Category: News

Kategori untuk menampilkan berita terbaru

Pemerintah Jaga Tax Bouyancy di Atas 1 Persen

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Masih rendahnya rasio pajak alias tax ratio Indonesia banyak disoroti. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya menaikkan tax ratio di titik optimal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, penerimaan pajak hingga akhir 2023 terus menunjukkan kinerja positif. Misalnya saja pada tahun 2021, penerimaan pajak mampu tumbuh 19,3 persen setelah terkontraksi pada 2020 sebesar 19,6 persen.

Kemudian, pada tahun 2022 penerimaan pajak berhasil tumbuh sebesar 34,3 persen. Seiring dengan termoderasinya harga komoditas, maka penerimaan pajak tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh 5,9 persen.

Sri Mulyani mengatakan, lewat momentum tersebut, pemerintah akan menjaga tax bouyancy atau rasio tetap berada di atas angka 1 persen sehingga tax ratio juga ikut meningkat. Tax buoyancy merupakan sebuah indikator untuk mengukur respons atau elastisitas penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi yang direfleksikan oleh pertumbuhan ekonomi.

“Momentum ini akan terus memperbaiki tax ratio yang saat ini sering disorot, bouyancy-nya atau kenaikan dari kenaikan penerimaan pajak dibandingkan kenaikan volume ekonomi selalu di atas satu. Itu menyebabkan tax rationya selalu naik,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (26/12/2023).

Sri Mulyani menyebut, tax bouyancy pada 2021 tercatat sebesar 1,94 persen. Kemudian, tax bouyancy pada 2022 sebesar 1,92. Kemudian, pada tahun ini, tax bouyancy diperkirakan mencapai 1,26 persen.

“Saya berharap bouyancy ini akan terus dijaga di atas 1 sehingga tax ratio membaik,” katanya.

Adapun nilai tax bouyancy di angka 1 berarti merefleksikan bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyumbang 1 persen kenaikan penerimaan pajak. (bl)

Menkeu: Penerimaan Pajak akan Jadi Acuan Kebijakan Fiskal 2024

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak menjadi instrumen yang diperhatikan untuk kebijakan fiskal pada tahun depan.

Pasalnya, penerimaan pajak pada 2021 dan 2022 mengalami pertumbuhan yang terbilang tinggi, yakni masing-masing 19,3 persen dan 34,3 persen (year-on-year/yoy), setelah sempat terkontraksi sebesar 19,6 persen yoy pada 2020 akibat pandemi.

“Jadi, ini poin kritis terkait apakah kita bisa menjaga momentum pertumbuhan yang menjadi basis pajak kita,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antaranews.com, Selasa (26/12/2023).

Per 12 Desember 2023, pertumbuhan penerimaan pajak tercatat sebesar 7,3 persen yoy. Penerimaan pajak tahun ini terbilang melambat dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Namun, menurut Menkeu, pertumbuhan tersebut tergolong cukup impresif, mengingat baseline pertumbuhan pajak yang sudah tinggi pada tahun sebelumnya.

“Ini akan menimbulkan rasio pajak (tax ratio) membaik dan kita bisa membuat fokus belanja menjadi lebih baik. Ini poin kritisnya, yaitu quality spending dan speed of spending seperti tahun ini,” ujar Menkeu.

Adapun dari sisi pembiayaan, Bendahara Negara mengatakan akan memperkuat sisi pasar modal, seperti memperdalam obligasi. Pasalnya, kebijakan suku bunga yang tinggi pada 2023 membuat jaring pengaman penyangga (buffer safety net) untuk pembiayaan mengalami pergolakan yang cukup kencang.

“Setiap kali Ketua Federal Reserve Jerome Powell mau berbicara, volatilitas dari sisi saham maupun bond market itu luar biasa. Jadi, kita harus melihatnya secara hati-hati, sehingga basis pembiayaan juga lebih stabil,” jelas dia.

