IKPI, Jakarta: Besar dan terkenalnya suatu asosiasi atau organisasi perkumpulan pastinya ada tangan dingin seorang pemimpin yang berperan, di belakangnya. Apalagi organisasi itu terbilang baru terbentuk disuatu daerah, dan belum familiar di telinga masyarakat.
Ini yang dialami IKPI Cabang Yogyakarta. Cabang di wilayah ini terbentuk sekitar tahun 2000, dengan Ketua Cabang pertama saat itu adalah Drs. Hendarto.
Dahulu, sangat sedikit masyarakat Yogyakarta yang mengetahui IKPI, bahkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya tidak terlalu tinggi.
(Foto: Istimewa)
Peran Drs. Hendarto terhadap berkembangnya IKPI di Kota Pelajar itu sangatlah besar, sehingga pada kepemimpinannya, dia berhasil memperkenalkan IKPI bahkan berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak.
Kemudian, tampuk kepemimpinan IKPI Yogyakarta berganti kepada A Setiawan dan Albertus Santosa. Di tangan pemimpin pemimpin hebat ini IKPI Yogyakarta semakin maju, dikenal dan dibutuhkan masyarakat serta pemerintah.
Ketiga pemimpin ini telah berhasil membesarkan IKPI di Yogyakarta, sehingga jumlah anggota semakin banyak. Besarnya jumlah anggota yang tersebar di berbagai wilayah Yogyakarta, menjadikan IKPI membentuk cabang baru sekitar tahun 2020, yakni cabang Sleman dan Bantul. Di tangan Ketua Cabang Albertus Santosa inilah pembentukan cabang baru dilakukan.
Hal ini untuk memudahkan anggota dalam melakukan koordinasi, edukasi, dan sosialisasi, karena masuk di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
Tentu jasa besar pemimpin-pemimpin cabang itu tidak bisa dilupakan. Karena di tangan merekalah IKPI di berbagai wilayah di Indonesia menjadi berkembang lebih besar dan dikenal masyarakat.
Tak akan menjadi “kacang yang lupa kulitnya”, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld tetap memberikan tempat spesial terhadap orang-orang yang berjasa dalam membesarkan IKPI. Pemikiran para senior tersebut sangatlah dibutuhkan untuk kemajuan asosiasi.
Pada kesempatan itu, Vaudy yang ditemani Edy Wahyudi, Sutomo (IKPI Bantul) dan Antonius Soegiarto (IKPI Sleman) melakukan silaturahmi ke kediaman Hendarto. Vaudy berharap diusia 79 tahun ini, Drs. Hendarto masih berkenan memberikan pemikirannya untuk kemajuan IKPI.
“Pengalaman dan pemikiran para senior ini sangat kita butuhkan. Jadi kami akan rangkul dan tetap berharap para mantan Ketua Cabang masih berperan dalam mengembangkan dan memajukan IKPI,” kata Vaudy di Jakarta, Minggu (15/9/2024).
Dalam kunjungan itu, Hendarto berpesan kepada Ketum Vaudy, agar IKPI menjadi asosiasi yang dinamis dan berkembang jaya, meskipun sebagai konsultan pajak dengan anggota terbanyak di Indonesia.
Selain itu, Hendarto juga menghimbau agar seluruh pengurus IKPI, baik ditingkat pusat maupun cabang, agar mempertahankan hubungan kemitraan secara baik dengan pemerintah. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, baru saja menetapkan jajaran Pengurus Pusat (PP) IKPI 2024-2029. Sebanyak 18 Ketua Departemen, Ketua Bidang, dan puluhan Anggota berdedikasi tinggi telah menyatakan siap mengabdikan diri untuk perkembangan dan kemajuan Asosiasi Konsultan Pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini.
