Kategori: Berita

Kategori untuk menampilkan berita terbaru

Caketum Vaudy Janji Sosialisasikan Pelatihan Pembuatan Kertas Kerja

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Iakatan Konsultan Pajak Indonesia (Caketum-Cawaketum IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld dan Jetty, menyatakan akan menyiapkan format bahkan sosialisasi pembuatan Kertas Kerja (compliance) secara gratis.

Menurut Vaudy, memiliki Kertas Kerja merupakan hal yang sangat penting bagi anggota IKPI. Pasalnya, hal itu merupakan bagian dari standar profesi anggota IKPI dalam melaksanakan tugas profesinya.

“Salah satu tujuan pembuatan Kertas Kerja adalah sebagai dasar dalam penghitungan perpajakan klien,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/7/2024) siang.

Pria yang masih menjabat sebagai Ketua Departemen PPL IKPI ini berjanji, apabila terpilih sebagai Ketua Umum IKPI di Kongres XII Bali pada 18-20 Agustus 2024, maka pelatihan pembuatan Kertas Kerja, khususnya dalam pemberian jasa kepatuhan perpajakan (Tax compliance) akan diimplementasikan.

“Jika terpilih, kami juga akan memberikan sosialisasi gratis ke semua anggota yang memerlukan, bahkan kegiatan ini akan dibuat berulang supaya anggota memahami” ujarnya.

Dia mengungkapkan. saat ini topik-topik PPL di IKPI mengenai Kertas Kerja dilakukan secara berbayar. Namun, disaat kepemimpinan Vaudy-Jetty, materi tersebut akan diberikan secara gratis kepada anggota dalam bentuk sosialisasi.

“Kami akan berikan juga mengenai cara penggunaan Kertas Kerja. Tujuan utamanya adalah anggota harus profesional dalam berpraktik,” ujarnya. (bl)

IKPI Malang Sebut Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Datangkan Manfaat Ekonomi Signifikan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sekretaris Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang Arsanto Raharjo menyatakan, kerja sama antara IKPI dengan berbagai perguruan tinggi di Kota Malang mendatangkan pendapatan ekonomi yang cukup signifikan. Bahkan, kerja sama saling menguntungkan tersebut menjadikan IKPI Malang sebagai cabang kedua dari 42 sekretariat cabang IKPI di seluruh Indonesia yang saat ini memiliki kantor permanen.

Menurut Arsanto, salah satu kerja sama yang dilakukan adalah pelaksanaan kursus Brevet di berbagai kampus di Kota Malang yang telah menandatangani MoU dengan IKPI. “Kami juga mengadakan seminar kampus, praktik magang mahasiswa dan banyak lagi.

“Intinya kerja sama ini saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jadi, mahasiswa dapat ilmu dan pengalaman kerja (magang) IKPI mendapatkan keuntungan ekonomi sekaligus sebagai ajang perluasan jaringan di perguruan tinggi,” kata Arsanto melalui keterangan tertulisnya, Senin (1/7/2024).

Lebih lanjut Arsanto mengungkapkan, kerja sama ini juga menciptakan efek berantai yang positif bagi IKPI Malang. Artinya, saat ini roda organisasi sudah berjalan dengan baik, bahkan keuntungan juga diperoleh anggota seperti mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan margin keuntungan atau fee organisasi bagi cabang.

“Disamping itu untuk kerja sama yang berdasarkan MoU dengan IKPI pusat maka anggota cabang juga mendapatkan SKP PPL TS dan NTS sebagai narasumber,” ujarnya.

Dijelaskan Arsanto, dengan kerja sama kegiatan seminar, maka bagi narasumber yang merupakan anggota IKPI Malang mendapatkan honorarium dan SKP PPL TS dan NTS sebagai narasumber

Selain itu, Arsanto juga mengungkapkan, dengan kerja sama penempatan praktik magang, maka anggota cabang juga diuntungkan dengan terbantunya pekerjaan mereka oleh pekerja magang dari perguruan tinggi. Akhirnya, kantor konsultan anggota cabang yang menerima anak magang jadi bisa melihat potensinya dan kemungkinan dapat direkrut setelah lulus

Sekadar informasi, IKPI Malang telah merintis kerja sama dengan kampus sejak era kepemimpinan Idris Pulungan selaku ketua umum IKPI tahun 2008-2009, dimana saat itu Ketua Cabang Malang dijabat Riman Sutrisno dan Agus Sambodo (Ketua IKPI Malang saat ini) sebagai pengurus seksi Pendidikan dan kerjasama.

