Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Ruston-Lisa akan Jadikan Kursus Brevet Sumber Utama Penerimaan IKPI Pusat hingga Cabang

Posted on 02/08/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia periode 2024-2029, Ruston Tambunan menyatakan untuk menjadikan kursus Brevet Pajak sebagai sumber pemasukan utama asosiasi, dan kemudian ditunjang dengan pendapatan dari kegiatan penyelenggaraan PPL.

“Saat ini penerimaan PPL dapat kita kontrol, karena peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengaturnya sebagai kewajiban bagi anggota untuk melaksanakannya. Jika PMK itu berubah dan anggota tidak diwajibkan mengikuti PPL harus dari asosiasi tempat terdaftar, maka potensi penerimaan PPL pun akan merosot tajam. Oleh karenanya, ada hal yang dapat kita lakukan dan itu adalah melekat dengan profesi kita yakni melakukan kursus Brevet Pajak,” kata Ruston dalam safari Kampanye Riang Gembira dan Silaturahmi ke IKPI Depok, Kamis (1/8/2024).

Diketahui, pernyataan Ruston juga sekaligus menjawab keluhan Ketua IKPI Depok Nuryadin Rahman yang mengungkapkan bahwa harga PPL offline terasa mahal. Hal itu disebabkan oleh biaya pelaksanaanya yang juga mahal, karena mereka menggunakan hotel sebagai tempat acara.

Oleh karenanya, Nuryadin memohon untuk diberikan kesempatan kepada pengurus cabang agar bisa meng create penerimaan sendiri dari anggota agar kas cabang dapat terjaga dan aktivitas cabang pun terlaksana secara berkelanjutan.

Ruston-pun langsung merespon pernyataan itu, dan mengatakan bahwa sesungguhnya pengurus harus berpikir kreatif agar biaya operasional organisasi didapatkan dari kegiatan edukasi perpajakan kepada masyarakat secara kontinu tanpa mengandalkan penerimaan dari PPL, hal ini penting sebab:

Pangsa pasar PPL itu bersifat captive market, karena pasar utamanya adalah anggota IKPI itu sendiri. Sedangkan kursus Brevet Pajak pasarnya adalah masyarakat, oleh karena itu tahapan yang harus dilakukan adalah dengan kerja bersama dari seluruh anggota dan pengurus mulai dari pengurus cabang, pengurus daerah dan pengurus pusat harus bahu membahu dengan tahapan:

1. Pengurus Pusat membuat modul yang terus di mutahirkan, hal ini sudah berjalan artinya produk untuk kita jual sudah ready for sale

2. Pengurus pusat dan cabang mengadakan kursus brevet sendiri dengan modul dari pengurus pusat dan narasumber dari anggota sendiri, oleh karena itu diminta agar pengurus dan anggota di wilayah masing masing mohon luangkan waktu untuk menjadi instruktur kursus brevet sebab itu adalah bagian dari sumbangsih nyata kita dalam edukasi perpajakan yang pada akhirnya bermuara pada kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakannya yang pada ujungnya meningkatkan penerimaan negara

3. Mengadakan kursus brevet bekerjasama dengan pihak ketiga apakah dgn kampus2 atau lembaga pendidikan lainnya dalam hal Cabang blm dpt melaksanakan sendiri karena keterbatasan sarana dan prasarana misalnya.

4. Pelaksanaan kursus brevet di kampus kampus itu sangat potensial karena saling membutuhkan simbiosis mutualisme, IKPI mempunyai modul yang up to date serta praktisi yang dapat berfungsi pengajar professional sedangkan kampus memerlukan program untuk mendidik mahasiswanya secara berkualitas. Sehingga keduanya saling mengisi secara produktif

5. Dari kegiatan kursus brevet dan kegiatan lainnya maka cabang akan dapat menabung sedikit demi sedikit yang pada akhirnya dapat mewujudkan pengadaan gedung sekretariat sendiri yang dapat dipakai untuk kegiatan PPL maupun kursus brevet serta tempat kumpul kumpul pengurus dan anggota. Pengurus cabang dan pengurus pusat tentu bekerjasama untuk pengadaan gedung/kantor sekretariat tersebut sebab IKPI itu adalah satu entitas yang menyebar diseluruh wilayah Indonesia, asetnya pun tercatat atas nama IKPI bukan pengda atau pengcab apalagi pengurus

6. Mekanisme diatas bukan tidak mungkin tetapi sangat mungkin sebab dua cabang telah melakukannya dan mereka berhasil memiliki kantor sekretariat sendiri yakni Cabang Surabaya dan Cabang Malang dibawah koordinasi Pengda Jawa Timur

“Dengan langkah-langkah itu penerimaan utama IKPI dari cabang hingga pusat secara bertahap akan bersumber dari pelaksanaan kursus brevet serta kegiatan lainnya yang akan di efektifkan dan teknis pengerjaannya akan dipimpin oleh direktur eksekutif yang saat ini sedang kita rekrut dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses rekrutmen nya agar kita mendapatkan orang yang betul betul professional dan berintegritas untuk mengelola sekretariat IKPI,” kata Ruston.

Sekadar informasi, rangkaian Kampanye Riang Gembira dan Silaturahmi Ruston-Lisa mendengar dan menyerap aspirasi anggota dilakukan di RM Telaga Seafood Cibubur, Jawa Barat untuk mendengar dan bersama dengan pengurus dan anggota IKPI cabang Depok.

Susasana acara kali ini sedikit berbeda dan suasana dicabang lainnya, terasa lebih hangat, akrab dan guyub barangkali disebabkan oleh gaya kepemimpinan Nuryadin yang suka bernyanyi dan berjoget dengan membawakan lagu-lagu gembira dalam setiap kesempatan. Kebiasaan positif ini-pun menular kepada pengurus dan anggota IKPI Depok.

Bagai gayung bersambut, sebagai incumbent Ketua Umum IKPI, Ruston Tambunan juga adalah orang yang hobi bernyanyi dan berjoget bersama. Selintas saya berpikir ke depan ada baiknya pula bila para ketua cabang dan ketua pengda serta pengurus harian diwajibkan untuk berlatih nyanyi dan berjoget bagi yang belum terbiasa, agar tercipta suasana yang selalu ceria dan penuh dengan senda gurau tanpa mengurangi kualitas pertemuan

Acara dimulai seperti biasa dibuka oleh Ketua Cabang Nuryadin, lalu Ketua Timses Henri PD Silalahi menyampaikan latar belakang pencalonan Ruston-Lisa, dilanjutkan dengan pengusul dari pengurus harian yang hadir yakni T. Arsono dan Norman Wijayantoko memberikan speech yang menguatkan pilihan terhadap paslon 02 dan kemudian pemaparan dari paslon Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari lalu selanjutnya acara tanya jawab dipandu oleh Ketua IKPI Depok

(Foto: Istimewa)

Paslon 02 telah mengisi masa kampanye dengan menyampaikan narasi pengenalan profil paslon, capaian, visi misi dan program kerja masa bakti 2024-2029 melalui website IKPI, grup chat dan media sosial lainnya seperti youtube, Instagram, tiktok dan facebook namun Ruston-Lisa merasa perlu untuk bertemu langsung dengan anggota meskipun disadari hal itu akan sangat melelahkan tetapi hal itu harus diambil karena interaksi langsung akan mendapatkan makna pertemuan yang sesungguhnya.

