IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini semakin aktif memanfaatkan media sosial sebagai alat pengawasan kepatuhan pajak masyarakat. Strategi ini akan diperkuat pada 2026 mendatang sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara.
Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (14/7/2025), menegaskan pentingnya menggali potensi penerimaan melalui pendekatan data analitik dan pemantauan media sosial.
“Penggalian potensi itu melalui data analytic maupun media sosial,” kata Anggito.
Langkah ini bukan hanya wacana. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Hestu Yoga Saksama, mengungkapkan bahwa DJP telah menggunakan teknologi crawling yakni pemindaian otomatis terhadap unggahan pengguna di media sosial untuk mendeteksi potensi pajak yang belum tergali.
“Di medsos itu pasti diamati. Model crawling kita lakukan pengawasan, walau belum ada regulasi kita untuk memungut,” jelas Yoga saat media briefing di Kantor Pusat DJP.
Menurutnya, para fiskus aktif mencocokkan informasi kekayaan yang dipamerkan wajib pajak di medsos dengan data yang tercatat dalam sistem administrasi pajak. Bila ditemukan ketidaksesuaian, otoritas akan memberikan edukasi atau peringatan langsung kepada wajib pajak terkait.
“Kalau suka pamer mobil di medsos, pasti diamati teman-teman pajak,” tegasnya.
Tak hanya pengguna biasa, penerima endorsement juga menjadi sasaran pengawasan. DJP memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital yang muncul di media sosial tidak luput dari radar fiskus.
“Kalau endorsement juga sudah kita lakukan banyak pengawasan,” imbuhnya.
Yoga menegaskan, pengawasan ini bertujuan menciptakan kesetaraan dalam kepatuhan perpajakan, baik di dunia nyata maupun digital. Dengan semakin luasnya ekosistem digital, DJP merasa perlu untuk terus beradaptasi.
“Jangan sampai ada yang tidak kena pajak hanya karena aktivitasnya dilakukan secara daring, sementara yang lain tunduk pada kewajiban pajak,” pungkasnya. (alf)