Penawaran kerja sama mulai diajukan Agus Sambodo dan mendapatkan respon yang positif dari kampus, bahkan Ketua Umum IIKPI Idris Pulungan sempat memberikan kuliah umum tentang pajak setelah IKPI Malang melakukan kerja sama dengan Universitas Merdeka Malang yang kemudian dilanjutkan kerja sama dengan kampus-kampus lain di kota tersebut.

Diceritakan Arsanto, ide awalnya adalah berasal dari seksi Pendidikan dan kerjasama (bp. Agus Sambodo) dengan program “IKPI Goes to Campus” di tahun 2009

Namun demikian kata Arsanto, perkembangan persaingan kerja sama dengan dunia kampus mengalami pasang surut dan hingga akhirnya IKPI meminta bantuan IKPI Pusat untuk melakukan MoU dengan pihak kampus secara langsung. Dengan demikian maka akan lebih saling menguatkan dan menguntungkan kerja sama antara kedua belah pihak.

Adapun kerjasama yang telah dan pernah dilakukan oleh IKPI Cabang Malang dengan beberapa kampus yang ada di Jawa Timur

1. Universitas Merdeka

2. Universitas Gajayana

3. Universitas Widyagama

4. Universitas Islam Malang

5. Universitas Muhamadiyah Malang

6. FAkultas Vokasi Universitas Brawijaya

7. FAkultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

8. FAkultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

9. Universitas Machung

10. STIE Asia

11. Poltek Negeri Malang

12. FISIP Universitas Jember

13. Universitas 17 Agustus Banyuwangi

14. Universitas Islam Kadiri

15. Poltek Negeri Madiun

16. Wearnes Education Center Malang,Madiun dan Bali

17. STIE Widyagama Lumajang

18. STIE Walisongo Gempol

Arsanto juga mengatakan bahwa pendapatan ekonomi bukan satu-satunya yang utama untuk dicapai IKPI, namun ada beberapa fokus target lainnya yakni:

1. Sosialisasi organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan profesi konsultan pajak

2. Kaderisasi demi menyiapkan masa depan organisasi

3. Sosisalisasi aturan perpajakan guna mempersiapkan mahasiswa siap kerja

4. Membesarkan nama organisasi IKPI

5. Menyiapkan mahasiswa untuk memahami profesi konsultan pajak dan ilmu perpajakan lebih dalam

6. Tujuan akhirnya adalah menyiapkan generasi penerus / kaderisasi penerus organisasi dimasa yang akan datang demi keberlanjutan

7. Tujuan yang tidak kalah penting adalah memposisikan dunia akademisi sebagai mitra atau partner untuk bertukar pikiran/diskusi demi merencanakan,menyikapi/melaksanakan dan mengevaluasi aturan perundang undangan dan teori-praktik dari perpajakan (bl)

 

 

 

Paslon Ketum-Caketum IKPI Bersama Pendukung Berbaur Akrab di Pesta Pernikahan 

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Narasi kampanye terkait dinamika Kongres XII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus mendatang terkadang membuat suasana di internal asosiasi menjadi agak gaduh. Hal tersebut dikarenakan setiap anggota memiliki “jagoannya” sendiri untuk didukung menjadi orang nomor satu di asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia tersebut.

Di dalam Kongres XII ini ada dua pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum yang akan berkontestasi. Pasangan nomor 01 adalah Vaudy Starworld-Jetty dan pasangan nomor 02 adalah incumbent Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari.

T Arsono yang merupakan tim sukses pasangan calon 02 menyatakan, perbedaan pandangan, pendapat dan pilihan wajar terjadi di alam demokrasi. Apalagi ini terjadi di dalam hajatan besar asosiasi yang berisikan para profesional konsultan pajak.