Dengan penerimaan pajak yang baik dan pembiayaan yang stabil, maka fiskal negara dapat berfokus pada upaya mendongkrak pertumbuhan.

“Itu dari sisi kebijakan fiskal kita. Jangan sampai fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sumber masalah,” tutur Menkeu. (bl)

Jepang Hapus Sebagian Pajak Kripto Perusahaan dan Konglomerat

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta (Suara Karya): Pemerintah Jepang merestui reformasi pajak yang menghapus sebagian pajak kripto untuk perusahaan dan konglomerat.

Reformasi yang dibahas sejak awal Desember itu menghapus pajak keuntungan yang belum direalisasi (unrealized gain) atas kepemilikan kripto bagi perusahaan, membuka jalan bagi mereka untuk memiliki aset kripto dengan lebih konsisten.

Melansir Bitcoin.com, selasa (26/12/2023), Kabinet Jepang bersidang untuk menyetujui reformasi pajak tahun fiskal 2018, yang mencakup serangkaian modifikasi peraturan yang mempengaruhi perusahaan di bidang mata uang kripto.

Reformasi tersebut mencakup perubahan yang menghapus pajak kripto atas keuntungan yang belum direalisasi, mewajibkan perusahaan untuk membayar upeti berdasarkan perubahan harga aset kripto setiap tahun fiskal.

Perubahan yang menghilangkan pajak ini berlaku untuk mata uang kripto yang diterbitkan sendiri oleh perusahaan telah disetujui awal tahun ini.

 

Namun dengan modifikasi tersebut, perusahaan kripto kini dapat memegang kripto yang diterbitkan oleh pihak ketiga tanpa membayar pajak keuntungan yang belum direalisasi.

Adapun penjualan dan pembelian mata uang kripto akan terus dikenakan pajak. Hal ini bertentangan dengan petisi Asosiasi Bisnis Aset Kripto Jepang yang meminta penghapusan pajak pada bursa kripto.

Menurut media lokal, langkah tersebut akan berkontribusi pada pengurangan umum pendapatan pajak pada Juni 2024, yang diperkirakan akan menjadi penurunan terbesar sejak 1989.

Reformasi, yang telah dibahas sejak awal Desember, diarahkan untuk memudahkan perusahaan menambahkan kripto ke perbendaharaan mereka tanpa membayar hanya untuk menyimpannya.

Jepang adalah salah satu dari sedikit negara yang menerapkan pajak keuntungan kripto yang belum direalisasi, sehingga mendorong perusahaan untuk menyimpan aset ini di negara lain. (bl)

Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan Pajak Rokok Elektrik

Posted on by Admin IKPI
IKPI, Jakarta: Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (PAVENAS) yang terdiri dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (APPNINDO), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB) menyambangi Kementerian Keuangan di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik pada 2024. Kunjungan ini diterima oleh Kementerian Keuangan yang diwakili Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Bonatua Mangaraja Sinaga.

Aksi dari gabungan pengusaha, konsumen, dan pelaku industri produk tembakau inovatif ini merupakan bentuk tuntutan pada Kementerian Keuangan untuk menunda implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik hingga 2027, dan tidak ada kenaikan cukai saat implementasi pajak rokok tersebut dilakukan. PAVENAS juga mendorong pemerintah untuk transparan dan berlaku adil dalam perumusan kebijakan dengan melibatkan langsung pelaku usaha.

Mewakili PAVENAS, Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita mengatakan bahwa rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik berbarengan dengan kenaikan cukai merupakan pukulan berat bagi pengusaha, konsumen, dan pelaku industri. Dengan rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik dengan besaran 10 persen dari tarif cukai yang berlaku, ditambah kenaikan tarif cukai untuk rokok elektronik sebesar 15 persen, maka rokok elektrik akan mendapat kenaikan beban pajak sebesar lebih dari 25 persen pada tahun 2024.

