dengan harga Rp1 miliar.

Bank A sebagai Pengusaha Kena Pajak kemudian wajib memungut PPn atas penjualan agunan kepada Adhi pada 1 Juli 2023. Besaran PPn yang dipungut adalah 10 persen dikali PPn saat ini (11 persen) dikali Rp1 miliar. Sehingga diperoleh PPn yang dipungut sebesar Rp11 juta.

Bank A lalu menyetorkan PPn Rp11 juta itu dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat 31 Agustus 2023. (bl)

Penyaluran Kredit Perbankan Indonesia Diprediksi Melesat 10,4 Persen

Posted on 26/04/202328/07/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Bank Indonesia (BI) meramal penyaluran kredit perbankan Indonesia bakal melesat hingga 10,4 persen pada 2023 ini. Prediksi tersebut didapat dari survei rutin yang dilakukan BI.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan survei menunjukkan masyarakat menunjukkan respons positif.

“Hasil survei menunjukkan responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit ke depan. Responden memperkirakan pertumbuhan kredit untuk keseluruhan 2023 sebesar 10,4 persen year on year (yoy),” katanya seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (26/4/2023).

Secara rinci, Erwin mengatakan penyaluran kredit baru pada kuartal I 2023 diramal tumbuh positif dengan nilai saldo bersih tertimbang (SBT) kredit baru sebesar 63,7 persen. Menurutnya, pertumbuhan kredit baru tersebut terjadi pada seluruh jenis kredit.

Bahkan, angka penyaluran kredit baru pada kuartal II 2023 diprediksi bakal lebih moncer. Erwin merinci ada pertumbuhan lebih tinggi dari SBT dengan prediksi penyaluran kredit baru menembus 99,7 persen.

Erwin menyebut standar penyaluran kredit pada kuartal II 2023 bakal sedikit lebih ketat dibandingkan periode sebelumnya. Ini menyangkut Indeks Lending Standard (ILS) yang positif 0,1 persen.

“Kebijakan penyaluran kredit diprakirakan lebih ketat, antara lain pada aspek suku bunga kredit, premi kredit berisiko, dan persyaratan administrasi,” jelasnya. (bl)

DJP Akan Cek Pajak Crazy Rich Indonesia Pembeli Hunian di Singapura

Posted on 26/04/202328/07/2023 by Admin IKPI

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyatakan pihaknya selalu mengawasi kepatuhan atas pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak.

“Dalam pelaksanaan tugas ini, yang berkaitan dengan kegiatan wajib pajak di luar yuridiksi Indonesia, pemerintah Indonesia membina kerjasama perpajakan bersama otoritas perpajakan di seluruh dunia,” kata Dwi seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (2/4/2023).

Akses informasi itu meliputi pertukaran informasi berdasarkan permintaan, permintaan informasi secara spontan, dan permintaan informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information).

Konglomerat asal Indonesia dikabarkan membeli tiga hunian mewah di Singapura senilai 206,7 juta dolar Singapura atau Rp2,3 triliun (asumsi kurs Rp11.194 per dolar Singapura) di kawasan Nassim Road.

Di tahun-tahun berikutnya, hunian di kawasan Nassim Road menjadi rumah bagi pedagang lokal yang kaya.

Layanan Kantor dan Kring Pajak Tutup Selama Libur Lebaran

Posted on 18/04/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan cuti bersama dan libur lebaran 1444 H terhitung tanggal 19-25 April 2023. Selama cuti dan libur lebaran, seluruh layanan tatap muka di Kantor Pajak dan pelayanan normal Kring pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tutup untuk sementara waktu. Demikian diinformasikan DJP dalam akun resmi Instagram @ditjenpajakri.

“Selama libur dan cuti bersama lebaran, kami tutup yaa,” terang DJP, dikutip Selasa (18/4/2023).

Kendati demikian, sehubungan dengan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Badan yang memiliki tenggat waktu 30 April mendatang, maka DJP menginformasikan setelah libur lebaran pelayanan Kantor Pajak dibuka hingga 28 April 2023.

Dikarenakan 2 hari setelahnya adalah hari Sabtu dan Minggu yakni 29 dan 30 April 2023, maka pelayanan akan diberikan secara daring oleh Kantor Pajak melalui saluran komunikasi non-tatap muka dan Kring Pajak.

Adapun pelayanan Kantor Pajak secara daring dapat dilakukan melalui saluran komunikasi non-tatap muka yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja. Untuk mengetahuinya dapat diakses melalui tautan pajak.go.id/unit-kerja. Sementara itu, layanan juga dapat diakses melalui Kring Pajak 1500200 lewat saluran live chat di laman pajak.go.id. (bl)

Penerimaan Pajak Kuartal I 2023 Capai Rp432,25 Trilun

Posted on 18/04/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak pada kuartal I 2023 mencapai Rp 432,25 triliun. Angka itu merupakan 25,16% dari target penerimaan sepanjang tahun yakni sebesar Rp 1.718 triliun.