Salah satu yang terpilih adalah Andreas Budiman (AB), Ketua IKPI Cabang Palembang periode 2012-2014, 2014-2019 dan 2019-2024 , diminta Ketum IKPI untuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua Departemen Bidang dan Advokasi. Tujuannya, agar seluruh Anggota IKPI di Indonesia dapat meminimalisasi kasus pelanggaran hukum yang bertentangan dengan AD/ART IKPI dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Sebagai seorang Advokat Pajak, AB dengan senang hati menerima tugas barunya tersebut, setelah lebih dari 12 tahun mengabdikan diri sebagai Ketua IKPI Cabang Palembang.
(Foto: Istimewa)
Kepercayaan penugasan di kepengurusan pusat, sekaligus menunjukkan dedikasi AB kepada IKPI yang tidak diragukan lagi.
“Saya telah menerima dan akan menjalankan dengan sebaik-baiknya tugas dan amanah yang diberikan Pak Ketum Vaudy. Kedepan, saya akan melakukan sosialisasi kepada Anggota Cabang IKPI di seluruh Indonesia agar anggota bisa terhindar dari masalah-masalah hukum dalam menangani klien,” kata AB.
Menurut AB, tindakan utama yang dilakukannya adalah pencegahan. “Kalaupun harus ada pembelaan kasus, itu adalah jalan terakhir yang dilakukan IKPI. Semoga Anggota IKPI bisa bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang nantinya bisa menjerat mereka kepada permasalahan hukum,” ujarnya.
Selain itu, penunjukkan AB sebagai Ketua Departemen, juga di apresiasi oleh Anggota dan Pengurus Cabang IKPI Palembang. Menurut mereka, penunjukkan AB memang sangat tepat, karena dedikasi untuk IKPI yang kuat menjadikan IKPI Cabang Palembang dikenal masyarakat dan otoritas pajak di wilayah itu.
Berikut testimoni dari sejumlah Pengurus dan Anggota IKPI Cabang Palembang:
Wandestarido
Saya turut senang dan bangga dengan Pak Andreas Budiman sudah ditunjuk sebagai Ketua Departemen Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029, semoga Bapak amanah dalam menjalankan tugas tersebut, Aamiin. Terima kasih Pak Andreas atas Pengabdiannya selama ini di IKPI Cabang Palembang. Sejak 2011 s.d. sekarang, saya mengenal Pak Andreas, sosok pribadi yang humble, profesional, yang selalu menghargai pendapat, masukan dan kritik serta saran dari saya…
Harapan kedepan meskipun Pak Andreas sudah “bertugas” di Pengurus Pusat IKPI, kami berharap Pak Andreas tetap selalu mensupport kegiatan yang ada di Cabang Palembang dan Pengda Sumbagsel.
Terakhir, secara khusus saya, Wandestarido mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Andreas telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesan pada Buku (pertama) yang Pak Andreas tulis.🙏
Desi Apriliani Sari
Saya sebagai Anggota IKPI Cabang Palembang merasa kepemimpinan Pak Andreas dengan Pendidikan Brevet mulai berkembang, dan saya berterima kasih sudah ditunjuk sebagai pengajar brevet. Semoga Pak Andreas lebih amanah dan sukses sebagai Ketua Departemen Bidang Hukum dan Advokasi.🙏🙏🙏
Mickie Octatianus Gujana
Saya sebagai salah satu Anggota IKPI Cabang Palembang, merasa sangat bangga, karena ada rekan kami, yg bernama Andreas Budiman, yg sebelumnya menjabat sebagai Ketua IKPI Cabang Palembang, Periode 2012-2014, 2014-2019, dan 2019-2024, sekarang telah menjadi salah satu Pengurus Pusat IKPI, dengan posisi sebagai Ketua Departemen Bidang Hukum dan Advokasi, untuk Periode 2024-2029.
Terima kasih saya ucapkan kepada PaKet (sapaan) karena telah mendedikasikan waktunya selama 12 tahun, untuk menjadi Ketua IKPI Cabang Palembang.
Dan semoga bisa amanah dalam menjalankan jabatan yg baru, yaitu menjadi Ketua Departemen Bidang Hukum dan Advokasi Pengurus Pusat IKPI.