“Perlu menjadi pertimbangan bahwa industri rokok elektrik merupakan industri yang tergolong baru dan sebagian besar pelaku industri ini berasal dari komunitas dan UMKM,” katanya seperti dikutip dari Jawapos.com, Jumat (22/12/2023).

Oleh karena itu, PAVENAS memohon kebijaksanaan pemerintah terkait dengan rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik ini, mengingat informasi terkait wacana ini saja baru disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rapat Sosialisasi Kebijakan di Bidang Cukai Tahun 2024 pada tanggal 28 November 2023.

PAVENAS mendesak pemerintah agar implementasi pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik baru dilakukan setidaknya lima tahun ke depan yaitu pada 2027. Permohonan ini berkaca dari implementasi pajak rokok konvensional yang juga memiliki masa peralihan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) ditetapkan implementasi Pajak Rokok dimulai pada tahun 2014 sehingga ada 5 tahun waktu transisi bagi industri. Selain itu, ketika pajak rokok konvensional diimplementasikan, saat itu pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau agar industri tidak mengalami beban ganda.

“Kami berharap proses perumusan kebijakan terkait industri rokok elektrik dilakukan secara terbuka dan transparan kepada pelaku industri yang terdampak oleh regulasi tersebut. Hal ini penting bagi keberlangsungan usaha, termasuk investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini secara keseluruhan,” katanya.

Setelah sebanyak dua kali mengirimkan surat tertulis dan permintaan audiensi kepada Kemenkeu RI, PAVENAS memutuskan untuk secara langsung mendatangi Kementerian Keuangan untuk menuntut penjelasan dan transparansi dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasca menerima kunjungan audiensi dari PAVENAS hari ini, Garindra mengatakan bahwa pemerintah telah mendengarkan aspirasi terkait usulan penundaan implementasi pajak rokok elektrik dan permohonan tidak adanya kenaikan cukai saat aturan itu diterapkan.

“Perwakilan Kementerian Keuangan yakni Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bonatua Mangaraja Sinaga tadi sudah menyampaikan akan mencari jalan tengah untuk implementasi pajak rokok tahun 2026, mengingat kebijakan cukai sudah berlaku pada 2023–2024, sementara pada 2025 akan ada kenaikan PPN, sehingga 2026 dapat dipertimbangkan untuk pengenaan pajak rokok elektronik asalkan cukainya tidak naik di tahun itu,” katanya.

Garindra mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pemerintah yang menyambut baik aspirasi dari para pelaku usaha dan harapannya pemerintah dapat menjelaskan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa pengenaan pajak rokok elektrik akan dipertimbangkan kembali.

“Kami mengapresiasi kesempatan diskusi hari ini dan kami berharap hasil pertemuan ini menjadi pertimbangan pengambilan keputusan terkait pajak rokok elektrik,” kata Garindra. (bl)

Penuh Dengan Sukacita dan Kedamaian di Perayaan Natal 2023

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ribuan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama stakeholder akan merayakan Natal Nasional 2023 di Gedung House Of Blessing GBI, Jl. Lingkar Luar Barat No. 108, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (13/1/2024). Diharapkan, dari perayaan Natal ini anggota IKPI dapat menjadi surat Kristus yang terbuka melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Ketua panitia Natal Nasional IKPI 2023 Tan Alim menyatakan, tujuan perayaan Natal yang paling utama adalah untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus dan memperingati kasih karunia Allah yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Ini bukan tentang sebuah kisah yg apik, tetapi sebuah mahakarya berbentuk kabar baik, Mengembalikan damai yg sejati dan memaknai arti hidup yg dimenangkan, Penuh dg sukacita dan kedamaian

Tentunya kata dia, sebagai bentuk rasa syukur atas karya dan penyertaan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. “Tema Natal Nasional IKPI 2023 adalah  ‘Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu’ (Kolose 3:15),” kata Tan Alim melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/12/2023).

