IKPI, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari kebijakan hilirisasi nikel kini ditentang banyak pihak di dunia. Meski demikian, Jokowi tetap melanjutkan kebijakan tersebut karena memberikan dampak yang nyata terhadap negara.
Hal ini disampaikan Jokowi pada Pengukuhan DPN APINDO, Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (31/7/2023). Jokowi menyampaikan pada 2015, ekspor barang mentah dari nikel mencapai Rp31 triliun. Kini nilai ekspor nikel sudah mencapai Rp510 triliun.
“Tadi angkanya Rp 31 triliun, negara pasti akan pungut pajak PPN, PPh, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dari angka Rp31 triliun. Kemudian melompat menjadi Rp 510 triliun juga dipungut PPN, PPh, royalti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) gede mana negara akan dapat,” ujarnya seperti dikutip dari CNBC Indnesia, Selasa (1/8/2023).
Menurut Jokowi, data tersebut belum termasuk yang tengah berkembang di Morowali, Sulawesi Tengah.
“Saya sebetulnya mau membuka di Morowali itu negara dapat berapa, tapi ini rahasia dari Dirjen Pajak. Tapi besar sekali saya kaget juga dapet angkanya,” jelasnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyinggung sulitnya menjadi konsultan pajak di Jepang. Dibutuhkan kompetensi yang cukup. Karena untuk bisa lulus, mereka harus berjuang keras untuk mengalahkan peserta ujian lainnya.
Dikatakan Nufransa, berdasarkan informasi yang didapatkan semasa dirinya berkuliah di Jepang, untuk dapat lulus ujian konsultan pajak seseorang bisa melakukannya hingga 2-3 kali ujian.
“Ujiannya pun hanya diselenggarakan sekali dalam setahun. Jadi memang profesi konsultan pajak di Negeri Sakura ini sangat terhormat, dan menjadi salah satu profesi tujuan mahasiswa setelah menyelesaikan kuliahnya,” kata Nufransa yang mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di acara puncak HUT IKPI ke-58 di Ritz Carlton-Pacific Place, Kamis (31/8/2023).
Menurutnya, ini menjadi tantangan untuk IKPI dalam menyosialisasikan profesi konsultan pajak kedepannya. Karena kalau kita lihat profesi ini memang tidak setenar akuntan, pengacara, dokter dan lainnya.
“Kompeten, profesional dan berintegritas bisa menjadi value utama dalam memperkenalkan profesi ini kepada masyarakat luas,” kata Nufransa yang mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di acara puncak HUT IKPI ke-58 di Ritz Carlton-Pacific Place, Kamis (31/8/2023).
Menanggapi pernyataan itu, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan mengatakan bahwa untuk menjadi konsultan pajak bersertifikat di Indonesia tidaklah mudah.
Di Jepang memang sangat sulit mengikuti ujian sertifikasi menjadi konsultan pajak. “Dua bulan lalu kami undang asosiasi konsultan pajak Jepang dan mereka menginfokan kalau tingkat kelulusan ujian sertifikasi hanya 2 persen. Jadi dari 100 orang yang ikut ujian, yang lulus hanya 2,” kata Ruston kepada wartawan di acara Puncak HUT IKPI ke-58 di Ritz Carlton-Pacific Place, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Diungkapkannya, di Indonesia rata-rata angka kelulusan hampir mencapai 20 persen. Namun, mengingat angka wajib pajak di negara ini berbanding jauh dengan jumlah konsultan pajak, maka berbagai pemikiran dari berbagai kalangan-pun masuk meminta kelulusan konsultan pajak agar lebih banyak lagi.
“Nah ini yang saya maksud jangan di obral. Sebaiknya, kita mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Karena jika berkaca dari Jepang, angka kelulusan ujian konsultan pajak di Indonesia sudah jauh lebih besar,” ujarnya.
Ruston juga menyinggung bahwa di Jepang UU Konsultan Pajak sudah ada sejak 72 tahun lalu. “Kalau di Indonesia baru masuk rencana Prolegnas DPR beberapa tahun lalu. Tetapi kini RUU itu menghilang bagai ditelan bumi,” katanya.
Untuk itu lanjut Ruston, harus ada niat dari pemerintah dan DPR agar UU Konsultan Pajak ini bisa terealisasi.
