Category: Berita Pusat

IKPI, Jakarta: Semangat baru tengah mengalir di tubuh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Setelah resmi meluncurkan IKPI Runner Community (IRC) di Gedung IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu (26/10/2025), organisasi profesi konsultan pajak tertua dan terbesar ini kini bersiap mencetak sejarah baru. Melalui komunitas lari tersebut, IKPI berencana menggelar event lari akbar pada tahun 2026 di Jakarta dengan target memecahkan Rekor MURI sebagai kegiatan lari dengan peserta profesi konsultan pajak terbanyak di Indonesia.

Koordinator IRC, Taslim Syahputra, menyampaikan bahwa langkah ini bukan sekadar kegiatan olahraga biasa, melainkan bentuk nyata transformasi IKPI menuju organisasi yang lebih sehat, dinamis, dan berenergi.

“Kami ingin membangun citra baru bahwa konsultan pajak bukan hanya berkutat di meja kerja, laporan, dan angka. Kami juga komunitas yang aktif, sehat, dan memiliki semangat kebersamaan tinggi. Melalui IRC, kami ingin menunjukkan bahwa profesionalisme dan gaya hidup sehat bisa berjalan beriringan,” ujar Taslim.

Taslim menjelaskan, gagasan untuk membentuk komunitas pelari di lingkungan IKPI sudah lama muncul, namun baru kini diwujudkan secara resmi di bawah kepemimpinan Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld. Dukungan penuh dari pengurus pusat membuat IRC menjadi wadah yang inklusif, terbuka bagi seluruh anggota IKPI dari berbagai cabang daerah, tanpa memandang usia atau tingkat kemampuan berlari.

“Di IRC, yang penting bukan seberapa cepat kita berlari, tapi bagaimana kita bergerak bersama. Filosofi lari sejatinya adalah tentang konsistensi dan daya tahan dua hal yang juga sangat relevan dengan profesi konsultan pajak,” tambahnya.

Event besar yang direncanakan tahun depan di Jakarta, lanjut Taslim, akan menjadi ajang unjuk kebersamaan sekaligus bentuk promosi positif profesi konsultan pajak kepada masyarakat luas. Selain mengejar target Rekor MURI, panitia juga menyiapkan konsep acara yang menarik dengan perpaduan antara olahraga, edukasi perpajakan ringan, dan kegiatan sosial.

“Kami ingin kegiatan ini menjadi perayaan kebersamaan. Nanti akan ada edukasi pajak untuk publik, sesi fun run, hingga penggalangan dana untuk kegiatan sosial. Jadi, tidak hanya sehat, tapi juga bermanfaat bagi sesama,” ungkapnya.

Taslim menilai bahwa pembentukan IRC juga merupakan bentuk implementasi nyata dari nilai-nilai yang selalu dijunjung tinggi IKPI integritas, profesionalisme, dan kebersamaan. Melalui olahraga, para anggota dapat saling mengenal lebih dekat di luar konteks pekerjaan, membangun relasi yang lebih kuat, dan memperkuat solidaritas lintas cabang maupun generasi.

“Berlari bersama itu melatih empati dan kebersamaan. Kadang kita harus melambat untuk menunggu rekan yang tertinggal, kadang kita harus memberi semangat bagi yang hampir menyerah. Itulah semangat yang ingin kami tanamkan di IRC,” kata Taslim.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, dalam sambutannya saat peluncuran IRC menegaskan bahwa komunitas ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan mental anggota. Menurutnya, profesi konsultan pajak kerap menghadapi tekanan tinggi dalam pekerjaan, sehingga kegiatan positif seperti olahraga sangat penting untuk menjaga keseimbangan hidup.

“Kita ingin konsultan pajak Indonesia bukan hanya cerdas dan berintegritas, tetapi juga sehat, bugar, dan bahagia. IRC adalah simbol energi baru IKPI,” ujar Vaudy di hadapan para anggota yang hadir.

