Kolaborasi IKPI dan ISCA Siapkan Konsultan Pajak Kelas Dunia

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus memperluas jejaring internasionalnya dengan menjalin kerja sama strategis bersama Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA). Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah besar dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing konsultan pajak Indonesia di tingkat global.

Ketua Departemen Hubungan Internasional IKPI David Tjhai menjelaskan bahwa tujuan utama kerja sama ini adalah untuk mendorong profesionalisme dan memperkuat kapasitas konsultan pajak Indonesia agar mampu bersaing sebagai profesional kelas dunia.

(Foto: Istimewa)

“Kerja sama dengan ISCA ini menjadi bagian dari upaya IKPI untuk menerapkan best practices global dan memperluas jaringan antar konsultan pajak di dunia,” kata David, baru-baru ini.

Menurutnya, terdapat beberapa bidang yang menjadi fokus kolaborasi antara IKPI dan ISCA, di antaranya pertukaran pengetahuan melalui seminar dan konferensi internasional, pelatihan serta sertifikasi bersama, hingga riset terkait isu digitalisasi dan keberlanjutan perpajakan.

Sementara itu, Ketua Bidang Pajak Internasional Negara-Negara Afrika IKPI Rianto Abimail menambahkan, kerja sama ini akan membantu anggota IKPI dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti pajak lintas negara atas transaksi fisik maupun transaksi digital, dan update ketentuan pajak di berbagai negara khususnya Singapura.

“Anggota IKPI akan berkesempatan untuk dapat belajar melalui Platform yang disediakan ISCA baik pajak ataupun akuntansi, dan ISCA memberikan peluang bagi Anggota IKPI dapat berkolaborasi aktif dengan Anggota ISCA agar dapat tercipta peluang-peluang bisnis, ujar Rianto.

Lebih kanjut Rianto mengungkapkan, Ke depan, kedua organisasi berencana melaksanakan program joint training dan seminar internasional, mengembangkan modul pelatihan dan sertifikasi bersama, serta mempublikasikan hasil riset dan studi kasus kolaboratif untuk memperkaya wawasan profesi.

“Anggota IKPI akan dilibatkan aktif dalam berbagai kegiatan lintas negara agar manfaat kerja sama ini benar-benar terasa nyata,” ujarnya.

Dikatakan David, kerja sama IKPI dan ISCA juga diharapkan menjadi contoh kolaborasi regional dalam memperkuat profesi perpajakan, sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem perpajakan yang transparan, adil, dan berdaya saing di Indonesia dan Singapura.

Pada kesempatan yang sama, Ketua IKPI Cabang Jakarta Pusat, Suryani mengatakan bahwa

Kolaborasi IKPI dan ISCA akan memberikan lebih banyak pengetahuan, jaringan kerjasama antar konsultan pajak Indonesia dan Singapura khususnya menciptakan peluang usaha baru bagi konsultan pajak.

Pertemuan antara kedua organisasi dihadiri oleh David Tjhai (Ketua Departemen Hubungan Internasional IKPI), Rianto Abimail (Ketua Bidang Pajak Internasional Negara-Negara Afrika IKPI), Suryani (Ketua IKPI Cabang Jakarta Pusat), dan A. Praditya dari ISCA Singapura. (bl)

Presiden KACPTA Sarankan Indonesia Dukung Pembentukan UU Konsultan Pajak

IKPI, Seoul: Presiden Korean Association of Certified Public Tax Accountants (KACPTA), Koo Jae Yi, menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak (UU KP) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bilateral antara KACPTA dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang berlangsung di kantor pusat KACPTA, Seoul, Korea Selatan, Senin (20/10/2025).

Koo Jae Yi menjelaskan bahwa Korea Selatan telah memiliki regulasi khusus yang mengatur profesi konsultan pajak sejak beberapa dekade lalu. Kehadiran undang-undang tersebut, menurutnya, menjadi fondasi kuat dalam menegakkan profesionalisme, transparansi, dan integritas profesi konsultan pajak di negaranya. Bahkan UU KP berpengaruh pada penerimaan perpajakan di negaranya  karena UU KP salah satunya menugaskan para konsultan pajak untuk berperan dalam penerimaan negara khususnya dari perpajakan.

