Diskusi Panel IKPI, Vaudy: Shadow Economy Jangan Dibiarkan Jadi Potensi Pajak Hilang

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, mengingatkan bahwa shadow economy atau ekonomi bayangan tidak boleh terus dibiarkan menjadi potensi pajak yang hilang begitu saja. Pesan itu ia sampaikan saat membuka diskusi panel bertema “Tepatkah Menargetkan Shadow Economy sebagai Cara Meningkatkan Penerimaan Pajak?” yang digelar secara hybrid di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, serta melalui Zoom Meeting, Jumat (26/9/2025). Acara ini diikuti ratusan peserta, baik anggota IKPI maupun masyarakat umum, secara gratis.

Menurut Vaudy, topik shadow economy sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Tax ratio Indonesia masih stagnan di kisaran 10–11 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara lain di kawasan. Rendahnya rasio ini menunjukkan ada potensi penerimaan pajak yang hilang karena aktivitas ekonomi tidak tercatat dalam sistem formal.

“Kalau kita terus membiarkan shadow economy, artinya kita membiarkan kebocoran pajak semakin besar. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi soal menjaga kepatuhan sukarela wajib pajak dan keberlanjutan fiskal negara,” tegasnya.

Vaudy menambahkan, shadow economy harus dilihat dari berbagai sisi, mulai dari ekonomi makro, hukum, sosial dan ketenagakerjaan, hingga era digital yang kini mempercepat perputaran uang di luar radar fiskal.

Ia menegaskan, IKPI sebagai asosiasi profesi konsultan pajak, terus berkomitmen mendorong kepatuhan pajak melalui edukasi dan sosialisasi. Salah satu contohnya, IKPI telah berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyelenggarakan sosialisasi SPT Tahunan Badan berbasis coretax yang mulai berlaku tahun 2025.

“Ini bagian dari kontribusi nyata IKPI untuk membantu wajib pajak memahami regulasi baru. Kami ingin menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan yang modern, transparan, dan dipercaya publik,” ungkapnya.

Lebih jauh, Vaudy berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang diskusi akademis, tetapi juga melahirkan rekomendasi konkret bagi pemerintah. “Shadow economy itu ibarat harta karun yang terpendam. Kalau tidak digarap dengan cerdas, ya akan terus jadi potensi pajak yang hilang. Padahal, ini bisa jadi kunci memperkuat penerimaan negara,” pungkasnya.

Menurutnya, diskusi panel ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan IKPI yang rutin digelar setiap bulan, dengan harapan semakin banyak konsultan pajak, akademisi, maupun masyarakat luas yang ikut berpartisipasi dalam memperkaya wacana kebijakan perpajakan di Indonesia.

Sekadar informasi, diskusi panel ini menghadirkan tiga panelis yakni:

1. Dodik Samsu Hidayat, Kepala Kanwil DJP 2021–2023 dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP 2023–2025.

2. Vid Adrison, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia.

3. Rianto Abimail, Pengurus Pusat IKPI.

4. Novalina Magdalena, (moderator) Pengurus Pusat IKPI. (bl)

Sosialisasi SPT Tahunan PPh Badan Coretax 2025, IKPI–DJP Kompak Dorong Kepatuhan Pajak

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menegaskan komitmen bersama dalam mendorong kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan Edukasi Pengisian SPT Tahunan PPh 2025 via Coretax. Acara ini digelar di Kantor Pusat DJP, Kamis (25/9/2025), dan diikuti hampir 6.000 anggota IKPI secara daring melalui Zoom serta siaran langsung di YouTube IKPI.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur P2Humas DJP, Rosmauli, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan konsultan pajak. “DJP tidak bisa berjalan sendiri. Kehadiran IKPI dan para konsultan pajak adalah mitra strategis dalam memastikan keberhasilan Coretax sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak,” ujarnya.

Konsultan Pajak Garda Depan Coretax

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, dalam sambutannya menegaskan bahwa Coretax bukan sekadar aplikasi, melainkan simbol transformasi sistem perpajakan Indonesia. Ia menekankan bahwa konsultan pajak harus menjadi garda depan dalam mendampingi wajib pajak menghadapi sistem baru ini.

