Berita Archives - Laman 223 dari 367 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Departemen Investasi dan Pengembangan Bisnis Organisasi IKPI Siap Kembangkan Struktur Keuangan untuk Kesejahteraan Anggota

Posted on 15/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld bersama Wakil Ketua Umum IKPI Jetty periode 2024-2029 telah membentuk beberapa departemen baru di dalam struktur organisasi. Tujuannya tentu bukan hanya untuk memajukan IKPI semata, tetapi juga agar dapat fokus melayani anggota yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 7.030 yang tersebar di 12 Pengda dan 42 Pengcab IKPI se-Indonesia.

Salah satu Departemen yang baru dibentuk adalah Departemen Investasi dan Pengembangan Bisnis Organisasi. Di Bawah kepemimpinan Argi Evansarid Hughie Janitra (Ketua), dan lima anggotanya yakni Eva Murlian, Edy, Dewi Susetyo Rini, Rindra, dan Alvin Adrian. Pengurus ini bertugas untuk memperkuat struktur keuangan dan mengembangkan program potensial yang memiliki nilai bisnis.

Dengan demikian, kedepan diharapkan pemasukan keuangan IKPI bukan hanya bergantung pada iuran anggota dan penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) saja, melainkan juga bisa digarap dari bisnis potensial lainnya.

“Kami akan menjalankan rencana-rencana bisnis untuk memberikan pemasukan dari sumber baru untuk IKPI. Selama itu tidak menyalahi peraturan sebagaimana tertuang didalam AD/ART organisasi dan kode etik organisasi, serta tetap dapat berfokus pada core organisasi, maka akan dilakukan,” kata Argi di Tangerang Selatan, Selasa (15/10/2024).

Argi menjelaskan beberapa potensi bisnis yang akan dikerjakan antara lain penyelenggaraan in-house training dan seminar berbayar. Kegiatan ini akan melibatkan peserta dari luar anggota IKPI. “Kami ingin menjadikan IKPI sebagai sumber informasi dan pendidikan perpajakan yang terpercaya, karena Trainer-trainer IKPI yang sudah terpercaya dan mumpuni dibidangnya, ungkap Argi.

Lebih lanjut Argi mengungkapkan departemennya juga akan menjalankan “Portofolio Investasi, Merchandise Internal Organisasi, Pemanfaatan Website Organisasi sebagai Pusat Informasi Perpajakan (Gratis bagi Anggota dan Berbayar bagi Umum), Penyusunan Direktori Kantor Konsultan Pajak seluruh Indonesia”.

“Kami akan menjalankan proses bisnis untuk kemajuan organisasi, tetapi tidak menjadi beban untuk anggota, ini sangat penting,” kata Argi.

Ia menegaskan, departemen ini memiliki visi misi “IKPI Maju, Anggota Maju,” dan tagline itu digaungkan Ketum Vaudy saat masa kampanye. “Kami akan berupaya mengimplementasikan apa yang dicita-citakan Pak Ketum dan seluruh anggota IKPI tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan anggota yang memiliki bisnis terkait untuk mendukung profesi konsultan pajak. “Tentu kami membutuhkan bantuan dari anggota dan berbagai pihak untuk menjalankan program di departemen ini,” ujarnya.

Dikatakan Argi, di semester pertama dan kedua, beberapa tugas utama telah direncanakan, seperti penyusunan SOP untuk keputusan investasi, serta pencarian vendor untuk pengadaan merchandise. Selain itu, kolaborasi lintas departemen akan dilakukan untuk memastikan kelancaran semua kegiatan.

Dengan langkah-langkah ini, IKPI berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi anggotanya serta mengembangkan potensi bisnis yang saling menguntungkan. (bl)

Sri Mulyani Pastikan DJP dan Bea Cukai Masih di Bawah Kemenkeu

Posted on 15/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sri Mulyani Indrawati memastikan belum ada pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih tetap dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kemenkeu masih satu,” ujar Sri Mulyani usai bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani dipastikan kembali jabat Menkeu setelah menerima tawaran Prabowo. Sepanjang pertemuan bahkan Kementerian Penerimaan Negara tidak ada dalam pembahasan.