(Foto: DOK. PP-IKPI)

“Sebelum ada undang-undang, profesi kami menghadapi banyak kendala, bahkan penerimaan negara dari sektor perpajakan rendah. Tidak ada kejelasan dalam batas peran dan tanggung jawab, serta kurangnya pengawasan terhadap praktik profesional. Namun setelah UU diberlakukan, sistem menjadi jauh lebih tertib dan terstandar,” kata Koo.

Ia menambahkan, peran konsultan pajak di Korea kini bukan hanya sebagai penyedia jasa, melainkan juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. KACPTA secara rutin berkoordinasi dengan otoritas pajak untuk memberikan masukan terkait kebijakan fiskal dan reformasi administrasi pajak.

Menurut Koo, keberadaan undang-undang yang kuat juga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi konsultan pajak. Masyarakat dan pelaku usaha merasa lebih aman karena terdapat aturan jelas yang mengatur etika, kompetensi, serta mekanisme pengawasan terhadap para praktisi.

“Regulasi yang baik melindungi semua pihak baik konsultan pajak, pemerintah, maupun wajib pajak. Karena itu, kami menyarankan agar pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan UU Konsultan Pajak,” ujar Koo.

Dalam kesempatan tersebut, Koo juga mengapresiasi langkah aktif IKPI yang terus memperjuangkan pengakuan hukum bagi profesi konsultan pajak di Indonesia. Ia menilai kolaborasi antaranggota Asia-Oceania Tax Consultants’ Association (AOTCA) dapat menjadi sarana saling belajar dan memperkuat posisi profesi di tingkat regional.

“Kami melihat IKPI sangat progresif dan visioner. Dengan kerja sama seperti ini, saya yakin Indonesia akan mampu membangun sistem profesi yang kuat dan diakui secara internasional,” ungkapnya.

Pertemuan bilateral tersebut ditutup dengan kesepahaman untuk melanjutkan dialog teknis melalui kegiatan bersama, termasuk webinar dan forum pertukaran pengalaman antaranggota AOTCA. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses harmonisasi regulasi dan memperkuat peran konsultan pajak dalam sistem perpajakan global. (bl)

Ketua Umum IKPI dan Rombongan Diajak Berkeliling Gedung KACPTA di Seoul

IKPI, Seoul: Suasana sore di Seoul terasa hangat saat Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, bersama jajaran pengurus pusat IKPI, melakukan kunjungan ke kantor Korean Association of Certified Public Tax Accountants (KACPTA), Senin (20/10/2025) pukul 16.00 waktu setempat.

Dalam kunjungan yang berlangsung penuh keakraban itu, rombongan IKPI disambut langsung oleh President KACPTA, Koo Jae Yi, beserta timnya. Tak hanya berdiskusi formal, KACPTA juga mengajak para tamu dari Indonesia berkeliling melihat berbagai fasilitas di gedung megah mereka yang berlokasi di 105, Myeongdal-ro, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul.

Gedung KACPTA yang berdiri megah di kawasan bisnis elit Seoul itu menjadi pusat kegiatan utama bagi para konsultan pajak di Korea Selatan. Dari luar, bangunan ini menampilkan desain modern dan kokoh, namun di dalamnya terasa hangat dan penuh semangat profesionalisme.

Rombongan IKPI mendapat kesempatan berkeliling ke berbagai ruangan penting, mulai dari ruang pertemuan besar tempat KACPTA kerap menggelar konferensi dan rapat anggota, hingga kelas-kelas pelatihan berukuran sedang dan kecil yang digunakan untuk kegiatan pembinaan anggota dan pelatihan profesional.

Salah satu tempat yang menarik perhatian adalah perpustakaan KACPTA, yang menyimpan sekitar 20 ribu koleksi buku dan referensi perpajakan. Koleksi tersebut tidak hanya mencakup literatur pajak Korea, tetapi juga buku-buku internasional yang menjadi rujukan utama bagi para profesional di bidang perpajakan dan akuntansi.

