Kategori: Berita

Kategori untuk menampilkan berita terbaru

Wamenkeu Sebut Penerapan Pajak Karbon Bukan Alat Penerimaan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menuturkan pajak karbon yang akan diimplementasikan oleh pemerintah bukan sebagai alat untuk penerimaan negara. Tetapi agar Indonesia bisa memenuhi janji net zero emission pada 2060 mendatang.

“Saya kasih tau sekarang pajak karbon bukanlah alat untuk nyari alat penerimaan negara. Pajak karbon bukan supaya penerimaan negara naik. Pajak karbon adalah supaya Indonesia bisa memenuhi janji net zero emission,” katanya dalam Indonesia Economic Outlook 2023, secara daring, Selasa (20/19/2022).

Dia mengatakan meski belum diimplementasikan, secara politik pemerintah sudah diberi ruang untuk menetapkan dan menjalankan pajak karbon. Karena tidak semua negara di dunia memiliki instrumen pajak karbon ini.

“Pajak karbon akan menjadi satu mekanisme yang alternatif dari menahan serta memastikan emisi di setiap sektor bisa terkontrol,” jelasnya.

Pemerintah bahkan mempersilakan bagi para pelaku industri jika ingin mengkompensasikan lewat pasar. Dalam hal ini pemerintah nantinya akan menyiapkan pasar karbonnya.

“Tidak bisa mengkompensasi lewat pasar? mengkompensasi lewat negara monggo bayar pajak karbon. Beda kan ini beda. Itu ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bersama dengan item yang lain mengenai perpajakan kita,” jelasnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, sejauh ini pihaknya telah merampungkan beberapa aturan teknis mengenai pajak karbon.

Mulai dari pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor-sektor, dan kondisi perekonomian domestik dan global.

“Kita perhatikan ketidakpastian yangs sangat tinggi baik global atau ekonomi kita. Kita tunggu timing yang pas,” kata dia dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Oktober, di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Dia memastikan bahwa pemerintah tetap konsisten dalam implementasi penerapan pajak karbon. Terlebih emisi karbon nasional dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia sudah dinaikan dari 29 persen ke 31,9 persen. “Pemerintah ini tetap sangat konsisten,” tandasnya.

Untuk diketahui, Kementerian ESDM sudah menyusun peta jalan transisi energi menuju carbon neutral (Net-Zero Emission) pada 2060 atau bisa lebih cepat bila didukung dunia internasional.

Dalam peta jalan itu ada strategi utama antara lain dari sisi supply adalah pengembangan EBT secara masif, pengurangan pemanfaatan energi fosil di antaranya tidak lagi menambah pembangkit fosil baru kecuali yang telah berkontrak atau sedang berkonstruksi.

Kemudian retirement Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dilakukan secara bertahap, dan melakukan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit EBT serta penerapan teknologi baru seperti Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS).

“Sedangkan di sisi demand melalui penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pemakaian kompor induksi, penerapan manajemen energi dan standar kinerja energi yang minimum,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. (bl)

Ini Faktor Pendorong Penerimaan Pajak Bisa Lampaui Target

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak tahun ini hingga 14 Oktober 2022 mencapai Rp 1.634,4 triliun. Jumlah setoran ini setara dengan 110 % dari target nasional sebesar Rp 1.485 triliun. Kinerja ini menandai dua tahun beruntun penerimaan pajak Indonesia berhasil melampaui target.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut capaian penerimaan pajak yang melampaui target terdorong oleh ledakan harga komoditas, pemulihan ekonomi dan dampak implementasi beleid baru perpajakan. Adapun total realisasi pajak naik 41,9% dibandingkan tahun lalu.

“Ini tentu karena pemulihan ekonomi yang baik, komoditas yang juga meningkat dan karena adanya reformasi legislasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Kata Data, Selasa (20/12/2022).

Bendahara negara itu mengatakan kenaikan harga komoditas terutama minyak mendongkrak penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas yang mencapai Rp 75,4 triliun atau 116,6% dari target. Dampak pemulihan ekonomi yang makin baik tercermin dari PPh non migas sebesar Rp 900 triliun atau 120% dari target.

