IKPI, Jakarta: Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan jumlah ‘kebocoran’ pajak bisa lebih besar dari yang sudah diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.
Dia mengatakan potensi jumlah penerimaan negara yang tak terkumpul mencapai lebih dari Rp 300 triliun.
“Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu, lebih besar,” kata Drajad seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis, (10/10/2024).
Meski demikian, Drajad enggan membeberkan angka pasti pajak yang tak tertarik oleh pemerintah. Dia mengatakan dirinya tak memiliki kewengan untuk mengumumkan hal tersebut.
“Yang punya kewenangan bukan saya soalnya,” kata dia.
Mantan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini berkata, pajak yang tidak terkumpul itu berasal dari beberapa sumber. Dia menyebut setidaknya ada dua kategori, yakni uncollected (tidak terkumpulkan) dan untapped (tidak tergali).
Pajak yang tidak terkumpul, kata dia, salah satu bentuknya adalah kasus-kasus pajak yang sudah inkrah. Dalam perkara ini, wajib pajak sudah kalah di pengadilan, namun belum membayar pajaknya.
“Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai. Tapi mereka nggak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar,” kata dia.
Selain itu, kata dia, ada beberapa kasus transfer pricing yang ketahuan. Menurut dia, tambahan penerimaan negara dari kasus itu juga berpotensi ditarik.
“Tapi intinya yang disampaikan Pak Hashim itu basisnya adalah data sangat kredibel,” kata dia.
Sebelumnya, Hashim mengungkapkan ada potensi Rp300 triliun yang luput dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia mengatakan Prabowo akan membenahi masalah ini setelah dilantik.
“Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih,” ungkap Hashim Djojohadikusumo.
Hashim tidak menyebut sosok pengusaha nakal tersebut secara spesifik, akan tetapi dipastikan bukan bagian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
“Saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up,” jelasnya.
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan resmi menerapkan Cortex System pada 1 Januari 2025. Ini adalah sebuah sistem administrasi perpajakan digital yang diklaim akan mempermudah dan memperkuat pengelolaan pajak di Indonesia.
Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta integrasi dalam pelaporan pajak, sehingga meminimalkan kesalahan administrasi.
Dalam dialog yang disiarkan secara langsung oleh Radio MNC Trijaya FM pada Rabu (09/10/2024), Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menjelaskan bahwa peran IKPI sangat strategis dalam mendampingi wajib pajak menghadapi perubahan kebijakan ini.
Vaudy menekankan bahwa transformasi digital ini merupakan langkah besar menuju sistem perpajakan yang lebih modern. “Coretax System ini akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya setiap bulan dan tahun pajak yang bersangkutan, dengan sistem yang lebih andal dan terintegrasi,” ujarnya.
Menurutnya, IKPI sendiri sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia, telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan anggotanya, serta para Wajib Pajak siap menghadapi perubahan teknologi perpajakan ini.
“Kami berfokus pada edukasi dan pelatihan intensif untuk anggota IKPI. Ini termasuk kerja sama dengan DJP dalam bentuk Training of Trainers (TOT) yang diadakan di berbagai wilayah Indonesia,” kata Vaudy..
Selain itu, IKPI juga berkolaborasi erat dengan DJP dalam penyusunan dan pengawasan implementasi Coretax System. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para konsultan pajak dalam mendampingi klien mereka selama proses transisi digital ini.
“Kolaborasi ini mencakup pelatihan langsung dari DJP untuk anggota kami, agar mereka bisa memberikan layanan yang optimal bagi para wajib pajak,” ujarnya.
Dengan adanya Coretax System, Vaudy meyakini risiko kesalahan administrasi pajak akan berkurang secara signifikan. “Kami menerapkan tiga pendekatan utama: edukasi dan pelatihan intensif, kolaborasi dengan DJP, serta penguatan internal di IKPI untuk memastikan anggota kami dapat memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Diharapkan, penerapan Coretax System ini tidak hanya mempermudah wajib pajak, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Departemen Humas IKPI Jemmi Sutiono mengatakan, IKPI sebagai asosiasi Konsultan Pajak yang terbesar di Indonesia, dimana sebagai intermediaries antara otoritas perpajakan dengan para Konsultan Pajaknya, sangat perlu dan penting memperhatikan perkembangan dan perubahan dalam pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan wajib pajak.