Vaudy berharap bisa menambah rekor MURI yang telah dimiliki IKPI. “Kami telah mendapatkan dua rekor MURI pada 2025 ini, sebagai organisasi profesi yang menggelar aksi donor darah nasional dengan jumlah pendonor lebih dari 6.000 dan sebagai asosiasi konsultan pajak dengan jumlah terbesar di Indonesia yakni mencapai lebih dari 7.200 anggota, katanya.

Dengan semangat Run Together, Grow Stronger, IKPI Runner Community diharapkan menjadi wadah inspiratif bagi para profesional pajak di seluruh Indonesia. Komunitas ini tidak hanya berlari untuk rekor, tetapi juga berlari untuk membangun kesehatan, mempererat persaudaraan, dan menegaskan eksistensi konsultan pajak sebagai profesi yang aktif berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

“Kami berlari bukan untuk meninggalkan siapa pun di belakang, tapi untuk memastikan semua bisa sampai di garis akhir bersama-sama,” tutup Taslim Syahputra dengan penuh optimisme. (bl)

IKPI, Tangerang Selatan: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld kembali menegaskan pentingnya kesiapan para konsultan pajak dalam menghadapi era digitalisasi perpajakan. Ia mengimbau seluruh anggota IKPI di seluruh Indonesia untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax, tanpa menunggu hingga akhir masa pelaporan.

Pesan tersebut disampaikan Vaudy saat membuka Seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) IKPI Cabang Tangerang Selatan, Sabtu (25/10/2025). Dalam sambutannya, Vaudy menekankan bahwa Coretax merupakan bagian penting dari sistem administrasi perpajakan modern yang harus segera diadaptasi oleh para profesional pajak.

“Saya mengajak seluruh anggota IKPI untuk segera aktivasi akun Coretax, jangan menunggu hingga akhir masa pelaporan. Kalau semua menunda, nanti di akhir Maret sistem bisa padat, lalu yang disalahkan Coretax. Padahal seharusnya kita bisa antisipasi dari sekarang,” ujar Vaudy.

Ia juga mengingatkan bahwa anggota IKPI memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengimbau para klien mereka agar melakukan hal serupa. Dengan demikian, pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan dapat berjalan lancar tanpa kendala teknis di sistem.

“Mohon rekan-rekan juga segera mengingatkan klien-klien Anda untuk aktivasi Coretax. Jangan menunggu sampai detik-detik terakhir. Kita bantu mereka agar pelaporan nanti tidak menumpuk,” tambahnya.

Vaudy menilai kebiasaan sebagian wajib pajak yang menunda pelaporan hingga mendekati tenggat waktu sering kali menjadi sumber masalah, termasuk gangguan akses sistem. Karena itu, ia mendorong para konsultan pajak untuk mengubah pola kerja dengan melaporkan SPT lebih awal, bukan di menit-menit akhir.

“Kalau kita laporkan di awal masa pelaporan, semua akan lebih mudah. Ini bagian dari profesionalisme kita sebagai konsultan pajak,” tegasnya.

Seminar PPL IKPI Tangerang kali ini dihadiri ratusan anggota dan praktisi pajak. Selain membahas strategi adaptasi terhadap sistem Coretax, kegiatan tersebut juga menyoroti implementasi PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Konsultan Pajak, yang disebut Vaudy sebagai momentum peningkatan standar profesionalisme di bidang perpajakan. (bl)

IKPI, Tangerang Selatan: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 menandai era baru profesionalisme di bidang konsultan pajak (KP). Aturan ini, kata Vaudy, menuntut para praktisi tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki kompetensi formal yang diakui secara profesional.

Hal tersebut disampaikan Vaudy saat membuka Seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) IKPI Cabang Tangerang Selatan bertema “Kupas Tuntas PER-11/PJ/2025, PER-8/PJ/2025, serta Update Terbaru Pengisian SPT Badan di Coretax”, Sabtu (25/10/2025). Dalam forum yang dihadiri ratusan anggota IKPI itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pengalaman lapangan dan kompetensi akademik untuk menjawab tantangan baru regulasi keuangan dan perpajakan nasional.