“Kita juga diskusi mengenai langkah memperkuat keuangan negara untuk mendukung program beliau,” ujarnya.

“Makanya arahan sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai pnbp dan belanja negara dan untuk transfer ke daerah dan untuk investasi yang dilakukan perlu dioptimalkan ditingkatkan kualitasnya efektivitas untuk manfaat ke masyarakat,” kata Sri Mulyani.

PP IKPI Imbau 42 Cabang Bantu Pemerintah Sosialisasikan Penerapan Coretax

Posted on 14/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) mengimbau 42 cabangnya di seluruh Indonesia untuk secara aktif membantu pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan Coretax, yang rencananya akan diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Januari 2025. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam memahami perubahan yang akan terjadi serta meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

Ketua Departemen Humas IKPI Jemmi Sutiono, menyatakan bahwa IKPI berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan peraturan perpajakan ini. “Kami siap membantu sosialisasi peraturan perpajakan, khususnya Coretax, dan turut berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ujar Jemmi di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Penerapan Coretax ini diharapkan dapat membawa efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Ia menilai bahwa peran aktif konsultan pajak dalam sosialisasi dan pendampingan kepada para wajib pajak akan sangat krusial untuk memastikan kelancaran transisi ke sistem baru ini.

Menurut Jemmi, dengan keterlibatan 42 cabang IKPI di seluruh Indonesia, diharapkan bahwa sosialisasi ini dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan yang akan datang.

Ia juga menegaskan bahwa IKPI akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan implementasi Coretax berjalan dengan lancar, serta membantu wajib pajak agar tetap patuh dan tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru tersebut.

Sekadar informasi Coretax adalah sistem administrasi perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti (MANTAP) bagi Wajib Pajak. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan yang lebih efisien, anti pusing-pusing. (bl)

Robert Hutapea Imbau Anggota IKPI Junjung Tinggi Profesionalisme dan Integritas

Posted on 14/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Robert Hutapea, mengimbau kepada ribuan anggota IKPI di Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam memberikan layanan konsultasi pajak. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dicita-citakan IKPI untuk menjadikan anggotanya sebagai profesional yang berkompeten dan berintegritas dalam menjalankan profesinya.

Robert menekankan pentingnya konsultan pajak mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta terus meningkatkan kompetensi melalui kegiatan Pengembangan Profesiobal Berkelanjutan (PPL) atau kegiatan lainnya.

“Sebagai konsultan pajak yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah, kita harus senantiasa mengasah dan mengupdate serta memperbaharui pengetahuan kita terkait regulasi perpajakan terbaru dan memastikan bahwa layanan yang kita berikan sesuai dengan standar profesional dan etika yang telah ditetapkan oleh IKPI,” kata Robert di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar anggota IKPI dalam mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak nasional.

“Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih sehat, adil, dan transparan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Robert mengingatkan seluruh anggota IKPI untuk menjaga nama baik profesi dan organisasi dalam setiap interaksi dengan klien maupun otoritas perpajakan.

“IKPI sebagai wadah para konsultan pajak, terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas anggotanya demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya. (bl)

Prabowo akan Beri Insentif Pajak PPh hingga Hapus Biaya BPHTB

Posted on 14/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memberikan sejumlah insentif pajak selama masa pemerintahannya pada 5 tahun mendatang. Baik berupa penghapusan pengenaan pajak hingga pemangkasan tarif pajak.

Hal ini diungkapkan adik Prabowo, yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dalam sejumlah kesempatan menjelang dilantiknya Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, salah satu insentif pajak yang akan berupa penurunan tarif adalah pajak penghasilan (PPh) badan, dari saat ini sebesar 22% menjadi kisaran 20% ke bawah. Sedangkan, untuk insentif pajak berupa penghapusan pemungutan banyak di sektor perumahan.