“Karena, pembentukan UU itu atas inisiatif pemerintah, DPR, dan atau inisiatif dari keduanya,” kata Ruston lagi.
Dia berharap Kementerian Keuangan bisa ikut membantu menggolkan UU tersebut. Karena dalam UU itu berbagai unsur kepentingan masuk, baik pemerintah, konsultan pajak, maupun wajib pajak. (bl)
IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mewanti-wanti ganasnya ancaman krisis iklim terhadap keuangan negara.
Ani menjelaskan sudah ada setidaknya tiga krisis keuangan yang dilewati Indonesia dan dunia.
Pertama, krisis moneter 1997-1998 yang mengguncang Indonesia dan Asia Tenggara, di mana merupakan tonggak sejarah perekonomian tanah air.
Kedua, krisis keuangan global 2008-2009.
Ketiga, krisis keuangan imbas pandemi covid-19 yang dimulai sejak 2019 lalu.
“Pertama, keuangan menjadi sumber krisis. Kedua, ada krisis di bidang kesehatan yang berkonsekuensi pada keuangan. Ini baru krisis pandemi, saya belum bicara krisis perubahan iklim yang semuanya nanti rembesannya ke keuangan,” ujarnya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).
Sebab itu, dibutuhkan peran penting para ahli keuangan untuk ikut menentukan langkah pengambil kebijakan.
“Shock lain yang sedang dan akan terus menjadi isu di sektor keuangan adalah perubahan iklim. Sektor keuangan akan menjadi penjuru penting. Pahami risiko dari perubahan iklim, dampaknya sangat besar. Asset value bisa drop, bisa naik, karena perubahan iklim,” wanti-wanti Ani.
“Risiko bisa 0 dan 1, bukan 0,5, 0,75, atau 0,9. Zero and one. Hari ini one besok bisa zero, hari ini nol besok bisa jadi satu, binary. Karena shock-nya adalah dari global warming,” tambahnya.
Ia mengatakan dirinya terus membahas dengan para menteri keuangan dunia hingga gubernur bank sentral G20 dan global soal ancaman krisis iklim. Ani menyebut berbagai upaya disiapkan untuk mengantisipasi dampak krisis iklim terhadap keuangan global.
Ada tiga contoh yang diperhitungkan dunia sebagai solusi. Pertama, upaya ekstrem dengan melarang bahan bakar fosil.
Kedua, mempertimbangkan masuknya energi baru terbarukan (EBT). Ketiga, berhitung soal dampak kerusakan krisis iklim terhadap keanekaragaman hayati.
“Saya berpesan, untuk climate change para profesi keuangan jadilah orang yang maju 3 langkah ke depan menjelaskan nature risiko sehingga pembuat kebijakan bisa meng-assess (menilai) risiko. ‘If you are not preparing, akan seperti ini’. Nilai aset bisa turun atau naik, damage terjadi, casualty atau korban terjadi,” tutupnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Pemerintah mengkaji subsidi konversi motor listrik Rp7 juta bisa dinikmati semua warga. Hal ini dipertimbangkan mengingat realisasi konversi masih minim.
“Kami tadi mempertimbangkan untuk setiap KTP. Satu KTP, satu (konversi) motor listrik, tadi kita lagi ada mempertimbangkan seperti itu,” ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (31/7/2023).
Pemerintah menduga penyebab minimnya realisasi adalah ketentuan teknis di lapangan belum jelas. Selain itu, kelompok yang bisa mengakses bantuan tersebut juga terbatas. “Ada beberapa prosedural yang kami lihat enggak clear,” jelasnya.
Dalam rapat yang sama, sambung Bahlil, pemerintah juga merumuskan sejumlah langkah komprehensif, baik terkait regulasi maupun insentif.
“Tadi kita sudah membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara negara lain seperti di Thailand, kemudian Malaysia. Kalau tidak kita segera membahas ini maka pasti kita akan melakukan ketertinggalan dari negara negara tetangga kita,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengakui aturan konversi motor listrik masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat.
Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, per 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar 45 ribuan lagi konversi yang harus dikejar dalam lima bulan ke depan.
“Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir 2023,” ujar Luhut melalui tayangan video dalam acara Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kementerian ESDM, Jumat (28/7/2023) lalu. (bl)
IKPI, Jakarta: Pemerintah berencana membebaskan pajak impor mobil listrik yang masuk ke Indonesia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan wacana ini muncul agar industri mobil listrik di Tanah Air semakin cepat berkembang. Selain berencana membebaskan pajak impor, pemerintah juga tengah menyiapkan insentif lainnya.
Saat ini, semua barang impor yang masuk ke Indonesia selain dikenakan bea masuk, juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen. Artinya, biaya ini bisa saja dihapuskan agar makin banyak perusahaan luar yang mau masuk ke dalam negeri.
“Jadi kita ingin insentif fiskal itu kompetitif, dibandingkan negara kompetitor kita. Misalnya, pajak CBU (completely built up) itu nanti bisa kita 0 (persen) kan. PPN nya nanti bisa kita 0 (persen) kan,” ujar Agus seperti dikutip CNN Indonesia, Senin (31/7/2023).
Namun Agus menekankan insentif tersebut belum diputuskan dan masih dalam pembahasan di internal pemerintah bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim sudah menyetujui rencana tersebut.
“Ini sedang kita rumuskan, tentu bersama Kemenkeu, tapi tadi pak presiden sudah menyetujui. Jadi semua kebijakan fiskal kita harus kompetitif dibandingkan kebijakan fiskal yang sudah diberikan negara lain, kompetitor kita dengan konteks mobil listrik,” jelasnya.
Agus berharap dengan pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lain, makin banyak perusahaan luar masuk ke Indonesia. Sebab, saat ini investor mobil listrik yang masuk ke dalam negeri baru Wuling dan Hyundai.
“Ini kami juga akan menyiapkan regulasi untuk memberikan insentif terhadap calon investor yang akan membawa investasi mobil listrik ke Indonesia,” imbuhnya.
Selain itu, Agus mengungkapkan pemerintah juga berencana untuk merevisi syarat mobil listrik yang berkaitan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kemungkinan syarat TKDN 40 persen di 2024, akan diundur ke 2026.
Sebab, pemerintah mempertimbangkan kesiapan industri di dalam negeri. Jika memaksakan TKDN harus 40 persen di 2024, maka akan makin lama industri mobil listrik Indonesia berkembang dan menjadi salah satu pemain di dunia.
Setelah 2026, baru pemerintah menyusun untuk mengejar TKDN mobil listrik di atas 60 persen. Dilakukan secara bertahap untuk ke depannya.
“Nah ini semua dilakukan pemerintah dengan dasar utama, yaitu percepatan ekosistem karena pasti berkaitan banyak hal termasuk nanti ada pajak, hingga perluasan tenaga kerja,” pungkasnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Profesi Keuangan Expo (PKE) 2023, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), baru saja berakhir. Kegiatan yang dilakukan sejak 25-26 Juli ini menghadirkan banyak asosiasi yang berkecimpung di sektor keuangan, salah satunya adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
Kegiatan yang dimotori Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), Kemenkeu ini berjalan dengan sangat lancar. Terlihat ratusan masyarakat dari berbagai latar belakang hadir memadati ruang pameran di Gedung Dhanapala, Kemenkeu.
Mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi juga nampak hadir, dan antusias mengikuti kegiatan selama dua hari ini. Mereka, nampak mengunjungi booth pameran dan menggali informasi dari para penjaga booth yang memang diisi oleh anggota asosiasi itu sendiri.
Pada booth Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang berada persis dihadapan pintu masuk, nampak mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, berinteraksi dengan penjaga booth yakni Hijrah Hafiddudin, dan beberapa pengurus lainnya dari Departemen Humas PP-IKPI.
Ketertarikan para mahasiswa kepada IKPI, rupanya semakin jelas karena secara bergantian mereka terus mengunjungi booth tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan mengatakan kalau kegiatan Profesi Keuangan Expo ini merupakan acara yang sangat bagus dan edukatif. “Masyarakat dan mahasiswa bisa lebih mengenal seperti apa profesi keuangan, dan apa yang dilakukan mereka,” kata Ruston, Kamis (27/7/2023).