Lenny Oswari
Terima kasih sudah memotivasi kami untuk menjadi Konsultan Pajak, dan saya ingat, kami saat pergi USKP bersama rombongan dari Palembang menginap di Wisma Sumsel sampai menjadi Konsultan Pajak yg profesional sekarang. Semua berkat PaKet (sapaan).
Semoga PaKet bisa berkembang di Kota Jakarta yg memang lebih banyak peluang nya daripada di Palembang.
Tetap semangat dan tegar karena semakin tinggi semakin banyak tantangan nya.
Bastian Handrawan
Penunjukkan Wong Palembang mengingatkan sy pada Almarhum Pak Tjoetjoe, dimana almarhum juga berasal dari Palembang. Saya merasa bangga dan berterima kasih kepada Pak Ketum telah mempercayakan salah satu posisi di Pengurus Pusat buat Pak Andreas. Semoga IKPI semakin jaya.
Benedicta Desty
Saya sebagai Anggota IKPI Cabang Palembang amat sangat berterima kasih dengan Pak Andreas Budiman, IKPI Cabang Palembang semakin berinovasi dan berkembang selama dibawah kepemimpinan Pak Andreas, apalagi saya yang tinggal diluar Palembang, banyak kemudahan bantuan dalam hal-hal tertentu yang diberikan kepada saya. Saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan mengajar Brevet di IKPI, baik onsite maupun online. Semoga Pak Andreas semakin sukses untuk jabatan yang baru di Pengurus Pusat IKPI sebagai Ketua Departemen Bidang Hukum dan Advokasi.
Tommy Indrajaya
Proficiat bagi Pak Andreas Budiman yang telah ditunjuk dalam jajaran Pengurus Pusat IKPI Periode Tahun 2024 –2029, selaku Ketua Departemen Bidang Hukum dan Advokasi. Kiranya dapat menjalankan amanah tugas ini dengan lancar dan sukses… Ameen…
Terima kasih atas pengabdian sebelumnya selaku Ketua IKPI Cabang Palembang yang dapat mengayomi para Pengurus Cabang dan Para Anggota dengan baik, meng-create ekosistem, dan hubungan yang baik antar stakeholders (Konsultan Pajak, Wajib Pajak/Klien, Otoritas Pajak, Akademisi, Perguruan Tinggi, Instansi, dan lainnya), serta membawa Cabang Palembang dapat berkiprah dengan baik dalam lingkup nasional IKPI…
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld langsung “gas pol” menjalankan tugasnya. Bagaimana tidak, di sela acara pribadinya, Vaudy menyempatkan diri untuk bertemu dan berdialog dengan para Ketua Cabang dan Anggota di wilayah Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.
Dalam diskusi yang berjalan secara kekeluargaan, mengalir perbincangan-perbincangan aspiratif dan informatif mengenai banyak hal untuk kemajuan IKPI baik di Pusat, Pengda, maupun Cabang.
Dikatakan Vaudy, pada kesempatan itu mereka menyampaikan keinginan membentuk Pengurus Daerah (Pengcab) Yogyakarta, di mana nantinya akan mengkoordinasikan cabang Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.
(Foto: Istimewa)
“Ada juga masukan yang sangat baik mengenai bagaimana RUU Konsultan Pajak ini bisa segera dibahas di DPR dan kemudian disahkan menjadi undang-undang,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Minggu (15/9/2024).
Vaudy juga menjelaskan bahwa dirinya melakukan sinkronisasi program Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang. Artinya, dalam menjalankan program kerja tingkat pusat, daerah dan cabang harus sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi tidak adalagi Pengda atau Cabang yang melakukan kegiatan tanpa koordinasi dengan Pengurus Pusat,” ujarnya.
Ahli Kepabeanan dan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak ini juga menekankan Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Brevet oleh Pengurus Cabang, dimana kegiatan itu akan menjadi sumber pemasukan yang signifikan untuk membangun IKPI Cabang.