Berikut ini rincian insentif pajak yang mau diterapkan Prabowo:

1. Pajak Penghasilan Perusahaan Turun

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah mendatang untuk memangkas PPh badan menjadi 20%. Dia menyebut tarif pajak itu sudah diterapkan di negara lain seperti Singapura dan Hongkong.

Hashim menjelaskan meski tarif diturunkan, namun pemerintah akan memperketat pengawasan. Dengan tingkat kepatuhan yang naik, dia berharap penerimaan negara juga bertambah.

“Jadi kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22% hendaknya kita turun dari 20%, kita mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama,” tegas Hashim saat di Mensta Kadin Indonesia, Jakarta, dikutip Senin (14/10/2024).

“Ini yang saya mau tegaskan supaya kan banyak kawan-kawan pengusaha cemas, jadi tidak ada kenaikan tarif pajak,” ungkapnya.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menjelaskan, penurunan tarif PPh Badan itu diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.

“Kami memang menginginkan untuk suatu saat itu bisa menurunkan PPH Badan,” kata Drajad.

2. Pajak Perumahan Dihapus

Hashim juga menyebutkan Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16%. Terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN) 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5%.

“Ada masukan-masukan agar PPN 11 persen dihapus untuk sementara waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, kita hapus. Ini untuk mengurangi beban. Terus juga ada 5 persen BPHTB,” katanya Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Untuk menutup potensi pajak yang hilang dari rencana pemberian insentif perumahan itu, Hashim mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara akan membuat kebijakan penambal. Namun, ia menekankan, insentif ini penting untuk menggeliatkan ekonomi.

“Ini rekomendasi kita ke pemerintah, untuk dihapus (pajak properti) 16 persen, untuk sementara waktu. Dengan argumentasi bahwa kan revenue pastikan akan nanti, waduh, tapi kita akan yakinkan ini stimulus ekonomi. Ini pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

3. BPHTB Rumah Akan Prabowo Hapus

Hashim yang juga merupakan Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) rencananya akan dihapus Prabowo sementara waktu.

“Terus ada juga 5% BPHTB (dihapus sementara),” ucap Hashim.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menuturkan untuk saat ini rencana tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Walau demikian, tak menutup kemungkinan segmen kas menengah ke atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk memudahkan kepemilikan rumah.

“Sementara menengah ke bawah, kita sebut MBR namun tidak menutup juga untuk menengah ke atas akan ada hal lain yang akan kita bicarakan nanti,” ujarnya setelah acara kepada wartawan.

Tingkatkan Daya Saing Usaha, Prabowo Pangkas PPh Badan jadi 20%

Posted on 14/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%. Hal ini demi meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.

“Kami memang menginginkan untuk suatu saat itu bisa menurunkan PPh Badan.” ungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, seperti dikutip CNN Indonesia Minggu (13/10/2024).

Drajat meyakini pemangkasan PPh badan ini tak akan membuat penerimaan turun. Menurut Drajad, sebagian pihak seringkali salah menilai bahwa penurunan pajak akan membuat pendapatan negara turun dan begitu juga sebaliknya.

“Belum tentu (penerimaan negara akan turun setelah PPh Badan dipangkas),” jelas Drajad.

Ia mengibaratkan dengan orang yang berjualan barang. Menurut dia, banyak orang berpikir bahwa dengan menaikkan harga barang, maka pendapatannya akan naik.

Namun, dengan harga yang makin tinggi, kata dia, banyak orang bisa jadi justru tak mau membeli barang itu. Akibatnya penerimaan orang tersebut akan turun.

“Bisa saja harganya makin tinggi, orang nggak mau beli, akhirnya jeblok penerimaan kita,” kata dia.

Meski demikian, Drajad menyebut pemangkasan PPh badan ini baru wacana. Dia mengatakan pemerintah mendatang akan meninjau terlebih dahulu kondisi penerimaan negara sebelum menerapkan aturan ini.