Bagi para mahasiswa lanjut Ruston, kegiatan ini merupakan kesempatan emas untuk mereka belajar dan menentukan pilihan profesi mana yang nanti mereka akan tekuni saat memasuki dunia pekerjaan. “Setelah itu, baru mereka lanjut memilih asosiasi mana yang mereka akan masuk untuk tempat berkumpul,” ujarnya.
Dia berpesan, kepada mahasiswa-mahasiswa yang menginginkan berprofesi di sektor keuangan, kegiatan ini sangat bagus untuk mereka kunjungi dan cari tahu sebanyak-banyaknya mengenai asosiasi dan bagaimana cara mereka bekerja. Karena lanjut Ruston, saat masa kuliahnya, tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga untuk menambah literasi harus dengan mencari-cari buku atau bertanya kepada senior yang sudah terjun di profesi tersebut.
“Saya dahulu masuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tidak ada tujuan kedepan mau jadi apa. Yang saya tahu, STAN itu sekolah gratis ya saya berjuang untuk bisa masuk ke kampus itu,” kata Ruston.
Dengan demikian, untuk mahasiswa di zaman ini, mereka sangat beruntung karena sudah banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun asosiasi yang memperkenalkan tentang profesi keuangan. Kegiatan itu, menjadikan mereka lebih banyak pilihan minat terhadap pekerjaan yang akan diambil nantinya.
Dikatakannya, jika para mahasiswa tertarik dengan konsultan pajak dan kedepan menginginkan untuk bergabung dengan asosiasi konsultan pajak, dia menyampaikan ada empat pilihan asosiasi yang bisa diambil salah satunya adalah IKPI. Di mana asosiasi ini merupakan asosiasi konsultan pajak yang memiliki lebih dari 6.000 anggota dan juga sebagai asosiasi konsultan pajak tertua di Indonesia.
Lebih lanjut Ruston juga mengungkapkan, IKPI berkomitmen untuk konsisten mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Sekadar informasi, selain membuka booth pameran, IKPI juga ikut berpartisipasi pada setiap topik-topik diskusi perpajakan yang digelar di acara itu sejak 25-26 Juli 2023. Dalam dua kesempatan gelaran diskusi perpajakan itu, IKPI menurunkan narasumber yang sangat berkompeten yakni Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dan Ketua Departemen Hubungan Internasional, IKPI T Arsono.
Dalam gelaran diskusi itu, di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, pegawai pemerintah, swasta, dan anggota asosiasi, sebagai narasumber diskusi Ruston menjelaskan apa itu tugas dari konsultan pajak, dan bagaimana prospek dari pekerjaan itu, apakah bisa dijadikan sebagai pekerjaan yang menjanjikan?.
Pada kesempatan itu, Ruston-pun menyampaikan kalau profesi konsultan pajak adalah pekerjaan yang bisa menjanjikan masa depan yang cukup. Tetapi, lagi-lagi dia mengingatkan kalau integritas serta kepatuhan terhadap kode etik profesi dan peraturan perpajakan harus menjadi pegangan. “Kalau melenceng, bersiap menghadapi risiko hukum yang berlaku,” katanya. (bl)
IKPI, Jakarta: Keribetan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak akan dialami wajib pajak lagi pada tahun depan. Pasalnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengisinya buat Anda secara otomatis.
Hal ini dimungkinkan dengan adanya sistem canggih DJP, yaitu core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Melalui sistem core tax itu, para wajib pajak akan memperoleh layanan taxpayer account yang berisi data kewajiban perpajakan dan sejenisnya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengungkapkan pihaknya akan mengumpulkan data wajib pajak dari berbagai pihak, internal dan eksternal DJP, termasuk data perbankan dimulai dari bank pemerintah (Himbara).
“Data yang digunakan tersebut berhubungan dengan interoperabilitas DJP dengan para pihak terkait,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (27/7/2023).
Menurutnya, DJP akan mengandeng 89 entitas untuk mengintegrasikan sistemnya dengan core system.
Dwi menjelaskan data-data yang masuk ke dalam layanan prepopulated SPT itu masih terus dalam tahap pengembangan seiring dengan penyiapan sistem core tax. Ditjen Pajak menargetkan sistem core tax sudah bisa diimplementasikan mulai Mei 2024.