“Kami sangat kagum dengan fasilitas yang dimiliki KACPTA. Semua dirancang dengan detail dan mendukung pengembangan kompetensi anggota mereka,” ujar Vaudy  usai berkeliling gedung.

Selain fasilitas pembelajaran, rombongan juga diajak melihat ruang kerja dan ruang administrasi KACPTA, yang terlihat tertata efisien dan profesional. Setiap bagian memiliki fungsi yang jelas, mulai dari pelayanan anggota, riset perpajakan, hingga pengembangan sistem pelatihan digital.

Kunjungan berakhir dengan sesi foto bersama dan pertukaran cendera mata di lobi utama gedung. Vaudy menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan KACPTA, sekaligus berharap kerja sama antara kedua asosiasi ini dapat terus berkembang.

“Kami merasa sangat terinspirasi. KACPTA bukan hanya memiliki organisasi yang kuat, tetapi juga semangat kolaboratif yang luar biasa. Semoga kerja sama antara IKPI dan KACPTA semakin erat di masa mendatang,” kata Vaudy. (bl)

IKPI – KACPTA Dorong Kolaborasi Regional, Bahas Pembentukan UU Konsultan Pajak

IKPI, Seoul: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, melakukan pertemuan bilateral dengan President Korean Association of Certified Public Tax Accountants (KACPTA), Koo Jae Yi, di kantor pusat KACPTA, Korea Selatan, Senin (20/10/2025). Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh pertukaran gagasan mengenai penguatan profesi konsultan pajak di tingkat regional.

Baik IKPI maupun KACPTA sama-sama merupakan anggota dari Asia-Oceania Tax Consultants’ Association (AOTCA), sebuah organisasi internasional yang mewadahi asosiasi konsultan pajak di kawasan Asia dan Oseania. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran konsultan pajak dalam mendorong kepatuhan dan penerimaan perpajakan negara masing-masing.

(Foto: DOK. PP-IKPI)

Vaudy menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan KACPTA dalam berbagi pengalaman. Ia menilai bahwa sistem perpajakan Korea Selatan yang modern tidak lepas dari peran kuat profesi konsultan pajak yang telah diatur secara komprehensif melalui undang-undang tersendiri.

“Kami belajar banyak dari pengalaman KACPTA. Mereka telah menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dapat memperkuat profesionalisme, meningkatkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya mendukung penerimaan negara,” ujar Vaudy.

Ia menjelaskan, di Indonesia hingga saat ini belum terdapat Undang-Undang Konsultan Pajak (UU KP) yang secara khusus mengatur profesi ini. Akibatnya, masih ada kesenjangan dalam pengakuan dan perlindungan terhadap profesi konsultan pajak, padahal kontribusi mereka terhadap sistem perpajakan cukup besar.

“Konsultan pajak merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kepatuhan dan edukasi perpajakan. Oleh karena itu, Indonesia sudah seharusnya memiliki UU KP seperti halnya di Korea Selatan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral ini, Vaudy mengusulkan penyelenggaraan diskusi lebih lanjut dengan KACPTA. Diskusi tersebut akan menjadi forum berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pembinaan profesi konsultan pajak di masing-masing negara.

“Kami ingin menjadikan diskusi ini sebagai jembatan pengetahuan. Melalui dialog lintas negara, kami berharap bisa memperkuat posisi konsultan pajak Indonesia dan membuka jalan menuju pembentukan UU KP,” tutur Vaudy.

Vaudy menegaskan, pertemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam diplomasi profesi konsultan pajak di Asia, sekaligus menandai langkah aktif IKPI dalam membangun sinergi internasional khususnya hubungan bilateral. Ia menegaskan, kerja sama ini tidak hanya sebatas pertukaran pengalaman, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama untuk membangun sistem perpajakan yang lebih kuat, transparan, dan profesional di kawasan. 