“PPH Badan kita akan lihat bagaimana kinerja penerimaan negara itu, kalau memang sudah ada ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan kepada masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah mendatang untuk memangkas PPh badan menjadi 20%. Dia menyebut tarif pajak itu sudah diterapkan di negara lain seperti Singapura dan Hongkong.

Hashim menjelaskan meski tarif diturunkan, namun pemerintah akan memperketat pengawasan. Dengan tingkat kepatuhan yang naik, dia berharap penerimaan negara juga bertambah.

IKPI Sambut Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Posted on 12/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Badan ini nantinya akan menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Rencana ini sudah menjadi salah satu program kampanye Prabowo dan diperkirakan akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, dalam wawancara eksklusif dengan Radio Sonora FM pada Jumat (11/10/2024), menyampaikan bahwa penggabungan ini sejalan dengan tren global dalam reformasi perpajakan, yang dikenal dengan model “Semi-Autonomous Revenue Authority”.

Menurut Vaudy, negara-negara seperti Afrika Selatan dan Meksiko telah menerapkan model serupa dan terbukti meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

Ia menambahkan, bahwa reformasi perpajakan di Indonesia ini berpotensi memperkuat kelembagaan serta meningkatkan pengawasan dan efisiensi administrasi pajak di Indonesia.

Sebagai Ketua Umum IKPI, Ia melihat peluang besar dalam reformasi ini, terutama dalam meningkatkan rasio pajak serta mempermudah pengawasan yang lebih terintegrasi.

Namun, Vaudy juga mengingatkan bahwa perubahan besar seperti ini akan diiringi dengan tantangan, termasuk dari sisi politik dan pelaksanaannya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, dampak pembentukan BPN terhadap konsultan pajak dan pelaku usaha juga menjadi perhatian. Menurutnya, konsultan pajak akan menghadapi perubahan regulasi serta peningkatan permintaan jasa yang lebih kompleks.

https://www.instagram.com/p/DA-swCrTXx2/?igsh=MWYwM3N2b2J4OGRzMg==

“Bagi pelaku usaha, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan efisiensi administrasi, sehingga mengurangi beban biaya operasional,” ujarnya.

Vaudy berharap bahwa IKPI bisa bersinergi dengan pemerintah lebih baik lagi. Selain itu, dengan perubahan kelembagaan nanti Ia juga mengharapkan konsultan pajak bisa mengikuti perubahan besar ini, serta mendukung penuh upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam sistem perpajakan Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Departemen Humas PP-IKPI Jemmi Sutiono berharap bahwa target penerimaan negara pada 2025 yang sangat besar tidak terhambat dengan adanya pengalihan tugas pembentukan badan baru tersebut.

“Tentunya kebijakan ini akan memiliki konsekuensi tersendiri. Artinya bisa saja nanti terganggu dalam kolektivitas pajaknya. Kami, para konsultan pajak yang berada dalam naungan IKPI berharap agar pemerintah mampu memutuskan pengalihan tugas otoritas perpajakan ini dengan sukses,” kata Jemmi.

Sebab lanjut Jemmi, sebagai mitra strategis dari Direktorat Jenderal Pajak, tentu IKPI sangat memahami bahwa tugas kenegaraan yang diemban oleh profesi keuangan, yakni konsultan pajak juga cukup strategis yakni tetap membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan berujung pada tercapainya target penerimaan pajak negara.

“Semoga dengan pemisahan otoritas perpajakan dari Kementerian Keuangan, mampu mengangkat tax ratio dan kepatuhan perpajakan sukarela Wajib Pajak,” ujarnya. (bl)

https://www.facebook.com/share/p/5SdJq555FAtneenm/?mibextid=WC7FNe

Ketua IKPI Palembang 2024-2029 Prioritaskan Peningkatan Kompetensi dan Kolaborasi Anggota

Posted on 12/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Palembang terpilih Susanti, mengungkapkan rencana program kerja pada lima tahun periode kepemimpinannya (2024-2029) yang bertujuan membawa organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. Dalam program yang telah disusunnya, terdapat berbagai inisiatif yang mencakup jangka pendek dan jangka panjang.