“Sejauh mana data prepopulated SPT yang akan sudah terisi nantinya dalam taxpayer account, masih dalam proses pengembangan dan penyempurnaan DJP,” tutur Dwi. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan, kembali menyuarakan pentingnya keberadaan Undang-Undang (UU) Konsultan Pajak. Pasalnya UU tersebut bukan hanya untuk berbicara mengenai perlindungan profesi konsultan pajak, melainkan juga untuk memperjuangkan melindungi hak-hak wajib pajak untuk mendapat bantuan yang terkadang terabaikan.
Lebih lanjut Ruston mengungkapkan, agar kapasitas dan kedudukan konsultan pajak kuat secara hukum, khususnya terkait hak serta kewajibannya bisa dijamin, maka jawabannya harus ada UU Konsultan Pajak.
“Karena kalau Konsultan Pajak hanya berpegangan dengan Peraturan Menteri Keuangan, itu tidaklah kuat dan kapan saja peraturan itu bisa berubah sesuai dengan keinginan pemerintah,” kata Ruston di sela kegiatan Profesi Keuangan Expo 2023 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Dengan demikian kata Ruston, jika payung hukumnya berupa UU, maka semua pihak terkait akan tunduk dan terikat, baik profesi, otoritas pajak, dan masyarakat Wajib Pajak.
“Dengan UU Konsultan Pajak, pastinya akan ada kepastian juga terhadap sanksi bagi para pelanggar. Kalau sekarang, sanksi profesi hanya berdasarkan kode etik profesi yang pastinya hal itu berbeda-beda di setiap asosiasi,” ujarnya.
Ruston mencontohkan, IKPI melarang keras seluruh anggotanya untuk mengiklankan kantor konsultan pajak yang mereka miliki mlewati batas yang diperkenankan berdasarkan Kode Etik, dan akan ada sanksi yang diberikan bagi anggota yang melanggar. Tetapi apa yang dilarang IKPI, belum tentu juga dilarang oleh tiga asosiasi sejenis lainnya. “Ini yang seharusnya segera ditertibkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK),” katanya.
Ironisnya kata dia, sekarang banyak orang menjalankan sebagai Kuasa Wajib Pajak tetapi mereka tidak bernaung di asosiasi manapun. Mirisnya, orang model seperti ini tetap dianggap sah oleh pemerintah padahal kompetensinya masih dipertanyakan.
Seakan, mereka cukup mengandalkan sertifikat kursus brevet pajak terlepas dari siapa penyelenggara kursus dan bagaimana kurikulum atu modulnya dan berapa lama kursus dilaksanakan dan tidak perlu sertifikat kelulusan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, mereka sudah diterima menjadi Kuasa WP oleh kantor pajak.
Selain itu mereka tidak punya kewajiban atas satuan kredit Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPL) dan pastinya tidak pernah diwajibkan untuk membuat laporan tahun kepada pemerintah.
Lebih jauh Ruston mengatakan, kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada kegiatan profesi keuangan expo 2023 sangat bagus sekali. saya menilai apa yang disampaikannya itu bisa diistilahkan “daging semua”. Karena inti dari profesi adalah kompetensi dan integritas.
Jadi, sebenarnya dua syarat itu yang membuat profesi konsultan pajak itu bisa dipercaya oleh dua pihak yaitu wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan demikian, sebagai intermediaries, konsultan pajak harus bisa dipercaya kedua belah pihak sebab jika sudah tidak dipercaya otomatis jasanya tidak akan ada yang akan menggunakan lagi.
“Itu merupakan bagian lain yang harus diperhatikan pemerintah terhadap profesi konsultan pajak. Jadi, pemerintah bukan hanya membina dan mengawasi tetapi juga harus diberikan jalan keluar bagaimana profesi konsultan pajak bisa benar-benar diperkuat dan dilindungi dengan UU, dan itu penting untuk diperhatikan,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Pembukaan Profesi Keuangan Expo 2023 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023) mengingatkan agar profesi keuangan akuntan, aktuaria, konsultan pajak dan lain sebagai untuk menjalankan pekerjaannya dengan kompeten, terlebih lagi bagi mereka yang memiliki predikat profesional.
Artinya, ketika profesi keuangan tersebut tidak kompeten, maka dia akan menjadi sumber masalah bagi banyak pihak. Bahkan, bukan tidak mungkin bisa menimbulkan risiko sistemik.