Realisasi penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 629,8 triliun atau 98,6%. Ada juga kontribusi dari pajak bumi bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 29,2 triliun atau 90,4%.

Menurut mantan Managing Director Bank Dunia ini, efek pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas terhadap penerimaan pajak tercermin dalam kinerja penerimaan beberapa jenis pajak. Salah satu pendongkrak adalah pemulihan ekonomi berdampak terhadap rekrutmen dan peningkatan gaji karyawan.

Sri Mulyani mencatat, peningkatan pendapatan dari ini tercermin dari penerimaan PPh 21 yang tumbuh 19,58% dibandingkan tahun lalu. Setoran PPh 21 ini menyumbang 10,3% terhadap penerimaan pajak Peningkatan impor seiring pemulihan ekonomi mendorong setoran PPh 22 impor melonjak 89,14% dibandingkan tahun lalu.

Selain itu kinerja korporasi yang semakin baik menyebabkan setoran PPh Badan tahun ini melesar 88,4%. Jenis pajak ini menyumbang seperlima penerimaan tahun ini.

Sri Mulyani juga menjelaskan aktivitas ekonomi domestik hang makin baik ini juga tercermin dari setoran PPN Dalam Negeri (DN) yang tumbuh 23,4% dengan kontribusi 21,4% terhadap penerimaan.

“Dari kontributor penerimaan pajak apakah karyawan badan atau korporasi dan kegiatan masyarakat dalam bentuk PPN DN dan impor semuanya tumbuh masih sangat tinggi, menunjukkan kegiatan ekonomi kita sampai 14 Desember masih cukup kuat dan momentum pemulihan masih terjaga,” kata Sri Mulyani.

Efek pemulihan ekonomi terhadap penerimaan pajak ini juga tercermin dari setoran pajak industri pengolahan dan perdagangan yang tumbuh lebih kuat dibandingkan kinerja tahun lalu. Dua sektor ini saja sudah menyumbang lebih separuh penerimaan.

Membaiknya mobilitas masyarakat seiring membaiknya pandemi menyebabkan setoran pajak sektor transportasi dan pergudangan tumbuh kuat 27,3%. Sri Mulyani optimistis mobilitas selama Nataru akan semakin mendorong penerimaan pajak sektor tersebut.

Setoran pajak sektor pertambangan yang melesat 135,3% dibandingkan tahun lalu mencerminkan efek kenaikan harga komoditas.

Selain faktor pemulihan ekonomi dan ledakan komoditas, moncernya penerimaan pajak tahun ini juga karena perubahan pada ketentuan perpajakan. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% mulai April lalu memberi tambahan penerimaan Rp 53,57 triliun. (bl)

Uni Eropa Sepakat Terapkan Pajak Karbon dan Tekan Emisi

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah anggota kelompok Uni Eropa sepakat menerapkan kebijakan pajak karbon setelah melalui perundingan alot selama 30 jam di Brussels.

Dalam perundingan itu, parlemen Uni Eropa juga setuju menaikkan target pengurangan emisi sampai 62 persen pada 2030. Keputusan ini merupakan langkah pembatasan karbon yang terbesar dan pertama di dunia.

Untuk merealisasikan penerapan pajak tersebut, para menteri Uni Eropa telah merampungkan draf final Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (CBAM) pada Minggu (18/12/2022) pagi.

Setelah jadi, regulasi ini nantinya akan mengatur ‘harga’ atas polusi yang dihasilkan, termasuk produk impor tertentu yang masuk ke Benua Biru. Selain itu, industri padat karbon harus mematuhi standar emisi ketat yang dirancang Uni Eropa.

Nantinya, para eksportir yang membawa produk-produk penyebab polusi ke Uni Eropa harus membeli sertifikat emisi karbon.

Aturan ini juga untuk memproteksi daya saing bisnis-bisnis domestik Eropa agar tidak dirusak oleh pesaing-pesaing di negara lain, yang pengaturan karbonnya longgar.