Susanti optimis bahwa dengan kolaborasi dan dukungan anggota, dirinya bisa mencapai target dari program kerja yang telah disusun.

Salah satu program kerja yang akan diimplentasikan adalah meningkatkan kompetensi anggota, seperti mengadakan PPL dengan materi berkualitas serta diskusi rutin terkait aturan perpajakan terbaru. Diskusi ini juga akan mencakup permasalahan yang dihadapi dalam praktik sehari-hari sebagai konsultan pajak.

Lebih dari itu, Susanti akan melakukan kerja sama dengan organisasi lain seperti Ikatan Manajer Akuntansi (IMA) untuk saling berbagi pengetahuan. Melalui kerja sama ini, diharapkan IMA akan memberikan pelatihan strategi pemasaran, sementara IKPI akan berbagi ilmu perpajakan.

Ia menyatakan, bahwa pentingnya menjalin hubungan yang erat dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di era digitalisasi. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan audiensi dengan DJP, guna mendapatkan wawasan serta mempererat silaturahmi.

Selain itu, Ia akan membentuk forum diskusi internal anggota sebagai wadah untuk saling bertukar ilmu dan pengalaman. “Kata orang, besi menajamkan besi. Forum diskusi ini akan menjadi ajang untuk saling memperkuat pengetahuan antar anggota,” ujarnya, Jumat (11/10/2024)..

Menurut Susanti, kolaborasi menjadi fokus utama dalam program kerja ini. Ketua IKPI menyatakan bahwa kunci dari kolaborasi yang sukses adalah komunikasi yang baik dan rasa saling peduli. “Kami peduli terhadap kebutuhan DJP dalam mengedukasi masyarakat serta penerimaan negara, dan peduli pada instansi lain terkait edukasi perpajakan. Dengan komunikasi dan kepedulian, kita bisa saling melengkapi,” ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak, IKPI Cabang Palembang juga akan mengadakan banyak sosialisasi, terutama dengan bersinergi bersama otoritas pajak dan organisasi pendidikan seperti tax centre. “Dengan membangun pajak, artinya kita turut membangun negeri,” jelasnya.

Program kerja lainnya yang akan mereka jalankan yakni mencakup pelaksanaan PPL terjadwal, pembukaan ruang diskusi terjadwal mengenai aturan pajak terbaru, serta kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan kompetensi lain, seperti pelatihan public speaking.

Ia berkomitmen untuk mendukung anggotanya dalam berbagai program pengajaran untuk meningkatkan kualitas profesional.

Selain itu, IKPI Palembang berencana mengadakan sosialisasi dan pelatihan di universitas-universitas. Program ini tidak hanya akan mencakup aturan perpajakan dan pengisian SPT, tetapi juga akan memberikan informasi terkait peluang karir sebagai konsultan pajak. “Peluang untuk konsultan pajak masih sangat luas, dan kami ingin memberi pemahaman ini kepada mahasiswa,” ungkapnya.

Dengan berbagai program kerja inovatif ini, Susanti optimis dapat memperkuat kualitas anggotanya dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap pengembangan sistem perpajakan di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Ketua IKPI Cabang Palembang Rahmad Basuki mengatakan, Susanti terpilih sebagai Ketua IKPI Cabang Palembang Periode 2024-2029 melalui pemilihan langsung yang demokratis.

Diceritakan Rahmad, pemilihan telah berhasil dilaksanakan dengan suasana aman dan damai. Pemilihan yang berlangsung di Ruang Mahameru, Lantai 2, Gedung Hotel Swarna Dwipa, pada pukul 14.30 WIB tersebut, menarik antusiasme besar dari para anggota.

Dari total 96 anggota IKPI Palembang, sebanyak 55 orang hadir sebagai pemilih untuk menentukan pemimpin mereka selama lima tahun ke depan. Pemilihan ini menggunakan sistem “Luber” (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), yang menjadi bagian penting dalam memastikan pemilihan berlangsung demokratis.