“Coretax akan membawa kita pada sistem administrasi yang lebih efisien, transparan, dan real-time. Konsultan pajak harus menjadi motor kepatuhan, bukan hanya sekadar pelaksana teknis. Dengan dukungan DJP, kita bisa memastikan wajib pajak siap dan nyaman dalam melaporkan SPT,” kata Vaudy.

Diketahui, baik DJP maupun IKPI sepakat bahwa kolaborasi ini adalah bagian penting dari reformasi perpajakan. Tantangan seperti adaptasi teknologi, pemahaman fitur baru, hingga keamanan data harus dijawab dengan edukasi berkelanjutan.

Vaudy menambahkan, konsultan pajak harus menjadi early adopter dari sistem Coretax agar dapat segera mengedukasi dan membimbing wajib pajak. “Kalau kita bergerak cepat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan ikut meningkat. Itu bukan hanya keberhasilan DJP atau IKPI, tapi keberhasilan bangsa,” tegasnya.

Sosialisasi ini diharapkan menjadi forum interaktif, di mana anggota IKPI tidak hanya memahami teknis pelaporan SPT melalui Coretax, tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk penyempurnaan sistem.

“Coretax adalah milik kita bersama. Kolaborasi DJP–IKPI akan memastikan transformasi ini berjalan lebih inklusif, berkeadilan, dan pada akhirnya memperkuat penerimaan negara,” kata Vaudy. (bl)

Ketum IKPI: Konsultan Pajak Harus Jadi Garda Depan Coretax dan Motor Kepatuhan Pajak

IKPI. Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan bahwa konsultan pajak harus menjadi garda depan implementasi Coretax sekaligus motor penggerak kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pernyataan itu disampaikannya dalam acara Edukasi Pengisian SPT Tahunan 2025 melalui Coretax yang digelar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (25/9/2025).

Acara ini resmi dibuka oleh Direktur P2Humas DJP, Rosmauli, dan diikuti hampir 6.000 anggota IKPI melalui Zoom meeting serta disiarkan langsung di kanal YouTube IKPI.

“Coretax bukan sekadar aplikasi baru, melainkan simbol transformasi besar administrasi perpajakan Indonesia. Dengan Coretax, kita bergerak menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan real-time. Konsultan pajak harus berada di garis terdepan untuk memastikan wajib pajak siap dan mampu menggunakannya,” tegas Vaudy.

Menurutnya, digitalisasi pajak melalui Core Tax Administration System (CTAS) adalah bagian integral dari Reformasi Perpajakan. Ia mengakui ada sejumlah tantangan, mulai dari adaptasi teknologi, keamanan data, hingga pemahaman fitur baru. Namun di balik itu, Coretax membuka peluang besar bagi terciptanya kepastian hukum dan peningkatan kualitas layanan pajak.

“Kita harus menjadi early adopter. Jika konsultan pajak cepat beradaptasi, kita bisa lebih efektif mendampingi wajib pajak, sekaligus mempercepat terciptanya kepatuhan sukarela (voluntary compliance),” jelasnya.

IKPI Mitra Strategis Pemerintah

Vaudy menegaskan, IKPI berkomitmen penuh mendukung transformasi digital DJP. Konsultan pajak tidak hanya berperan dalam aspek teknis pengisian SPT, tetapi juga sebagai agen literasi pajak di masyarakat.

“Peran konsultan pajak sangat strategis. Kita bukan hanya membantu klien memenuhi kewajiban, tapi juga menjaga penerimaan negara melalui kepatuhan. Itulah mengapa saya menyebut konsultan pajak sebagai motor kepatuhan pajak,” katanya.

Ia menambahkan, IKPI siap menjadi mitra konstruktif bagi DJP dengan memberikan masukan dan umpan balik untuk penyempurnaan sistem Coretax.

Dalam forum tersebut, Vaudy mengajak ribuan anggota IKPI agar aktif mengikuti edukasi, mencoba fitur Coretax, serta memberikan masukan. Menurutnya, kesuksesan Coretax tidak hanya milik DJP, tetapi juga milik bangsa.