Menurutnya, tema tersebut sesuai dengan tema Natal 2023 yang telah ditetapkan PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yaitu “Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi” “Ini terkait juga dengan profesi kami sebagai konsultan pajak,” katanya.

Diungkapkannya, perayaan Natal Tahun 2023 ini kepanitiaannya didukung dari anggota 11 Cabang dan 3 Pengda yang terdekat dengan kantor IKPI Pusat. Hal itu dimaksudkan, agar lebih memudahkan koordinasi dalam menjalankan tugas-tugas kepanitiaan.

Sebagai informasi, menjelang perayaan Natal, IKPI juga melakukan bakti sosial (Baksos) ke Panti Asuhan dan Panti Jompo di Bekasi, Jawa Barat.  “Kami berbagi kasih dan berharap, bantuan yang diberikan IKPI  bisa membuat mereka merasakan sukacita yang sama dalam menyambut perayaan Natal,” katanya.

Menurut Tan Alim, nantinya selain 1.000 undangan online untuk anggota IKPI, juga ada undangan offline untuk perwakilan anggota, dan ada paduan suara gabungan, anggota 11 cabang serta mengundang seluruh kepala kanwil DJP se-Indonesia (secara online untuk daerah yang jauh dari tempat perayaan)

Dalam kegiatan tersebut kata Tan Alim, diharapkan bisa diikuti oleh 200 peserta offline terdiri dari penanggung jawab, pengarah, panitia, perwakilan anggota dari 11 cabang dan 3 Pengda yang wilayahnya dekat kantor IKPI Pusat, serta tamu undangan Internal (Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dan Ketua Pengawas IKPI Sistomo). Selain itu ada juga undangan yang diberikan kepada tamu eksternal IKPI seperti DJP, Kadin, dan Apindo.

“Kepada seluruh anggota IKPI yang merayakan Natal dan yang tidak merayakan, kami berharap mereka juga bisa ikut berpartisipasi meramaikan perayaan ini. (bl)

 

Pemkab Manggarai Barat akan Pungut Pajak Hotel dan Restoran Kapal Wisata

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan memungut pajak hotel dan pajak restoran dari kapal wisata beroperasi di perairan Labuan Bajo, mulai 2024. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai Barat Maria Yuliana Rotok, menerangkan, mulai awal Januari, Pemda akan memungut pajak sebesar 10 persen dari biaya jasa akomodasi perhotelan dan pajak makan minum di atas kapal.

“Mulai diberlakukan Januari 2024. Mekanisme tidak jauh berbeda dengan akomodasi jasa perhotelan dan makan minum yang ada di darat. Tarifnya sama 10 persen,” kata Leli-sapaan Maria Yuliana Rotok, seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (22/12/2023).

Dia menjelaskan, mekanisme penghitungan 10 persen pajak jasa akomodasi perhotelan dan pajak makan minum kapal wisata itu dihitung dari harga jual paket wisata kapal tersebut. Dalam harga paket wisata kapal tersebut akan tertera biaya makan minum dan jasa penginapan.

“Dihitung dari harga jual paket wisata (kapal wisata). Berapa persen untuk membiayai makan minum dan penginapan. Baru dihitung 10 persen,” kata Leli.

Dia menyebut, ada 419 dari 700 lebih kapal wisata sudah tercatat bakal dibidik untuk dipungut pajak jasa akomodasi perhotelan dan pajak makan minum. Namun, dari 419 kapal wisata itu belum tentu semuanya dijadikan objek pajak.

“Pajak ini tergantung aktivitas yang ada di atas kapal. Untuk pajak makan dan minum, mungkin bisa kami kenakan di semua jenis kapal dengan berbagai ukuran GT-nya, cuma dia menyiapkan makan minum di kapal,” kata Leli.