Tiga calon ketua bersaing dalam pemilihan ini. Mickie Octatianus Gujana (No. Urut 1) memperoleh 10 suara, Isnaini (No. Urut 2) memperoleh 7 suara, sementara Susanti (No. Urut 3) keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbesar yaitu 37 suara. Satu suara abstain juga tercatat dalam proses pemilihan ini.

Lebih lanjut Ia mengatakan, tahapan pemilihan ini dimulai dari pengambilan dan pengembalian blanko pendaftaran calon ketua, verifikasi oleh panitia pemilihan, kampanye visi dan misi, masa tenang, hingga hari pemilihan yang diikuti oleh para pemilik hak suara. Proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon, dan disiarkan secara live untuk anggota yang tidak dapat hadir langsung.

Menurutnya, hal menarik dari pemilihan ini adalah suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Seluruh anggota panitia bekerja secara netral dan bahu-membahu untuk memastikan proses pemilihan berjalan lancar. Pemilihan ini dianggap sebagai miniatur kecil dari pemilihan Ketua Umum IKPI dan Ketua Pengawas di tingkat nasional, yang mencerminkan semangat demokrasi dalam organisasi ini.

Dengan hasil ini, Susanti diharapkan membawa semangat baru dalam memimpin IKPI Cabang Palembang, membangun program-program yang inovatif untuk memajukan organisasi di masa mendatang.

“Proses pemilihan yang sukses ini menjadi bukti komitmen IKPI Cabang Palembang dalam menjaga transparansi dan integritas dalam setiap tahap pemilihan,” kata Rahmad.

Sekadar informasi, bertugas sebagai Panitia Pemilihan Ketua IKPI Cabang Palembang periode 2024-2029 yakni:

1.Rahmad Basuki (Ketua)
2.Wandestarido (Sekretaris)
3.Andra (Anggota)
4.Hokidi (Anggota)
5.Farida Yanuarita (Anggota)

(bl)

IKPI Cabang Kabupaten Tangerang Menetapkan Rencana Lima Tahun untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Pelayanan

Posted on 11/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kabupaten Tangerang telah menetapkan sejumlah rencana strategis untuk lima tahun ke depan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memperkuat kekompakan, meningkatkan kompetensi anggota, serta mendukung profesionalisme dalam menghadapi era digitalisasi perpajakan.

Demikian dikatakan Ketua IKPI Cabang Kabupaten Tangerang terpilih periode 2024-2029 Dhaniel Hutagalung usai pemilihan di Hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang, Sabtu (5/10/2024).

Dikatakan Dhaniel, mengacu pada Pasal 7 Anggaran Dasar IKPI, salah satu prioritas utama yang ditekankan oleh pengurus adalah memupuk kekompakan dan rasa kebersamaan antar anggota. IKPI Kabupaten Tangerang berupaya memperkuat sinergi dalam mengawal penerapan Undang-undang Perpajakan yang adil dan berkepastian hukum. Untuk itu, pengurus cabang akan mendengar aspirasi anggota dan bersama-sama merumuskan strategi demi kemajuan organisasi.

Selain itu, di masa kepemimpinannya Dhaniel juga akan mendorong anggota untuk meningkatkan izin konsultan pajak dan merencanakan pengadaan kantor sekretariat yang representatif sebagai pusat diskusi, pelatihan, dan seminar.

Menurutnya, tantangan perpajakan di era digitalisasi menjadi fokus utama IKPI Kabupaten Tangerang. Berbagai seminar, pelatihan, dan workshop yang melibatkan ahli perpajakan dan teknologi akan rutin diselenggarakan. Selain itu, platform digital akan dibangun untuk memudahkan anggota dalam mengakses informasi dan modul pembelajaran. Kerja sama dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, akan memperkuat kompetensi melalui sertifikasi dan program pelatihan.