“Keberhasilan Coretax adalah keberhasilan kita bersama. Mari kita jadikan Coretax sebagai tonggak sejarah baru kepatuhan pajak Indonesia. Dengan dukungan konsultan pajak, saya yakin kepatuhan bisa tumbuh dari kesadaran, bukan paksaan,” ujar Vaudy.

Vaudy mengajak agar seluruh konsultan pajak IKPI menjadi agen perubahan. Ia menekankan, pajak adalah darah pembangunan dan konsultan pajak punya tanggung jawab moral untuk memastikan aliran itu sehat dan kuat.

“Mari kita jadikan Coretax bukan hanya sukses teknologi, tetapi juga sukses kebersamaan. Konsultan pajak harus menjadi garda depan sekaligus motor kepatuhan. Dengan itu, kita tidak hanya membantu wajib pajak, tetapi juga membantu bangsa ini berdiri lebih kokoh,” ujarnya.

Diinformasikan, hadir dalam kegiatan tersebut dari Pengurus Pusat IKPI:

1. Ketua Umum, Vaudy Starworld
2. Wakil Ketua Umum, Nuryadi Rahman
3. ⁠Wakil Sekretaris Umum, Novalina Magdalena
4. ⁠Ketua Departemen SPPBA, Donny Rindorindo
5. ⁠Ketua Departemen PPKF, Pino Sidharta
6. ⁠Ketua Bidang PPL, Rindi
7. ⁠Wakil Ketua Departemen Humas, Ronsi B Daur
8. ⁠Direktur Eksekutif Asih Ariyanto
(bl)

 

 

 

Vaudy Starworld Hidupkan Tradisi Silaturahmi dengan Mantan Ketua Umum dan Pengawas IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, memperkenalkan tradisi baru yang penuh nilai kebersamaan: kunjungan silaturahmi dalam rangka ulang tahun kepada para mantan Ketua Umum dan Ketua Pengawas IKPI. Tradisi ini tidak hanya sekadar pertemuan formal, tetapi dirancang sebagai ajang penghormatan kepada para tokoh yang telah menorehkan sejarah dan meletakkan fondasi kokoh bagi perjalanan organisasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini.

Kunjungan ulang tahun dan silaturahmi perdana telah dilakukan Vaudy bersama jajaran pengurus pusat dan sekretariat IKPI ke rumah Mochmad Soebakir, Ketua Umum periode 2014–2019 dan 2019-2021, di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Pertemuan yang berlangsung hangat itu menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya, pengurus aktif IKPI menjadikan momen ulang tahun mantan ketua umum dan ketua pengawas sebagai pintu masuk mempererat ikatan persaudaraan lintas kepengurusan.

(Foto: Istimewa)

“Silaturahmi ini adalah bentuk rasa hormat kami kepada para pendahulu. Mereka telah mengabdi, berkeringat, dan berjuang membesarkan organisasi ini. Tanpa jasa mereka, IKPI tidak akan seperti sekarang,” kata Vaudy, Rabu (24/9/2025).

Tidak berhenti sampai di situ, IKPI sudah menyusun agenda kunjungan berikutnya. Pada akhir bulan September ini, giliran Oyong, Ketua Umum periode 2009–2014, yang akan menerima kunjungan ulang tahun dan silaturahmi dari jajaran pengurus pusat. Setelah itu, rencana akan berlanjut ke kediaman para mantan ketua umum dan ketua pengawas IKPI yang berulang tahun.

(Foto: Sekretariat IKPI/ Luthfi Arkan)

Bagi Vaudy, tradisi ini bukan hanya sekadar pertemuan seremonial, melainkan juga cara menjaga kesinambungan nilai organisasi. Ia berharap tradisi tersebut tidak berhenti di lingkup pengurus pusat, tetapi dapat ditiru dan dihidupkan pula oleh seluruh Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) IKPI di seluruh Indonesia.

“Kami ingin semangat silaturahmi ini menjadi budaya yang menyatukan, bukan sekadar acara formalitas. Para mantan ketua adalah guru dan teladan bagi kita semua. Dengan berkunjung, kita belajar, kita mengenang, sekaligus memberi penghormatan atas dedikasi mereka,” tegas Vaudy.