“PP 43/2025 ini bukan hanya soal kewajiban pelaporan, tetapi pesan kuat dari pemerintah agar profesi kita semakin profesional. Pengalaman tetap penting, tapi kini harus dibarengi dengan kompetensi dan sertifikasi yang jelas,” ujar Vaudy.

Ia menjelaskan, PP 43/2025 mengatur bahwa pihak yang disebut sebagai pelapor seperti bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, hingga lembaga fintech wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara akurat. Namun, laporan tersebut hanya boleh disusun oleh pihak yang memiliki kompetensi akuntansi yang memadai atau profesi penunjang sektor keuangan seperti akuntan berpraktik maupun akuntan publik.

“Artinya, tidak semua orang bisa menyusun laporan keuangan. Hanya mereka yang punya integritas dan kemampuan profesional yang bisa melakukannya,” tambah Vaudy.

Lebih lanjut Vaudy mengungkapkan, PP ini mengatur mengenai pelaporan keuangan yang prosesnya dilakukan oleh pelapor dalam rangka menyajikan laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan. 

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: 

1) Laporan Keuangan; 

2) Komite Standar; 

3) Penyelenggaraan PBPK; 

4) dukungan ekosistem Pelaporan Keuangan; dan 

5) sanksi administratif.

Sebagai langkah strategis, Vaudy mendorong anggota IKPI yang selama ini menangani pembukuan untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) program lanjutan bagi lulusan S1 untuk memperoleh gelar profesi Akuntan (Ak) sekaligus mempersiapkan diri mengikuti ujian sertifikasi profesional yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Menurutnya, kebijakan baru pemerintah ini sekaligus menjadi momentum introspeksi bagi konsultan pajak untuk memperkuat kualitas layanan. “Kita tidak bisa hanya menjadi pelaksana administrasi pajak. Konsultan pajak masa depan harus bisa membaca laporan keuangan dengan akurasi tinggi dan memahami implikasi fiskalnya,” tegas Vaudy.

Ia juga menekankan bahwa langkah peningkatan kompetensi tersebut akan memperkuat posisi konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam membangun sistem perpajakan yang kredibel dan berintegritas.

“Profesionalisme kita diuji bukan hanya dari jam terbang, tapi dari kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan regulasi. PP 43/2025 ini adalah titik balik menuju profesi yang lebih diakui, dihormati, dan dipercaya,” pungkasnya.

Seminar PPL IKPI Tangerang tersebut turut menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi dan praktisi akuntansi yang membahas secara mendalam implikasi teknis PP 43/2025 terhadap peran dan tanggung jawab konsultan pajak di era keterbukaan keuangan. 

Sekadar informasi, IKPI saat ini bekerja sama dengan PPAK Universitas Trisakti untuk memfasilitasi anggota mendapatkan gelar akuntan. “Saya imbau seluruh anggota bisa memanfaatkan kesempatan baik ini,” ujarnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) periode 1997–1999, Nuryadi Mulyodiwarno, melontarkan kritik terhadap lemahnya kepastian hukum dan ketimpangan dalam sistem perpajakan Indonesia.

“Kalau putusan dibacakan dua tahun setelah diputus, lalu di mana certainty principle?” sindir Nuryadi saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel bertajuk “Substance Over Form: Saat Fiskus dan Wajib Pajak Beradu Makna di Balik Transaksi?” yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Jumat (24/10/2025).

Dalam forum yang turut menghadirkan pakar pajak seperti Guru Besar Fakulyas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak periode (2010-2015) Catur Rini Widosari, dan Henro Susanto (Wakil Ketua Departemen Hukum IKPI), Nuryadi menilai praktik perpajakan di Indonesia sering kali hanya terlihat tertib secara administratif, namun jauh dari efisien dan pasti dalam penerapannya.

“Dulu di BPSP, putusan dibacakan sehari setelah ditetapkan. Sekarang? Bisa setahun lebih. Bagaimana mau disebut efisien dan pasti?” ujarnya.