Selain itu, apabila kapal wisata tidak menyediakan akomodasi penginapan, maka tidak dipungut pajak. Begitupun sebaliknya. Leli menjelaskan, pihaknya mengejar kapal-kapal wisata lain yang selama ini belum terdata di Pemkab Manggarai Barat untuk dikenakan pajak jasa akomodasi perhotelan dan pajak makan minum.

“Tetap kami kejar, kami koordinasikan dengan segenap stakeholder yang sekiranya memiliki data terkait keberadaan kapal yang beroperasi di Kabupaten Manggarai Barat ini,” ujarnya.

Menurut dia, Pemda Manggarai Barat telah menandatangani surat permohonan kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo untuk memberikan data tentang keberadaan kapal wisata yang beroperasi di Manggarai Barat. (bl)

Pajak Tinggi Jadikan Harga Mobil di Israel Melambung

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Warga Israel harus merogoh kocek jauh lebih dalam untuk bisa memiliki mobil, baik itu mobil konvensional maupun listrik. Harga mobil di Israel menjadi sangat mahal karena dipengaruhi oleh pajak yang sangat tinggi hingga serangan kelompok Houthi.

Seperti dilansir Times of Israel pada Kamis (21/12/2023), pajak pembelian mobil bensin dan diesel di Israel bisa mencapai hingga 83 persen dari harga asli mobil. Namun umumnya, pajak yang dikenakan untuk pembelian mobil bensin dan diesel berkisar antara 60-70 persen.

Pajak yang sangat tinggi ini diterapkan untuk mendorong peralihan dari mobil konvensional ke mobil listrik hingga mobil hybrid. Ironisnya, pajak pembelian yang mereka kenakan untuk mobil listrik hingga hybrid juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Untuk mobil listrik misalnya, pajak yang dikenakan mulai dari 10 persen pada 2020, lalu menjadi 20 persen pada 2023, dan mencapai 35 persen pada 1 Januari 2024. Sedangkan pajak untuk mobil hybrid disamakan dengan mobil bensin sejak 2022. Di sisi lain, pajak untuk mobil plug in hybrid akan naik dari 55 persen di tahun ini menjadi sama seperti mobil konvensional di Januari 2024.

Tak hanya itu, harga jual mobil listrik juga jauh lebih tinggi dibandingkan mobil konvensional. Oleh karena itu, hanya ada sekitar 13 persen mobil pribadi di Israel yang merupakan mobil listrik. Angka ini jauh tertinggal dari Norwegia yang memiliki proporsi penggunaan mobil listrik mencapai di atas 80 persen dari keseluruhan mobil yang ada.

Tingginya harga jual mobil di Israel semakin diperparah oleh aksi kelompok Houthi dari Yaman yang menyerang kapal-kapal yang melewati Laut Merah. Situasi ini membuat banyak perusahaan pengiriman memilih untuk menghindari area tersebut dan menggunakan jalur lain. Akibatnya, mereka mengenakan biaya asuransi tambahan yang turut berkontribusi pada peningkatan harga jual barang, termasuk mobil, ke pelanggan.

Bulan lalu misalnya, Houthi membajak kapal Galaxy Leade yang membawa mobil-mobil untuk pebisnis Israel, Rami Ungar. Ungar merupakan pemilik Telkar, perusahan yang mengimpor kendaraan Kia ke Israel.

Lebih sedikitnya jumlah mobil impor yang tiba di Israel membuat para retailer kelimpungan. Situasi tersebut membuat mereka tidak mampu membangun inventaris tahun ini, yang seharusnya bisa mereka jual tahun depan dengan harga yang merefleksikan pajak pembelian yang telah dibayar di 2023.

Di sisi lain, harga jual mobil di israel diprediksi kian melambung karena penguatan mata uang dolar AS. Kondisi ini dapat memicu peningkatan harga jual mobil per tahun baru 2024. (bl)

Pajak Polusi akan Masuk Penghitungan Pembayaran Pajak Kendaraan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro, mengungkapkan pihaknya masih menggodok mekanisme soal pajak polusi. Menurutnya, pajak polusi akan dimasukkan perhitungannya dalam pajak kendaraan.