(Foto: Sekretariat IKPI/ Luthfi Arkan)

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana menularkan nilai kebersamaan kepada generasi muda konsultan pajak yang kini mulai terlibat aktif di organisasi. Dengan demikian, sejarah perjuangan para mantan ketua dan pengawas tidak hilang, tetapi justru diwariskan kepada penerusnya.

Tradisi silaturahmi ini diharapkan menjadi pilar penguat soliditas IKPI. Kehadiran pengurus lintas generasi dalam forum kekeluargaan diyakini dapat menumbuhkan rasa memiliki yang lebih besar terhadap organisasi.

“Silaturahmi membuat kita sadar bahwa IKPI bukan milik perorangan atau satu periode kepengurusan saja, melainkan rumah besar yang kita rawat bersama,” tambah Vaudy.

Dengan langkah awal yang penuh makna ini, IKPI di bawah kepemimpinan Vaudy Starworld tidak hanya bergerak maju dengan program kerja baru, tetapi juga menengok ke belakang untuk memberi hormat kepada para tokoh yang telah berjasa. Tradisi silaturahmi ini diharapkan akan terus hidup, mengikat erat tali persaudaraan, serta menjaga marwah IKPI dari generasi ke generasi. (bl)

IKPI Bali & Nusra Salurkan Rp130 Juta Donasi untuk Korban Banjir di Bali

IKPI, Bali: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Bali & Nusra menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Bali. Dipimpin langsung oleh Ketua Pengda, I Kadek Agus Ardika, bersama Bidang CSR, Keagamaan & Olahraga Luh Citra Wirya Astuti, serta dukungan penuh anggota IKPI Cabang Denpasar, penyaluran bantuan kemanusiaan bertajuk “IKPI Peduli Banjir Bali” berhasil digelar serentak di enam wilayah terdampak.

Total donasi yang terkumpul mencapai Rp130.625.052, berkat dukungan anggota IKPI dari seluruh Indonesia dan juga masyarakat umum. “Atas nama IKPI Bali & Nusra, kami menyampaikan terima kasih atas doa, dukungan, dan sumbangan dari seluruh donatur. Kami juga berterima kasih kepada Ketua Umum IKPI, Bapak Vaudy Starworld, serta Ketua Departemen Sosial, Keagamaan, dan Olahraga, Bapak Rusmandi, atas dukungan penuh sehingga kegiatan ini dapat terlaksana,” ungkap I Kadek Agus Ardika, Rabu (24/9/2025).

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

Penyaluran Donasi di Enam Wilayah

Bantuan disalurkan melalui koordinator wilayah yang sebelumnya telah ditunjuk, dengan rincian sebagai berikut:

• Desa Kusamba, Klungkung – 65 paket sembako & bantuan tunai kepada 43 warga.

• Desa Batubulan, Gianyar – 60 paket sembako & bantuan tunai untuk 3 warga terdampak.

• Br. Tegal Gede, Denpasar Barat – 30 paket sembako, selimut, dan handuk.

• Taman Bina Mulia, Denpasar Utara – 30 paket sembako, selimut, dan handuk.

• Desa Pemogan, Denpasar Selatan – 200 bungkus minyak goreng, 60 dus mie instan, 100 dus air minum.

• Banjar Dharma Shanti, Denpasar Utara – paket sembako & bantuan tunai Rp5 juta untuk pembersihan sungai.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

Selain kepada masyarakat, IKPI juga menyalurkan bantuan langsung untuk anggota IKPI yang terdampak, berupa uang tunai dan paket sembako.

Rasa Syukur dari Penerima Bantuan

Suasana haru dan rasa syukur mengiringi penyaluran donasi ini. Salah satu korban, I Ketut Santra, menyampaikan, “Tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata kebaikan rekan-rekan semua. Perhatian ini sangat luar biasa bagi kami sekeluarga. Semoga ketulusan ini mendapat balasan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. IKPI Jaya!”