“Begitu profesi keuangan itu sumber masalah, entah karena dia tidak kompeten, tidak kompeten tuh dalam bahasa pergaulan bego, atau lebih kasar lagi tolol, tapi memiliki predikat profesional, itu bahaya. Sama seperti kita punya bus atau pesawat, yang menyetir nggak bisa nyetir, kita semuanya ada dalam bahaya,” ujarnya.
“Orang pintar cobaannya beda dengan orang bego. Orang pintar itu melihat semua opportunity, di situ letak integritas menjadi ujian. Anda tergoda dan mengorbankan profesionalisme dan etika karena Anda melihat peluang,” katanya.
Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap teman-teman profesi keuangan terus menanamkan prinsip ini dalam ikatan profesi maupun dalam diri individu masing-masing. Prinsip ini pun sangat dibutuhkan ketika menegakkan reformasi di sektor keuangan. (bl)
IKPI, Jakarta: Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menerima pengembalian kerugian negara pada tindak pidana pajak senilai Rp 3 miliar. Uang itu dikembalikan oleh terdakwa tindak pidana perpajakan, yakni Achmad Arief Sardjono (AAS) dan Achmad Arief Martono (AAM) selaku pemilik PT Timbul Mas Raya (TMR) dan PT Arief Mitra Raya (AMR).
“Kejari Depok telah menerima PPN terhadap pelaksanaan terjadinya tindak pidana perpajakan yang saat ini sedang kami tangani. Jadi uang yang kami terima hari ini adalah berasal dari tindak pidana perpajakan dilakukan oleh dua orang terdakwa inisial AAS dan AAM. Saat ini perkara sedang disidangkan di PN Depok dan sedang dalam tahap pemeriksaan saksi,” kata Kepala Kejari Depok Mia Banulita , seperti dikutip dari Detik.com, Kamis (27/7/2023).
Kejari Depok juga menunjukkan uang tunai senilai Rp 3 miliar yang diserahkan dua terdakwa itu. Uang tersebut terdiri dari pecahan Rp 50 ribu dan Rp 20 ribu.
Mia mengatakan kedua terdakwa merupakan adik dan kakak. Dia menganggap penyerahan uang itu sebagai iktikad baik dari terdakwa.
“Ada iktikad baik dari dua terdakwa untuk melakukan pembayaran terhadap pajak terutang dan ini sudah kami terima nilai totalnya teman-teman bisa lihat sekitar Rp 3.194.000.000 sekian. Adapun modus operandi para terdakwa yang sebenarnya kakak beradik tapi mereka memiliki dua bidang usaha yang berbeda dua duanya Dirut yang satu AAS Dirut PT TMR dan AAM Dirut PT AMR,” ujarnya.
Mia mengatakan Achmad Arief Sardjono selaku Dirut PT TMR bergerak di bidang usaha jasa pengangkutan hasil tambang batu bara di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Dalam kurun waktu Januari 2019 hingga Desember 2019, dia diduga melakukan pungutan pajak terhadap tujuh perusahaan yang menggunakan jasa dari perusahaan tersebut.
“Tetapi pungutan pajak tidak disetor ke kas negara. Ini menjadi pajak terutang yang seharusnya menjadi kewajiban dari terdakwa untuk menyetorkan ke kas negara nilainya sejumlah Rp 2,3 miliar untuk PT TMR,” ujarnya.
Mia mengatakan terdakwa Achmad Arief Martono selaku Dirut PT AMR yang bergerak bidang jasa logistik dan pengiriman barang kargo di wilayah Pulau Jawa juga melakukan pungutan pajak terhadap perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan tersebut. Namun, pungutan pajak tidak disetor ke kas negara.
“Nah, dua perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa ini menyebabkan terjadinya kerugian negara dari sektor PPN (pajak pertambahan nilai). Kalau PT AMR ini tidak menyetorkan pajak sejumlah Rp 890.000.000. Demikian, Teman-teman. Jadi kami alhamdulillah sudah berhasil menempatkan kembali tadi berdasarkan penyetoran uang yang sudah dilakukan oleh para terdakwa,” ujarnya.
Mia menjelaskan pengembalian uang oleh terdakwa tak menghentikan proses pidana. Proses pidana terdakwa tetap berjalan.