Besi, baja, semen, aluminium, pupuk, produksi listrik dan hidrogen merupakan produk impor yang dikenakan pajak ini untuk langkah awal. Ke depan, aturan ini akan diperluas pengenaannya ke produk lain.

Dikutip dari CNN.com (20/12/2022), parlemen Eropa percaya aturan ini akan menjadi pilar penting dalam kebijakan iklim Eropa.

“Pajak karbon menjadi satu-satunya mekanisme yang kami miliki untuk memberikan insentif kepada para mitra dagang agar mendekarbonisasi industri manufaktur mereka,” kata juru runding utama Parlemen Eropa, Mohammed Chahim.

Namun, langkah Uni Eropa menuai banyak protes, termasuk dari Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Negara mitra ini khawatir dampak pengenaan pajak karbon terhadap industri dalam negeri mereka.

“Ada banyak kekhawatiran dari pihak kami tentang bagaimana rencana ini akan berdampak pada kami dan hubungan perdagangan kami,” ujar perwakilan perdagangan AS Katherine Tai, seperti dilaporkan Financial Times.

Penasihat senior diplomasi iklim African Climate Foundation Faten Aggad memperingatkan pajak karbon Uni Eropa berpotensi mengakselerasi deindustrialisasi negara-negara Afrika yang mengekspor produk ke Uni Eropa.

Aggad menambahkan risiko lainnya adalah kapasitas energi bersih di negara-negara miskin akan dimanfaatkan untuk memproduksi barang-barang ekspor, sementara konsumsi domestik mereka ditopang oleh bahan bakar tidak ramah lingkungan.(bl)

Realisasi Penerimaan Pajak Cripto 2022 Rp231,75 Miliar

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi penerimaan pajak kripto sejak Juni-14 Desember 2022 adalah sebesar Rp231,75 miliar.

Realisasi tersebut terdiri atas pajak penghasilan (PPh) 22 atas transaksi aset kripto melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan penyetoran sendiri Rp110,44 miliar dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri atas pemungutan oleh nonbendaharawan Rp121,31 miliar.

“Pajak kripto ini berlaku pada 1 Mei 2022, namun mulai dibayarkan dan dilaporkan pada bulan Juni 2022,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers “APBN KITA Desember 2022” seperti dikutip dari Tempo.co, Selasa 20 Desember 2022.

Ia menjelaskan penerapan pajak kripto merupakan salah satu bentuk reformasi pajak terhadap penerimaan pajak yang akan terus dilakukan pemerintah.

Selain pajak kripto, terdapat pula bentuk reformasi pajak lainnya sebagai implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yakni PPN PMSE yang realisasinya telah mencapai Rp9,66 triliun dari 134 PMSE.

Secara perinci, realisasi PPN PMSE terdiri dari Rp730 miliar pada Juli-Desember 2020, Rp3,9 triliun pada Januari-Desember 2021, dan Rp5,06 triliun pada Januari-14 Desember 2022.

Kemudian terdapat pula penerapan pajak layanan teknologi finansial (fintech)-peer to peer (p2p) lending senilai Rp209,8 miliar meliputi PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, serta Rp88,15 miliar PPh 25 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri.

Selain itu, sambung Sri Mulyani, dampak reformasi pajak berupa pula penyesuaian tarif PPN sebesar 1 persen yang menambah penerimaan negara Rp53,57 triliun. “Penyesuaian tarif PPN ini berlaku pada 1 April 2022,” tuturnya.

Dirinya membeberkan, realisasi tersebut terdiri dari Rp1,96 triliun pada April, Rp5,74 triliun pada Mei, Rp6,81 triliun pada Juni, Rp7,15 triliun pada Juli, Rp7,28 triliun pada Agustus, Rp6,87 triliun pada September, Rp7,62 triliun pada Oktober, Rp7,57 triliun pada November, dan Rp2,57 triliun per tanggal 14 Desember 2022. (bl)

 

Selain Pemanggilan Lewat Media, Pengemplang Pajak Bisa Masuk DPO Internasional

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dapat melakukan pemanggilan tersangka tindak pidana perpajakan lewat media.