(Foto: Istimewa)
Lebih lanjut, Vaudy berpesan, hendaknya Konsultan Pajak khususnya Anggota IKPI bisa bertindak sesuai Kode Etik dan Standar Profesi. Karena dengan menjalankan hal itulah Konsultan Pajak bisa meminimalisasi diri dari keterlibatan permasalahan hukum.
Vaudy juga mendorong anggota untuk aktif memberikan sumbangsihnya untuk menulis mengenai perpajakan di website IKPI. Karena, tulisan yang yang disajikan bukan hanya berdampak positif bagi anggota, tetapj bagi masyarakat yang membaca juga akan menerima manfaatnya.
IKPI, Jakarta: Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld dan Jetty, baru saja melakukan pembentukan Pengurus Pusat IKPI di Kantor Sekretariat Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).
Sebanyak 18 Departemen (fungsional) dan bidang kerja untuk memperkuat pelaksanaan program kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI di Bali tanggal 18-20 Agustus 2024 yang lalu. Kabinet ini diharapkan siap menjalankan tugasnya pada masing-masing fungsi departemen, untuk menjadikan IKPI sebagai Asosiasi Konsultan Pajak yang berkompeten, bermartabat, dan bersinergi dengan Pemerintah.
Menurut Vaudy, setelah dirinya bersama Wakil Ketua Umum Jetty menggodok struktur Pengurus Pusat (PP) IKPI, saat ini sudah terpilih sumber daya manusia yang siap mengabdikan dirinya untuk asosiasi. (Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
IKPI, Jakarta: Calon Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok, periode 2024-2029 nomor urut 2, Bachtiar Dewantara bertekad untuk menjadikan IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak yang Guyub, Mandiri, dan Transparan (GMT). Tag line ini masuk di dalam misi kampanye pada pemilihan ketua cabang yang akan digelar di Hotel Santika Depok, 28 September 2024.
Bachtiar menjelaskan, Guyub adalah suatu sifat yang harus dikedepankan di dalam berorganisasi. Sebab, organisasi tidak akan berjalan jika anggota dan pengurusnya berjalan masing-masing atau saling tidak peduli (cuek) terhadap kepentingan organisasi.
“Kita harus berjalan bersama demi mencapai IKPI Depok yang bersatu, dan kompak dalam menjalankan roda organisasi,” kata Bachtiar, Jumat (13/9/2024).
Selain itu, Bachtiar juga menekankan bahwa sebagai asosiasi cabang konsultan pajak profesional, IKPI Depok harus menjadi cabang yang Mandiri. Artinya, harus banyak kegiatan yang diciptakan untuk mendapatkan penghasilan cabang. Dengan demikian, asosiasi ini bisa berjalan dengan baik karena ada penghasilan dari kegiatan yang diselenggarakan.
Banyak cita-cita yang harus dicapai IKPI Depok, seperti memiliki kantor sekretariat permanen.
“Sampai hari ini, kantor sekretariat IKPI Depok masih menumpang di kantor milik Ketua Cabang 2014-2019 dan 2019-2024, Pak Nuryadin. Kedepan, minimal kita bisa menyewa kantor sekretariat sendiri dan tidak lagi menumpang,” ujarnya.
Untuk mewujudkan niatnya memiliki kantor sekretariat permanen, Bachtiar akan melakukan kerja sama dengan kampus kampus di wilayah Depok untuk menyelenggarakan kursus Brevet Pajak.
“Kami bersama anggota akan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita itu,” ujarnya.
Terakhir, Bachtiar akan mengedepankan kepengurusan yang transparan kepada seluruh anggota. “Pengelolaan asosiasi yang transparan itu sangat penting, khususnya permasalahan keuangan. Karena, kepercayaan anggota akan menjadi modal besar pengurus untuk menjalankan roda asosiasi dengan sebaik baiknya,” kata Bachtiar.
Adapun visi Bachtiar pada kampanyenya adalah menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu profesi konsultan pajak dalam rangka pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
Selain itu, mengawal dan mengupayakan agar pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum. Kemudian, memupuk dan mempererat rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antar anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan anggota.