Hal senada diungkapkan Ni Nyoman Afriyanti. “Suksma atas support dan doa yang diberikan kepada kami. Dumogi Tuhan selalu memberkati rekan-rekan IKPI dan para donatur,” ucapnya.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

Bagi IKPI Bali & Nusra, kegiatan ini bukan sekadar penyaluran donasi, melainkan wujud nyata solidaritas dan kepedulian. “Semoga bantuan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak dan menjadi penyemangat untuk bangkit kembali,” tutup I Kadek Agus Ardika.

Sementara itu, Kabid TI, Dokumentasi & Publikasi IKPI Pengda Bali & Nusra, Peter, menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dalam momentum kemanusiaan ini.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

“Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa IKPI tidak hanya hadir dalam ruang profesi, tetapi juga berdiri di garda depan ketika masyarakat membutuhkan. Dokumentasi dan publikasi kami lakukan bukan sekadar laporan, melainkan pesan solidaritas bahwa kebersamaan akan selalu lebih kuat daripada bencana,” ujarnya.

Ucapan terima kasih juga datang dari Perbekel Desa Pemogan, I Made Surya, yang mewakili masyarakat. Melalui surat resminya kepada IKPI, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian, kepedulian, serta kontribusi yang diberikan.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

Menurutnya, bantuan ini bukan hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi wujud nyata solidaritas sosial yang sangat berarti bagi kami. Dukungan ini akan menjadi semangat bagi warga Desa Pemogan untuk bangkit kembali.

“Kami meyakini ketulusan dan kebaikan hati Bapak/Ibu akan mendapat balasan berlipat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Semoga kerja sama dan hubungan baik ini senantiasa terjaga demi masyarakat yang kuat, rukun, dan sejahtera,” ujarnya.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

(bl)

Husni Sidik Sodikin Nahkodai Departemen Internal Audit IKPI, Ketum Vaudy: Pastikan Keuangan Asosiasi Bebas Kecurangan

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam memperkuat tata kelola organisasi. Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, resmi menunjuk Husni Sidik Sodikin sebagai Ketua Departemen Internal Audit, unit ini sebelumnya dipimpin oleh Ivan Kanel, akan berperan sebagai pengawas independen di tubuh organisasi.

Dalam pernyataannya, Vaudy menegaskan bahwa kehadiran Departemen Internal Audit merupakan langkah strategis untuk memastikan keuangan IKPI bebas dari kecurangan, serta menjamin penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Organisasi berjalan sesuai standar.

“Internal Audit adalah benteng utama integritas organisasi. Keuangan IKPI harus bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan Husni memimpin, saya yakin pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi kontrol nyata atas keuangan, aset, dan kegiatan operasional IKPI,” tegas Vaudy, Rabu (24/9/2025).

Departemen Internal Audit dibentuk dengan mandat luas. Selain melakukan audit internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset organisasi, departemen ini juga bertugas menilai kepatuhan pelaksanaan SOP serta mengawasi jalannya program kerja di seluruh lini IKPI. Fungsi ini diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus memperkuat budaya kepatuhan di dalam organisasi.

Husni Sidik Sodikin yang kini dipercaya memimpin departemen ini dikenal memiliki integritas serta pengalaman panjang dalam manajemen pengawasan, serta berpengalaman di Kantor Akuntan Publik (KAP). Keberadaannya di kursi strategis tersebut diharapkan dapat memberi kepercayaan lebih besar bagi anggota IKPI maupun pihak eksternal bahwa organisasi konsultan pajak tertua di Indonesia ini benar-benar dikelola dengan prinsip good governance.

Lebih jauh, Vaudy menekankan bahwa langkah ini juga menjadi bukti keseriusan IKPI dalam menjawab tantangan zaman, di mana transparansi dan akuntabilitas adalah kunci menjaga kepercayaan publik.

“Internal Audit bukan hanya soal menemukan masalah, tapi juga memberi solusi agar tata kelola kita makin kuat. IKPI harus menjadi contoh organisasi profesi yang bisa dipercaya, dari sisi keilmuan maupun tata kelolanya,” kata Vaudy.