Hadir Pengurus Pusat IKPI pada pertemuan tersebut:

1. Ketua Umum, Vaudy Starworld

2. ⁠Wakil Ketua Umum, Nuryadin Rahman

3. ⁠Ketua Departemen Hubungan Internasional, David Tjhai 

4. ⁠Ketua Bidang Negara AOTCA dan Asia, Suhardi Sumbadji

5. ⁠Anggota Bidang Negara AOTCA dan Asia, Jeklira Tampubolon 

6. ⁠Anggota Bidang SDA, Andi M. Johan

Dari Korean Association of Certified Public Tax Accountants – KACPTA

    1. President Korean Association of Certified Public Tax Accountants, Koo, Jae Yi

    2. Cho, In Jung, Director of International Affairs

    3. Yuna Joung, Research Planning Division International Relations CPA Australia

(bl)

Di PPL Cabang Jakarta Utara, Suwardi Hasan Ajak anggota IKPI Manfaatkan Teknologi AI

(Foto: DOK. Pribadi)

IKPI, Jakarta: Seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Utara yang digelar secara daring pada Sabtu (18/10/2025) berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Dengan tema “Battle of Tax Consultant: Artificial Intelligence (AI) versus Jadoel”, kegiatan ini diikuti 145 peserta dari berbagai daerah.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld berhalangan hadir karena sedang menghadiri undangan dari Korean Association of Certified Tax Accountants Educators (KACTAE) di Seoul, Korea Selatan, sejak 16 hingga 20 Oktober 2025. Sambutan Ketua Umum IKPI dalam acara tersebut diwakili oleh Suwardi Hasan, Ketua Departemen FGD IKPI.

Dalam sambutannya, Suwardi menyampaikan apresiasi kepada Franky Foresoen, Ketua Cabang IKPI Jakarta Utara, atas keberhasilan menyelenggarakan acara yang dinilai sangat relevan dengan perkembangan zaman ini. Ia menegaskan pentingnya anggota IKPI untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi, terutama pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung pekerjaan konsultan pajak.

“Saat ini sangat relevan bagi anggota IKPI untuk memahami dan memanfaatkan teknologi AI yang dapat membantu mempermudah pekerjaan konsultan pajak,” ujar Suwardi.

Selain itu, Suwardi juga menekankan manfaat menjadi anggota IKPI yang senantiasa mendapat pembaruan pengetahuan dan peningkatan keterampilan melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan pelatihan. Ia menambahkan, IKPI kini aktif memperluas kerja sama dengan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, perhotelan, kesehatan, hingga olahraga, demi memberikan manfaat lebih luas bagi seluruh anggota.

Ia menyampaikan pesan dari Ketua Umum IKPI agar seluruh anggota berperan aktif membantu wajib pajak dalam menghadapi era digitalisasi perpajakan.

“Ketua Umum berpesan agar seluruh anggota IKPI membantu wajib pajak untuk segera mengaktivasi akun Coretax bagi yang belum melakukannya,” ujar Suwardi.

Melalui kegiatan ini, IKPI Jakarta Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong para konsultan pajak menjadi profesional yang tidak hanya kompeten di bidang perpajakan, tetapi juga adaptif terhadap kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Sementara itu, narasumber seminar, Matius Kelvin Alimin memaparkan D–M Framework (Discovery dan Mastery) sebagai panduan bagi konsultan pajak dalam memasuki dunia AI. Discovery berarti menemukan berbagai alat (tools) AI seperti General Purpose AI, Special Purpose AI, dan Embedding AI, sementara Mastery menekankan penguasaan teknik prompting, pemahaman terhadap cara AI merespons, serta efektivitas penggunaan fitur dan fungsi dari setiap aplikasi.

Matius juga menyinggung hasil riset menarik tentang kemampuan ChatGPT versi 4.0 yang terbukti mampu lulus ujian Certified Public Accountant (CPA). Penelitian oleh Eulerich dkk bahkan menunjukkan ChatGPT 4.0 juga berhasil menyelesaikan ujian sertifikasi CPA, CPMA, CIA, dan Enrolled Agent.