Berikut profil singkat Bachtiar Dewantara:
Bachtiar Dewantara mengantongi sejumlah sertifikasi seperti Certified Public Accountant (CPA), Certified Governance, Risk and Compliance Professional Advanced (CGRCPA), Certified Public Accountant of Indonesia (CPAI), ASEAN CPA, IAB, CA Indonesia, Konsultan Pajak Teregister, Register Negara Akuntan (RNA), dan ISPO Auditor.
Dia tercatat sebagai lulusan S1 di Universitas Sumatera Utara (USU), S2 Universitas Marsekal Suryadharma (Unsurya), dan sedang menjalani pendidikan S3 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Bachtiar juga sebagai calon doktor yang memiliki sederet gelar dibelakang namanya seperti SE, MM, Ak., CA, CPA, ASEAN CPA, CGRCPA, dan BKP.
Dirinya juga tergabung dalam sejumlah organisasi profesi seperti IKPI, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld mengumumkan terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029, sebanyak 18 Departemen (fungsional) dan bidang kerja untuk memperkuat pelaksanaan program kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI di Bali tanggal 18-20 Agustus 2024 yang lalu. Kabinet ini diharapkan siap menjalankan tugasnya pada masing-masing fungsi departemen, untuk menjadikan IKPI sebagai Asosiasi Konsultan Pajak yang berkompeten, bermartabat, dan bersinergi dengan Pemerintah.
Menurut Vaudy setelah dirinya bersama Wakil Ketua Umum Jetty menggodok struktur Pengurus Pusat (PP) IKPI, saat ini sudah terpilih sumber daya manusia yang siap mengabdikan dirinya untuk asosiasi.
Lebih lanjut dia mengatakan, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum. Departemen ini diharapkan berfungsi untuk mengadvokasi dan memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum atas kegiatan profesi yang dilakukannya sepanjang tidak melanggar AD, ART, dan ketentuan yang berlaku.
Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, bersama Wakil Ketua Umum IKPI Jetty dan jajaran Pengurus Pusat IKPI. (Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
“Jadi, apabila ada anggota kita yang terkena masalah hukum dan menurut penilaian kami sudah bekerja sesuai AD, ART, dan ketentuan yang berlaku maka dia layak mendapatkan bantuan hukum, maka departemen ini nantinya yang akan menangani kasus tersebut. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” kata Vaudy di Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Selain itu, Departemen Litbang dan FGD, kini dipisah menjadi dua departemen, yaitu Departemen Litbang dan Departemen FGD. Tujuannya, agar para pengurus lebih fokus dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan departemennya masing-masing.
Vaudy menegaskan untuk membentuk pengurus pada asosiasi sebesar IKPI tidak boleh asal tunjuk. Harus disesuaikan dengan kapasitas, loyalitas, dan kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus di IKPI ini tidak digaji, semuanya hanya bekerja secara sukarela. Ini semua bisa berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI, dengan demikian mereka akan tulus dan ikhlas memberikan waktu sibuknya untuk kepentingan asosiasi,” kata Vaudy.
Membantu Pemerintah Pada Penerimaan Negara Sektor Perpajakan
Sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia, yakni dengan anggota yang mencapai 7.035, IKPI tidak bisa dipandang sebelah mata. Perannya dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sangatlah besar.
Dengan 42 cabang IKPI yang tersebar di seluruh Indonesia, IKPI secara aktif memberikan sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat dan wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Serta tidak ketinggalan juga, IKPI berperan aktif dan terjun langsung membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan UMKM pada setiap tahunnya, di hampir seluruh kantor IKPI Cabang.
“Kami juga selalu meningkatkan peran IKPI untuk konsisten menaikkan angka kepatuhan wajib pajak. Caranya dengan mengedukasi dan memberikan sosialisasi peraturan terkini kepada wajib pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha, ,” kata Vaudy.