(Foto: Istimewa)

Arsono meyakini perbedaan itu hanya riak kecil yang nampak di permukaan saja. Hal ini bisa dipahami karena profesi konsultan pajak memang dituntut untuk jago berargumentasi dan berkontra-argumentasi, yang di dalam melaksanakan pekerjaannya tentu untuk melindungi hak perpajakan wajib pajak sekaligus mendorong terjaminnya pendapatan negara dari sektor pajak.

“Istilahnya jangankan hanya satu alasan, seribu alasan pun akan dicari untuk mendapatkan pembenaran atas argumentasi yang diucapkan,” kata Arsono melalui keterangan tertulisnya, Senin (1/7/2024).

Mengingat hal tersebut lanjut Arsono, di dalam Kongres XII IKPI dia mengimbau untuk seluruh peserta kongres bisa menggunakan rasionalitas saat memilih pasangan ketua umum dan wakil ketua umum. Artinya, peserta tidak terbuai janji-janji “sorga” pasangan calon yang secara logika sebenarnya tidak bisa diimplementasikan menjadi kebijakan IKPI.

“Bila dianalogikan bila beli handphone ternyata rusak, maka barang itu bisa ditukar di counter hari itu juga. Namun bila salah memilih pemimpin, “retur-nya” baru bisa menunggu pada kongres lima tahun akan datang,” ujarnya.

SUASANA MENYEJUKAN

Gaduh hingar bingar karena dinamika kongres IKPI di Bali pada Agustus mendatang  menjadi hilang dalam sekejap. Yang terasa adalah suasana menyejukkan yang mempertemukan kedua calon ketua umum IKPI Ruston Tambunan dan Vaudy Starworld bersama dengan para pendukungnya.

Mereka terlihat akrab berbaur, mengobrol santai dan berswa-foto di pesta pernikahan Rendy Johan (Pengurus Pusat IKPI) yang diselenggarakan di Neo Soho, Jakarta Barat, Minggu (30/6/2024).

(Foto: Istimewa)

Sekadar informasi, nampak hadir pada pesta pernikahan tersebut pasangan calon nomor 02 Ruston Tambunan (incumbent ketua umum) dan Lisa Purnamasari (calon wakil ketua umum). Mereka nampak kompak didampingi oleh masing-masing pasangan-nya.

Terlihat hadir juga dalam acara tersebut Calon Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld tanpa ditemani calon wakilnya yang berhalangan hadir.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Sukses Paslon 02 Henri PD Silalahi mengungkapkan bahwa dalam resepsi pernikahan tersebut Ruston Tambunan nampak relax dan menyapa semua anggota IKPI yang hadir. Bahkan Ruston juga menyapa dan berswa-foto bersama dengan Caketum Vaudy Starworld.

“Karena memang Pak Vaudy itu sampai saat ini masih berstatus Ketua Departemen PPL, di mana departemen tersebut berada di bawah kepemimpinan Pak Ruston sebagai Ketua Umum,” ujarnya.

Ditegaskan Henri, keceriaan saat ini menjadi antitesa yang digaungkan oleh pihak pihak tertentu yang memposisikan Ruston Tambunan sebagai orang yang kaku dan tidak membaur dengan anggota. “Keceriaan tadi malam merupakan salah satu bukti kedekatan Ketua Umum IKPI dengan siapapun anggotanya,” kata Henri. (bl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jokowi Kumpulkan Menteri KIM Bahas Skema Investasi Family Office

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7/2024).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno hadir di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB.

“Iya, ada undangan untuk membahas penguatan ekonomi dan keuangan kita, salah satunya mengenai family office. Nanti akan dilaporkan,” kata Sandiaga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/7/2024) seperti dikutip dari Antara.

Sandiaga menyebutkan bahwa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh juga mengikuti rapat tersebut.

Beberapa pejabat lain yang terlihat memasuki Istana untuk rapat bersama Presiden Jokowi termasuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni lalu telah membahas hal ini dengan sejumlah orang kaya dari luar negeri yang ingin menempatkan uang mereka di Indonesia melalui skema family office. Bahkan, dia telah berdiskusi dengan enam konsultan untuk finalisasi rencana pembangunan family office di Bali.

Uang milik orang kaya dengan jumlah miliaran dolar AS yang ditempatkan di family office itu kata Luhut, tidak akan dikenakan pajak. Sebaliknya, uang dari keluarga kaya yang dikelola melalui family office ini akan memperkuat cadangan devisa dalam negeri.