Ia menegaskan, Konsultan Pajak yang berada di dalam IKPI harus mampu dan siap memfasilitasi kepentingan perubahan dalam proses bisnisnya, jika tidak ingin tertinggal bahkan mungkin tergerus oleh perkembangan teknologi digital.
Melihat perubahan perangkat digital dan pengelolaan data yang begitu kompleks lanjut Jemmi, para konsultan pajak tidak bisa hanya melihat satu sisi saja dalam melayani jasa konsultasinya. Mereka harus siap dan mampu menguasai sarana yang telah disiapkan oleh pihak otoritas perpajakannya.
“Pak Ketum Vaudy Starworld dalam berbagai kesempatan baik itu di media maupun pertemuan anggota selalu menyampaikan bahwa IKPI siap untuk memberikan komitmen penuh atas keberlangsungan bisnis proses para konsultannya. Tentunya hal ini akan berdampak pada fokus pembenahan kepatuhan Wajib Pajak yang lebih konkret,” kata Jemmi. (bl)
IKPI, Bogor: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, bersama pengurus pusat dan anggota IKPI dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, serta sejumlah klien, mengikuti turnamen golf bertajuk “GoBar Happy Fun Golf IKPI Family” yang berlangsung di Sentul Highland Golf Club, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk terus memupuk rasa kebersamaan baik itu sesama anggota IKPI maupun Wajib Pajak.
“Jadi kita bangun komunikasi dengan rasa kekeluargaan itu bukan hanya di internal IKPI saja, tetapi juga ke pihak eksternal seperti Wajib Pajak (klien) maupun pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” kata Vaudy usai turnamen golf di Sentul Highland Golf Club, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/10/2024) .
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Bukan hanya itu saja, Vaudy juga menegaskan bahwa kegiatan ini sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat melalui olahraga. Turnamen ini menjadi ajang bagi para konsultan pajak untuk saling berbagi pengalaman dan membangun jaringan profesional dalam suasana yang santai dan menyenangkan.
Acara ini diatur oleh Departemen Sosial, Keagamaan, dan Olahraga yang dipimpin Rusmadi bersama Ketua Bidang Olahraga Wisnu Sambhoro, dan anggota Bidang Olahraga Tjhia Paulus Gunawan dan Verdyant.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Vaudy berharap agar kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin yang tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan.
“Kegiatan ini adalah bentuk komitmen kami untuk tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga menjaga keseimbangan hidup melalui olahraga,” ujarnya.
Sekadar informasi, peserta turnamen tampak antusias dan menikmati setiap momen, menciptakan atmosfer penuh kebersamaan dan semangat.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Acara ini diakhiri dengan pembagian hadiah bagi para pemenang serta sesi foto bersama, menandai kesuksesan turnamen yang telah mempererat komunitas IKPI.
Dengan antusiasme yang tinggi, diharapkan kegiatan serupa dapat terus diadakan di masa mendatang, mengingat pentingnya kolaborasi dan kebersamaan dalam industri perpajakan.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut pengurus pusat dan cabang IKPI, yakni Ketua Umum Vaudy Starworld, Ketua Panitia Turnamen Tjhia Paulus Gunawan, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI Nuryadin Rahman, Ketua Departemen FGD Suwardi Hasan, Ketua Departemen Kerjasama Organisasi dan Asosiasi Handy, Ketua Bidang Olahraga Wisnu Sambhoro, Ketua Cabang Jakarta Selatan Jenda Damanik dan Ketua Cabang Depok Terpilih Hendra Damanik. (bl)
IKPI, Bogor: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar turnamen golf bertajuk “GoBar Happy Fun Golf” di Sentul Highland Golf Club, Bogor, Rabu (9/10/2024). Acara ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota IKPI Pusat serta Cabang, termasuk juga para wajib pajak.