Wujudkan Lahirnya UU Konsultan Pajak
Lebih lanjut Vaudy mengungkapkan, dirinya juga akan menjalankan salah satu program kerja prioritas yakni menggolkan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Alasannya, wajib pajak dan konsultan pajak saat ini sudah sangat memerlukan perlindungan dengan payung hukum yang kuat dan memiliki kepastian hukum untuk melindungi hak-haknya dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan profesinya.
Menurut Vaudy, saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak sudah masuk di dalam Prolegnas DPR sejak tahun 2018, untuk itu dirinya akan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, mahasiswa, asosiasi pengusaha, dan pihak terkait untuk bersama-sama IKPI memperjuangkan lahirnya UU Konsultan Pajak, dalam periode kepengurusan 2024-2029 ini.
“Saya berharap di periode kepengurusan saya, UU yang telah lama diimpikan banyak pihak itu bisa terbit,” kata Vaudy.
Vaudy juga mengatakan, dirinya akan mengoptimalisasi Tim Task Force RUU Konsultan Pajak yang telah dibentuk pada periode kepengurusan sebelumnya. Artinya, dia akan memanfaatkan potensi-potensi anggota IKPI yang ada di seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan UU Konsultan Pajak.
“Dalam mewujudkan UU Konsultan Pajak, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Artinya harus ada keterlibatan banyak pihak untuk membantu secara serius baik itu dari internal IKPI maupun pihak eksternal, itu pastinya akan kami lakukan segera,” ujarnya.
Sekadar informasi, Vaudy Starworld dan Jetty terpilih sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI untuk Periode 2024 – 2029, melalui Kongres XII IKPI bertajuk ‘Bersama Mewujudkan IKPI yang Profesional, Berintegritas, dan Berkelanjutan’, di Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2024).
Pemilihan yang demokratis dilakukan dengan mekanisme manual (menggunakan surat suara). Dalam pemilihan itu, pasangan calon nomor 1 Vaudy Starworld dan Jetty memperoleh 750 suara. Sementara pasangan calon nomor 2 Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari memperoleh 591 suara. Adapun suara tidak sah, mencapai 10 suara.
Kongres XII IKPI berlangsung aman dan damai, meski penuh dengan dinamika karena baru pertama kalinya diperkenalkan dengan adanya sistem periode kampanye yang dimulai pada tanggal 18 Juni hingga 10 Agustus 2024, yang lalu.
Sebagai Ketua Umum IKPI Terpilih, Vaudy Starworld memastikan Visi, Misi, dan Program Kerja, sekaligus Action Plan yang dapat dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh Pengurus dan Anggota IKPI, baik dari tingkat Pusat maupun Cabang, untuk mengembangkan dan membesarkan IKPI.
“Saat ini, IKPI masih akan menuju asosiasi kelas dunia, dan mewujudkan lahirnya UU Konsultan Pajak adalah menjadi skala prioritas dari program-program utama yang kami implementasikan di dalam masa kepengurusan lima tahun kedepan,” kata Vaudy. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok pada 28 September 2024 akan memilih pemimpin baru periode 2024-2029. Pesta demokrasi lima tahunan kali ini, digelar dengan 2 (dua) Calon Ketua Cabang Depok sebagai kontestannya, yakni Hendra Damanik nomor urut 1, dan Bachtiar Dewantara nomor urut 2.
Calon nomor urut 1, Hendra Damanik mengatakan pencalonan dirinya sebagai Ketua IKPI Cabang Depok adalah berdasarkan dorongan dari anggota yang menginginkan pemimpin muda.
“Saya menginginkan IKPI Cabang Depok ini terus menjadi asosiasi cabang dengan anggota-anggota yang energik. Artinya, anggota yang tidak habis-habisnya menyumbangkan ide dan kemudian mengimplementasikannya melalui berbagai kegiatan untuk memajukan dan memperkenalkan IKPI di Kota Depok,” kata Hendra di Depok, Rabu (11/9/2024).
