IKPI, Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan keprihatinannya atas gelombang aksi massa yang meluas di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Ia menyesalkan banyaknya fasilitas publik yang rusak akibat demonstrasi, padahal seluruhnya dibangun menggunakan uang rakyat dari pajak.
“Kita prihatin dengan situasi ini. Saya juga sedih melihat perkembangan satu-dua hari ini. Banyak perusakan fasilitas masyarakat yang tentu merugikan kita semua,” ujar JK, Sabtu (30/8/2025).
Menurut JK, aspirasi masyarakat memang wajar disuarakan, tetapi perusakan justru menambah kerugian karena fasilitas publik dibiayai dari pajak yang dikumpulkan pemerintah.
“Demonya didengar presiden dan pemerintah, tapi jangan kita menambah masalah dengan merusak negara yang semuanya dibayar dengan pajak oleh kita semua,” tegasnya.
Pajak Rakyat Jadi Taruhan
JK mengingatkan bahwa setiap kerusakan fasilitas publik akan menambah beban keuangan negara. Perbaikan infrastruktur yang hancur dalam aksi massa pada akhirnya juga akan menggunakan dana dari APBN dan APBD yang bersumber dari pajak rakyat.
“Kalau kita rusak sendiri, yang rugi ya masyarakat lagi. Karena nanti uang pajak yang seharusnya untuk program lain, terpaksa dipakai untuk memperbaiki kerusakan,” kata JK.
Dorong Pemerintah Lebih Efisien
Meski begitu, JK juga menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah efisien untuk menjawab keresahan publik. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan koreksi internal, terutama pada sikap pejabat publik yang dinilai memicu ketidakpuasan masyarakat.
“Pemerintah juga harus bertindak efisien. Karena koreksi masyarakat itu menyangkut perilaku pejabat, perilaku DPR yang tidak sesuai dengan masyarakat itu harus dikoreksi,” ujarnya.
Tekanan Publik pada DPR
Gelombang aksi awalnya dipicu penolakan terhadap tunjangan rumah anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan. Polemik tersebut membuat enam fraksi di DPR menyatakan siap meninjau ulang fasilitas dan tunjangan anggota dewan.
Namun, situasi kian memanas setelah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, meninggal akibat terlindas kendaraan taktis Brimob saat terjadi kericuhan. Protes pun meluas ke berbagai kota besar, mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Yogyakarta.
JK menekankan agar masyarakat tetap menjaga ketertiban, sementara pemerintah segera memberi jawaban konkret. “Kita tidak boleh memperluas masalah. Presiden pasti melihat situasi ini dan akan mengambil langkah tegas,” pungkasnya. (alf)