“Tetapi ini tidak menghentikan proses pidananya, tetap berjalan. Karena para terdakwa ini tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.
Kasi Pidsus Kejari Depok Mochtar Arifin menjelaskan uang tersebut akan disetorkan ke kas negara setelah perkara inkrah.
“Jadi menyampaikan terkait bahwa uang ini dititipkan di rekening atas nama rekening kejaksaan, jadi uang ini akan disetorkan ke kas negara pada saat nanti perkara ini sudah inkrah. Jadi itu tambahan sedikit yang saya sampaikan. Jadi itu akan kami setorkan ke kas negara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,” jelasnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Saat ini kita sering menjumpai pada sudut kantor-kator lembaga pemerintah, tulisan “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Bahwa tulisan tersebut merupakan cita-cita luhur bagi Indonesia dan masyarakat ASEAN untuk menjadikan wilayah ASEAN sebagai Epicentrum of Growth. Epicentrum of Growth dapat dimaknai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sehingga ke depannya agar ASEAN menjadi lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing.
Cita-cita luhur tersebut, sudah sepantasnya mendapat dukungan dari seluruh kalangan tidak saja Pemerintah selaku pembuat kebijakan namun termasuk pula Konsultan Pajak. Demikian dikatakan Ketua Departemen Hubungan Internasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) T. Arsono dalam acara Profesi Keuangan Expo 2023 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Rabu (26/7/2023).
(Foto: Dok. Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Menurut Arsono, dari sisi kebijakan perpajakan, ada beberapa hal yang harus diperbaiki bila kita menginginkan bersama-sama mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana arahan oleh Presiden Joko Widodo.
Salah satu kebijakan perpajakan yang harus diterapkan kata dia, adalah fundamental freedom (antara lain) freedom of movement of capital dan freedom of establishment. Orientasi perpajakan di Indonesia tidak seharusnya berfokus pada capaian target penerimaan saja, melainkan juga menciptakan lingkungan bisnis yang bersahabat dengan arus investasi baik investasi masuk (inbound) maupun investasi keluar (outbound).
Bahwa saat ini ketentuan perpajakan yang ideal masih perlu diupayakan sehingga perlakuan perpajakan lebih menggambarkan utilisasi palayanan public yang diberikan oleh Pemerintah. Pemilihan bentuk usaha seperti Cabang misalnya – masih diberikan perlakukan perpajakan yang kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan pemilihan bentuk usaha anak perusahaan (subsidiary). Sehingga pembedaan perlakuan seperti ini mengurangi kebebasan bagi para pelaku usaha. Padahal pemilihan bentuk usaha anak perusahaan (subsidiary) belum tentu cocok bagi para pelaku usaha luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia.
(Foto: Dok. Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Sesuai topik Epicentrum of Growth lanjut Arsono, tentu akan muncul pertanyaan apakah perlu untuk melakukan re-design ulang Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ?. Mengingat masih ada beberapa peraturan yang belum ideal untuk diterapkan. Namun saya tidak ingin mengatakan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat ini merupakan peraturan yang salah,” ujarnya.
Jika pemerintah menginginkan ASEAN sebagai wilayah yang punya daya saing tinggi, Arsono menuturkan ada dua fundamental freedom yang seharusnya diterapkan dalam kebijakan perpajakan Indonesia. “Bagi teman-teman yang belajar kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) pasti telah mengetahuinya, yang dikenal dengan freedom of movement of capital dan freedom of establishment,” kata dia.
Apa yang dimaksud freedom of movement of capital? Arsono mencontohkan bahwa suatu investasi harus diberikan kebebasan apakah harus melakukan investasi ke dalam maupun keluar (inbound atau outbound). Demikian juga dengan freedom of establishment yang dapat dimaknai sebagai setiap pelaku bisnis harus diberikan kebebasan memilih bentuk usuha yang paling tepat untuk kepentingan bisnis mereka.
(Foto: Dok. Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
“Para pelaku usaha boleh masuk ke Indonesia melalui kantor cabang. Hal ini sebagaimana telah dilakukan berbagai perbankan internasional yang beroprasi di Indonesia melalui bentuk cabang atau mungkin bentuk yang lain seperti pendirian anak perusahaan di Indonesia, dan sebagainya,” kata Arsono.