Diungkapkan Hendra, pada zaman kepemimpinan Nuryadin Rahman sebagai Ketua IKPI Cabang Depok dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), IKPI Cabang Depok telah menjadikan sebagai salah satu cabang yang sangat aktif di dalam membuat kegiatan, baik itu untuk memperkenalkan IKPI di Kota Depok, maupun pada kegiatan sosial untuk membantu masyarakat di kota ini.
Tentu kata Hendra, hal-hal seperti ini akan diteruskannya, dan bahkan ditingkatkan sehingga IKPI Cabang Depok bisa menjadi contoh positif yang diikuti oleh 41 cabang IKPI lainnya di seluruh Indonesia.
Lebih jauh Hendra mengatakan, saat ini IKPI Cabang Depok belum memiliki kantor sekretariat permanen, dan tentu ini akan menjadi pekerjaan besar bagi Ketua Cabang Terpilih untuk mewujudkannya.
“Memang tidak mudah untuk membeli kantor sekretariat, tetapi kami akan berusaha mencari anggarannya dengan menggelar berbagai kegiatan yang menghasilkan uang, seperti kursus Brevet Pajak dan sebagainya,” kata Hendra.
Dia berjanji akan berupaya menarik anggota-anggota yang selama ini kurang aktif berorganisasi. “Kami akan cari cara agar teman-teman yang tidak aktif, kedepan bisa ikut aktif dan berkontribusi untuk bersama-sama membesarkan IKPI Cabang Depok,” kata Hendra. (bl)
IKPI, Jakarta: Mahkamah Pengadilan Uni Eropa (UE) pada Selasa (10/9/2024). mengeluarkan keputusan akhir atas banding Apple, yang menegaskan bahwa perusahaan itu harus mengembalikan keuntungan pajak yang tidak sah kepada Irlandia.
Mahkamah Pengadilan Uni Eropa memberikan keputusan akhir terkait masalah ini dan mengonfirmasi keputusan Komisi Eropa pada 2016: Irlandia memberikan bantuan yang melanggar hukum kepada Apple, dan Irlandia kini diwajibkan untuk mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan tersebut.
Pada 2016, Komisi Eropa memutuskan bahwa sejumlah perusahaan yang dinaungi Apple telah menerima keuntungan pajak yang melanggar hukum senilai 13 miliar euro (1 euro = Rp17.048) dalam bentuk bantuan pemerintah yang diberikan oleh Irlandia mulai 1991 hingga 2014.
Pengadilan Umum Uni Eropa membatalkan keputusan komisi tersebut pada 2020, dengan mengatakan bahwa Komisi Eropa tidak memiliki cukup bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat itu telah menerima keuntungan selektif.
Keputusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Pengadilan UE pada Selasa itu membatalkan keputusan sebelumnya.
“Mahkamah Pengadilan memberikan keputusan akhir terkait masalah ini dan mengonfirmasi keputusan Komisi Eropa pada 2016: Irlandia memberikan bantuan yang melanggar hukum kepada Apple, dan Irlandia kini diwajibkan untuk mengumpulkan pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan tersebut,” kata pengadilan itu dalam sebuah rilis pers seperti dikutip dari Antara, Rabu (11/9/2024).
Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Eropa yang Sesuai dengan Era Digital Margrethe Vestager memuji keputusan pengadilan pada Selasa itu sebagai “kemenangan besar bagi warga Eropa dan keadilan pajak.”
“Hal ini berarti pajak yang dikembalikan, yang telah disimpan di rekening penampungan (escrow account) selama beberapa tahun saat proses pengadilan sedang berlangsung, kini wajib diserahkan kepada Negara Irlandia,” ujarnya.
Dia juga menyatakan bahwa penyelidikan tersebut telah berkontribusi terhadap pergeseran pola pikir di antara negara-negara anggota, mendorong mereka untuk mengawali atau mempercepat reformasi peraturan dan legislatif.
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Palembang bersama Kantor Pelayanan Pajak Baturaja, Sumatera Selatan melakukan optimalisasi Tax Center di Universitas Nurul Huda, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Selasa (10/9/2024).