Ia menyoroti lamanya proses keberatan dan sengketa pajak yang dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. “Sudah empat puluh tahun sistem keberatan tetap 12 bulan seperti tahun 1983. Katanya reformasi, tapi praktiknya stagnan,” tegasnya.

Tak hanya soal waktu penyelesaian perkara, Nuryadi juga menyoroti dasar hukum sejumlah kebijakan modern di bidang perpajakan yang menurutnya terlalu lemah. Ia mencontohkan sistem Coretax yang disebutnya belum memiliki payung hukum yang memadai. “Sistem sebesar itu seharusnya diatur undang-undang, bukan sekadar surat keputusan atau edaran. Ini contoh form yang mengalahkan substance,” ujarnya.

Pria yang pernah menjabat Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan (1992–1997) itu menegaskan, perdebatan substance over form bukan hanya isu akademik, melainkan menyangkut arah kebijakan fiskal dan keadilan ekonomi. “Kalau aturan dibuat tanpa memahami substansi ekonomi, yang lahir hanyalah kepatuhan semu,” katanya.

Ia juga menyoroti ketimpangan sosial dalam kebijakan pajak yang masih berpihak pada kelompok kuat. “Rakyat kecil beli sarung kena PPN, sementara pengusaha besar mendapat insentif. Ini bukan sekadar soal regulasi, tapi moralitas fiskal,” ujarnya.

Nuryadi menekankan, reformasi pajak sejati harus dimulai dari perubahan paradigma. “Pajak bukan sekadar alat pungut, tapi alat pemerataan. Dan pemerataan tidak mungkin terjadi kalau hukum pajak sendiri tidak adil,” tegasnya.

Ia menyerukan agar para konsultan pajak tidak hanya terpaku pada teks peraturan, tetapi juga memahami makna ekonominya. “Kalau kita ingin memperbaiki penerimaan negara, jangan hanya bicara form. Dalami substansinya. Karena hukum pajak yang kuat hanya lahir dari niat yang adil,” pungkasnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menegaskan pentingnya penerapan prinsip substance over form dalam praktik perpajakan sebagai kunci menjaga keadilan antara fiskus dan wajib pajak. Menurutnya, makna di balik transaksi sering kali lebih penting dibanding bentuk formal yang tampak di permukaan.

“Topik ini menarik karena sering kali terjadi perbedaan tafsir antara fiskus dan wajib pajak terhadap satu transaksi. Nah, di sinilah tantangan kita, bagaimana menempatkan makna yang sebenarnya agar pajak berjalan adil tanpa menafikan aturan,” ujar Vaudy saat membuka diskusi panel bertajuk “Substance Over Form: Saat Fiskus dan Wajib Pajak Beradu Makna di Balik Transaksi?” yang digelar secara luring di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan dan juga daring, Jumat (24/10/2025).

Vaudy menilai bahwa penerapan prinsip substance over form bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan juga refleksi dari nilai keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepatuhan formal dan keadilan substantif agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kadang yang tampak benar di atas kertas belum tentu mencerminkan hakikat yang sebenarnya. Pajak harus dilihat dari substansi, bukan sekadar bentuk. Inilah yang menjadi roh diskusi kita hari ini,” ungkapnya.

Sekadar informasi, diskusi panel tersebut diikuti lebih dari 200 peserta melalui Zoom Meeting, menghadirkan sejumlah pakar dan tokoh perpajakan. Para narasumber antara lain Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si dari Universitas Indonesia, Catur Rini Widosari (anggota kehormatan IKPI dan mantan Kakanwil DJP Banten serta DJP Jabar III), Nuryadi Mulyodiwarno (Ketua II Pengurus Pusat IKPI periode 2014–2019), dan Henro Susanto (Wakil Ketua Departemen Hukum IKPI) yang sekaligus menjadi moderator.