Dengan penunjukan ini, IKPI menegaskan komitmennya untuk terus berbenah. Kehadiran Departemen Internal Audit di bawah kepemimpinan Husni Sidik Sodikin menjadi penegas bahwa IKPI bukan hanya fokus pada peningkatan kualitas profesi konsultan pajak, tetapi juga menjaga fondasi organisasi tetap kokoh, bersih, dan berintegritas. (bl)

IKPI Siap Bentuk Cabang Kediri, Lilisen: Permintaan Sosialisasi Perpajakan Semakin Menguat

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) semakin memperluas jangkauan organisasinya. Kali ini, rencana pembentukan Cabang Kediri resmi masuk dalam pembahasan Pengurus Pusat (PP) setelah menerima usulan tertulis dari 12 anggota pengusul.

Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI, Lilisen, menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 17 ayat 2, yang mengatur bahwa pembentukan cabang baru minimal diusulkan oleh lima anggota tetap di wilayah kerja cabang baru, serta diajukan secara tertulis kepada PP. Sebelum diterbitkan SK, Pengurus Pusat harus melakukan rapat pleno setelah mendapatkan masukan dari Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah

“Dari Kediri, kami menerima usulan dengan dukungan kuat. Ada kebutuhan nyata di lapangan, karena masyarakat mulai dari UMKM, koperasi, hingga pabrik rokok dan tambak meminta adanya wadah asosiasi perpajakan yang bisa memberikan sosialisasi langsung,” ungkap Lilisen.

Untuk membahas lebih lanjut, Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua Departemen Pengembangan Organisasi mengagendakan rapat virtual pada hari ini Selasa (23/9/2025) dengan jadwal berjenjang:

• Pukul 14.00–15.00 bersama para pengusul,

• Pukul 15.00–16.00 dengan pengurus cabang (Pengcab),

• Pukul 16.00–17.00 bersama pengurus daerah (Pengda).

Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak. Ketua Cabang IKPI Kota Malang Ahmad Dahlan menyatakan keberadaan IKPI Cabang Kediri akan memperkuat peran IKPI Kota Malang yang selama ini menaungi wilayah cukup luas. “Yang penting nanti batas wilayah diperjelas agar kerja organisasi lebih efektif,” tegas Dahlan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Pengda IKPI Jawa Timur, Zeti Arina. Ia menilai, pembentukan cabang baru akan menghadirkan pemerataan wilayah serta memudahkan anggota dalam mengikuti kegiatan organisasi. “Dengan adanya Cabang Kediri, teman-teman tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mengikuti PPL atau kegiatan resmi lainnya,” tutur Zeti.

Lilisen menambahkan, pembentukan Cabang Kediri bukan sekadar ekspansi organisasi, melainkan jawaban atas kebutuhan masyarakat yang makin sadar akan pentingnya pajak.

“Di Kediri banyak pelaku usaha yang meminta edukasi perpajakan. Kehadiran IKPI di sana akan memperkuat peran asosiasi dalam mendampingi wajib pajak, sekaligus mendukung penerimaan negara,” ujarnya.

Dengan dukungan penuh dari Pengcab Kota Malang dan Pengda Jatim, rencana pembentukan IKPI Cabang Kediri diperkirakan akan segera terealisasi, menandai babak baru ekspansi IKPI di Jawa Timur.

Sebagai informasi, rapat ini dihadiri Ketua Umum Vaudy Starworld, Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman, Wakil Sekretaris Umum Novalina Magdalena, Ketua Pengda Jawa Timur Zeti Arina, Ketua Cabang Kota Malang Ahmad Dahlan , dan Direktur Eksekutif Asih Ariyanto. (bl)

Ketum IKPI Percayakan Ivan Kanel Jabat Ketua Departemen KAP2SKPK, Bangun Kolaborasi Lintas Asosiasi 

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, resmi menunjuk Ivan Kanel sebagai Ketua Departemen Kemitraan Asosiasi Profesi Penunjang Sektor Keuangan dan Profesi Keuangan (KAP2SKPK). Penunjukan ini menandai langkah strategis IKPI dalam memperkuat posisi konsultan pajak di tengah ekosistem keuangan nasional yang kian dinamis.