Bahkan, tersangka dapat dimasukan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau dikenakan red notice dalam skala internasional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.50 Tahun 2022 yang telah diberlakukan sejak 12 Desember 2022 lalu.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam Konferensi Pers APBN Kita, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (20/12/2022).

“Dengan PP yang baru dan UU HPP yang kita sesuaikan Pasal 112 KUHAP, kita dapat melakukan pemanggilan lewat media atau bahkan dapat mengusulkan DPO ataupun red notice secara internasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suryo mengatakan pemanggilan tersangka melalui media merupakan salah satu proses dari kegiatan penyidikan. Pemanggilan tersebut dilakukan terhadap tersangka atau calon tersangka yang dalam beberapa kesempatan tersangka tidak hadir.

Hal ini diatur dalam PP No.50 Tahun 2022 Pasal 61 ayat (1) mengenai penetapan tersangka pelaku tindak pidana perpajakan. Dimana pelaku tindak pidana perpajakan dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaku telah dipanggil 2 kali secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar.

“Tapi ini akan dilakukan dalam proses yang betul-betul dijalankan. Jumlah wajib pajaknya berapa tergantung pada waktu kita melakukan tindakan penyidikan yang secara prosedur kita jalankan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.(bl)

 

Penerimaan Pajak 2022 Capai 110 Persen

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa penerimaan pajak telah mencapai 110 persen dari target 2022. Hal tersebut memperkuat pernyataan Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan bahwa penerimaan memang telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Misbakhun melalui cuitan di akun Twitternya, @MMisbakhun pada Senin (19/12/2022).

Dia menyebut bahwa target penerimaan pajak telah tercapai sehingga Ditjen Pajak patut mendapatkan apresiasi. Misbakhun tidak menyebut berapa nominal penerimaan pajak itu dan kapan waktu pencatatannya.

Namun, anggota DPR itu menyebut bahwa penerimaan pajak telah mencapai 110 persen dari target tahun ini. “Meskipun tahun anggaran belum selesai, penerimaan perpajakan sudah melampaui angka tersebut [target 2022] atau 110 persen dari target,” tulis Misbakhun pada pada Senin (19/12/2022).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022, pemerintah mematok target penerimaan pajak 2022 senilai Rp1.485 triliun. Apabila mengacu kepada angka Misbakhun itu, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.633,5 triliun.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan bahwa pada Selasa (6/12/2022), pihaknya telah mengumpulkan pajak sekitar Rp1.580 triliun. Dengan angka itu, target penerimaan pajak 2022 sudah tercapai 106,4 persen.

“Hari ini nih Rp1.580 triliun kalau enggak salah, sudah hampir Rp1.600 triliun,” ujar Suryo dalam acara Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia DJP 2022, Selasa (6/12/2022).

Capaian itu memang sesuai perkiraan, karena pada Oktober 2022 penerimaan pajak telah mencapai Rp1.448,2 triliun atau 97,5 persen dari target.

Jika menghitung rata-rata capaian per bulannya, target akan terlampaui setidaknya pada November 2022. Pihak Ditjen Pajak memang sempat menjelaskan bahwa angka yang Suryo sampaikan belum final, karena masih terdapat perhitungan dan hal administratif lain.

Namun, angka itu terkonfirmasi oleh cuitan Misbakhun bahwa penerimaan pajak sudah melampaui target. Adapun, pada tahun depan, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak Rp1.718 triliun. Target itu tumbuh 15,6 persen dari outlook penerimaan pajak 2022.(bl)

Aturan STNK Mati 2 Tahun Kendaraan Jadi Bodong Efektif 2023

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah berencana mengimplementasikan aturan penghapusan data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mati akibat tidak diperpanjang selama dua tahun berturut-turut. Ketentuan ini sudah ada sejak sejak 13 tahun lalu dan akan mulai diterapkan tahun depan.

Aturan penghapusan data kendaraan setelah STNK mati dua tahun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 74 Ayat 3 berbunyi ‘Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali’.

Ayat 1 yang dimaksud menjelaskan tentang dua cara penghapusan data kendaraan, yaitu dari permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi kendaraan yakni kepolisian.