“Jadi kita sudah ketemu dengan Depdagri (Kemendagri) karena nanti di akhir penetapannya kan di Kementerian Dalam Negeri untuk penetapan berapa rasio besarnya pajak kendaraan bermotor,” kata Sigit seperti dikutip dari Detik.com, Jumat (22/12/2023).

Menurutnya, sebetulnya soal angka dan hitungan pajaknya sudah ada, kini sedang disosialisasikan ke pemerintah daerah. Hanya, dalam proses sosialisasi itu, muncul beberapa kendala dalam menyosialisasikan hal tersebut.

“Sudah ketemu angkanya, cuma memang kita sosialisasi dengan teman-teman di daerah masih ada kendala terutama untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu kan tidak semuanya taat 100 persen jadi malah takutnya jadi disinsentif tidak melakukan pembayaran. Nah ini yang sedang kita lakukan untuk penjajakannya,” ujarnya.

Dia mengatakan kemungkinan mekanisme pajak polusi ini akan digabungkan dengan perhitungan pajak daerah. Nantinya, kendaraan yang mau membayar pajak diwajibkan melakukan uji emisi. Setelah itu, kontribusi emisinya akan dihitung dan perhitungannya digabungkan ke total jumlah pajak daerah.

“Nanti dikenakan harus melakukan uji emisi untuk membayar pajak, itu kan juga lagi dibuat mekanismenya agar tidak membuat orang jadi malas membayar pajaknya. Termasuk sertifikasi bengkel (uji emisi) dan lain sebagainya,” sambungnya.

Sementara itu, pihaknya bersama bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menggodok rancangan peraturan soal pengoperasian pabrik batu bara dan diesel di Jakarta. Sigit mengatakan pihaknya terus mendorong transisi percepatan penanganan polusi udara di Jakarta.

“Pemerintah DKI sepertinya akan menyambut dan kita akan mendorong terus transisi di DKI akan lebih dipercepat dibanding di daerah lain di Indonesia. Misalnya di DKI sudah tidak boleh lagi gunakan batu bara dan diesel,” ungkapnya.

“Kita sedang menggarap dengan pemerintah DKI untuk menjadi peraturan,” sambungnya.

Sigit menerangkan sudah ada progres terkait kebijakan penanganan polusi udara. Dia mengatakan sejumlah perusahaan mulai peduli dan mempersiapkan isu polusi udara.

“Termasuk yang masih menggunakan batu bara untuk boiler sudah mulai ditertibkan dan sudah ada yang dikenakan sanksi,” jelasnya. (bl)

Kolaborasi IKPI-OCBC Kuatkan Peran Organisasi Konsultan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus menguatkan perannya, khususnya dalam memberikan literasi di sektor perpajakan dan keuangan. IKPI bersama OCBC telah lama berupaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Pada 15 Desember 2023, keduanya mewujudkan kolaborasi untuk memberikan pemahaman mengenai sektor perpajakan dan keuangan. “Pesertanya adalah masyarakat umum dan khususnya nasabah OCBC,” kata Wakil Sekretaris Umum IKPI Toto, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/12/2023).

(Foto: Dok. Pribadi)

Dikatakan Toto, kolaborasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak ini tentunya bukan baru kali pertama dilaksanakan. Karena, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

“Kami akan terus menguatkan kolaborasi ini hingga ke tingkat cabang di seluruh Indonesia, baik IKPI maupun OCBC. Karena, manfaat yang dirasakan dalam kolaborasi ini antara lain OCBC memberikan kemudahan berupa proses pembayaran pajak dengan imbal manfaat bagi anggota IKPI yang menggunakan proses layanannya,” ujarnya.