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno sedang merancang regulasi untuk menarik potensi ekonomi dari family office yang rencananya akan dipusatkan di Bali.

“Saya akan menghitung berapa target awal dan regulasinya seperti apa yang perlu kami hadirkan,” kata Sandiaga Uno usai menghadiri World Water Forum, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Mei lalu.

Sandiaga menjelaskan bahwa konsep family office adalah keluarga yang mengelola dan menginvestasikan kekayaannya di suatu wilayah, sambil menikmati wisata di tempat tersebut.

Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Monako, London, Hong Kong, dan Dubai.

Menurut Sandiaga, family office ini menarik dan strategis untuk dikembangkan di Bali, karena Bali memiliki ekosistem pariwisata yang sudah terbangun dengan baik. Selain itu, family office memerlukan dukungan infrastruktur seperti perumahan dan jaringan ekonomi digital yang baik.

Untuk menarik investor agar tinggal lebih lama, perlu disiapkan berbagai atraksi. Sandiaga yakin Indonesia bisa mewujudkan konsep family office ini, didukung oleh kebijakan golden visa yang bertujuan menarik investor dan wisatawan asing berkualitas.

Investasi yang akan difokuskan adalah investasi hijau, yaitu investasi yang berkaitan dengan aktivitas ramah lingkungan.

“Jadi length of stay-nya sangat panjang. Kedua, mereka membawa pendanaan. Jadi keberlanjutannya itu lebih terasa dan ini sangat cocok dengan konsep Golden Visa,” pungkasnya. (bl)

Vaudy Starworld Janji Fasilitasi Anggota Buatkan SIT/EL

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mewajibkan anggotanya membuat Surat Ikatan Tugas/Engagement letter (SIT/EL) dalam berpraktik. Hal ini sesuai dengan standar profesi yang telah diatur oleh asosiasi.

“Atau bahasa lainnya adalah perjanjian kerja dengan klien. Nah, sampai saat ini IKPI belum pernah memberikan contoh surat itu kepada anggota sehingga mereka mencari referensi surat sejenis untuk menjadi contoh, padahal Kontrak Kerja tersebut sangat diperlukan oleh Anggota IKPI,” kata Calon Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Vaudy Starworld, Minggu (30/6/2024) malam.

Vaudy menyayangkan keabaian IKPI dalam memperhatikan kebutuhan anggotanya. Pasalnya, surat tersebut sangat mereka butuhkan untuk ditujukan kepada kliennya.

Atas permasalahan itu, Vaudy berjanji jika dipercaya anggota untuk memimpin IKPI lima tahun kedepan, dirinya segera melakukan pembenahan-pembenahan yang bermuara kepada kebutuhan anggota.

“Kedepan, kami akan menyediakan panduan SIT bahkan bentuk SIT kepada semua anggota dengan tujuan memberikan kemudahan mereka dalam berpraktik,” ujarnya.

Vaudy menegaskan, SIT/EL sangat berguna bagi anggota IKPI bahkan dapat menjadi pelindung mereka dalam berpraktik. (bl)

 

 

Pemda, DPRD Hingga Ormas Hadiri Puncak HUT IKPI Depok

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok menggelar HUT ke-9 di Aula Rabbani, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (29/6/2024). Acara tersebut dihadiri DPRD Kota Depok, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pengurus Pusat PokdarKamtibmas hingga perwakilan pengurus cabang IKPI dari berbagai wilayah di Indonesia.

Ketua IKPI Depok Nuryadin Rahman mengatakan, puncak HUT ini merupakan bagian dari rangkaian acara yang digelar sejak 25 Juni 2024.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Sebelumnya kami menyelenggarakan open turnamen Golf yang dihadiri 155 peserta. Puncaknya adalah pemaparan visi, misi dan program kerja dari pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum IKPI periode 2024-2029,” kata Nuryadin di lokasi acara.

Sekadar informasi, IKPI segera melaksanakan Kongres XII di Nusa Dua, Bali 18-20 Agustus 2024. Di dalam hajat besar lima tahunan itu, sebanyak dua pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum yakni Vaudy Starworld-Jetty dengan nomor urut 01 dan incumbent Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari nomor urut 02.