Dalam kesempatan itu, Vaudy juga memberikan apresiasi atas kehadiran para tokoh senior IKPI dan mantan hakim pajak seperti Harta Indra Tarigan dan Haryono yang baru saja purna tugas. Ia berharap pengalaman dan pandangan mereka dapat memperkaya perspektif dalam pembahasan topik yang kompleks tersebut.

Selain mengulas tema diskusi, Vaudy turut memperkenalkan kegiatan rutin IKPI seperti diskusi panel bulanan dan podcast pajak yang tayang empat kali sebulan setiap hari Minggu. Program tersebut menjadi bagian dari upaya IKPI memperluas edukasi dan literasi pajak di masyarakat.

“Podcast ini kami hadirkan agar semangat belajar pajak bisa terus hidup. Pajak bukan hanya urusan angka, tetapi juga soal memahami makna dan keadilan di balik setiap transaksi,” jelasnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Sekretaris Pengda Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Banten, yang juga menjadi narasumber pada Edukasi Perpajakan, Michael, mengingatkan para pelaku usaha dan konsultan pajak untuk bersiap menghadapi perubahan besar dalam tata cara pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21–26. Transformasi ini terjadi seiring dengan diberlakukannya Peraturan Dirjen Pajak (Per-11 Tahun 2025) yang memperkuat penerapan Coretax Administration System di seluruh lini pelaporan pajak.

Menurut Michael, regulasi baru tersebut bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga menuntut adaptasi mindset wajib pajak. Sistem Coretax, katanya, dirancang untuk menyederhanakan, menstandarkan, sekaligus mendigitalisasi seluruh proses pelaporan agar lebih efisien dan transparan. “Namun di lapangan, banyak perusahaan yang masih gagap memahami perubahan ini,” ujarnya dalam acara edukasi perpajakan yang digelar secara daring, Kamis (23/10/2025).

Michael menjelaskan, perubahan paling signifikan terlihat dari pembaruan format bukti potong yang kini memiliki kode baru, antara lain BP21, BP26, BPA1, dan BPA2. Semua dokumen tersebut wajib dibuat dan dilaporkan melalui sistem elektronik Coretax yang terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). “Kalau dulu pakai e-Bupot atau perekam DGT Online, sekarang semuanya sudah pindah ke Coretax,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa kesalahan kecil dalam pengisian bukti potong atau keterlambatan pelaporan dapat berakibat fatal. “Banyak yang menganggap perubahan ini cuma soal teknis input, padahal konsekuensinya bisa sampai ke sanksi administratif atau bahkan pemeriksaan pajak,” jelasnya. 

Ia mencontohkan, kasus pembetulan berulang kali pada SPT masa 2024 menjadi pelajaran penting agar adaptasi sistem baru dilakukan secara hati-hati.

Menurutnya, wajib pajak kini tidak bisa lagi hanya mengandalkan rutinitas lama. Pengelola HR dan staf payroll harus benar-benar memahami mekanisme pemotongan serta pelaporan baru agar tidak terjebak kesalahan sistem. “Kita tidak bicara compliance di atas kertas lagi, tapi compliance digital yang berbasis data real time,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan Coretax menjadi momentum penting bagi dunia perpajakan Indonesia untuk memperkuat prinsip self-assessment. Dalam sistem ini, setiap wajib pajak harus mampu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri namun akurat. “Kalau dulu masih bisa manual, sekarang tidak ada alasan lagi untuk salah. Semua terukur dan terekam,” katanya.

Meski begitu, ia mengakui bahwa transformasi digital ini memerlukan masa transisi yang tidak sebentar. DJP diharapkan terus memperkuat sosialisasi, terutama untuk sektor UMKM dan badan kecil yang belum sepenuhnya memahami struktur pelaporan Coretax. “Edukasi dan pendampingan dari asosiasi seperti IKPI juga menjadi kunci keberhasilan implementasi,” tambahnya.