Menurut Toto, kegiatan kolaborasi dengan OCBC melalui kegiatan yang berjudul NYALA BISNIS tersebut juga menjadi media sosialisasi IKPI kepada masyarakat tentang keberadaan konsultan pajak yang kompeten dan dapat berbagi pengetahuan secara independen.

Lebih lanjut dia mengatakan, penyelenggaraan kegiatan dalam kolaborasi ini bisa diselenggarakan bersama ataupun salah satu pihak sebagai penyelenggara. “Bentuk kegiatannya bisa berupa seminar ataupun talkshow,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, secara formal kerja sama ini dilakukan setahun sekali namun sudah beberapa kali diperpanjang kerja samanya. “Karena kolaborasi ini menimbulkan manfaat positif yang luas, maka kami sepakat terus menjalankan kolaborasi ini,” katanya.

Terakhir, Toto juga berharap kolaborasi ini selain berdampak terhadap dua organisasi juga secara khusus kepada masyarakat luas, sehingga ekosistem keuangan dan perpajakan dapat semakin kuat dan baik. (bl)

 

Mekari Klikpajak Disebut Permudah Laporan Pajak Tahunan Badan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Laporan pajak tahunan badan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan guna mendukung pembangunan negara. Meskipun merupakan tanggung jawab yang penting, pelaporan pajak seringkali dianggap sebagai tugas yang rumit dan memakan waktu.
Namun dengan kemajuan teknologi, telah hadir solusi yang memudahkan dan mempercepat proses pelaporan pajak tahunan badan. Salah satunya adalah platform Mekari Klikpajak.

Persiapan Pelaporan Pajak Tahunan Badan

Sebelum melakukan proses laporan pajak tahunan badan, Anda wajib menyiapkan dokumen lapor SPT Tahunan Badan lebih dulu. Berikut ini persiapan pelaporan pajak yang wajib Anda lakukan.

1. Siapkan Dokumen Umum dan Tambahan

Siapkan dokumen persyaratan umum pelaporan SPT Badan, seperti NPWP Badan, dokumen pendirian usaha, dokumen izin usaha, SPT Masa, Laporan keuangan yang sudah diaudit, EFIN badan, dan Formulir 1771.

Selain itu, siapkan juga dokumen pendukung seperti arsip SPT Masa, bukti pemotongan PPh, pencocokan atas peredaran usaha dan penghasilan luar usaha, serta beberapa dokumen pendukung lainnya.

Lampirkan juga dokumen lain yang bersifat opsional sesuai aktivitas perpajakan seperti perhitungan peredaran bruto dan pembayaran, laporan Debt to Equity Ratio dan Utang Swasta Luar negeri, ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal, dan beberapa dokumen penting lain yang mungkin dibutuhkan.

2. Lapor SPT Badan Online

Pelaporan SPT Tahunan Badan dilakukan secara elektronik melalui e-SPT Badan Online Klikpajak dengan langkah yang mudah. Melalui pelaporan elektronik, Anda bisa menyimpan bukti lapor pajak secara digital. Proses dilakukan dengan cara yang sederhana dan mudah.

3. Cek Ketentuan Umum Lapor SPT Tahunan Badan

SPT Pajak Tahunan Badan merupakan surat bukti setoran tahunan pajak yang dilakukan badan usaha. Bukti tersebut wajib dilaporkan ke pihak Ditjen Pajak dan bisa dilakukan secara online. Anda wajib mengisi Formulir 1771 yang berlaku untuk bisnis baik itu PT, CV, Usaha dagang, organisasi, yayasan, dan perkumpulan.

Periode pelaporan paling lambat 30 April setiap tahun pajak berikutnya. Formulir wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Dokumen ditandatangani dan disampaikan ke KPP tempat wajib pajak dikukuhkan. Wajib pajak juga harus melampirkan dokumen tambahan yang dibutuhkan.

