IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya blak-blakan soal kesulitannya dalam menggenjot rasio pajak. Dalam Mandiri Investment Forum 2024, Selasa (5/3), Sri Mulyani mengungkapkan masalah ini berkaitan dengan basis perpajakan yang ada di Indonesia saat ini.
Ia mengatakan sekitar 47 persen dari ekonomi Indonesia tidak termasuk dalam basis perpajakan. “Kita (Indonesia) masih sulit sekali naikkan rasio pajak,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (7/3/2024).
Selain itu, masalah juga dipicu kebijakan pemerintah dalam memberikan sejumlah insentif pajak. Itu membuat pengumpulan pajak hanya mengandalkan 53 persen saja.
“Ini terjadi karena banyaknya ekonomi informal dan pengecualian perpajakan dalam kebijakan dan regulasi,” lanjutnya.
Kendati demikian, ia menyebut Indonesia masih bisa meningkatkan kembali rasio pajak yang turun selama pandemi covid-19 lalu.
Rasio pajak mencapai 9,77 persen dari PDB di 2019, lalu turun menjadi 8,32 persen pada tahun di mana covid-19 melanda. Lalu, rasio pajak kembali naik menjadi 9,12 persen pada 2021 dan 10,39 persen pada 2022,
Akan tetapi, rasio pajak kembali merosot ke 10,21 persen dari PDB pada tahun lalu.
“Kalau melihat tax ratio yang sempat turun sangat tajam akibat pandemi, kini kita kembali mengakselerasi kembali. Kita juga memperkecil defisit kita sehingga mampu kita turunkan sampai hampir keseimbangan primer positif atau surplus. Ini pertama kalinya dalam 12 tahun anggaran kita,” tandasnya.
Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyoroti rendahnya rasio pajak Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam forum itu.
Meski rasio pajak Indonesia lebih lemah dari Thailand dan Vietnam, Prabowo menyebut angka 10 persen milik Indonesia masih bisa ditingkatkan.
Ia menegaskan ini akan digenjot jika dirinya terpilih menjadi presiden ke-8.
“Bukan berarti kita perlu naikkan pajak, tapi kita perlu memperluas basis perpajakan atau jumlah wajib pajak. Dan saya pikir ini bisa dilakukan,” tutur Prabowo.
“Dari angka 10 persen (tax ratio) kalau bisa kita tingkatkan ke 16 persen seperti di Thailand dan Vietnam, maka kenaikan 6 persen dari US$1.500 miliar produk domestik bruto (PDB), ini akan menjadi angka yang signifikan. Ini mencapai US$90 miliar,” tambahnya.
Bahkan, Prabowo menekankan dirinya butuh saran tambahan tentang bagaimana meningkatkan rasio pajak itu.
Ketua Umum Partai Gerindra itu sampai-sampai meminta saran kepada Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri soal siapa sosok yang pantas menjadi direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan.
“Pak Erick, Pak Darmawan (Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi), Pak Kartika (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo), Pak Chatib mohon berikan saran kepada saya, siapa yang kira-kira bisa dijadikan Dirjen Pajak?” ucapnya disambut tawa para pejabat yang namanya disebut.
“Sebagai mantan pengusaha, ya sebenarnya saya juga sekarang masih pengusaha. Bagaimana saya bisa mendanai kampanye saya kalau bukan (pengusaha). Wah banyak wartawan di sini,” sambung Prabowo berkelakar.
Di lain sisi, Prabowo yakin bisa mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam 4-5 tahun ke depan. (bl)