Lebih lanjut Nuryadin mengatakan, pada kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri ratusan anggota dan pengurus IKPI dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, pasangan calon diminta memaparkan visi, misi dan program kerja.

(Foto: Istimewa)

Nuryadin berharap di usia ke-9 ini IKPI Depok bisa semakin dikenal masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku usaha. “Kami bukan hanya ingin terkenal, tetapi manfaat dari keberadaan IKPI di Depok juga harus dirasakan semua pihak,” ujarnya.

Calon Ketua Pengawas IKPI periode 2024-2029 ini juga menegaskan, bahwa eksistensi IKPI Depok di bawah kepemimpinannya rutin menyelenggarakan kegiatan seperti sosialisasi peraturan perpajakan, pengisian SPT tahunan pribadi/badan dan banyak lagi.

“Semua itu dilakukan adalah bentuk bantuan IKPI sebagai mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak serta target penerimaan pajak,” katanya.

Sekadar informasi, hadir di acara tersebut Ketua IKPI Palembang Andreas Budiman, Ketua IKPI Jambi Nurlena, Ketua IKPI Pekanbaru Lilisen, dan perwakilan cabang IKPI dari Jabodetabek. (bl)

 

 

Pembukaan Kelas Brevet dan PPL Sukses Bawa Pengcab Mandiri

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Program berbasis pendidikan perpajakan dalam hal ini pelaksanaan Brevet dan PPL di berbagai cabang IKPI di bawah komando Ketua Umum Ruston Tambunan dinilai sudah mendulang sukses. Bagaimana tidak, program tersebut selain memberikan pendidikan kepada masyarakat juga memberikan manfaat ekonomi untuk penghasilan IKPI cabang, sehingga cabang IKPI bisa memiliki penghasilan untuk tetap eksis menjalankan roda asosiasi.

“Sebagai pemimpin tertinggi pada asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini, jika dianalogikan Pak Ruston memberikan kail kepada anggotanya untuk mencari ikan. Jadi bukan ketua umum langsung memberikan “ikan” kepada seluruh anggotanya,” kata T Arsono yang juga merupakan tim sukses pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum (Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari) IKPI periode 2024-2029.

Dengan cara seperti itu lanjut Arsono, setiap anggota bisa secara mandiri mencari penghasilan untuk membiayai kebutuhan operasional dari asosiasi. “Jadi Pak Ruston memang mau nya cabang menjadi kuat dan mandiri,” katanya.

(Foto: Istimewa)

Lebih lanjut Arsono mengungkapkan, program Pendidikan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan IKPI tentunya juga tidak akan berjalan tanpa dukungan para pengurus dan anggota di cabang.

“Kita bisa melihat program Pendidikan IKPI telah berhasil dengan gemilang di Cabang Malang, Surabaya, Bekasi dan cabang lain,” ujarnya. .

Selain itu, Arsono juga menuturkan bahwa keberhasilan program-program pendidikan IKPI juga tidak bisa dilepaskan dari dukungan yang luar biasa dari seluruh departemen yang ada di IKPI pusat, pengda dan pengcab. Karena semuanya berada dalam satu struktur organisasi yakni IKPI yang maju, mandiri dan berkelas dunia.

Pelaksanaan program pendidikan oleh cabang terus didorong oleh pusat agar cabang bisa lebih aktif dalam penyelenggaraan kegiatan program pendidikan secara mandiri,” ujarnya.

(Foto: Istimewa)

Namun demikian, harus pula disadari bahwa tidak semua cabang memiliki sumberdaya yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan program pendidikan Brevet tersebut. Beberapa cabang seperti cabang – cabang yang berada di wilayah Jabodetabek; Surabaya, Malang misalnya telah memiliki sumberdaya yang cukup.

Dicontohkan Arsono, IKPI Cabang Surabaya dan Malang misalnya bahkan mengadakan penyelenggaraan Pendidikan Brevet Pajak dengan bekerja sama dengan pihak kampus setempat. Menurutnya, tidak heran cabang Surabaya dan Malang mampu membeli Gedung untuk penyelenggaraan program Pendidikan dan PPL di gedung sendiri.