Karena, dengan bertemu akan terlihat gestur, ekspresi, lisan dan tutur kata secara interaktif dan ditekankan oleh Ruston Tambunan agar dalam setiap pertemuan tidak ada sekat dukungan paslon biarlah dukungan dan pilihan itu menjadi rahasia masing-masing dalam menggunakan haknya kelak di bilik suara.

“Jika kita terpilih kita syukuri dan pengabdian ini kita teruskan sebagai pimpinan terdepan yang menjadi contoh dan teladan bagi anggota, mengajak serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota yang mau dan mampu membagi sebagian waktu sibuknya untuk berbakti kepada perkumpulan dan melayani anggota dan masyarakat sebab kesempatan berbuat baik pun tidak selalu dimiliki oleh semua orang,” ujarnya.

Namun kata Ruston, jika tidak terpilih maka itu juga tetap disyukuri. Artinya bahwa Tuhan berkehendak lain dan kita diberikan kesempatan serta waktu untuk mengembangkan kantor dan usaha kita sendiri dan tentu saja tetap setia dalam keluarga IKPI sebab persatuan dan kesatuan IKPI yang penuh dengan rasa kekeluargaan adalah yang paling utama

Dalam pertemuan ini banyak masukan yang disampaikan dan itu semua dicatat dan direspon oleh Ruston-Lisa secara lugas, semua masukan dianggap logis dan layak untuk diterapkan kelak dalam masa bakti 2024-2029, saran dan masukan disampaikan oleh ketua cabang dan juga peserta seperti: Wisnu, Arif Budiman, Sukasdi, Puji Rahayuningsih, Syafrianto.

Hadir pada pertemuan tersebut, sembilan pengurus cabang Depok dari empat belas orang pengurus yakni: Ketua Nuryadin, Bendahara Sukasdi, Sie Pelaksana: PPL Taslim Syahputra, Puji Rahayuningsih, Sie Humas: Kasan Bisri, Edy Mulyanto, Ilham Susilo, Sie Riset dan Pengembangan: Syafrianto, Hendra Damanik sedangkan Sekretaris Bachtiar Dewantara sedang kurang sehat demikian juga 4 pengurus lainnya berhalangan karena kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Dari sembilan pengusul pengurus harian pencalonan Ruston-Lisa hadir bersama dengan paslon adalah T. Arsono, Norman Wijayantoko dan Henri PD Silalahi (Henri PD Silalahi)

Lebih dekat dengan Ruston-Lisa klik : https://s.id/PilihNo2-RUSTON-LISA

Berita terkait:

https://ikpi.or.id/dihadapan-pengurus-dan-anggota-ikpi-jakarta-pusat-ruston-lisa-menyatakan-akan-prioritaskan-pelaksanaan-ppl-nts-kepada-pengurus-cabang-untuk-meningkatkan-tingkat-partisipasi-anggota-di-cabang-masing-ma/

https://ikpi.or.id/ruston-lisa-menargetkan-uu-konsultan-pajak-terwujud-di-periode-2024-2029/

https://ikpi.or.id/jaring-aspirasi-anggota-ruston-lisa-silaturahmi-dengan-ikpi-bali/

REVALUASI ASET TETAP

Posted on 01/08/202401/08/2024 by Admin IKPI

Oleh: Suwardi Hasan, S.H., S.E., M.Ak., C.A.

Anggota IKPI (NRA 00435)

PENDAHULUAN

Revaluasi Aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga pencatatannya mencerminkan nilai aset sekarang. Hal tersebut biasanya dilakukan ketika aset tetap mengalami perubahan sigifikan nilai di pasaran. Pasalnya, kenaikan atau penurunan nilai ini dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revaluasi agar informasi laporan keuangan menjadi lebih relevan dan dapat diandalkan.

Revaluasi dapat mengakibatkan nilai aset menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai tercatatnya. Dalam tulisan ini akan membahas khusus mengenai Revaluasi aset tetap untuk tujuan Komersil dan tujuan perpajakan.

REVALUASI ASET TETAP UNTUK TUJUAN KOMERSIL

SAK 16 (Revisi 2011) bertujuan untuk mengatur perlakukan akuntasi aset tetap, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahanya.

Ada dua model pengukuran aset tetap yaitu model biaya dan model revaluasi. Dalam Paragraph 31 SAK 16 ini mengatur mengenai ketentuan revaluasi yang merupakan salah satu pengukuran setelah pengakukan aset tetap yang akan dibahas lebih lanjut. Sehingga untuk melakukan revaluasi aset tetap, tunduk pada ketentuan dalam SAK 16 (Revisi 2011) tentang aset tetap.

Revaluasi aset Tetap untuk Tujuan Komersil (Akuntansi) adalah dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi penyajian laporan keuangan. Dengan revaluasi dapat mencerminkan nilai wajar atau fair value perusahaan. Khusus bagi perusahaan yang akan IPO atau go public, revaluasi aset adalah hal yang bisa digunakan untuk menyajikan nilai aset ke harga yang relatif lebih realistis.

Manfaat revaluasi aset adalah membantu dalam memperbaiki struktur modal, agar rasio utang terhadap ekuitas /Debt to Equity Ratio (DER) turun. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih mudah memperoleh utang dari bank untuk meningkatkan permodalan karena rasio utangnya menurun. Dengan DER yang turun sampai batas tertentu sekaligus juga dapat memberikan kemungkinan pembebanan biaya bunga secara fiskal yang lebih maksimal.

Bagi perusahaan di sektor perbankan, meningkatnya permodalan juga akan berpengaruh ke Capital Adequacy Ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal yang semakin tinggi. Artinya, bank dapat memiliki lebih banyak kemampuan untuk memberikan dana kredit bagi perusahaan maupun nasabah lainnya.