Sekadar informasi, acara ini turut membahas berbagai aplikasi AI yang berguna bagi profesi konsultan pajak, seperti pembuatan ide konten, slide presentasi, mind map, hingga kemampuan merangkum hasil rapat dari input suara menjadi teks dan ringkasan. Beberapa platform AI yang disebut di antaranya ChatGPT, Meta AI, Copilot, Gemini, Perplexity, Claude, Grok, Qwen, dan Deepseek. (bl)

Robert Hutapea Ajak Anggota Baru Segera Daftar Inagurasi IKPI: Momentum Penting Awal Karier Konsultan Pajak

(Foto: DOK. Pribadi)

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Keanggotaan dan Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Robert Hutapea, mengimbau seluruh anggota baru untuk segera mendaftar dan mengikuti kegiatan “Inagurasi dan Pembekalan Anggota Tetap Baru IKPI” yang akan digelar pada Senin, 27 Oktober 2025, di Gedung IKPI, Jl. Condet Pejaten No. 3B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Robert menegaskan, kegiatan inagurasi bukan sekadar seremoni penerimaan anggota, tetapi merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan integritas dan profesionalisme seorang konsultan pajak.

“Saat ini baru sekitar 20 peserta yang mendaftar, padahal target minimal kami 75 orang. Kami berharap seluruh anggota baru segera memastikan keikutsertaannya, karena inagurasi ini merupakan pintu gerbang resmi untuk menjadi bagian dari keluarga besar IKPI,” ujar Robert, Senin (20/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, para peserta akan mengikuti rangkaian acara yang mencakup sesi inagurasi, berbagi pengalaman (sharing knowledge and experience), serta pembekalan mengenai praktik konsultasi pajak, standar profesi, dan kode etik serta hak dan kewajiban seorang konsultan pajak.

Robert menjelaskan, melalui pembekalan ini para anggota baru akan mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai hak dan tanggung jawab profesi, etika kerja, dan standar pelayanan yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap konsultan pajak yang bernaung di bawah IKPI.

“Inagurasi menjadi wadah pertama bagi anggota baru untuk mengenal nilai-nilai organisasi, memahami aturan main profesi, dan membangun jejaring dengan senior maupun sesama anggota. Ini adalah fondasi penting sebelum mereka terjun memberikan jasa konsultasi kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain memperkuat kompetensi dan pemahaman etika, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa kebanggaan dan komitmen terhadap profesi konsultan pajak, sekaligus mempererat silaturahmi antaranggota dari berbagai wilayah.

Robert juga mengajak seluruh pengurus cabang dan pengurus daerah untuk aktif menyosialisasikan acara ini kepada para anggota baru di wilayah masing-masing. Khususnya cabang di Jabodetabek ini. 

“Mari kita dukung dan sukseskan kegiatan inagurasi ini. Acara Ini bukan hanya acara simbolis, tapi juga langkah awal membangun kualitas dan kehormatan profesi konsultan pajak Indonesia,” ujarnya. (bl)

Pemerintahan Prabowo Diklaim Bangun Arah Baru Fiskal Pro-Rakyat

(Foto: Istimewa)

IKPI, Jakarta: Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi titik awal terbentuknya arah baru kebijakan fiskal nasional yang lebih berpihak kepada rakyat dan daerah. Pemerintah disebut mulai membangun arsitektur fiskal yang menyalurkan lebih banyak dana langsung ke daerah untuk mempercepat pemerataan ekonomi.

Pandangan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, yang menilai pola kebijakan fiskal saat ini menunjukkan keberpihakan nyata kepada daerah.

“Arsitektur fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang kian kuat kepada daerah. Pemerintah berupaya agar anggaran tidak berhenti di pusat, melainkan mengalir langsung ke daerah supaya manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut Tamsil, strategi tersebut menjadi langkah penting agar manfaat program nasional benar-benar sampai ke lapisan bawah. Salah satu dampak positifnya terlihat pada sektor pertanian, di mana Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan signifikan sepanjang tahun terakhir.