Dikatakannya, pengurus juga berencana memanfaatkan jaringan komunitas online untuk memfasilitasi diskusi antar anggota. “Kami akan membangun jaringan komunikasi yang memungkinkan anggota untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta mengikuti perkembangan regulasi perpajakan secara real-time,” kata Dhaniel.

Kolaborasi dengan Otoritas dan Peningkatan Kesadaran Publik

IKPI Cabang Kabupaten Tangerang juga berencana memperkuat hubungan dengan otoritas perpajakan dan institusi lainnya melalui pertemuan rutin dan seminar bersama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman perpajakan di kalangan masyarakat. Disisi lain, kampanye kesadaran publik juga akan diluncurkan melalui media sosial dan seminar lokal untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya peran konsultan pajak.

Selain itu, dalam upaya mendorong minat generasi muda terhadap profesi konsultan pajak, IKPI Kabupaten Tangerang akan mengadakan program sosialisasi di sekolah dan kampus. Program ini bertujuan untuk mengenalkan peluang karir di bidang perpajakan melalui seminar, workshop, dan pelatihan dasar. Kemitraan dengan institusi pendidikan akan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengintegrasikan materi perpajakan dalam kurikulum sekolah.

Dengan strategi ini, IKPI Cabang Kabupaten Tangerang berharap dapat terus berkembang dan meningkatkan kontribusinya dalam mendukung kepatuhan perpajakan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Ketua Cabang IKPI Cabang Kabupaten Tangerang William Suria Djaja Salim mengatakan, pemilihan ketua cabang berjalan dengan lancar dan sangat demokratis.

Pada pesta demokrasi lima tahunan ini dihadiri oleh 38 anggota, terdiri dari 37 anggota tetap dan 1 anggota terbatas. “Pemilihan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh canda tawa,” kata William.

Dua calon bersaing untuk posisi Ketua Cabang, yaitu Dhaniel Hutagalung (Calon Nomor Urut 1) dan Rih Purnama Sari (Calon Nomor Urut 2).

Dikatakan William, pemilihan menggunakan sistem “one man one vote” ini, sebanyak 37 anggota tetap yang hadir berhak memberikan suara mereka. “Hasil akhirnya, Bapak Dhaniel Hutagalung memperoleh 27 suara, mengungguli Ibu Rih Purnama Sari yang mendapatkan 10 suara,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, hadir juga Sekretaris Umum IKPI, Edy Gunawan. Ia mengungkapkan, proses pemilihan di IKPI Cabang Kabupaten Tangerang diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan AD/ART IKPI. Meskipun suasana pemilihan penuh dengan gelak tawa dan kehangatan, tata cara pemilihan tetap dilaksanakan dengan serius dan sesuai aturan.

“Saya apresiasi kinerja panitia pemilihan yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan sempurna,” ujarnya.

Sekadar informasi, sebelum pemilihan IKPI Cabang Kabupaten Tangerang terlebih dahulu menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) yang juga menjadi bagian dari agenda ini diawali dengan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan periode 2019-2024 yang dipimpin oleh Ketua Cabang sebelumnya, Hendri Manalu.

Laporan tersebut disetujui oleh seluruh anggota yang hadir. Selain itu, RAC juga dimeriahkan dengan partisipasi anggota dalam membuat pantun untuk Hendri Manalu yang telah menjabat dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) sebagai Ketua IKPI Cabang Kabupaten Tangerang.

Acara pemilihan Ketua Cabang ini sempat mengalami skorsing selama satu jam, dari pukul 12.16 hingga 13.16 WIB, dikarenakan belum memenuhi kuorum. Namun, setelah skorsing selesai, acara kembali dilanjutkan hingga selesai dengan penuh semangat.

Setelah acara pemilihan, ada penyerahan Plakat Penghargaan sebagai apresiasi kepada Pengurus Cabang masa bakti 2019-2024, yaitu kepada: Hendri Manalu (Ketua), William Suria Djaja Salim (Wakil Ketua), Indri Dhanria Alwi (Bendahara), Rih Purnama Sari (Sekretaris 1), Kartika Suma Sukrisna (Sekretaris 2), Dhaniel Hutagalung (Humas), Subhan Nasrullah dan Kelvin Handriyanto (Sie PPL).