Tujuan dan manfaat lainnya dari revaluasi aset adalah bisa membantu memudahkan perusahaan yang ingin melakukan merger. Pasalnya, jika masing-masing perusahaan yang ingin merger melaksanakan revaluasi aset tetap, maka nilai wajarnya untuk perusahaan baru dapat terlihat.

Ketentuan mengenai revaluasi antara lain sebagai berikut:

Aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.
Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan
Frekwensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi.
Jika suatu aset tetap di revaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.
Aset-aset dalam satu kelas aset tetap direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif.
Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi.
Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diaku dalam laba rugi. Akan tetapi penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi aset tersebut.

Dalam praktik revaluasi aset dilakukan oleh pihak independen yaitu dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Terdapat beberapa cara/metode dalam melakukan penilaian kembali atas aset tetap. Adapun beberapa metode revaluasi aset adalah sebagai berikut:

Metode Indeksasi

Metode pertama untuk melakukan revaluasi aset adalah indeksasi. Pada metode ini, indeks diterapkan dalam biaya aset untuk mengetahui biaya kini.

Indeks oleh departemen Biro Statistik atau Survei Ekonomi negara bisa digunakan untuk revaluasi aset.

Metode Harga Pasar Saat Ini

Metode kedua dalam revaluasi aset adalah dengan menilai harga pasar saat ini atau yang sedang berlaku. Misalnya, jika ingin revaluasi tanah dan bangunan, maka bisa diambil dari nilai real estate atau dealer properti yang tersedia di pasar. Sementara, untuk revaluasi atas pabrik dan mesin, nilai wajarnya dapat diambil dengan bantuan pemasok.

Metode Penilaian

Metode selanjutnya dalam melakukan revaluasi aset adalah dengan penilaian. Pada metode ini, penilaian teknis dilakukan secara rinci terhadap aset untuk mengetahui nilai pasar. Jika perusahaan ingin menggunakan metode ini, maka harus memastikan bahwa aset tidak over ataupun undervalued. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan nilai pasar wajar suatu aset antara lain:

Tanggal pembelian aset tetap untuk menghitung umurnya.
Waktu penggunaan aset tetap.
Jenis aset tetap.
Kebijakan perbaikan dan pemeliharaan perusahaan untuk aset tetap.
Ketersediaan suku cadang di masa yang akan datang.

Contoh :

PT Fery Jaya melakukan revaluasi aset tetap berupa sebidang tanah luas 5000 M² yang telah dibeli sepuluh tahun lalu yang nilai perolehannya Rp 10 Milyar. Terdapat kenaikan yang signifikan yaitu nilai hasil revaluasi yang dilakukan oleh KJPP adalah Rp 20 Milyar. Maka atas selisih lebih revaluasi tersebut maka PT Fery Jaya akan menjurnal debit : Tanah dan mengkredit Penghasilan komprensif lainnya sejumlah Rp 10 Milyar (selisih lebih Revaluasi)

Selanjutnya selisih lebih revaluasi tersebut akan tersaji dalam bagian ekuitas.

Untuk melaksanakan revaluasi aset untuk tujuan komersil ini tentunya tidak memerlukan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak dan tidak ada PPh yang terutang atas selisih lebih revaluasi tersebut, sebaliknya selisih lebih revaluasi akan menjadi objek PPh manakala revaluasi dilakukan untuk tujuan perpajakan yang akan dibahas selanjutnya.

REVALUASI ASET TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Dalam situasi tertentu perusahaan dapat mempertimbangkan juga untuk memilih revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan. Ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan (PMK 79/2008).

PMK 79/2008 ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari pasal 19 UU PPh yang terkait dengan pasal 4 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa selisih lebih penilaian kembali aktiva merupakan objek pajak penghasilan. Sehingga lebih atas revaluasi akan dikenakannya Pajak Penghasilan

B.1. Syarat Revaluasi Aset Tetap untuk Tujuan Perpajakan

Dalam melakukan revaluasi Aset Tetap untuk tujuan Perpajakan tentu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam PMK 79/2008 ini, beberapa syarat tersebut antara lain:

Berlaku bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Objek revaluasi berupa seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
Revaluasi tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.
Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
Membayar PPh final sebesar 10% dari selisih lebih atas nilai revaluasi

Manfaat dari revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan adalah dapat membantu mengurangi kewajiban pajak suatu perusahaan bila dilakukan perhitungan dengan cermat antara besarnya PPh yang harus dibayar dibanding dengan biaya penyusutan fiskal yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Terlebih ketika tahun 2015-2016 yang lalu adanya momentum penurunan tarif pajak penghasilan atas selisih lebih revaluasi aset tetap yang semula 10% menjadi 3%, 4% atau 6%. Setelah itu dan sampai saat ini tarif pajak untuk selisih lebih atas revaluasi aset tetap adalah kembali 10% sesuai dengan PMK 79/2008.

Situasi dimana ekuitas perusahaan dalam kondisi minus, maka revaluasi aset tetap yang berpotensi memiliki nilai selisih lebih dapat berdampak meningkatkan nilai ekuitas, sehingga nilai DER akan semakin membaik yang pada akhirnya dapat berguna untuk memaksimalkan pengurangan penghasilan bruto melalui pembebanan biaya bunga.

SIMPULAN

Revaluasi Aset Tetap dapat dilakukan untuk tujuan komersil (akuntasi) atau untuk tujuan perpajakan yang mana masing-masing memiliki implikasi yang berbeda. Revaluasi Aset Tetap untuk tujuan perpajakan berdampak pada terutangnya PPh 10% final atas selisih lebih revaluasi sebagaimana diatur dalam PMK 79/2008, sedangkan Revaluasi Aset tetap untuk tujuan komersil (akuntansi) tidak ada PPh yang terutang.

Ruston-Lisa Implementasikan Sistem Laporan keuangan IKPI Terintegrasi Berbasis Website Yang Saat Ini Sudah Masuk Tahap Finalisasi

Posted on 01/08/202401/08/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari, menegaskan program akuntansi berbasis web segera akan diimplementasikan yang saat ini sudah masuk tahap finalisasi. Dengan sistem ini penyusunan laporan keuangan akan terintegrasi mulai dari pengurus cabang, pengurus daerah hingga pengurus pusat.

“Sistem berbasis web ini sudah dibangun sejak Januari 2024 dan saat ini masuk dalam tahap finalisasi untuk segera kita implementasikan,” kata Ruston dalam lanjutan Kampanye Riang Gembira dan Silaturahmi dengan pengurus dan anggota IKPI Cabang Jakarta Timur di rumah makan Henis Jl. Balai Pustaka, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (30/7/2024).