“Data BPS mencatat peningkatan NTP sebagai bukti efektivitas kebijakan pertanian di bawah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ini motor penggerak ekonomi rakyat,” kata Tamsil.

Ia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen fiskal baru yang mendorong ekonomi lokal. Program ini, menurutnya, bukan sekadar memberi konsumsi kepada masyarakat, tetapi menghidupkan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, koperasi pangan, dan pelaku UMKM daerah.

“Program MBG bukan hanya memberi makan, tapi juga menghidupkan ekonomi lokal,” tegasnya.

Tokoh yang dikenal sebagai maestro anggaran ini menyebut desain fiskal pemerintahan Prabowo mencerminkan ideologi pembangunan pro-rakyat. Fokus belanja negara diarahkan pada program berdampak langsung seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, dan pengembangan UMKM.

“Negara sedang menata ulang distribusi kesejahteraan agar manfaat pembangunan lebih nyata hingga ke pelosok,” ujarnya.

Meski demikian, Tamsil mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan DPD RI akan terus mengawal agar dana yang digelontorkan ke daerah benar-benar digunakan tepat sasaran.

“Kami ingin daerah berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” tegasnya.

Ia juga menilai Kementerian Keuangan telah menyiapkan mekanisme insentif bagi daerah dengan kinerja fiskal baik sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola yang transparan.

Menurut Tamsil, kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo mencerminkan visi membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. “Fondasinya mulai terbentuk dalam satu tahun ini. Tantangannya kini adalah menjaga keberlanjutan dan pengawasan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa keberpihakan fiskal pemerintah bukan sekadar retorika, tetapi sudah terlihat dalam struktur anggaran negara.

“Ini bukan wacana, tapi kebijakan nyata yang bisa diukur. Tantangannya adalah memastikan setiap rupiah yang mengalir ke daerah benar-benar sampai ke rakyat,” ujarnya. (alf)

Dari Seoul, IKPI Siapkan Ekspansi Kerja Sama Internasional hingga Jepang dan Australia

(Foto: DOK. PP-IKPI)

IKPI, Seoul: Usai menghadiri undangan resmi Korean Association of Certified Tax Accountants Educators (KACTAE) Kamis (16/10/2025) di Seoul, Korea Selatan, Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Nuryadin Rahman, menegaskan komitmen organisasi untuk memperluas hubungan kerja sama internasional di sektor profesi pajak.

Kunjungan tersebut, menurut Nuryadin, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah strategis membangun fondasi diplomasi profesi antarnegara. “Kami melihat pentingnya membuka komunikasi dan saling belajar antarorganisasi konsultan pajak dunia. Korea menjadi titik awal dari upaya besar ini,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan KACTAE, kedua belah pihak membahas berbagai topik strategis, mulai dari tata kelola organisasi, standar etika profesi, hingga sistem pendidikan bagi calon konsultan pajak. “Kami berdiskusi tentang bagaimana mereka menjaga kualitas dan kredibilitas anggota, serta bagaimana pendidikan profesi pajak diatur dan dijalankan secara nasional,” jelas Nuryadin.

Menurutnya, Korea Selatan memiliki sistem yang relatif mapan dan terintegrasi antara regulator, asosiasi profesi, dan lembaga pendidikan. “Semua berjalan dalam satu kerangka hukum yang kuat. Di sana, tidak ada konsultan pajak tidak terdaftar. Semua harus memenuhi kualifikasi dan tunduk pada kode etik,” katanya.

Hubungan baik yang terjalin selama kunjungan juga membuahkan hasil jangka panjang. KACTAE berencana melakukan kunjungan balasan ke Indonesia pada tahun 2026, setelah pemilihan presiden asosiasi mereka selesai. “Mereka meminta agar IKPI bersedia menerima kunjungan resmi dari presiden baru KACTAE sebagai bentuk kelanjutan kerja sama. Ini menjadi kehormatan bagi kami,” ungkap Nuryadin.