Dalam aturan itu kepolisian bisa menghapus data kendaraan dengan dua pertimbangan.

Pertama, karena kendaraan rusak berat, dan kedua, pemilik tak melakukan registrasi ulang maksimal dua tahun setelah masa berlaku STNK habis.

“Kalau berulang, ini kan tidak mendidik. Kalau ini (pemutihan) dihapus dan mempertegas Pasal 74 UU LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), ini akan mendidik masyarakat untuk taat membayar pajak,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni seperti dikutip dari CNN Indonesia di Kantor Kementerian Keuangan.

Fatoni mengatakan ketentuan ini diharapkan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

“Kami di tim pembina Samsat Nasional sepakat, ini kami segera laksanakan agar tertib administrasi pajak kendaraan bermotor dan pendapatan daerah bisa meningkatkan. Saya kira 2023 sudah efektif, ini tinggal beberapa hari lagi,” ujar Fatoni.

Korlantas Polri mencatat Jumlah total kendaraan di Indonesia sebanyak 150.173.152 unit. Sekitar 24 juta kendaraan atau 16 persen dari total populasi berada di Jawa Timur.

Wilayah kedua kendaraan terbanyak yakni di Polda Metro Jaya atau Jakarta sejumlah 21,3 juta unit atau 14,23 persen. Sebanyak 3,5 juta unit mobil penumpang berada di Jakarta sedangkan jumlah motor lebih banyak dari Jawa Timur yakni nyaris 17 juta unit.

Menyusul wilayah Jawa Tengah 19,5 juta unit, Jawa Barat 18 juta unit dan Sumatera Utara 7 juta unit.(bl)

Kanwil DJP Jakut Beberkan Dugaan Penggelapan Pajak PT PR

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kasus penggelapan pajak di Jakarta Utara terkuak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara (Jakut) membeberkan dugaan penggelapan pajak dilakukan perusahaan alat komunikasi, PT PR.

Dari kasus ini negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 292 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menjelaskan kasus ini menjadi pelajaran bagi wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun badan agar patuh menjalankan kewajiban pajaknya.

Soal tindakan hukum yang dilakukan, Neilmaldrin menyatakan DJP bukan seakan-akan ingin ‘memenjarakan’ masyarakat karena kasus pajak. Namun, tindakan itu dilakukan demi memberikan efek jera di tengah masyarakat.

“Intinya dia punya kewajiban perpajakan yang tidak dilakukan. Kita bukan mau menjarain orang, tapi ini bikin efek jera di tengah masyarakat,” ungkap Neilmaldrin seperti dikutip dari Detik Finance dalam sebuah diskusi di bilangan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2/2022).

Kasus yang terjadi di Jakarta Utara, menurut Neilmaldrin merupakan contoh pelanggaran pada pembuatan faktur pajak fiktif.

“Saya baru baca. Jadi dia bisa kasusnya kasus PPN, penggunaan faktur pajak fiktif bukan atas dasar transaksi yang sebenarnya,” jelas Neilmaldrin.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Utara, Selamat Muda, menuturkan dua pimpinan PT PR menjadi tersangka karena diduga memberi laporan pajak yang tidak benar. Kedua bos PT PR itu ialah Komisaris PT PR berinisial YS dan sebagai Direktur PT PR berinisial TMESL.

“Karena laporan tidak benar maka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 292 miliar,” kata Selamat Muda di Kantor Kanwil DJP Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, seperti dilansir Antara di hari yang sama.

Kedua tersangka penggelapan pajak sebesar Rp 292 miliar selanjutnya diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada Rabu (14/12). Mereka akan diperiksa lebih lanjut terkait kasus tersebut.

Selamat Muda menjelaskan sebelum penyerahan ke Kejari Jakarta Utara, pihaknya lebih dulu menyelidiki dan penyidikan terhadap para tersangka karena adanya temuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode Januari-Desember 2015 yang isinya tidak benar atas nama PT PR.

“Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara menemukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari sampai dengan Desember 2015 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan yang isinya tidak benar,” tutur Selamat.