Turnamen ini diselenggarakan untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat persaudaraan antar anggota IKPI dan wajib pajak. Dalam kesempatan ini, hadir sejumlah pengurus pusat dan cabang IKPI, yakni Ketua Umum Vaudy Starworld, Ketua Panitia Turnamen Tjhia Paulus Gunawan, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI Nuryadin Rahman, Ketua Departemen FGD Suwardi Hasan, Ketua Departemen Kerjasama Organisasi dan Asosiasi Handy, Ketua Bidang Olahraga Wisnu Sambhoro, Ketua Cabang Jakarta Selatan Zenda Damanik dan Ketua Cabang Depok terpilih Hendra Damanik.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar anggota dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam asosiasi IKPI.
Acara ini diharapkan dapat menjadi tradisi tahunan yang terus meningkatkan keakraban dan kolaborasi di antara para konsultan pajak dan wajib pajak di Indonesia. (Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Sejak 1 September 2024 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menunjuk Asih Ariyanto sebagai Direktur Eksekutif IKPI yang berkantor di Sekretariat Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan.
Jabatan Direktur Eksekutif adalah ‘barang baru’, baik untuk IKPI maupun Asih. Namun garis besar terhadap penugasan yang diberikan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld kepada dirinya sudah terang-benderang yakni melayani seluruh pengurus dan anggota IKPI seluruh Indonesia dengan sebaik-baiknya.
Asih berperan sebagai eksekutor atas kebijakan yang dikeluarkan pengurus pusat, yang kemudian disampaikan kepadanya agar untuk segera dilaksanakan. Ini adalah langkah signifikan bagi organisasi, karena dia adalah orang pertama yang menjabat posisi ini, dan diyakini memahami manajemen organisasi khususnya profesi Konsultan Pajak.
Bagi Pensiunan Eselon III di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan (PPPK Kemenkeu) IKPI bukanlah organisasi yang baru diketahuinya. Saat menjabat Kepala Bidang/Bagian PPPK (2015 – 2023), Asih kerap kali berhubungan dengan asosiasi di sektor keuangan dan salah satunya adalah IKPI.
Namun demikian, saat ini Alumni STAN harus menjalankan peran barunya. Ia menghadapi tantangan besar untuk mengimplementasikan visi dan misi Pengurus Pusat, serta menyelaraskan derap langkah aktivitas di pusat, daerah, maupun cabang.
Sebagai Direktur Eksekutif, Pria kelahiran Magelang tahun 1965 ini berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menyatakan akan memberikan fokus utamanya kepada implementasi kebijakan dan program yang jelas dan terukur.
“Tugas saya adalah menjaga implementasi program dari hasil kongres dan pengurus pusat menjadi rencana kerja yang terukur dalam pencapaiannya,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan pengurus, agar setiap anggota memahami posisi dan peran masing-masing dalam organisasi.
Di tengah transisi kepengurusan baru, Asih merasa ada tantangan tersendiri. “Saya merasa belum sepenuhnya menjadi Direktur Eksekutif yang ideal karena suasana pergantian kepengurusan. Namun, saya optimis bisa membawa IKPI ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan pengalaman dan belajar dari asosiasi profesi lain yang sudah ada sebelum IKPI,” katanya.
Dalam menentukan ‘customer’ atau pemangku kepentingan, mantan Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (1987 – 1990 dan 1994 – 1998) menyatakan akan berfokus pada dua kelompok yakni anggota dan pengurus.
Menurutnya, penting untuk memastikan kepuasan kedua belah pihak dalam konteks pekerjaan. “Saya tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi dan kolaborasi antar departemen,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan telah merinci langkah-langkah yang akan diambil, mulai dari penyusunan rencana kerja hingga pengawasan pelaksanaan. Dengan demikian, nantinya Ia juga akan berperan sebagai pengatur waktu untuk memastikan bahwa setiap program dan rencana aksi ketua umum, dan ketua departemen dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Saya akan mengharmonisasikan semua rencana dan kegiatan agar dapat berjalan dengan efektif,” katanya.