Selain mempererat kerja sama dengan Korea, IKPI juga menargetkan pembentukan hubungan serupa dengan negara lain. “Tahun depan kami berencana melakukan penjajakan ke Jepang dan Australia. Keduanya memiliki sistem profesi konsultan pajak yang maju dan bisa menjadi acuan bagi Indonesia,” paparnya.

Kunjungan ke Seoul juga memberikan pengalaman berharga dalam membangun hubungan antarprofesi secara informal. “Di luar forum resmi, kami berbincang santai, ngopi bersama, bertukar pengalaman praktik sehari-hari. Dari situ justru muncul banyak ide kolaborasi,” tambahnya.

Nuryadin menegaskan bahwa hubungan bilateral seperti ini tidak hanya memperkuat posisi IKPI secara internasional, tetapi juga menambah nilai bagi seluruh anggota di tanah air. “Ketika IKPI semakin dikenal di dunia internasional, maka kredibilitas konsultan pajak Indonesia ikut meningkat. Ini penting untuk menghadapi tantangan globalisasi di bidang perpajakan,” ujarnya.

Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, IKPI menatap tahun 2026 sebagai momentum memperluas jejaring global dan memperkuat peran strategis konsultan pajak Indonesia di dunia internasional. “Kami ingin menjadikan IKPI bukan hanya organisasi nasional, tapi juga mitra global yang dihormati,” tutup Nuryadin. (bl)

IKPI Bangun Kerja Sama Bilateral dengan Konsultan Pajak Korea Selatan

(Foto: DOK. PP-IKPI)

IKPI, Seoul: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) resmi melakukan langkah awal menjalin hubungan bilateral dengan Korean Association of Certified Tax Accountants Educators (KACTAE). Kunjungan delegasi IKPI ke Seoul, Korea Selatan, dipimpin oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld yang didampingi Wakil Ketua Umum IKPI Nuryadin Rahman, serta jajaran Pengurus Pusat dan anggota pada Kamis (16/10/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Nuryadin dan jajaran KACTAE berdiskusi mengenai berbagai aspek profesionalisme konsultan pajak, sistem perizinan, hingga penguatan hukum profesi. “Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi dan pertukaran pengalaman antarnegara. Kami ingin memahami bagaimana pelaksanaan dan perlindungan hukum bagi konsultan pajak di Korea,” ujar Nuryadin.

Korea Selatan menjadi negara tujuan pertama dalam inisiatif IKPI memperluas jejaring kerja sama internasional di bidang perpajakan. Pertemuan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperkuat hubungan personal antarorganisasi. Menurut Nuryadin, atmosfer diskusi berlangsung sangat terbuka dan penuh kehangatan. 

(Foto: DOK. PP-IKPI)

“Kami hadir atas undangan resmi dari KACTAE. Pada kesempatan itu, kita saling bertukar pikiran tentang praktik, regulasi, dan penegakan hukum. Bahkan, hubungan personalnya sangat akrab. Ini bukan hanya kerja sama institusional, tapi juga hubungan antarmanusia yang kuat,” katanya.

Dalam pertemuan resmi, delegasi IKPI juga memperoleh banyak informasi penting mengenai sistem hukum profesi konsultan pajak di Korea. Di sana, profesi konsultan pajak diatur secara ketat oleh undang-undang dan hanya mereka yang terdaftar secara resmi yang dapat berpraktik. “Konsultan pajak di Korea dilindungi oleh hukum. Tidak ada yang bekerja di luar sistem. Itu memberikan kepastian bagi wajib pajak dan meningkatkan kredibilitas profesi,” jelas Nuryadin.

Selain itu, IKPI juga mempelajari perbedaan mekanisme pembentukan undang-undang antara kedua negara. “Di Korea, DPR yang mengusulkan rancangan undang-undang kepada Presiden. Sementara di Indonesia, pemerintah yang mengusulkan dan parlemen yang membahas. Pola ini memberi wawasan baru bagi kami,” tambahnya.

Kunjungan ini sekaligus memperkuat posisi IKPI dalam upaya mendorong adanya Undang-Undang Konsultan Pajak di Indonesia. “Kami semakin yakin bahwa dasar hukum yang kuat sangat dibutuhkan untuk menata profesi konsultan pajak di Indonesia agar lebih profesional dan terlindungi,” ujar Nuryadin.