Namun harus dilihat juga bahwa ada cabang – cabang lain sepertinya masih memerlukan tambahan sumberdaya agar mampu menyelenggarakan program Pendidikan dan PPL sebagaimana telah berjalan saat ini.
Arsono menegaskan bahwa IKPI dalam kepengurusan saat ini telah melakukan tindakan nyata. Menurutnya, evaluasi atas kekurangan yang masih akan terus dilakukan agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan bisa semakin baik di masa mendatang. (bl)

IKPI Palembang Sambut Baik Wacana Pengelolaan Penuh Kursus Brevet

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Palembang Andreas Budiman menyambut baik wacana pengelolaan penuh kursus Brevet oleh pengurus cabang IKPI yang digaungkan pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 (Vaudy Starworl-Jetty).

“Sistem pengelolaan pelaksanaan Brevet seperti ini kami yakini akan menghidupkan roda asosiasi di cabang cabang IKPI seluruh Indonesia. Saya rasa Pengcab bisa memgoptimalkan potensinya untuk pelaksanaan kegiatan ini,” kata Andreas melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (29/6/2024).

Dia mengungkapkan, program ini memang merupakan evaluasi dari program yang sudah dijalankan tetapi pelaksanaannya nanti akan lebih konkret.

“Jadi memang program yang sudah baik dilaksanakan oleh kepengurusan sebelumnya, sepertinya akan ditingkatkan oleh pasangan Vaudy-Jetty jika terpilih nanti,” ujarnya.

Tentunya kata Andreas, pelaksanaan Brevet juga nantinya harus disesuaikan dengan kebutuhan cabang.

“Sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar IKPI memang perlu mendorong cabang-cabangnya membuka kelas Brevet supaya eksistensi IKPI terdengar sampai ke daerah daerah,” ujarnya.

Menurut Andreas, pajak merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis, dimana dalam setiap transaksi bisnis legal pasti akan terkena pajak. Artinya setiap orang/ badan usaha harus mengerti dulu kewajibannya. (bl)

 

 

Menkeu Sebut Penerimaan Pajak dari Perusahaan Turun 35,7%

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyebab penerimaan pajak per Mei 2024 anjlok. Pada periode itu penerimaan pajak turun 8,4% dari Mei 2023 sebesar Rp 830,5 triliun, menjadi hanya sebesar Rp 760,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, turunnya penerimaan pajak itu disebabkan merosotnya setoran pajak penghasilan badan (PPh Badan) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang memiliki kontribusi terbesar besar terhadap total penerimaan pajak. Porsinya masing-masing 20,2% dan 21,9%.

Untuk setoran PPh Badan turun 35,7% secara neto jatuh dari tren setoran per Mei 2023 yang masih tumbuh 24,8%. Ia mengatakan, turunnya setoran PPh Badan menandakan perusahaan-perusahaan tengah mengalami profitabilitas atau keuntungan yang turun, sehingga setoran pembayaran PPh tahunan dan angsurannya turun, diikuti dengan meningkatnya restitusi.

“Jadi kalau 20% dari penerimaan pajak kita kontraksi dalam, tentu kita bisa lihat dampaknya kepada penerimaan pajak keseluruhan memang mengalami tekanan. Pembayaran PPh tahun ini serta angsurannya diadjust ke bawah plus restitusi,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (27/6/2024).

“Ini yang sekarang sedang kita kelola secara sangat teliti dan waspada,” tegasnya.

Dari sisi setoran PPN dalam negeri, secara neto juga telah turun sebesar 9,1% dari sebelumnya per Mei 2023 tumbuh kencang mencapai 32,5%. Penyebabnya, kata Sri Mulyani ialah peningkatan restitusi pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.

Selain kedua jenis pajak itu mengalami kenaikan, seperti PPh 21 karyawan yang merupakan kontribusi ketiga terbesar terhadap penerimaan keseluruhan pajak dengan porsi 15,7%. Secara neto masih naik 29% lebih tinggi dari pertumbuhan setoran pada Mei 2023 silam sebesar 16,7%.

“Meski kondisi tekanan tapi pajak karyawan masih membukukan pertumbuhan sangat tinggi yaitu 28,9% ini mungkin upah gaji mengalami perbaikan atau adanya kenaikan employment sehingga jumlah karyawan atau buruh meningkat. Ini hal cukup positif bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.

