Category: Berita Cabang

IKPI, Jalarta: Dalam rangka memperingati Hari Pajak 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (Kanwil DJP Jatim) II menggelar Final FunTaxTic Competition 2025, sebuah ajang kompetisi kreatif yang menyatukan semangat belajar pajak dengan ekspresi anak muda.

Disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube DJP Jatim II pada Kamis pagi (17/7/2025), gelaran ini menjadi sorotan karena berhasil menghadirkan suasana edukatif yang menyenangkan dan inspiratif.

Empat kategori lomba digelar Tax Talk, Ranking 1, Video Reels, dan Desain Poster dengan partisipasi dari siswa SMA dan mahasiswa mitra inklusi perpajakan. Membawa tema besar “Siapkan Generasi Penerus Bangsa Berkarakter dan Paham Pajak”, kompetisi ini bukan hanya soal adu bakat, tapi juga tentang menanamkan nilai kepatuhan sejak dini melalui cara yang relevan dengan dunia generasi Z.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/7/2025) mengatakan bahwa pentingnya peran anak muda sebagai fondasi kesadaran pajak di masa depan.

“Pajak bukan sekadar kewajiban administrasi. Ini soal kontribusi dan kepedulian terhadap negeri. Anak muda harus jadi garda depan yang sadar akan perannya sebagai warga negara,” ujarnya.

Diungkapkan Vita, finalis dari berbagai kota tampil memukau. Ada yang menyampaikan pidato pajak dengan narasi menggugah, ada pula yang memvisualisasikan semangat membayar pajak lewat video sinematik dan poster digital. Semua karya mereka dinilai oleh juri dari kalangan profesional, akademisi, dan praktisi pajak.

Uniknya, kata Vita. Para peserta dijuluki “bintang dari galaksi inklusi” simbol bahwa mereka bukan hanya finalis, tapi juga agen perubahan dalam dunia perpajakan.

Selain sebagai wadah kompetisi, ajang ini juga menjadi bentuk nyata sinergi antara DJP, Tax Center perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah mitra inklusi di wilayah Jawa Timur II. Edukasi pajak pun hadir tak lagi kaku, tetapi bisa dibungkus dengan kreativitas dan kolaborasi.

Ia menyampaikan harapannya agar ajang ini bisa terus digelar secara rutin. “Kita butuh lebih banyak ruang seperti ini. Tempat anak-anak muda bisa belajar, mencoba, dan menyampaikan pesan penting tentang pajak dengan cara mereka sendiri. Karena mereka bukan hanya peserta lomba mereka adalah masa depan Indonesia,” pungkasnya. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan langkah besar dalam pembinaan profesi konsultan pajak. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI pada Senin, 14 Juli 2025, dan jajaran eselon I di Kementerian Keuangan yang salah satunya adalah Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Dirjen DJSPSK, Masyita Crystallin, mengungkapkan bahwa penetapan standar kompetensi dan pengendalian mutu konsultan pajak menjadi fokus utama pada tahun 2026.

“Fokus di tahun 2026 adalah menetapkan standar kompetensi dan standar pengendalian mutu, sehingga konsultan pajak lebih baik lagi dalam membantu masyarakat melakukan tugas-tugas di bidang perpajakan,” ujar Masyita.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari tujuh program strategis DJSPSK, termasuk pembangunan Sistem Inti Profesi Keuangan (SIPK) platform digital yang akan mengintegrasikan proses pembinaan dan pengawasan terhadap 66 jenis profesi sektor keuangan.

Namun, rencana ni langsung mendapat perhatian dari Komisi XI DPR RI. Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan landasan hukum dari rencana pembinaan dan pengawasan profesi keuangan, termasuk konsultan pajak, penilai, dan akuntan.

“Ini hal baru. Selama kami di Komisi XI, belum pernah ada pembahasan soal pembinaan dan pengawasan profesi seperti ini. Mohon disampaikan landasan hukumnya,” tegas Dolfie.

Menanggapi hal itu, Masyita menyatakan akan segera menyampaikan penjabaran lengkap dasar hukum dari masing-masing profesi. Ia menyebut bahwa sebagian pengaturan memang telah tertuang dalam Undang-Undang, dan upaya ini penting tidak hanya untuk pelayanan pajak nasional, tetapi juga dalam konteks penguatan diplomasi ekonomi global.

Langkah pemerintah ini juga didukung dengan upaya sinergi triple helix antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri, yang akan diterapkan melalui program piloting link and match untuk mengembangkan profesi konsultan pajak.

Dalam paparannya, Masyita menekankan bahwa sistem SIPK yang tengah dikembangkan akan mengintegrasikan layanan pembinaan, pengawasan, dan proses administratif lainnya ke dalam satu platform digital yang efisien dan interoperatif. “Ini adalah platform yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis, sekitar 66 jenis profesi, menjadi lebih mudah, efisien, dan tidak perlu masuk dari aplikasi yang berbeda-beda,” jelasnya.

Pengawasan terhadap profesi konsultan pajak dan profesi keuangan lainnya dilakukan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) di bawah DJSPSK. Saat ini, terdapat 7.375 konsultan pajak yang diawasi oleh direktorat tersebut, bersama profesi lain seperti akuntan, penilai, aktuaria, dan profesi di bidang lelang serta kepabeanan. (bl)