IKPI, Jakarta: Ngobrol Tentang Pajak (Ngotak) yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Pusat, batu-baru ini kembali menghadirkan diskusi menarik. Dalam edisi ke-7 ini, diskusi pembahasan berfokus pada peran pembukuan yang jujur dan tertib sebagai fondasi membangun bisnis yang sehat sekaligus patuh pajak.
Hadir sebagai narasumber, Michael dari IKPI Cabang Tangerang Selatan, mengingatkan bahwa pembukuan bukan sekadar urusan angka, tetapi juga cerminan niat baik dan integritas pelaku usaha.
“Kalau bisnisnya serius, pembukuannya juga jangan main-main. Karena di situlah terlihat seberapa jujur dan disiplin seseorang menjalankan usahanya,” tegas Michael di hadapan puluhan peserta.
Menurutnya, banyak wajib pajak yang baru sadar pentingnya pembukuan setelah menerima SP2DK atau surat klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Padahal, dengan pembukuan yang tertib sejak awal, pelaku usaha bisa terhindar dari kebingungan saat diminta penjelasan.
“Begitu laporan keuangan disusun dengan benar, kita nggak perlu panik saat ada permintaan klarifikasi. Semua sudah tercatat, semua bisa dijelaskan,” tambahnya.
Michael menjelaskan, pembukuan yang baik bukan hanya memenuhi kewajiban formal sesuai Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang sehat.
“Laporan keuangan itu kompas. Kalau kompasnya rusak, arah bisnisnya juga bisa salah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembukuan yang benar tidak cukup hanya berisi neraca dan laba rugi, tapi juga laporan arus kas (cash flow) agar pelaku usaha benar-benar memahami kondisi keuangannya. “Sering kali orang bangga omzetnya besar, tapi lupa bahwa arus kasnya negatif. Itu karena pencatatannya tidak tertib,” katanya.
Lebih jauh, Michael menyoroti pentingnya peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak menata administrasi dan memahami aturan. Namun, ia menolak pandangan bahwa konsultan pajak hanya dibutuhkan saat ada masalah.
“Konsultan pajak itu bukan pemadam kebakaran. Kami hadir justru supaya kebakaran tidak terjadi. Tujuan kami adalah membangun kepatuhan sejak awal,” ujarnya disambut tawa peserta.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam era digital saat ini, DJP memiliki akses luas terhadap data keuangan wajib pajak. Karena itu, kejujuran dan keterbukaan menjadi modal utama menghadapi pengawasan modern.
“Kalau datanya sinkron, laporan jujur, dan pembukuan rapi, maka pemeriksaan bukan sesuatu yang menakutkan. Justru jadi ajang membuktikan bahwa bisnis dijalankan dengan benar,” tutur Michael.
Diskusi yang berlangsung secara interaktif itu diikuti oleh 148 anggota IKPI dari berbagai cabang di Indonesia. Peserta banyak menyoroti praktik terbaik dalam menjaga konsistensi pembukuan, termasuk strategi digitalisasi laporan keuangan untuk mempermudah kepatuhan pajak.
“Pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tapi juga bentuk tanggung jawab moral. Bisnis yang jujur lahir dari pembukuan yang rapi, dan pembukuan yang rapi melahirkan kepercayaan baik dari negara maupun dari pelanggan.”
Dengan gaya ringan namun penuh makna, sesi Ngotak kali ini menegaskan kembali bahwa pembukuan bukan sekadar urusan akuntansi, melainkan pondasi etika bisnis yang berkelanjutan. (bl)