Ketua IKPI Palembang 2014-2019 dan 2019-2024, Andreas Budiman, mengungkapkan tujuan dari optimalisasi itu adalah memberdayakan tenaga lokal untuk dididik menjadi agen-agen perpajakan profesional, khususnya alumni dari universitas tersebut.
(Foto: Istimewa)
Bukan hanya itu, lanjut Andreas, para alumni juga bisa di dorong menjadi seorang konsultan pajak, sehingga membawa dampak bagi masyarakat sekitar dan tentunya bertujuan mewujudkan masyarakat sadar dan patuh pajak.
Dituturkan Andreas, kegiatan ini sebenarnya diinisiasi oleh KPP Baturaja yang kemudian mengajak sekaligus menggandeng IKPI Palembang untuk mengoptimalisasi kegiatan di Tax Center Universitas Nurul Huda.
“Tax Center itu sudah ada, tetapi penggunaannya belum optimal. Kemudian, Pak Drajat mengajak IKPI untuk melakukan optimalisasi kegiatan di Tax Center kampus tersebut,” kata Andreas, Rabu (11/9/2024).
Secara garis besar, pihak kampus dan KPP, berharap Tax Center ini bisa melahirkan konsultan pajak atau tenaga ahli dibidang perpajakan yang merupakan Putra dan Putri Asli Daerah Baturaja. Harapannya, hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian dan penerimaan pajak di wilayah Baturaja.
(Foto: Istimewa)
Berdasarkan inisiasi dan niatan itu, Andreas menegaskan bahwa IKPI Cabang Palembang sangat mendukung kegiatan dan niat baik yang diimplementasikan tersebut untuk pihak kampus dan masyarakat di Baturaja. “Apalagi terkait pendidikan dimana sangat penting untuk kelangsungan kaderisasi konsultan pajak,” ujarnya.
Sekadar informasi, hadir pada kesempatan itu Ketua Cabang IKPI Palembang 2014-2019 dan 2019-2024, Andreas Budiman, bersama jajarannya yakni Farida dan Susanti Desi.
Sementara dari pihak KPP, hadir Kepala KPP Baturaja, Drajat, bersama jajarannya yaitu Erickson dan Zulqodri.
Sebagai tuan rumah yakni dari Yayasan Nurul Huda dihadiri Dedy Mardiansyah (Wakil Ketua Yayasan PPNH), Lailatul Fitriyah (Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan), Rafika Rahmadani, M.Pd (Ketua Bagian Alumni dan Kerjasama), Siti Afifah, M.Pd (Dosen Pendidikan Ekonomi), Muhamad Nanang Rifa’i, (Dosen Pendidikan Ekonomi) (bl)
IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali memberlakukan pemutihan atau penghapusan denda keterlambatan bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2024. Penghapusan berlaku sejak 9 September-15 Desember 2024 mendatang.
Kebijakan penghapusan denda tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua. Termasuk Pembebasan Sanksi Administrasi.
“Penghapus denda pajak tersebut terhitung sejak 9 September sampai 15 Desember 2024,” kata Kabid Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfotik Riau, Eriadi Fahmi, Selasa (10/9/2024).
Sesuai Pergub yang diteken Pj Gubernur Riau Rahman Hadi, pengurangan atas pokok PKB dan pembebasan atau pengurangan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya. Selain itu pembebasan sanksi administrasi yang berlaku sampai dengan 15 Desember 2024.
Terkait kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk bisa memanfaatkan waktu tersebut. Sebab, tertuang beberapa kebijakan berkaitan pajak yang dibebaskan.
Adapun dalam Pergub tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi:
Pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum Tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
Pengurangan sebesar 50 persen atas pokok PKB dan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum Tahun 2023 bagi wajib pajak badan usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah.
Pembebasan atas BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.
Kemudian dalam Pasal 3 berbunyi:
Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.
Dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah.
Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku tahap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.