Kedua tersangka disangkakan Pasal 39 ayat 1 huruf d juncto dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Keduanya terancam penjara maksimal 6 tahun.

Kanwil DJP Jakarta Utara akan menindak tegas terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Namun DJP akan lebih dulu memberikan kesempatan untuk memanfaatkan insentif perpajakan berdasarkan Undang-Undang.

“Langkah ini diambil dalam rangka memberikan keadilan bagi seluruh wajib pajak, baik wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajibannya maupun yang belum patuh,” ujar Selamat.(bl)

 

Pengemplang Pajak Bisa Langsung Jadi Tersangka Tanpa Diperiksa

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pelaku tindak pidana perpajakan dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi. Hal tersebut dapat terjadi apabila pelaku telah dipanggil 2 kali secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar.

Hal ini diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang telah diberlakukan sejak 12 Desember 2022 lalu.

“Penetapan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi apabila yang bersangkutan telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor seperti dikutip dari CNBC Indonesia saat Ngobrol Santai Humas DJP bersama Media di Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Neil mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan sesuai aturan tindak pidana, dimana disertai 2 alat bukti dan terpenuhinya unsur pidana. “Kita mengikuti aturan pidana pajak, jika ada 2 alat bukti yang cukup dan terpenuhi unsur pidana,” terangnya.

Menurut Neil, peraturan ini dikeluarkan karena melihat selama ini adanya kasus pelanggaran pajak yang tidak bisa diproses karena terhambat oleh status pelaku yang belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Saya mau berikan gambaran waktu saya jadi Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah), kita melakukan penyidikan banyak orang secara substansi dia melakukan pidana, misal dia memungut PPN tapi nggak nyetor (pajak). Tapi karena dia belum tersangka kita nggak bisa tindak lanjut. Nah jadi dengan pasal ini bukan berarti tidak mau menggunakan haknya, karena urusannya ke pengadilan. Kemudian ini sekarang bisa diumumkan, kemudian karena udah tersangka bisa dibuat red notice, maksud aturan itu sebenarnya itu,” pungkasnya.

Ditjen Pajak juga mengoptimalkan data yang sudah tersedia untuk mengejar para pengemplang pajak, demi menciptakan keadilan terhadap pembayar lainnya. (bl)

Harta Warisan Bisa Ajukan Pembebasan Pajak

Posted on by Admin IKPI

JAKARTA (Suara Karya): Warisan menjadi salah satu yang dibebaskan dari kewajiban pajak. Namun ketika mendapatkan tanah atau rumah warisan, ada beberapa hal yang harus dilewati secara persyaratan.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan.

Pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) dikecualikan salah satunya adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.

Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 2 ayat (e) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2009.

“Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,” tulis Pasal 3 bleid tersebut, dikutip Senin (19/8/2022).

Adapun permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas pengalihan dari PHTB diajukan secara tertulis dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan terdaftar.

Dalam hal permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas PHTB dapat diajukan oleh ahli waris.

“Permohonan harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Pembagian Waris dengan format sesuai dengan lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,” tulis Pasal 4 ayat (c).

Kemudian Kepala KPP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja, sejak tanggal surat permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari PHTB diterima secara lengkap.

Apabila Kepala KPP tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak paling lama 2 hari terhitung sejak jangka waktu tersebut berakhir.

Kendati demikian, ada pula pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak atas penghasilan dari PHTB, yang dapat diberikan langsung tanpa penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak, dengan dua kriteria wajib pajak.

Dua kriteria wajib pajak yang bisa mendapatkan pengecualian tanpa Surat Keterangan Bebas Pajak, yakni orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Kedua, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

Adapun orang pribadi atau badan, yang bersangkutan, bisa langsung ke KPP dan harus melampiri:

1. Surat Pernyataan Hibah dengan format sesuai Lampiran III yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009

2. Surat Pernyataan Berpenghasilan di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Jumlah Bruto Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp 60 juta dengan format sesuai format yang ditentukan.

3. Fotokopi Kartu Keluarga

4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun yang bersangkutan. (bl)

id_ID
en_US id_ID