“Ini cukup bagus karena tiga bulan dalam hal ini sesuai (target). Karena penerimaan pajak tiga bulan pertama naik 33,78%,” ujarnya seperti dikutip dari Detik Finance, Senin (17/3/2023).

Secara rinci, penerimaan pajak dari Pajak penghasilan atau PPh non Migas mencapai Rp 225,95 triliun atau sudah mencapai 25,86% dari target. Menurut Sri Mulyani pertumbuhan dari penerimaan pajak ini sangat tinggi yakni hingga 31,03%.

Kemudian, penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) telah terkumpul Rp 185,7 triliun. Nilai itu mencapai 24,99% atau 25% dari target.

“Pertumbuhan PPN dan PPnBM ini 42,37% dibandingkan tahun lalu. Artinya kegiatan masyarakat yang telah menimbulkan nilai tambah maka menimbulkan pajak PPN sudah tumbuh 42,37% dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk penerimaan pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lainnya mencapai Rp 2,87 triliun atau mencapai 7,16% dari target tahun ini. Sri Mulyani menyebut penerimaan itu meningkat 25,24%.

Namun, ada penerimaan negara yang mengalami penurunan yakni PPh Migas. Sri Mulyani menyebut penerimaan tiga bulan pertama ini Rp 17,73 triliun atau 28,86%.

“Turun sedikit 1,12% dibandingkan penerimaan PPh Migas ini karena harga migas tahun lalu yang meningkat tinggi,” pungkasnya.

Sri Mulyani dalam kesempatan ini juga mengungkap bahwa penerimaan pajak tiga bulan ini tumbuh positif. Ia berkomitmen akan terus menjaga kepercayaan masyarakat dalam hal penerimaan negara, karena pajak itu sendiri akan bermanfaat bagi masyarakat

“Karena penerimaan pajak ini mencapai Rp 432 triliun sangat bermanfaat bagi masyarakat tadi untuk membayar berbagai belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh rakyat kita kepada belanja yang saya sampaikan,” pungkasnya. (bl)

DJBC Kenakan Pajak Barang Impor Jika Harga Melebihi Rp45.000

Posted on 18/04/202318/04/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberlakukan bea masuk barang impor via online atau e-commerce dengan ketentuan barang di atas US$ 3 atau Rp 45.000 (kurs Rp 15.000). Kebijakan itu dilakukan untuk melindungi produksi dalam negeri.

“Barang yang dikirim entah beli online dari luar negeri atau kiriman dari keluarga itu dikenakan (bea masuk), batasnya US$ 3. Berarti kalau di atas US$ 3 itu yang kena selisihnya itu. Kita bicara perlindungan dalam negeri, kalau nggak gitu pada pilih beli impor nanti semuanya, kasihan nanti (produk lokal),” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto, seperti dikutip dari Detik Finance, Selasa (18/4/2023).

Selanjutnya terhadap impor barang kiriman dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang secara selektif berdasarkan manajemen risiko oleh pejabat Bea Cukai. Pemeriksaan fisik barang disebut disaksikan oleh petugas pos atau perusahaan jasa titipan (PJT).

Pejabat Bea Cukai kemudian menetapkan tarif dan nilai pabean, serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT. Nirwala menyebut pihaknya memiliki tim penguji untuk menilai kewajaran barang impor kiriman tersebut sesuai aturan perdagangan Internasional.

Kemudian PJT akan menghubungi pemilik barang dan memberitahukan hitung-hitungan biaya yang harus dibayar. Menurut Nirwala, terkait hal ini banyak masyarakat yang salah paham, pasalnya yang menghubungi pemilik barang impor kiriman sebenarnya adalah dari perusahaan ekspedisi, bukan bea cukai.

“Jadi yang berhubungan dengan penerima barang dalam negeri kalau itu crossborder, itu pengurus jasa titipannya akan menghubungi pemilik barang ‘ini barang sudah sampai, ini berdasarkan hitung-hitungan kami akan dikenakan bea masuk sekian, PPN impor sekian, PPh pasal 22 impor sekian’, kalau garmen akan kena bea masuk tambahan, jadi total fiskalnya bayarnya sekian,” tuturnya.

“(Yang menyampaikan dan menagihkan) itu jasa titipan, bukan bea cukai,” tegasnya.

Kemudian barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi.

“Jadi nanti bea cukai itu deal with terkait pembayaran jasa fiskalnya dengan PJT, bukan langsung ke konsumen,” imbuhnya. (bl)

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Pengusaha di Jakarta Dipenjara 3,6 Tahun

Posted on 17/04/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Setiap pengusaha kena pajak, wajib mengeluarkan faktur pajak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan demikian, bagi pengusaha yang melakukan pemalsuan terhadap faktur pajak maka dapat dikenakan hukuman tindak pidana perpajakan.

Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hal ini terjadi kepada salah satu pengusaha di Jakarta Timur, bernama Achmad Khadafi alias Vicky Andrean alias Hanafi. Hanafi melalui PT Kencana Multi Indonesia dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Pada tanggal 27 Maret 2023, ia didakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Hakim Ketua Said Husein S.H., M.H. Melalui amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 25/Pid.Sus/2023/PNJkt.Tim ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berlanjut di bidang perpajakan untuk kurun waktu tahun pajak 2019 sampai dengan 2021.

Ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar 2 kali jumlah kerugian sebesar Rp.162.499.269.965 atau sama dengan Rp. 324.998.539.930 (tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

Dalam Siaran Pers Nomor SP- 19/WPJ.20/2023, dijelaskan bahwa putusan pengadilan tersebut berlaku ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 bulan.

Terkait jaringan penerbit faktur pajak fiktif lainnya, saat ini tengah dilakukan pendalaman dan pengembangan oleh Kanwil DJP Jakarta Timur. Untuk itu, Kanwil DJP Jakarta Timur menghimbau agar para pengguna faktur pajak fiktif yang diterbitkan oleh terdakwa Achmad Khadafi melalui PT Kencana Multi Indonesia melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. (bl)

Merasa Sudah Bayar Pajak, Seorang Ibu Tak Mau Bayar Barang Belanjaan

Posted on 17/04/202317/04/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Bukan hal baru lagi jika kelakuan ibu-ibu di jalan raya bisa viral di media sosial. Tak hanya seputar gaya berkendara nyeleneh saja, aksi terbaru ibu-ibu yang ramai dibicarakan oleh warganet adalah tidak mau bayar belanjaan dengan alasan sudah melunasi pajak.

Seorang karyawan minimarket berusaha mengadang ibu-ibu yang belum membayar barang belanjaan saat sudah menaiki motor. Barang belanjaan si ibu terpaksa diambil kembali oleh karyawan. Barang belanjaan si emak cukup banyak yakni, tiga kantong belanjaan.

Merasa diperlakukan tidak sesuai, si ibu-ibu itu lantas meneriaki karyawan minimarket. Ia berujar bahwa ia tak perlu bayar belanjaan karena sudah bayar pajak. Sontak, pernyataan ibu tersebut langsung viral dan kini bikin geger media sosial.

Penasaran kan melihat video ibu-ibu yang tak mau bayar belanjaan karena alasan sudah bayar pajak? dikutip dari Liputan6.com yang dirangkum dari akun Instagram @kepoin_trending dan Twitter @pai_c1, viral ibu-ibu tak mau bayar belanjaan karena sudah bayar pajak.

Emak-Emak Malah Marahi Karyawan Minimarket

Drama emak-emak tak mau bayar belanjaan di minimarket berhasil bikin geger medsos. Dari video yang beredar, sayup-sayup juga terdengar si ibu tersebut membeli pulsa Rp100 ribu dan 3 kantong belanjaan.

“Ada juga itu pulsanya. Pulsa 100,” kata ibu-ibu lainnya yang jadi saksi mata di video itu dikutip dari IG @kepoin_trending.

“Ngapain diperpanjang pajak, saya ko (kalian) suruh bayar,” Si ibu yang enggak mau bayar malah marah dengan nada tinggi ke karyawan minimarket.

Si ibu yang enggak mau bayar barang belanjaan malah marah saat 3 kantong yang hendak dibawa pulang diambil oleh karyawan. Kejadian selanjutnya, si ibu tersebut tak terima barang belanjaan dikembalikan. Ia bahkan hendak melaporkan kejadiaan ini ke kantor polisi dengan dalih dilecehkan.

“Part 2. Si ibunya kembali masuk Alfamart marah-marah kepada pegawai Alfamart meminta belanjaannya dikembalikan, dengan dalih dilecehkan dan apabila nggak dikasih belanjaannya akan lapor polisi,” tulis saksi dalam keterangan di dalam video viral tersebut.

Komentar netizen

Aksi emak-emak bikin ribut di minimarket berhasil mengundang perhatian warganet. Warganet tidak habis pikir dengan tingkah emak-emak tersebut yang seenaknya sendiri. Berikut dirangkum beberapa komentar pilihan merespons video viral tersebut.

“Bingung mau hari raya enggak ada uang buat belanja, uangnya habis buat bayar pajak,” komentar akun Twitter @Muhamma15022310.

“Yaa Allah, emaknya siapa nih,” respons akun Twitter @tienz_surya·.

“Kocak amat, mentang-mentang bayar pajak, seenak udel mau gratiis,” balas akun Twitter @hal_teddy.