Namun demikian, Michael berpesan agar para profesional pajak tidak hanya fokus pada aspek pelaporan, tetapi juga membangun budaya patuh pajak berbasis integritas. “Teknologi hanya alat. Yang menentukan tetap manusianya apakah kita mau beradaptasi dan taat atau tidak,” ujarnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld mengajak seluruh konsultan pajak (KP) untuk tidak hanya berfokus pada pekerjaan teknis menghitung pajak, tetapi juga aktif menulis dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat.

Pesan tersebut dikatakan melalui sambutan resminya yang disampaikan Ketua Departemen Keanggotaan dan Etik IKPI, Robert Hutapea, dalam kegiatan Seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang digelar IKPI Cabang Jakarta Timur, Rabu (21/10/2025).

“PPL bukan sekadar memenuhi kewajiban jam pelatihan, tapi wadah untuk memperluas wawasan dan kontribusi intelektual. Konsultan pajak seharusnya tak hanya menghitung pajak, tapi juga menulis, berdiskusi, dan berbagi wawasan bagi kemajuan profesi,” tegas dalam pesannya.

Manfaatkan Platform Digital IKPI

Vaudy juga mengingatkan agar para anggota memanfaatkan fasilitas website resmi IKPI sebagai ruang berbagi gagasan. Menurutnya, setiap anggota memiliki kesempatan untuk menulis, baik membahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) secara utuh maupun sekadar mengulas satu bab atau pasal tertentu yang menarik untuk didiskusikan.

“Melalui tulisan, kita bisa ikut membentuk opini publik dan membantu pemerintah dalam menyederhanakan pemahaman pajak bagi masyarakat,” ujar Robert menyampaikan pesan Vaudy.

Ketua Umum IKPI pun mengapresiasi upaya pengurus cabang Jakarta Timur yang secara rutin menyelenggarakan PPL sebagai sarana pembelajaran dan diskusi. Ia menegaskan bahwa Pengurus Pusat IKPI sepenuhnya mendukung setiap kegiatan cabang dan daerah di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Robert juga menyampaikan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan Pengurus Pusat IKPI dalam memperjuangkan kepentingan profesi kepada pemerintah, baik di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Direktorat P2PK

Beberapa isu penting yang tengah diperjuangkan antara lain:

• Penguatan peran konsultan pajak dalam pengembangan sektor keuangan (UU P2SK)

• Urgensi Undang-Undang Konsultan Pajak

• Ketentuan terkait kuasa wajib pajak non-konsultan pajak

• Penanganan anggota yang terlambat daftar ulang izin konsultan pajak sesuai PMK 111/2014

• Optimalisasi sistem SIKOP (Sistem Informasi Konsultan Pajak)

“Langkah-langkah ini adalah bagian dari upaya kami memastikan profesi konsultan pajak tetap kredibel, kompeten, dan diakui secara hukum,” ujar Robert.

Selain aspek regulasi, ia  juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan dan benefit anggota. Pengurus Pusat IKPI telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai institusi di bidang pendidikan, akomodasi, kesehatan, dan olahraga.

Di antaranya, kerja sama pendidikan dengan Universitas Pelita Harapan (UPH) dan Universitas Trisakti, serta potongan harga khusus di beberapa hotel seperti Swissbel Hotel, Aston Kartika Grogol, Hotel Santika, dan Hotel Episode.

Untuk layanan kesehatan, anggota mendapat diskon 10–15% di Prodia, harga khusus medical check-up di Pramita, dan diskon hingga 20% di Optik Melawai.

IKPI juga menggandeng Permata Sentul Golf dan Driving Range Pringgondani untuk fasilitas olahraga. Bahkan, komunitas olahraga dan seni kini mulai terbentuk, termasuk IKPI Golfer Community yang telah dideklarasikan 13 Oktober lalu, serta komunitas runner IKPI yang akan diluncurkan pada 26 Oktober 2025.

“Komunitas ini bukan hanya soal olahraga, tapi juga sarana mempererat solidaritas dan memperluas jejaring profesional antaranggota,” kata Robert.