Di akhir acara, Edy Gunawan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia dan mengharapkan agar Pengurus Pusat semakin mengayomi pengurus cabang di masa mendatang, sehingga AD/ART IKPI dapat dijalankan dengan konsisten.

Dengan terselenggaranya pemilihan ini, diharapkan IKPI Cabang Kabupaten Tangerang semakin berkembang dan solid di bawah kepemimpinan yang baru. (bl)

Ini Rencana Kepemimpinan Wahyandono untuk IKPI Cabang Yogyakarta Lima Tahun ke Depan

Posted on 11/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Terpilih IKPI Cabang Yogyakarta Wahyandono mengungkapkan berbagai strategi inovatif untuk memajukan organisasi dalam lima tahun ke depan. Ia menjelaskan visinya yang berfokus pada peningkatan peran dan kompetensi anggota serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sebagai ketua terpilih Ia menyampaikan komitmennya untuk mendorong para anggota tampil di muka umum. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami manfaat menjadi anggota IKPI, serta menciptakan sinergi yang menghasilkan IKPI yang jaya, anggota yang sejahtera, dan apresiasi positif dari masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota, Wahyandono berencana menyelenggarakan diskusi grup secara berkala. Diskusi ini akan berfokus pada pengembangan profesi konsultan pajak dan memperkuat kemampuan anggota dalam menghadapi tantangan di dunia perpajakan.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital, Ia juga menyebutkan rencana untuk bekerja sama dengan media, seperti radio, untuk menyediakan ruang di mana anggota dapat berbagi informasi. Anggota juga akan didorong untuk menjadi produsen informasi perpajakan yang edukatif bagi masyarakat luas.

Wahyandono juga menekankan salah satu inovasi yang akan diterapkan adalah pembuatan buku daftar anggota IKPI yang dapat diakses oleh Wajib Pajak di seluruh KPP di wilayah Kanwil DIY. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari konsultan pajak yang terpercaya.

Dengan demikian, dirinya juga berencana memperkenalkan seluruh anggotanya kepada jajaran KPP di bawah Kanwil DIY. Komunikasi yang baik antara konsultan pajak dan petugas pajak akan menjadi prioritas untuk memastikan adanya hubungan kerja yang harmonis.

Sementara itu, untuk meningkatkan kesadaran publik, IKPI Cabang Yogyakarta akan memperbanyak kehadiran anggota di berbagai forum umum. Ia juga mendorong anggota untuk masuk ke dalam asosiasi usaha guna memberikan edukasi mengenai manfaat bekerja sama dengan konsultan pajak.

Diungkapkannya, semakin dinamisnya regulasi perpajakan membuat semua Konsultan Pajak harus selalu mengupdate informasi. Salah satu cara yang akan dilakukan untuk kebutuhan itu adalah dengan memperbanyak diskusi dan workshop mengenai Undang-Undang, juklak, dan juknis terkait perpajakan. Langkah ini diharapkan dapat membantu anggota selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidang perpajakan.

IKPI Cabang Yogyakarta juga berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan profesionalisme konsultan pajak melalui diskusi yang bisa diakses melalui berbagai saluran. Ini diharapkan dapat membantu anggota meningkatkan kualitas dan keterampilan mereka.

Lebih lanjut Wahyandono mengatakan, untuk menarik minat generasi muda, IKPI akan membuka ruang belajar, magang, dan internship bagi calon konsultan pajak. Ini adalah salah satu upaya untuk membentuk kader baru yang kompeten dan siap bersaing di dunia perpajakan.

Saya berharap bahwa seluruh rencana ini dapat terlaksana dengan baik, membawa manfaat bagi anggota dan masyarakat, serta memperkuat posisi IKPI sebagai organisasi konsultan pajak terdepan di Yogyakarta,” kata Wahyandono. (bl)