Dengan semangat yang tinggi dan visi yang jelas, sebagai Direktur Eksekutif IKPI, Asih harus siap menghadapi tantangan baru. Melalui pendekatan kolaboratif dan fokus pada anggota, ia berharap dapat mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh organisasi. Keberhasilannya dalam menjabat akan sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin dalam masa transisi ini.
Berikut CV Singkat Direktur Eksekutif IKPI
Nama: Asih Ariyanto
Tempat/Tgl Lahir: Magelang, 14 Juli 1965
Nomor Kontak: 0818116301
E-mail: sich.ariyanto@gmail.com
Pendidikan formal pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
Sertifikasi yang dimiliki Chartered Accountant (CA), ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN – CPA), dan Certified Public Accountant (CPA)
Pendidikan lainnya Review Certified Internal Auditor (CIA), Review Certified Information Systems Auditor (CISA), Review Certified Fraud Examiner (CFE), Brevet Pajak (A dan B), dan Review Certified Risk Manager (CRM)
Pengalaman Kerja sebelum di P2PK adalah Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Auditor Bea dan Cukai pada Tim Gabungan BPKP – Bapeksta Keuangan, Pemeriksa Pajak pada Tim Gabungan BPKP – DJP, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan,
Pengalaman terkait keprofesian berupa Komite Audit pada salah satu anak Perusahaan BUMN, Komite Small and Medium Sized Practices – IAPI, Komite Pemilihan Raya – IAPI, Komite Disiplin dan Investigasi – IAPI, Sekretaris Komite Profesi Akuntan Publik – KPAP , dan Sekretaris Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak – KP3SKP.
IKPI, Jakarta: Setelah Terpilih sebagai Ketua Cabang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Kacab IKPI) Surakarta Periode 2024-2029, Suparman telah merancang berbagai program dan strategi untuk memimpin organisasi tersebut dalam lima tahun ke depan. Ia memaparkan sejumlah rencana yang akan diimplementasikan guna memajukan IKPI Cabang Surakarta, diantaranya memperkuat kompetensi para anggota serta menghadapi tantangan perpajakan di era digitalisasi.
Diungkapkan Suparman, bahwa salah satu prioritas utamanya adalah memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar anggota IKPI. Selain itu, dia berencana untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang relevan agar para anggota dapat terus berkembang.
Bahkan, Ia juga menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait dalam rangka mendukung implementasi kebijakan pajak yang adil dan berkelanjutan.
(Foto: IKPI Cabang Surakarta)
Selain itu lanjut Suparman, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota IKPI Cabang Surakarta, Ia berencana membentuk forum group diskusi yang akan diselenggarakan secara rutin.
“Diskusi ini nantinya akan dipandu oleh para senior dengan topik-topik yang berkaitan dengan peraturan perpajakan terbaru. Selain itu, Pelatihan dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) akan diadakan minimal dua kali setahun, guna memastikan anggota tetap mengikuti perkembangan terkini dalam dunia perpajakan,” kata Suparman, Senin (7/10/2024).
Selanjutnya, di dalam menghadapi era digitalisasi Suparman menekankan pentingnya literasi digital bagi para anggota IKPI. Ia mendorong para anggota untuk aktif mengikuti program-program aplikasi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak, seperti program Coretax.
(Foto: IKPI Cabang Surakarta)
Menurutnya, program-program ini sangat bermanfaat dalam membantu konsultan pajak beradaptasi dengan perubahan sistem perpajakan yang dilakukan secara masif oleh pihak DJP.
Ia juga berencana mengembangkan platform digital yang memungkinkan anggota IKPI Cabang Surakarta memberikan konsultasi pajak secara daring. Inovasi ini diharapkan dapat mempermudah klien dalam mengakses layanan konsultan pajak tanpa harus datang secara fisik, sehingga pelayanan dapat lebih cepat dan efisien.
Sebagai mitra strategis DJP, tentunya IKPI terus memperkuat kolaborasi baik antara IKPI dan otoritas perpajakan, maupun dengan stakeholder terkait lainnya.