Hubungan yang terjalin pun melampaui batas formalitas. Dalam sejumlah sesi non-formal seperti makan malam dan diskusi santai, kedua pihak bahkan saling bertukar kontak profesional. “Mereka bilang, kalau ada klien Korea di Indonesia yang butuh konsultan pajak, akan kami rekomendasikan kepada IKPI,” ungkapnya.

Dengan hasil positif ini, IKPI berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama dengan KACTAE dalam bentuk kunjungan timbal balik dan pertukaran keilmuan. “Kami berharap hubungan ini bisa terus berlanjut dalam bentuk pelatihan, seminar, hingga pertukaran data dan praktik terbaik,” tutur Nuryadin. (bl)

IKPI Berduka: Mengenang Kili Amir Ambarita, Pemimpin yang Melayani dengan Hati

Langit seolah turut berduka ketika kabar berpulangnya Drs. Kili Amir Ambarita, MM menyapa keluarga besar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Dalam setiap langkah dan tutur katanya, almarhum selalu menghadirkan kehangatan, ketulusan, dan semangat melayani dengan hati nilai yang kini menjadi jejak abadi di hati setiap rekan sejawat yang pernah mengenalnya.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kehilangan salah satu putra terbaiknya. Drs. Kili Amir Ambarita, MM, telah berpulang ke rumah Bapa di Sorga pada Minggu, 19 Oktober 2025 pukul 06.02 WIB di RS Polri Kramat Jati, dalam usia 71 tahun.

Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok pekerja keras dan penuh dedikasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah IKPI Banten periode 2019–2024, dan sebelumnya mengabdi sebagai Kepala Kantor Pajak Bandar Lampung I.

Dengan rasa kehilangan yang mendalam, IKPI menyampaikan belasungkawa atas kepergian sosok pemimpin yang tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena empati dan kerendahan hati yang melekat dalam dirinya.

Kepergian ini bukan sekadar kehilangan seorang tokoh, tetapi juga kepergian sosok panutan yang telah menghidupkan semangat kebersamaan dan pelayanan tulus di lingkungan IKPI serta profesi konsultan pajak Indonesia.

“Bapak Kili Amir Ambarita adalah pemimpin yang melayani dengan empati dan kerendahan hati. Karakter beliau mencerminkan integritas, dedikasi, serta komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme dan kemanusiaan,” ungkap Sekretaris Umum IKPI, Associate Professor Edy Gunawan.

Edy menegaskan, teladan yang diwariskan almarhum menjadi inspirasi bagi seluruh anggota IKPI untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam menjalankan profesi. Prinsip yang dipegang teguh oleh almarhum melayani dengan hati, memimpin dengan teladan akan terus menjadi napas dan semangat organisasi.

Kehilangan ini, lanjut Edy, menjadi momentum refleksi bagi seluruh keluarga besar IKPI untuk menata langkah ke depan, menjaga semangat kepemimpinan yang hangat, serta memperkuat solidaritas dan kolaborasi di antara para anggota.

“Atas nama seluruh anggota IKPI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, kepedulian, dan kontribusi beliau bagi organisasi dan profesi. Terima kasih juga kepada semua anggota yang telah menunjukkan doa, dukungan, dan solidaritas selama masa berduka ini,” tutur Edy.

Warisan empati dan kepedulian yang ditinggalkan oleh Kili Amir Ambarita akan terus hidup dalam setiap langkah organisasi. Sosoknya menjadi pengingat bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati yang tulus dan semangat melayani tanpa pamrih.

“Bapak akan selalu menjadi bagian dari keluarga besar IKPI, kenanganmu akan hidup dalam setiap langkah kita,” kata Edy.

RIP Kili Amir Ambarita.

Semoga keteladanan dan semangat kepemimpinan yang hangat ini senantiasa menjadi cahaya bagi profesi konsultan pajak Indonesia. (bl)

en_US