Pelaporan Pajak Tahunan Badan melalui Mekari Klikpajak

Mekari Klikpajak merupakan platform yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak usaha. Di mana tersedia fitur-fitur yang ramah bagi pengguna untuk membuat pelaporan pajak tahunan badan menjadi lebih praktis dan efisien.

Apalagi, Mekari Klikpajak merupakan mitra resmi Ditjen Pajak Indonesia yang menyediakan aplikasi pajak online yang bisa diakses dengan mudah tanpa perlu diunduh atau diinstal terlebih dahulu. Anda bisa mengelola berbagai jenis pajak hanya dalam satu aplikasi.

Berikut ini alasan mengapa pelaporan pajak tahunan badan harus Anda lakukan melalui Mekari Klikpajak.

1. Lebih Produktif

Menggunakan Mekari Klikpajak sangat efisien, praktis, dan cepat. Anda bisa bekerja lebih produktif dengan kolaborasi tim menggunakan aplikasi pajak online yang mampu menyiapkan pelaporan pajak dengan fitur multi NPWP dan multi user.

2. Hemat Waktu

Aplikasi bekerja dengan dukungan teknologi tinggi dan menyediakan fitur hitung pajak otomatis, kirim faktur online, dan pengelolaan pajak badan usaha dengan lebih mudah. Tingkat efisiensi penggunaan lebih tinggi ketimbang jika Anda mengerjakannya secara manual.

3. Sesuai Standar Keamanan dan Ketentuan Layanan

Mekari Klikpajak merupakan mitra resmi DJP Indonesia dan telah memiliki sertifikasi standar keamanan ISO 27001. Dokumen pajak sudah sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku dengan jaminan keamanan standar internasional.

4. Akses Mudah

Salah satu keunggulan Klikpajak adalah kemudahan penggunaannya. Platform ini didesain agar dapat digunakan oleh siapa saja. Dengan sistem cloud, Anda dapat mengaksesnya dengan mudah di mana saja dan kapan saja melalui perangkat yang Anda miliki. Tersedia fitur perhitungan pajak, pembayaran, hingga pelaporan pajak secara online.

5. Pengelolaan Pajak Terpadu

Melalui situs pajak online Mekari, Anda bisa mengelola seluruh aktivitas pajak dengan hanya satu aplikasi pajak saja. Mulai dari fitur e-Filing, e-Billing, e-Faktur, hingga e-Bupot semua tersedia lengkap.

Selain itu, Mekari Klikpajak sudah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Mekari Jurnal untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan hingga laporan pajak.

6. Otomatisasi Proses Pelaporan

Tersedia fitur otomatisasi yang memudahkan proses pelaporan pajak jadi lebih cepat. Anda bisa mengumpulkan dan mengorganisir data keuangan secara otomatis dan menghemat waktu bekerja secara efisien. Proses pelaporan dilakukan dengan analisa data yang akurat, untuk menyajikan dokumen pendukung pelaporan pajak yang dibutuhkan.

7. Bantuan dan Dukungan Pelanggan

Mekari Klikpajak menyediakan dukungan pelanggan yang andal untuk membantu Anda menyiapkan pelaporan pajak Tahunan badan. Customer support yang berpengalaman siap membantu Anda dalam mengatasi masalah atau pertanyaan yang mungkin muncul selama penggunaan platform. Tersedia fitur live chat di aplikasi atau Anda bisa menghubungi customer support melalui email.

Melalui penggunaan Mekari Klikpajak, persiapan pelaporan pajak tahunan badan menjadi lebih praktis dan efisien. Perusahaan dapat fokus pada produktivitas dan operasional bisnis, sementara platform bekerja mengurus detail-detail perpajakan.

Mekari Klikpajak hadir sebagai solusi bisnis untuk kemudahan dan keamanan mengelola pajak yang wajib dibayarkan untuk mendukung pembangunan dan perekonomian negara.

en_US
id_ID en_US