Di hadapan puluhan peserta yang hadir pada acara itu, Ruston menyampaikan ada beberapa hal kebijakan yang akan ditinjau ulang jika dirinya nanti terpilih menjadi ketua umum periode 2024-2029, diantaranya biaya PPL dan iuran anggota yang memang ada di dalam program kerja yang sudah disepakati dalam mukernas 2023 yang kemudian kami elaborasi kedalam program kerja paslon 02.

Dalam kesempatan itu, Ruston sedikit membocorkan apa yang dibicarakannya saat kampanye Riang Gembira dan Silaturahmi di cabang Jakarta Barat pada Jumat 26 Juli 2024. Saat itu, salah satu calon ketua pengawas menyarankan agar laporan keuangan IKPI disusun berbasis website.

Dikatakan Ruston, apa yang dipikirkan oleh calon ketua pengawas tersebut sudah dia kerjakan dan siap untuk diterapkan. “Jadi nanti laporan keuangan akan sedia setiap saat, sehingga kapanpun pengawas perkumpulan membutuhkan laporan keuangan atau bahkan melakukan audit laporan keuangan, pengurus sudah siap dan dapat menyajikannya secara cepat, mudah dan akurat,” ujarnya di Lokasi acara.

Menurutnya, transparansi laporan keuangan memang dianut oleh perkumpulan dan hal itu tertuang di dalam AD/ART, namun bukan transparansi tanpa aturan, semua ada asasnya dan ada mekanismenya sehingga perkumpulan dikelola secara patut dan accountable.

Dengan digitalisasi penyusunan laporan keuangan berbasis web, dia mengungkapkan bahwa kapanpun laporan keuangan dibutuhkan oleh anggota dapat saja diberikan. Tentu dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perkumpulan, sebab tidak baik mengumbar atau menyebarluaskan laporan keuangan yang dapat berakibat pada hal-hal yang tidak kita inginkan.

“Jadi semua harus proper dan dilakukan dengan taat asas yang disepakati bersama dari anggota oleh anggota untuk anggota yang tertuang dalam AD/ART Perkumpulan,” ujarnya.

Menurutnya, laporan keuangan berbasis website ini akan mengurangi beban administratif di tingkat pengurus cabang, pengurus daerah dan pengurus pusat serta memudahkan pengawas perkumpulan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART perkumpulan.

Dengan demikian, digitalisasi adalah suatu keniscayaan dan IKPI harus mampu beradaptasi serta mengadopsi manfaat positif dari perkembangan teknologi yang diterapkan. Diharapkan, hal itu bisa memberikan layanan kepada anggota yang semakin meningkat dan sederhana, cepat, tepat, akurat serta murah, seperti pengembangan IKPI Smart yang semakin smart serta digitalisasi penyusunan laporan keuangan yang mampu menekan biaya dalam jangka Panjang.

Namun demikian lanjut Ruston, bersamaan dengan itu pihaknya juga tetap menjaga mutu pelayanan kepada anggota serta interaksi antar pengurus perkumpulan akan semakin meningkat yang pada akhirnya mampu mewujudkan IKPI yang semakin kuat, inklusif dan mendunia

Sekadar informasi, pada closing statement Ketua Cabang Jakarta Timur Sundara Ikhsan setuju dan sangat mendukung agar laporan keuangan yang berbasis web itu akan sangat membantu pengurus cabang dan akan mampu mewujudkan laporan keuangan yang mudah, cepat dan accountable.

“Kami, Paslon 02 telah mengerjakannya dalam masa bakti 2022-2024 bersama sama dengan seluruh pengurus cabang, pengurus daerah dan pengurus pusat serta anggota yang terus mensupport program kerja yang produktif dan bermanfaat bagi anggota dan perkumpulan. Kelak apabila terpilih dalam kongres XII Bali nanti, kita tinggal meneruskan dan mempertajamnya sesuai dengan program kerja 2024-2029 serta aspirasi dari anggota yang terus menerus kami kumpulkan dalam komunikasi interaktif Ruston-Lisa mendengar dan menyerap aspirasi anggota IKPI,” katanya.

Pada pertemuan tersebut, saran, kritik dan masukan serta harapan dari peserta termasuk dari ketua cabang telah dicatat oleh paslon 02, termasuk kegelisahan anggota akan potensi ekses yang mungkin timbul dari mekanisme pemilihan pimpinan IKPI yang cukup lama, jangka waktu kampanye yang dirasakan cukup lama dipandang kurang produktif bagi IKPI sebagai asosiasi profesi jika dibandingkan dengan pemilihan pada kongres XI Batu.

Henri PD Silalahi yang bertindak sebagai moderator menyampaikan bahwa mekanisme yang terjadi saat ini bukanlah maunya pengurus tetapi adalah amanat dari AD/ART yang disempurnakan pada Kongres XI Batu, oleh karena itu euforia demokrasi yang kita rasakan saat ini marilah kita nikmati, sedikit agak hangat tidak apa-apa karena itu adalah media kita untuk saling bertukar buah pemikiran, saran dan harapan serta media kontestan serta sarana bagi anggota untuk menguji kompetensi, kesungguhan dan keteguhan hati kontestan apakah tulus dan ikhlas untuk berbakti bagi perkumpulan.

Namun tentu kita harus tetap menjaga tutur kata agar tidak offside menyinggung perasaan orang lain. Hendaknya kita menyampaikannya dengan santun dan penuh tanggung jawab dilandasi semangat menjaga rasa kekeluargaan IKPI yang selama ini telah terbangun dan terwujud dalam interaksi antara anggota, antar pengurus dan antar anggota dengan pengurus.

Jika pada akhirnya nanti anggota melihat mekanisme saat ini tidak produktif maka tentu dapat dilakukan perubahan melalui kongres berikutnya dengan menyempurnakan klausul terkait dengan tata cara pemilihan ketua umum-wakil ketua umum serta ketua pengawas

“Semuanya menjadi catatan kita, hal hal yang sifatnya dapat kita lakukan akan kita eksekusi sepanjang inline dengan peraturan perkumpulan lalu hal-hal yang pengaturannya berada di level AD/ART tentu mekanismenya adalah melalui perubahan AD/ART pada kongres berikutnya,” kata Ruston.