Inagurasi Anggota Tetap Baru dan Imbauan Coretax

Menutup sambutannya, Robert mengingatkan pentingnya anggota untuk segera memenuhi kewajiban PPL Technical Skill (TS) dan Non-Technical Skill (NTS) tahun 2025 melalui IKPI Smart, serta melakukan validasi akun Coretax guna mendukung pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, IKPI akan menggelar Inagurasi dan Pembekalan Anggota Tetap Baru pada Senin, 27 Oktober 2025, di Gedung IKPI, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut akan memuat sesi inagurasi, sharing pengalaman, hingga pembekalan tentang praktik konsultasi pajak, standar profesi, kode etik, dan hak serta kewajiban konsultan pajak.

“Inagurasi adalah fondasi awal bagi anggota baru untuk memahami nilai-nilai profesi dan berjejaring dengan senior. Ini langkah penting sebelum terjun memberikan jasa konsultasi kepada masyarakat,” ujarnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus memperluas jejaring internasionalnya dengan menjalin kerja sama strategis bersama Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA). Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah besar dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing konsultan pajak Indonesia di tingkat global.

Ketua Departemen Hubungan Internasional IKPI David Tjhai menjelaskan bahwa tujuan utama kerja sama ini adalah untuk mendorong profesionalisme dan memperkuat kapasitas konsultan pajak Indonesia agar mampu bersaing sebagai profesional kelas dunia.

“Kerja sama dengan ISCA ini menjadi bagian dari upaya IKPI untuk menerapkan best practices global dan memperluas jaringan antar konsultan pajak di dunia,” kata David, baru-baru ini.

Menurutnya, terdapat beberapa bidang yang menjadi fokus kolaborasi antara IKPI dan ISCA, di antaranya pertukaran pengetahuan melalui seminar dan konferensi internasional, pelatihan serta sertifikasi bersama, hingga riset terkait isu digitalisasi dan keberlanjutan perpajakan.

Sementara itu, Ketua Bidang Pajak Internasional Negara-Negara Afrika IKPI Rianto Abimail menambahkan, kerja sama ini akan membantu anggota IKPI dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti pajak lintas negara atas transaksi fisik maupun transaksi digital, dan update ketentuan pajak di berbagai negara khususnya Singapura.

“Anggota IKPI akan berkesempatan untuk dapat belajar melalui Platform yang disediakan ISCA baik pajak ataupun akuntansi, dan ISCA memberikan peluang bagi Anggota IKPI dapat berkolaborasi aktif dengan Anggota ISCA agar dapat tercipta peluang-peluang bisnis, ujar Rianto.

Lebih kanjut Rianto mengungkapkan, Ke depan, kedua organisasi berencana melaksanakan program joint training dan seminar internasional, mengembangkan modul pelatihan dan sertifikasi bersama, serta mempublikasikan hasil riset dan studi kasus kolaboratif untuk memperkaya wawasan profesi.

“Anggota IKPI akan dilibatkan aktif dalam berbagai kegiatan lintas negara agar manfaat kerja sama ini benar-benar terasa nyata,” ujarnya.

Dikatakan David, kerja sama IKPI dan ISCA juga diharapkan menjadi contoh kolaborasi regional dalam memperkuat profesi perpajakan, sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem perpajakan yang transparan, adil, dan berdaya saing di Indonesia dan Singapura.

Pada kesempatan yang sama, Ketua IKPI Cabang Jakarta Pusat, Suryani mengatakan bahwa

Kolaborasi IKPI dan ISCA akan memberikan lebih banyak pengetahuan, jaringan kerjasama antar konsultan pajak Indonesia dan Singapura khususnya menciptakan peluang usaha baru bagi konsultan pajak.

Pertemuan antara kedua organisasi dihadiri oleh David Tjhai (Ketua Departemen Hubungan Internasional IKPI), Rianto Abimail (Ketua Bidang Pajak Internasional Negara-Negara Afrika IKPI), Suryani (Ketua IKPI Cabang Jakarta Pusat), dan A. Praditya dari ISCA Singapura. (bl)