Untuk itu, Arsono menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan perpajakan yang berbeda. Meskipun secara legal bentuk usaha tersebut berbeda. Namun sekali lagi pajak akan mendasarkan pada substansi ekonomi-nya.
Inilah kata dia, beberapa persoalan yang harus ditinjau kembali sebagai langkah untuk mencapai ASEAN Matter: Epicentrum of Growth.
Lebih jauh dia mengungkapkan, jika melihat situasi di mana subjek pajak luar negeri memilih untuk melakukan bisnisnya melalui anak perusahaan, maka di sini bisa dilihat ada perbedaan perlakuan dengan mereka yang memilih masuk ke Indonesia melalui cabang, mengapa?
Kita dapat melihat pada Pasal 4 ayat 3 huruf f) Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dikatakan di sana bahwa dividen yang dibagikan oleh subjek pajak dalam negeri kepada badan bukan merupakan obyek pajak. Dalam situasi ini pengenaan pajak berganda (economy double taxations) akibat penerapan classical system perpajakan dapat dihilangkan.
Namun kata Arsono, ketika dividen itu dibagikan kepada subyek pajak luar negeri, sebagaimana ketentuan sebagaimana Pasal 26 Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20%. Walaupun demikian besaran tarif pajak sebesar 20% tersebut dapat berkurang menjadi 5%, 10% atau 15% sesuai perjanjian penghindaran perpajakan antara Indonesia dengan mitra treatynya. Dan bisa pula menjadi bukan obyek pajak apabila deviden tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia.
“Jadi situasinya sebenarnya sama, tetapi yang membedakan adalah satu sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), namun dalam situasi yang pertama, economy double taxations dapat dihilangkan sedangkan dalam situasi kedua pengenaan pajak berganda (“economic double taxation”) tidak bisa dihindari” katanya.
Saya melihat dalam situasi ini, masih terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara situasi yang pure domestic dengan situasi lintas batas (“cross border”).
Hal kedua menurut Arsono berkaitan dengan kerugian, yang masih terdapat perbedaan perlakuan. Contohnya, dalam situasi pure domestic – kerugian cabang tentu langsung dapat dikonsolidasi dengan kentungan kantor pusat. Namun perlakuan yang berbeda, yakni dalam situasi lintas batas (“cross border”) atas kerugian tersebut tidak dapat dikonsolidasi. Pengaturan yang demikian masih merupakan pengaturan yang belum ideal. Tentu pilihan Undang-Undang Perpajakan yang demikian didasarkan pada pertimbanhgan dan alasan tertentu.
“Namun, jika kembali kepada cita-cita luhur yakni mewujudkan ASEAN sebagai Epicentrum of Growth, maka pembedaan perlakuan perpajakan yang seperti itu harus dipertimbangkan kembali ssehingga terdapat freedom of movement of capital dan freedom of establishment.
Kembali dicontohkan Arsono, jika dirinya memilih mendirikan cabang di Singapura (outbound) dibandingkan mendirikan cabang perusahaan di Medan (inbound) – siituasi ini akan mendapatkan perlakuan perpajakan yang berbeda.
“Karena kantor pusat perusahaan itu berada di Jakarta, maka jika terjadi kerugian pada cabang Medan mereka, kerugian tersebut akan dikonsilodasikan dengan kantor Pusat di Jakarta. Tetapi apabila kerugian itu terjadi di kantor cabang Singapura, maka kerugian tersebut tidak bisa dikonsolidasikan dengan kantor pusat Jakarta. Perbedaan perlakuan perpajakan seperti itu akan menjadi penghalang bagi para pelaku bisnis Indonesia untuk bergerak keluar (ekspansi),” ujarnya.
Padahal kata Arsono, bahwa perluasan usaha keluar (outbound) dengan pembukaan cabang di luar negeri sebagai langkah awal ekspansi demi kejayaan para pelaku usaha Indonesia ke luar negeru, tetapi mereka terbelenggu oleh kebijakan perpajakan yang tidak menguntungkan. “Jadi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan kembali agar freedom of movement of capital dan freedom of servicemen bisa berjalan dengan baik, sehingga ASEAN sebagai epicentrum of growth itu bisa dicapai,” kata Arsono. (bl)