Hadir pada pertemuan tersebut, pengurus cabang Jakarta Timur hadir dengan formasi lengkap yakni: Ketua Sundara Ikhsan, Sekretaris Eny Susetyoningsih, Bendahara Sustiwi, Seksi Pendidikan dan IT Rizky Darma, Seksi Humas dan Keanggotaan Kosasih, Agus Windu Atmojo. Winarto Sugondo berhalangan karena kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. (Henri PD Silalahi)

Lebih dekat dengan Ruston-Lisa klik : https://s.id/PilihNo2-RUSTON-LISA

Berita terkait:

https://ikpi.or.id/ruston-lisa-menargetkan-uu-konsultan-pajak-terwujud-di-periode-2024-2029/

https://ikpi.or.id/jaring-aspirasi-anggota-ruston-lisa-silaturahmi-dengan-ikpi-bali/

Vaudy Starworld Targetkan IKPI jadi Asosiasi Kelas Dunia di 2029

Posted on 01/08/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sejak tahun 2002 telah menjadi anggota Asia Oceania Tax Consultants Association (AOTCA). Tentu hal ini dinilai sangat positif bagi asosiasi terbesar dan tertua di Indonesia ini. Bahkan tahun 2025 IKPI dipercaya untuk memimpin AOTCA selama dua tahun.

Demikian dikatakan Calon Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Vaudy Starworld, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut Vaudy mengatakan, anggota AOTCA saat ini hanya terbatas pada negara-negara dari Asia Pasifik, sehingga dia menilai tidak tepat jika dikatakan IKPI telah menjadi asosiasi konsultan pajak kelas dunia.

“Saat ini IKPI masih akan menuju asosiasi kelas dunia, dan itu akan kami wujudkan melalui kepengurusan Vaudy-Jetty pada 2024-2029 mendatang,” ujarnya.

Dia menegaskan, untuk menjadi asosiasi kelas dunia IKPI harus melakukan kerja sama dengan negara-negara di luar AOTCA, seperti Eropa, Amerika, bahkan Afrika. “Jadi ke depan saya akan membentuk Departemen Hubungan Internasional yang bidang-bidangnya bisa merambah kerja sama dengan organisasi di luar AOTCA,” ujarnya.

Dikatakan Vaudy, nantinya di dalam Departemen Internasional dirinya akan membentuk bidang-bidang dengan pembagian wilayah-wilayah kerja seperti ada bidang yang khusus menjalin kerja sama dengan negara AOTCA dan Asia Pasifik lainnya; Eropa; Amerika; dan Afrika. “Jadi setidaknya minimal ada empat bidang mewakili lima benua di dunia,” ujarnya.

Vaudy menargetkan, dalam lima tahun ke depan IKPI telah menjalin kerja sama dengan negara-negara di lima benua sehingga 2029 IKPI sudah benar-benar menjadi asosiasi konsultan pajak kelas dunia.

Namun demikian, nantinya IKPI bersama asosiasi konsultan pajak di lima benua itu bukan hanya sebatas kerja sama di atas kertas saja, melainkan akan meminta asosiasi di negara-negara tersebut menyampaikan informasi perpajakan yang mereka miliki kepada anggota IKPI secara online.

Selain mendengar dari asosiasi-asosiasi mengenai perpajakan di negara mereka kata Vaudy, IKPI juga akan mendorong anggota IKPI menjadi pembicara untuk mengenalkan perpajakan Indonesia ke asosiasi-asosiasi yang ada di lima benua tersebut.

“Inilah waktunya IKPI dan anggotanya mendunia,” kata Vaudy.

Adapun tujuan dari kerja sama itu, menurut Vaudy adalah agar anggota IKPI semakin mendapatkan pengetahuan perpajakan dari berbagai negara di dunia bukan hanya sebatas negara-negara AOTCA saja. “Jadi, kalau IKPI mau mendunia maka asosiasi konsultan pajak di lima benua itu juga harus mengenal IKPI, baru kita bisa mengklaim bahwa IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak kelas dunia,” ujarnya.

Menurutnya, walau nanti IKPI sudah menjadi asosiasi konsultan pajak kelas dunia, tetapi kepemimpinan dan status sebagai anggota AOTCA tetap dipertahankan. (bl)

Caketum Vaudy: IKPI Bisa Menjadi Rumah Masa Depan Pensiunan Pegawai DJP

Posted on 31/07/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld, akan mengoptimalkan pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk bergabung dengan IKPI. Pasalnya sejak 2019, minat gabung para pensiunan kedalam wadah asosiasi terbesar dan tertua di Indonesia ini sudah berkurang.

“Entah masalahnya ada di mana, sehingga minat para pensiunan pegawai DJP untuk masuk IKPI menjadi sangat rendah. Ini harus diperbaiki,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Rabu (31/7/2024).

Menurut Vaudy, sebagai mitra strategis DJP harusnya ketertarikan pegawainya untuk masuk IKPI sangat besar, mengingat usia pensiunan pegawai masih relatif produktif untuk bekerja maupun berorganisasi.

“Seharusnya IKPI juga bisa menjadi rumah masa depan bagi pensiunan pegawai DJP, dan pendekatan itu nanti akan terus kami lakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut Vaudy menyatakan, keberadaan pensiunan pegawai DJP diperlukan oleh IKPI karena mereka memiliki jaringan dan relasi yang luas di kalangan otoritas pajak. Dengan demikian, diharapkan masuknya mereka di IKPI dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antara konsultan pajak dan otoritas pajak.

Berdasarkan faktor tersebut, Vaudy menegaskan pentingnya IKPI menjalin komunikasi dengan para pejabat aktif DJP baik itu eselon 1, 2, dan 3 khususnya yang memasuki usia pensiun. (bl)

Mengenal dari Dekat Lisa Purnamasari ‘Calon Wakil Ketua Umum IKPI Periode 2024 – 2029’

Posted on 31/07/2024 by Admin IKPI

Oleh: T Arsono (Tim sukses Ruston-Lisa)

Berbeda dengan kongres–konggres sebelumnya, Konggres IKPI di Bali mendatang, memiliki perbedaan yang amat mendasar. Sebelumnya, wakil ketua umum ditunjuk oleh ketua umum terpilih. Namun dalam kongres di Bali pada Agustus 2024 mendatang, anggota IKPI akan memilih ketua umum dan wakil ketua umum sebagai “satu paket pilihan”.

Paket ketua umum dan wakil ketua umum dapat diibaratkan seperti satu kesatuan (mata uang koin). Satu sisi mata uang koin tidak bisa dilepaskan dari sisi lainnya. Kemampuan dan kematangan seorang ketua umum harus diimbangi dengan kemampuan dan kematangan sang wakil ketua umum. Begitu juga sebaliknya, mengkilap-nya satu sisi mata uang koin akan sia-sia bila sisi koin lainnya “lecet tergores paku”.

Bahwa IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) merupakan asosiasi profesi konsultan pajak yang menaungi para konsultan pajak professional. Sehingga seorang wakil ketua umum yang harus mampu berbagi tugas dengan seorang ketua umum, dituntut memiliki background pengalaman sebagai seorang konsultan pajak professional. Background pengalaman ini memberikan bekal bagi seorang ketua umum dan/atau wakil ketua umum memahami apa yang sesungguhnya diinginkan dan dibutuhkan oleh para konsultan pajak.