“Kami juga akan meningkatkan peran IKPI sebagai mediator antara wajib pajak dan otoritas perpajakan dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya peran konsultan pajak, IKPI Cabang Surakarta juga berencana melakukan pendekatan langsung kepada pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam hal ini, konsultan pajak akan memberikan edukasi kepada pelaku usaha terkait pengelolaan kewajiban pajak mereka.
Salah satu program unggulan yang akan diusungnya adalah penyelenggaraan seminar, workshop, dan diskusi terkait perpajakan untuk meningkatkan keahlian dan profesionalisme para konsultan pajak di Surakarta. Program-program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan profesional di bidang perpajakan.
Suparman juga menyampaikan, dalam upaya menarik minat generasi muda untuk berkarir sebagai konsultan pajak, dirinya akan memperkenalkan profesi ini melalui sosialisasi di perguruan tinggi. Ia juga berencana membuka program pelatihan bagi mahasiswa untuk memberikan wawasan dan peluang karir di bidang konsultan pajak.
Dengan berbagai program dan strategi yang telah disiapkan, Suparman optimis bahwa IKPI Cabang Surakarta akan semakin maju dan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan profesi, pendidikan, dan pelatihan sektor perpajakan di daerah ini.
Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Ketua IKPI Cabang Surakarta Oscar Prasetyo Adhi mengatakan pemilihan ketua cabang yang dilaksanakan di Canthing Londo Resto, Surakarta, Minggu (6/10/2024) malam berlangsung meriah.
Sebanyak 55 anggota hadir untuk memberikan hak suaranya kepada calon pemimpin yang dipercaya untuk menahkodai mereka lima tahun kedepan.
Diceritakan Oscar, pemilihan dilakukan secara langsung dengan sistem pencoblosan. Tiga calon berkontestasi dalam pemilihan ini, yaitu Umatun Markhumah, Agung Nugroho PY, dan Suparman.
“Hasil akhir menunjukkan Suparman unggul dengan perolehan 38 suara, diikuti oleh Agung Nugroho PY dengan 11 suara, dan Umatun Markhumah yang memperoleh 6 suara,” kata Oscar.
Menurutnya, suasana pemilihan terbilang sangat meriah. Selain menjadi bagian dari rapat cabang, acara ini juga diselingi dengan makan malam bersama dan pembagian doorprize, sehingga menambah semangat para peserta.
Para calon juga diberi waktu untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka sebelum pemungutan suara dimulai.
Tidak hanya itu, proses pemilihan kali ini juga diwarnai dengan kreativitas dari masing-masing calon dalam menyampaikan visi dan misinya melalui media digital, baik berupa pamflet maupun video yang dibagikan melalui grup WhatsApp (WAG) cabang. Hal ini berhasil membangkitkan antusiasme anggota untuk berpartisipasi dalam pemilihan, yang akhirnya mencapai kuorum.
Dengan terpilihnya Suparman sebagai Ketua Cabang Surakarta yang baru, diharapkan IKPI Cabang Surakarta dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi profesi konsultan pajak di Indonesia khususnya di Surakarta. (bl)
IKPI, Jakarta: Dalam upaya memperkuat hubungan antaranggota, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) akan mengadakan turnamen golf bertajuk “Golf Bareng (GOBAR) Happy Fun Golf IKPI Family” yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Oktober 2024 di Sentul Highland, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memupuk rasa persaudaraan dan silaturahmi di kalangan anggota.
Ketua Panitia Turnamen Paulus Gunawan mengatakan, kegiatan ini lebih diutamakan untuk anggota IKPI. Dengan demikian, diharapkan ke depan dapat melibatkan instansi pemerintah, termasuk pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik yang aktif maupun yang sudah pensiun.
“GOBAR ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja dan membantu pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara melalui kerja sama yang lebih baik,” kata Paulus, Minggu (6/10/2024).
Menurutnya, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,2 juta per orang, peserta tidak hanya berkesempatan untuk memenangkan berbagai doorprize, termasuk 10 voucher PPL gratis, tetapi juga untuk mengenal lebih dekat rekan seprofesi.