Vaudy menegaskan, bahwa Departemen KAP2SKPK adalah departemen baru di IKPI yang memiliki peran penting sebagai jembatan strategis lintas profesi. Departemen ini diharapkan mampu membangun sekaligus menjaga hubungan dengan berbagai asosiasi profesi penunjang sektor keuangan maupun profesi keuangan yang berada di bawah koordinasi Direktorat Pengawasan Profesi Keuangan (P2PK).

“Departemen ini menjadi penghubung strategis agar IKPI tidak berjalan sendirian. Justru melalui kolaborasi dengan asosiasi profesi lain, posisi konsultan pajak bisa semakin kuat dan saling melengkapi dalam ekosistem keuangan nasional,” ujar Vaudy di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, kolaborasi lintas profesi merupakan kunci untuk meningkatkan posisi tawar IKPI di tingkat nasional sekaligus memperluas ruang gerak konsultan pajak dalam menghadapi tantangan global. Ia menekankan bahwa kehadiran departemen ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan sebuah instrumen nyata untuk mempererat sinergi dengan profesi keuangan lainnya.

“Kami ingin memastikan bahwa IKPI tidak hanya fokus ke dalam, tetapi juga aktif menjalin kerja sama yang produktif dengan berbagai asosiasi keuangan. Dengan begitu, profesi konsultan pajak semakin diakui perannya dan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian,” kata Vaudy.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penunjukan Ivan Kanel bukan hanya soal rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi besar IKPI dalam memperkuat fondasi kelembagaan sekaligus memperluas pengaruh organisasi.

“Dengan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki, kami percaya Pak Ivan dapat menjalankan mandat ini dengan baik dan membawa IKPI semakin solid di kancah profesi keuangan nasional,” pungkas Vaudy. (bl)

 

Lilisen Komitmen Perkuat IKPI: Fokus pada Pemekaran Cabang dan Penguatan Komunikasi

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Lilisen, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi semakin solid dan dekat dengan anggota maupun masyarakat.

Usai resmi ditunjuk oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, Lilisen menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan besar yang diberikan kepadanya.

“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum atas kepercayaan besar yang diberikan kepada saya untuk mengemban tugas luar biasa ini,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).

Dalam kepemimpinannya, Lilisen menegaskan akan melanjutkan program kerja dari ketua sebelumnya (Nuryadin Rahman) yang saat ini dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum IKPI, untuk memperkuat komunikasi antara Pengurus Pusat (PP), Pengurus Daerah (Pengda), dan Pengurus Cabang (Pengcab).

Tak hanya itu, ia juga akan melakukan monitoring kinerja organisasi serta mendorong agar setiap Pengda dan Pengcab lebih aktif dalam menjalankan kegiatan. Salah satu fokus utama Lilisen adalah pembentukan dan pemekaran cabang maupun Pengda baru.

Menurutnya, hal ini akan berdampak langsung pada meningkatnya partisipasi anggota, sekaligus membuat IKPI semakin dekat dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan masyarakat.

“Cabang atau Pengda yang wilayahnya terlalu luas membuat ketua tidak maksimal bersilaturahmi dengan KPP di wilayahnya. Dengan adanya cabang baru, pengurus bisa lebih fokus, anggota lebih saling mengenal, dan kegiatan seperti seminar bisa lebih merata di tiap kota atau kabupaten,” jelasnya.

Lilisen mengibaratkan pemekaran organisasi seperti seorang pengusaha yang membuka cabang baru. “Dengan banyak cabang, produk akan lebih dikenal masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, Lilisen mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan pembentukan Cabang IKPI Kediri. Usulan tersebut sudah diterima PP dengan 12 nama pengusul yang mewakili lima wilayah kota/kabupaten dan berada di bawah empat KPP Pratama.

“Ini sangat bagus, karena cabang baru ini diharapkan bisa lebih mengayomi masyarakat sekaligus membangun hubungan yang lebih mesra dengan empat KPP tersebut,” tegas Lilisen.