Bila diibaratkan IKPI sebagai lembaga kemiliteran yang amat kita banggakan, seorang panglima dan/atau wakil panglima (bila misalnya ada), tentu harus memiliki background seorang militer. Akan menjadi aneh apabila lembaga kemiliteran tersebut (misalnya) harus dipimpin oleh seorang panglima atau wakil panglima dengan tanpa pengalaman militer yang cukup.

Demikian juga IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak selayaknya dipimpin oleh mereka yang memiliki pengalaman sebagai seorang konsultan pajak. Silahkan diperbandingkan dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia); IAI (Ikatan Akuntan Indonesia); Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan lain. Namun jangan diperbandingkan IKPI, IDI, Peradi, IAI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena lembaga kementerian bukan merupakan asosiasi profesi.

Bahwa urusan IKPI tidak hanya terbatas pada urusan dalam negeri saja, namun juga urusan internasional. Mengingat IKPI adalah member of AOTCA dan AOTCA adalah member of GTAP, sehingga kemampuan berbahasa asing juga penting.

Keanggotaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan misi dan visi IKPI sebagai asosiasi yang mendunia (go international) sekaligus sebagai upaya membawa anggota menjalin hubungan dengan para konsultan pada level global.

Sosok Lisa Purnamasari telah mengawali sebagai anggota IKPI sejak tahun 2000-an awal. Lisa juga telah berpengalaman luas dengan diberikan amanah sebagai sekretaris panitia konggres IKPI di Brastagi (Medan), Batam (Riau), Makassar (Sulawesi Selatan) hingga Batu (Malang).

Bahkan Lisa juga mampu menjalankan tugasnya dengan baik saat menjadi sekretaris panitia AOTCA di Bali pada 2022 silam. Bagi kita yang pernah mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) seorang Lisa Purnamasari juga bukan sosok yang asing. Lisa sudah tugas selama hampir di dua periode kepengurusan di KP3SKP (Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak).

Pada Konggres IKPI di Bali yang akan datang, Lisa bertindak selaku Ketua Panitia, yang harus melayani sekira 1.600 peserta kongres yang datang dari seluruh penjuru tanah air. Dapat diartikan, Lisa Purnamasari telah matang dan kompeten dengan disertai leadership yang kuat yang mampu berbagi tugas dengan incumbent Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan.

Berkenaan dengan urusan memilih ketua umum dan wakil ketua umum, tentu anggota harus meneliti pengalaman dan kemampuan masing-masing mereka dengan cermat. Lihat rekam jejak masing-masing pasangan calon, dan yang terpenting pertimbangkan etika dan integritas dari masing-masing pasangan calon sebagai prasyarat mendasar bagi seorang pemimpin.

If you wish to be success in the world, promise everything, deliver nothing. (Jika Anda ingin sukses di dunia, menjanjikan segalanya, tidak memberikan apa pun. (Napoleon Bonaparte)

Dihadapan Pengurus dan Anggota IKPI Jakarta Pusat Ruston-Lisa menyatakan akan Prioritaskan Pelaksanaan PPL NTS kepada Pengurus Cabang untuk Meningkatkan Tingkat Partisipasi Anggota di Cabang Masing-Masing

Posted on 30/07/202430/07/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Incumbent Ketua Umum (Ketum) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2022-2024 Ruston Tambunan, menyatakan akan memprioritaskan pengurus IKPI cabang sebagai penyelenggara PPL Non Terstruktur (NTS). Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan keakraban yang semakin guyub, dan kepedulian anggota dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh IKPI cabang di mana mereka terdaftar.

Calon Ketum periode 2024-2029 ini, dalam rangkaian Kampanye Gembira dan Silaturahmi pasangan calon Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari dengan IKPI Cabang Jakarta Pusat, di Rumah Makan Klapa Manis Bandar Kemayoran, Jakarta Utara pada Senin 29 Juli 2024 mengungkapkan. Pertemuan dalam rangka menyerap aspirasi anggota kali ini merupakan yang keempat dilakukan, sebelumnya Kampanye Gembira dan Silaturahmi dilakukan dengan IKPI Bali, IKPI Jakarta Barat dan IKPI Jakarta Utara.

Diceritakan Ruston, acara berjalan sama dengan kegiatan-kegiatan di cabang lain. Hadir di Tengah-tengah anggota IKPI Jakarta Pusat, Ketua Cabang Jakarta Pusat Hendrik Saputra dan jajaran pengurus serta tim sukses Ruston-Lisa yakni Henri PD Silalahi, Alwi Tjandra dan Norman Wijayantoko serta Edwin yang terdaftar sebagai anggota cabang Jakarta Pusat.

Dalam acara silaturahmi kata Ruston, dirinya mencatat beberapa informasi yang disampaikan oleh pengurus dan anggota IKPI Jakarta Pusat yakni berupa saran, dukungan dan juga kritik.

Diungkapkannya, anggota IKPI Jakarta Pusat, Hirwan Tjahjadi mengeluhkan bahwa kegiatan PPL Non Terstruktur (PPL NTS) terlalu sering dilakukan oleh pengurus pusat. Dampaknya, kegiatan yang diselenggarakan cabang jadi kurang peminat dan berujung pada saldo kas yang minus.

Sebagai Incumbent Ketum IKPI yang masih menjabat, Ruston Tambunan dengan tegas menjawab keluhan itu. Sesungguhnya permasalahan itu sudah lama jadi perhatian ketua umum, bukan saja PPL NTS termasuk juga harga PPL serta frekuensi pelaksanaan PPL yang perlu dilakukan kajian agar lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini mengingat pasar utama dari PPL adalah anggota IKPI sendiri dan frekuensi setiap anggota mengikuti PPL pada umumnya adalah mengikuti jumlah SKP PPL yang diwajibkan sesuai dengan tingkat sertifikasinya masing-masing.

“Saya sudah menugaskan agar melakukan kajian secara menyeluruh dan bahkan sudah menginstruksikan agar PPL NTS jangan terlalu sering diberikan. Sebab itulah daya tarik pemenuhan PPL NTS yang akan didapatkan oleh anggota dari kegiatan di cabang masing-masing, sehingga tujuan perkumpulan membangun kesatuan dan persatuan dengan rasa kekeluargaan bisa terus dibangun dan dipertahankan,” kata Ruston.