“Kami berharap bahwa interaksi ini dapat membuka peluang kolaborasi dan membangun kemitraan di masa depan,” katanya.
Sekadar informasi, sebanyak 80% peserta merupakan anggota IKPI sedangan 20% sisanya merupakan klien dari anggota IKPI.
Menurut Paulus, walaupun tantangan terbesar adalah waktu persiapan yang mepet, semangat gotong royong dan kekeluargaan di antara anggota diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut.
Dalam upaya memperkuat visi dan misi IKPI, turnamen ini diharapkan menjadi ajang bagi anggota untuk bersatu dan menciptakan hubungan yang lebih kompak. Acara ini juga merupakan bentuk dukungan dari anggota IKPI untuk membangun komunitas yang lebih solid dan saling mendukung.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai turnamen dan pendaftaran, anggota IKPI dapat mengakses grup WhatsApp yang telah disediakan. “Mari bersama-sama menjadikan acara ini sukses dan menjadi momentum untuk memperkuat tali persaudaraan,” kata Paulus. (bl)
IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji ulang skema pembebasan pajak atau tax holiday lantaran bakal menerapkan pajak minimum global (global minimum tax/GMT) sebesar 15 persen pada tahun depan.
Pajak minimum global 15 persen merupakan hasil kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE), dengan negara-negara sepakat menerapkan tarif minimum pajak untuk perusahaan multinasional. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik perusahaan yang memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak rendah.
“Tax holiday tetap ada, tapi ada penyesuaian dengan konteks pajak minimum 15 persen,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu, seperti dikutip dari Antara, Senin (7/10/2024).
Untuk Indonesia, mengingat Pajak Penghasilan (PPh) Badan saat ini ditetapkan sebesar 22 persen, maka pembebasan pajak yang bisa diberikan pemerintah yaitu sebesar 7 persen. Angka itu diperoleh dari pengurangan PPh Badan 22 persen dan pajak minimum global 15 persen.
Febrio mengakui penerapan kebijakan ini berpotensi mengurangi minat pengusaha berinvestasi di Indonesia. Namun, pemerintah akan tetap mengimplementasikan syarat tarif minimum ini guna memastikan penghasilan wajib pajak yang tidak dipajaki Indonesia tidak dikenakan top-up tax oleh negara asalnya, sehingga hak atas pajak tetap diperoleh Indonesia.
“Kalau kita terapkan pembebasan pajak yang sampai 0 persen, maka 15 persennya akan dipungut oleh negara asalnya. Itu sama saja kita menyubsidi APBN negara lain. Kita tidak mau itu,” ujarnya.
Sebagai gantinya, pemerintah akan mencari insentif alternatif yang bisa mengompensasi kewajiban wajib pajak sebesar 15 persen itu. Insentif yang diberikan nantinya mayoritas berupa insentif fiskal.
“Tapi bentuknya bukan tax holiday lagi yang sampai 0 persen. Tax holiday sampai 7 persen kalau konteks Indonesia. Untuk yang 15 persen nanti kita pikirkan. Kita sedang pikirkan juga bersama Kementerian Investasi/BKPM,” ujarnya pula.
Kesepakatan pajak minimum global 15 persen diinisiasi oleh OECD/G20 Inclusive Framework untuk mengatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Pilar 2 ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar multinasional (MNC) membayar pajak minimum 15 persen di negara manapun mereka beroperasi, tanpa memperhitungkan di mana mereka melaporkan keuntungan.
Perusahaan multinasional yang terkena kebijakan ini, yaitu yang pendapatan global di atas 750 juta euro.
Jika perusahaan membayar pajak di bawah 15 persen di suatu yurisdiksi, negara asal perusahaan dapat menambahkan pajak tambahan (top-up tax) hingga mencapai minimum 15 persen. Misalnya, jika suatu perusahaan hanya dikenai pajak 5 persen di suatu negara, negara asal bisa menambahkan 10 persen pajak tambahan.
Dengan demikian, kebijakan ini dapat meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan internasional sekaligus meningkatkan penerimaan pajak negara, terutama di negara berkembang.