Dengan strategi tersebut, Lilisen optimistis IKPI akan semakin kokoh sebagai organisasi profesi konsultan pajak yang berdaya, modern, dan dekat dengan anggota maupun masyarakat. (bl)

Ketum IKPI Tunjuk Lilisen Pimpin Departemen Pengembangan Organisasi, Rekam Jejak Sudah Teruji

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali melakukan penyegaran struktur kepengurusan. Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, resmi menunjuk Lilisen sebagai Ketua Departemen Pengembangan Organisasi. Penunjukan ini sekaligus menggantikan Nuryadin Rahman, yang kini dipercaya mengemban tanggung jawab lebih besar sebagai Wakil Ketua Umum IKPI.

Bagi Vaudy, keputusan ini adalah bagian dari strategi memperkuat fondasi organisasi agar semakin solid dan mampu menjawab tantangan dunia perpajakan yang terus berkembang. “Lilisen bukan nama baru di IKPI. Beliau telah membuktikan kapasitasnya melalui perjalanan panjang di tingkat cabang hingga daerah. Dedikasi dan kiprahnya sudah teruji, sehingga kami menilai sangat tepat menempatkannya di posisi strategis ini,” ujar Vaudy.

Rekam Jejak

Lilisen memulai kiprahnya sebagai Ketua IKPI Cabang Pekanbaru periode 2019–2024. Di bawah kepemimpinannya, cabang tersebut berkembang pesat dengan berbagai program penguatan anggota serta peningkatan partisipasi publik. Kinerjanya kemudian membuat ia dipercaya sebagai Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Sumatera Bagian Tengah pada 2024–2025.

Selama periode tersebut, Lilisen dikenal mampu menjaga konsolidasi antar-cabang, memperluas jaringan, serta memperkuat hubungan dengan berbagai pihak, mulai dari asosiasi profesi, dunia usaha, hingga pemerintah daerah. Jejak inilah yang menjadi pertimbangan utama ketika Vaudy menunjuknya untuk posisi baru di tingkat pusat.

Departemen Pengembangan Organisasi memiliki peran vital bagi keberlangsungan IKPI. Fokus utamanya adalah memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai AD, ART, dan SOP, sekaligus menjaga kesinambungan hubungan antara Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang.

Selain itu, departemen ini bertugas mengoptimalkan seluruh kegiatan internal IKPI di semua level, mendorong pembentukan wilayah baru melalui pemekaran atau pendirian cabang/pengda, serta memastikan seluruh peraturan organisasi dijalankan konsisten. Dengan kata lain, departemen ini adalah motor yang menggerakkan organisasi dari pusat hingga akar rumput.

Namun peran departemen ini tidak berhenti di lingkup internal. Lilisen juga didorong untuk membawa IKPI lebih dekat dengan masyarakat luas, asosiasi profesi, dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kolaborasi eksternal menjadi salah satu kunci agar IKPI tetap relevan dengan perkembangan zaman sekaligus berkontribusi nyata bagi sistem perpajakan Indonesia.

Misi Modernisasi dan Keberlanjutan

Vaudy menegaskan, penunjukan Lilisen juga merupakan bagian dari misi modernisasi organisasi. IKPI ingin membangun tata kelola yang lebih adaptif, profesional, dan berkelanjutan, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar asosiasi.

“Departemen Pengembangan Organisasi adalah pilar penting dalam proses konsolidasi dan ekspansi. Dengan kepemimpinan Lilisen, kami yakin modernisasi organisasi dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga IKPI tetap kuat dan relevan di tengah dinamika perpajakan nasional maupun global,” tutur Vaudy.

Bergesernya Nuryadin Rahman ke kursi Wakil Ketua Umum juga menjadi sinyal bahwa IKPI tengah melakukan regenerasi kepemimpinan sekaligus distribusi peran strategis. Dengan menempatkan Lilisen di posisi pengembangan organisasi, IKPI ingin memastikan roda organisasi terus bergerak maju tanpa kehilangan arah.

Penunjukan Lilisen ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi IKPI. Dengan rekam jejaknya yang teruji, ia diharapkan mampu menjembatani komunikasi antarlembaga di dalam organisasi, memperluas wilayah kerja IKPI, serta mengoptimalkan kegiatan yang membawa manfaat langsung bagi anggota maupun masyarakat luas.

“IKPI ingin terus tumbuh, berkelanjutan, profesional, dan berdaya saing, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan nasional,” ujarnya. (bl)

en_US