Sayangnya kata Ruston, instruksinya itu tidak dijalankan dan cenderung diabaikan oleh departemen terkait, dan pada akhirnya menimbulkan kritik dari anggota. “Anehnya adalah problematika di Departemen PPL malah diangkat sebagai isu kampanye dari ketua departemennya sendiri. Ini sungguh ironis, tapi show must go on mari kita lihat potensi kedepan dan memperbaiki apa yang kurang di periode yang lalu, sebab perubahan adalah suatu keniscayaan dan kita harus berada di dalam perubahan yang menuju perbaikan dari masa ke masa dan dari periode ke periode,” ujarnya.

Selain itu, Ruston juga memastikan kedepannya mutu PPL akan terus ditingkatkan, tentunya dengan harga PPL yang disesuaikan agar berkeadilan. Hal lainnya juga akan dilakukan pada frekuensi PPL yang akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk menekan cost yang tidak perlu.

“Jadi kedepan penyelenggaraan PPL NTS oleh pusat bersifat limitatif, karena prioritas penyelenggaraan akan diberikan kepada pengurus cabang sehingga semua cabang akan berdenyut dan keaktifan IKPI akan terlihat secara merata secara nasional,” ujarnya.

Namun demikian, sebelum mengeksekusi kebijakan itu kata Ruston, tentu semua akan diawali dengan kajian sederhana sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan dituangkan dalam peraturan pengurus pusat .

“Ada yang mengatakan saya otoriter, apakah itu betul? Jika saya otoriter tentu ketua departemen yang mengabaikan instruksi akan saya berhentikan. Namun semangatnya bukan disitu, saya mengedepankan kekompakan tim dan terus berupaya agar tim solid hingga selesai masa bakti yang dipercayakan oleh anggota kepada kami,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, diskusinya dengan pengurus harian terkadang keras antar ketua departemen, namun itu semua demi mendapatkan keputusan yang terbaik. Kerasnya diskusi di ruang meeting baik online maupun offline saya lihat sehat dan tidak pernah berdampak pada hubungan pribadi sesama pengurus harian PP-IKPI, mereka tetap kompak penuh rasa kekeluargaan dan saling menghormati

Dijelaskan Ruston, kebalikan dari otoriter adalah egaliter. Sebagai contoh egaliter itu tercermin dalam proses rekrutmen pengurus. Dalam hal ini, ketua umum hanya menunjuk ketua departemen sesuai dengan otoritasnya dan selanjutnya ketua departemen diberikan kepercayaan untuk melakukan rekrutmen sendiri untuk mengisi jajaran departemen masing masing.

“Tidak satupun usulan anggota dari ketua departemen yang saya tolak. Sebab saya menyadari pengurus itu adalah pengabdian dan kita bersyukur dan berterima kasih bila ada yang mau dan mampu berbagi waktu sibuknya untuk IKPI secara sukarela. Berbakti dengan mengorbankan sebagian dari waktu sibuknya, pikiran dan bahkan materi demi kecintaannya terhadap IKPI dan profesi konsultan pajak,” katanya.

Demikian halnya dalam menyusun rencana kerja, Ruston mengaku juga memberikan kebebasan kepada para ketua departemen untuk berkreasi menyerap aspirasi anggota, baik secara langsung maupun melalui struktur perkumpulan seperti pengda dan pengcab. Dengan demikian, setiap ketua departemen selalu mempunyai kesempatan dalam rapat pengurus harian pengurus pusat IKPI untuk memberikan usulan baik untuk departemennya sendiri maupun lintas departemen

“Saya selalu memberikan persetujuan sepanjang usulan tersebut sejalan dengan program kerja yang diamanatkan oleh kongres XI Batu dan peraturan perkumpulan,” ujarnya.

Kata orang bijak show must go on, yang sudah lalu biarlah jadi pelajaran bagi kita semua sebab seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak, sesempurna apapun yang kita rencanakan dan kerjakan pasti ada yang kurang. Oleh karena itu, Ruston mengajak anggota IKPI untuk bersatu padu menyatukan langkah kongkrit untuk mencapai tujuan perkumpulan secara terus menerus. Bila ada hal yang dirasakan kurang, maka kewajiban seluruh anggota IKPI untuk ikut membantu memperbaikinya bersama.

“Munculkan ide-ide untuk terus melakukan perbaikan, ide ide silahkan disampaikan untuk kita pikirkan bersama dan laksanakan bersama dari anggota oleh anggota untuk anggota,” katanya.

Sekadar informasi, salah satu program kerja yang telah disepakati dalam Mukernas 2023 adalah Melakukan kajian atas biaya PPL dikaitkan dengan kondisi Anggota dan tingkat keanggotaan untuk mendapatkan harga yang tepat dan berkeadilan, Oleh karena itu apa yang kami pikirkan selama ini juga menjadi pemikiran anggota dan telah tertuang dalam dokumen program kerja yang disepakati di Mukernas yang akan disahkan dalam kongres XII Bali nanti

Dengan demikian lanjut Ruston, program kerja yang ditetapkan oleh kongres adalah amanat bersifat mandatory untuk dilaksanakan siapapun ketua umum-wakil ketua umum terpilih. Oleh karena itu hendaknya anggota yang peduli dapat bertanya kepada ketua cabang masing-masing, untuk mengetahui program kerja apa saja yang telah disepakati pada Mukernas 2023. Sebab Mukernas hanya dihadiri oleh pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang dan pengawas.

Sosialisasi program kerja yang telah disepakati tersebut adalah domain dari pengurus cabang sebagai garda terdepan pengurus yang bersinggungan langsung dengan anggota, sosialisasi tersebut juga bentuk tanggung jawab pengurus cabang atas tindak lanjut usulan program kerja yang disampaikan dalam Rapat Anggota Cabang sebelum disepakati dalam Mukernas.

“Tetap semangat sebab tantangan IKPI kedepan akan semakin menantang dan prospektif untuk kemajuan ekosistem perpajakan Indonesia serta kemajuan profesi konsultan pajak yang terhormat dan mulia officium nobile,” kata Ruston. (Henri PD Silalahi)

Lebih dekat dengan Ruston-Lisa klik : https://s.id/PilihNo2-RUSTON-LISA

Berita terkait:

https://ikpi.or.id/serap-aspirasi-anggota-ruston-lisa-jadwalkan-kampanye-gembira-dan-silaturahmi-dengan-pengurus-dan-anggota-cabang-ikpi-diwilayah-pengda-dki-jakarta-jawa-timur-dan-bali-secara-offlin/

https://ikpi.or.id/ruston-lisa-menargetkan-uu-konsultan-pajak-terwujud-di-periode-2024-2029/

https://ikpi.or.id/ruston-lisa-akan-lanjutkan-program-kepemilikan-sekretariat-permanen-di-42-cabang-ikpi/

Panitia Kongres XII IKPI Ajak Seluruh Anggota Berpartisipasi Melalui TBanner

Posted on 30/07/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Panitia Kongres XII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengajak seluruh anggotanya untuk ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam perhelatan akbar organisasi yang digelar lima tahunan ini. Kali ini, caranya anggota bisa berpartisipasi dalam pemasangan TBanner, yang nantinya di pasang, di sepanjang Jl. By Pass Ngurah Rai, dari keluar Tool Bali Mandara sampai depan pintu masuk ITDC. menuju lokasi kongres di Nusa Dua, Bali.