PPh Orang Pribadi juga naik per Mei 2024 sebesar 11,6% lebih cepat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 6,9% secara neto. Demikian juga PPh 26 yang naik 13,6% meski lebih lambat dari pertumbuhan sebelumnya 25,7%. PPh Final pun tumbuh 13,7% dari sebelumnya terkontraksi 10,5%, disebabkan peningkatan penyetoran PPh atas bunga deposito atau tabungan dan jasa konstruksi.

Berdasarkan sektor usahanya, setoran pajak turun untuk industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan, yang masing-masing memiliki kontribusi sebesar 25,6%, 24,4%, dan 5,9% terhadap total penerimaan pajak.

Industri pengolahan turun 14,2% secara neto pada Mei 2024, dari Mei 2023 masih tumbuh 8,3%. Sektor perdagangan turun 0,2% dari sebelumnya mampu tumbuh 10,6%, dan sektor pertambangan turun 60,4% dari sebelumnya naik 59,6%.

Sisanya, seluruh sektor masih mencatatkan pertumbuhan seperti jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 12,6% meski melambat dari pertumbuhan 26,3%. Konstruksi dan real estat tumbuh 7,6% dari sebelumnya 3,9%.

Transportasi dan pergudangan tumbuh 12% dari sebelumnya 46,4%. Untuk sektor jasa perusahaan tumbuh 11,6% dari sebelumnya 27,3%, serta sektor informasi dan komunikasi tumbuh 14,9% dari sebelumnya 10,1%. (Boy)

Pelaksanaan Kursus Brevet akan Diserahkan Penuh Kepada Pengcab, IKPI Pusat Hanya Supervisi

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Caketum IKPI) periode 2024-2029 menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kegiatan kursus Brevet kepada masing-masing cabang IKPI se-Indonesia. Tujuannya agar cabang mempunyai penghasilan agar bisa konsisten menjalankan roda asosiasi.

“Jadi Pengurus Pusat IKPI hanya melakukan supervisi, evaluasi, menyiapkan modul dan membantu menyiapkan pengajar,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Jumat (27/6/2024) siang.

Menurut Vaudy, saat ini tidak semua cabang melaksanakan kursus Brevet. Dengan demikian, hal inilah yang akan menjadi evaluasi pada masa kepemimpinannya nanti. “Kami akan arahkan agar Pengcab secara rutin menyelenggarakan Brevet dan itu menjadi program prioritas,” ujarnya.

Dia menegaskan, selain sebagai sumber ekonomi, penyerahan pelaksanaan kursus Brevet kepada Pengcab adalah untuk meningkatkan pengalaman anggota IKPI di cabang sebagai pengajar. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya mengenal IKPI saja, melainkan anggota secara personal juga ikut dikenal karena menjadi instruktur Brevet.

Namun demikian, Vaudy akan memberikan training terlebih dahulu bagi setiap calon instruktur/pengajar anggota IKPI yang akan memberikan materi Brevet. “Sebagai seorang instruktur tentu kualitasnya harus baik. Jadi sebelum terjun mereka harus terlebih dahulu mengikuti training,” ujarnya.

Selain itu, adapun pengisian tenaga pengajar Brevet lanjut Vaudy, adalah anggota IKPI dan pegawai pajak yang akan diminta melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) atau kantor pelayanan pajak (KPP) setempat. Supaya mitra dengan DJP juga terasa sampai cabang-cabang.

Sementara itu, Vaudy juga akan mengatur kewenangan pengurus pusat agar bisa terus melanjutkan kerja sama dengan perguruan tinggi. “Kegiatan Brevet akan dibedakan menjadi dua, pertama kerja sama dengan perguruan tinggi dan kedua adalah pelaksanaan oleh pengurus cabang,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan oleh pengurus cabang (Pengcab) kata dia, kegiatan Brevet hanya dilakukan oleh Pengcab saja. Sementara untuk pengurus pusat akan difokus pada pelaksanaan Brevet yang diadakan oleh perguruan tinggi, dan melakukan pengembangan atas modul-modul brevet serta materi presentasi. (bl)

id_ID
en_US id_ID