IKPI, Jalarta: Mayoritas negara Eropa telah memberikan suara mendukung penerapan tarif tinggi pada kendaraan listrik yang diimpor dari China.
Dikutip dari Antara pada Senin (7/10/2024) waktu setempat, Komisi Eropa, badan eksekutif Uni Eropa (UE) memberlakukan tarif impor dalam berbagai tingkatan awal tahun ini untuk melindungi industri mobilnya agar tidak terpuruk akibat meningkatnya jumlah kendaraan murah yang datang dari China.
Namun, sekarang negara-negara anggota telah memberikan suara, pajak tersebut telah menjadi resmi dengan tarif pada mobil China yang ditetapkan naik dari 10 persen menjadi 45 persen selama lima tahun ke depan.
Namun tidak semua anggota mendukung, ada lima negara termasuk Jerman dan Hongaria yang menentang tarif, sementara 12 negara lainnya abstain sama sekali.
Sebanyak 10 anggota memberikan suara untuk perubahan tersebut, termasuk negara-negara seperti Prancis, Italia, dan Polandia.
Langkah tersebut menyusul penyelidikan Uni Eropa terhadap besarnya bantuan negara yang diterima produsen mobil Tiongkok, yang menurut politisi Eropa tidak adil bagi merek lokal.
Sebagai hasil dari penyelidikan tersebut, Komisi Eropa menetapkan bea masuk tersendiri pada tiga merek kendaraan listrik utama Tiongkok yaitu SAIC, BYD, dan Geely, demikian dilaporkan BBC.
Saat ini, Uni Eropa merupakan pasar luar negeri terbesar bagi industri mobil listrik Tiongkok, sementara industri manufaktur mobil Jerman sangat bergantung pada ekspor ke Tiongkok.
Menurut The Guardian, BMW dan Volkswagen mengecam keputusan Uni Eropa tersebut, dengan BMW mengatakan hal itu merupakan “sinyal fatal” bagi industri mobil Eropa, sementara VW menyebutnya sebagai “pendekatan yang salah.”
Namun, jauh dari sekadar kenyataan yang sudah terjadi, Komisi Eropa mengatakan bahwa UE dan Tiongkok akan “bekerja keras untuk mencari solusi alternatif” di tahun-tahun mendatang.
Kementerian Perdagangan Tiongkok menyebut keputusan untuk mengenakan tarif “tidak adil” dan “tidak masuk akal”, yang menyebabkan kekhawatiran akan adanya pembalasan terhadap ekspor ke Tiongkok dari industri lain.
IKPI, Jakarta: Enggan Nursanti telah resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya pada pemilihan langsung yang diselenggarakan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Auditorium B lantai 4, Sabtu (5/10/2024) untuk Periode 2024-2029.
Pada kesempatan itu, Enggan menyatakan bahwa dirinya siap menjalankan program kerja strategis untuk lima tahun ke depan. Ia juga menyampaikan sejumlah program unggulan yang akan diimplementasikan demi memastikan keberlanjutan organisasi serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggotanya.
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan anggota IKPI dan relasi dengan pemangku kepentingan merupakan pondasi utama dalam kepemimpinannya. Ada juga memprioritaskan pengembangan kompetensi anggota melalui keterlibatan aktif anggota senior dan junior, terutama kaum milenial.
(Foto: IKPI Cabang Surabaya)
Untuk lebih saling mengenal sesama anggota, IKPI Cabang Surabaya juga rutin mengadakan Welcome Gathering New Member secara berkala. Tujuannya juga untuk melahirkan kader pengurus cabang.
“Kami juga akan membuat podcast dan forum diskusi kelompok (FGD) secara rutin, baik offline maupun online. Pengalaman para senior akan digabungkan dengan kemampuan teknologi para anak muda,” ujarnya, Minggu (6/10/2024).
Dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digitalisasi, Enggan menekankan bahwa IKPI Cabang Surabaya akan memanfaatkan potensi besar dari generasi muda yang melek teknologi. Contohnya program podcast sebagai salah satu bentuk inovasi yang akan dijalankan secara berkala, untuk memberikan edukasi kepada anggota dan publik dengan melibatkan narasumber dari anggota IKPI serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Selain itu, Enggan juga berkomitmen memberikan fasilitas bagi anggota dengan memaksimalkan kantor IKPI Cabang Surabaya sebagai tempat pertemuan dengan klien dan ruang diskusi antar anggota. “Kami ingin meningkatkan kompetensi anggota agar pelayanan terhadap klien lebih optimal, serta memperkuat pemahaman tentang kode etik agar tetap berjalan pada jalurnya,” ujarnya.
(Foto: IKPI Cabang Surabaya)
Enggan juga berencana memperkuat kolaborasi IKPI Cabang Surabaya dengan otoritas perpajakan dan institusi lain, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Harapannya, sinergi ini akan menciptakan hubungan mutualisme yang saling mendukung, sehingga bisa memberikan manfaat bagi semua pihak.
Dalam upaya meningkatkan kesadaran publik terkait pentingnya konsultan pajak, Enggan mengungkapkan bahwa kegiatan edukasi melalui talkshow di radio yang sudah berjalan akan terus diperluas. Tidak hanya pada satu media, namun juga melalui televisi dan radio, serta media online.
“Kami ingin publik lebih mengetahui peran penting konsultan pajak,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya regenerasi anggota sebagai upaya mendorong generasi muda untuk tertarik berkarir sebagai Konsultan Pajak. Program seperti Sambang Kampus dan penerimaan mahasiswa magang akan digalakkannya untuk memperkenalkan profesi ini kepada kalangan muda.
(Foto: IKPI Cabang Surabaya)
“Keberlanjutan IKPI Cabang Surabaya tidak hanya bergantung pada saya, tapi pada kecintaan semua anggotanya. Saya akan berusaha menumbuhkan rasa kebersamaan agar setiap anggota bisa saling mengenal dan aktif dalam kegiatan,” ujarnya.
Dengan visi yang jelas dan inovasi yang konkret, IKPI Cabang Surabaya dibawah kepemimpinan Enggan diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam dunia perpajakan di Surabaya.
Sementara itu Ketua Tim Pemilihan Ketua IKPI Cabang Surabaya, Doni Budiono menyatakan terima kasihnya kepada seluruh jajaran kepanitiaan, para anggota, dan kontestan yang berkontribusi menyukseskan terselenggaranya pesta demokrasi lima tahunan ini.
Diceritakan Doni, acara berlangsung cukup sukses dengan suasana yang hangat dan meriah. Sebanyak 237 pemilih dari 284 pendaftar turut berpartisipasi dalam pemilihan yang diselenggarakan mulai pukul 08.45 hingga 14.15 WIB.
(Foto: IKPI Cabang Surabaya)
“Sebenarnya total anggota tetap IKPI Cabang Surabaya berjumlah 590 orang. Tetapi pada kesempatan ini hanya 237 anggota yang bisa meluangkan waktu sibuknya untuk hadir ke pesta demokrasi ini,” katanya.
Doni menyebutkan, pemilihan ini diikuti dua calon ketua yakni Agung Satryo Wibowo dan Enggan Nursanti. Dengan menggunakan sistem pemilihan tertulis, hasil akhir menunjukkan bahwa Enggan Nursanti unggul dengan memperoleh 147 suara, sementara Agung Satryo Wibowo mendapatkan 90 suara.
Sekadar informasi, suasana pemilihan berlangsung penuh keakraban di mana kedua calon ketua datang bersama-sama ke ruang pemilihan dengan akrab dan bergandengan tangan. Kemeriahan acara ini juga ditandai dengan kehadiran Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, Ketua Pengawas IKPI Prianto Budi Saptono, dan Ketua Dewan Kehormatan IKPI Christian Binsar Marpaung.
Panitia pelaksana telah mempersiapkan rapat anggota cabang ini selama 1 bulan lebih dengan sangat baik sampai konsumsi nasi kotak, buah, dan kopi sangat mencukupi dan sebagian dibawa pulang peserta. (bl)