“Kami berharap kepada anggota yang mengikuti kongres ataupun yang tidak bisa mengikuti hajat besar IKPI ini, hendaknya bisa berpartisipasi dalam pemasangan TBanner,” kata Koordinator Humas Kongres XII IKPI BALI Hijrah Hafiduddin di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dijelaskan Hijrah, dalam pemasangan TBanner ini anggota dikenakan biaya partisipasi sebesar Rp 665.500. “Selain ikut berpartisipasi dalam perhelatan Kongres, anggota yang memasang TBanner juga mendapatkan keuntungan lain, yakni nama Kantor Konsultan (KKP) dapat dilihat oleh seluruh pengendara yang melewati sepanjang Jalan Bali Mandara. Batas waktu pendaftaran partisipasi TBanner hingga 2 Agustus 2024,” kata Hijrah.

Sekadar informasi, TBanner berukuran 50cm x 2m ini akan dipasangkan di sepanjang jalan setelah pintu keluar TOL Bali Mandara menuju Nusa Dua atau sepanjang Jalan By Pass I Get Ngurah Rai atau di lampu merah pintu masuk ITDC.

Adapun pendaftaran bisa melalui link ini: https://bit.ly/Partisipasi_Pemasangan_TBanner_KongresXII_IKPI BALI

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nyoman/ Donny (bl)

Garap Potensi Kerja Sama, Caketum Vaudy akan Optimalkan Hubungan dengan Asosiasi Usaha

Posted on 30/07/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld, akan melakukan pendekatan kepada asosiasi bisnis/usaha dan pelaku usaha. Tujuannya agar seluruh anggota IKPI mengetahui proses dari suatu bisnis untuk menambah pengetahuan, sekaligus bisa menjadi jembatan dalam mempertemukan anggota dengan para calon klien.

“Mereka itu merupakan pasar potensial bagi anggota IKPI untuk mendapatkan klien. Karena itu, kegiatan-kegiatan yang mempertemukan IKPI dengan asosiasi pengusaha dan pelaku usaha harus lebih diperbanyak,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya Selasa (30/7/2024).

Vaudy mengungkapkan, adapun kegiatan yang bisa dilakukan untuk mempertemukan kedua belah pihak bisa dengan cara menggelar sosialisasi dan seminar perpajakan dengan pembicara dari anggota IKPI ataupun asosiasi usaha.

“Sesungguhnya konsultan pajak dengan dunia usaha itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian, potensi-potensi ‘emas’ ini harus digarap secara intensif dan berkelanjutan,” kata Vaudy.

Alasan lain dari kerja sama tersebut adalah bertujuan mendorong anggota IKPI untuk tampil pada pentas nasional, sehingga diharapkan hal ini menjadikan semakin banyak lagi anggota IKPI yang tampil sebagai pembicara di forum-forum besar baik itu yang diselenggarakan IKPI maupun asosiasi usaha.

Menurut Vaudy, hubungan dengan asosiasi usaha ini sangat penting di mana IKPI dapat juga mengadakan seminar berbayar baik di tingkat pusat maupun di cabang. “Seminar-seminar inilah yang nantinya akan mengisi kas IKPI,” ujarnya.

Diungkapkannya, menjalin hubungan dengan asosiasi usaha banyak mendatangkan manfaat bagi IKPI yaitu:

1. Anggota IKPI memperoleh pengetahuan mengenai proses bisnis dengan pemateri langsung dari asosiasi usaha

2. ⁠Mengenalkan IKPI ke wajib pajak khususnya asosiasi usaha melalui sosialisasi perpajakan

3. ⁠Menjadi salah satu sumber penerimaan IKPI melalui seminar berbayar khusus ke anggota asosiasi usaha tersebut

4. Mendorong anggota IKPI menjadi narasumber pada acara sosialisasi dan seminar dengan anggota asosiasi usaha sehingga anggota IKPI lebih dikenal secara wilayah maupun nasional. (bl)

Badan Penerimaan Negara Diyakini Bisa Tutup Celah Kebocoran Pajak

Posted on 29/07/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pasangan terpilih Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk meningkatkan penerimaan negara usai resmi dilantik.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). Dengan badan ini, rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) diharapkan bisa meningkat hingga 23% sesuai potensinya.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan, pembetukan badan tersebut bisa menutup celah kebocoran pajak yang selama ini merugikan negara.

“Kita mau bikin badan penerimaan ya, paling tidak bukan hanya berbicara meningkatkan pendapatan tetapi menambal yang bocor-bocor,” ujar Anggawira seperti dikutip Kontan.co.id, Senin (29/7/2024).

Ia mencontohkan, untuk industri mineral dan batubara (minerba) memiliki potensi pendapatan negara. Dengan pembentukan BPN dan ditambah dengan program Simbara, maka akan bisa berdampak positif terhadap pendapatan negara.

“Disamping tadi ada rencana-rencana pungutan yang lain saya tidak tau, tetapi yang jelas kita tambal-tambal dulu supaya income kita bisa berdampak,” katanya.

Baca Juga: Target Penerimaan Pajak 2025 Hitung PPN 12%,Keputusan Naik Ada di Pemerintahan Baru

Namun, Anggawira mengungkapkan, badan penerimaan negara belum akan berjalan pada periode pertama pemerintahan Prabowo. Kendati begitu, persiapannya akan dimulai dari periode pertama lantaran harus melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam prosesnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute Ariawan Rahmat berpendapat pemisahan badan khusus yang menangani penerimaan negara dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus benar-benar dilakukan dan tidak hanya sekedar wacana.

Alasannya tentu tidak semata-mata soal untuk memenuhi target penerimaan pajak, tax ratio atau lainnya, tetapi memang reformasi birokrasi secara menyeluruh.

“Ini juga sudah lazim diterapkan di negara-negara lain. Sebab, bicara penerimaan negara tentu bukan hanya dari sumber pajak saja. Ada bea cukai dan penerimaan bukan pajak,” kata Ariawan. (bl)