IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda menyelenggarakan “Kuliah Pakar” dengan tema “Peluang Karir Menjadi Konsultan Pajak di Era Society 5.0” di Gedung Serbaguna, Gedung C, kampus tersebut, Kamis (6/6/2024). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman yang telah dibuat kedua belah pihak pada Juni 2023.
Ketua Departemen Pendidikan IKPI Lisa Purnamasari mengungkapkan, Kuliah Pakar ini menghadirkan dua narasumber berkompeten di bidangnya yakni Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dan Ketua IKPI Cabang Samarinda Maya Zulfani.
Lebih lanjut Lisa mengungkapkan, implementasi nota kesepahaman sendiri merupakan bagian dari program IKPI dalam merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Ini bagian dari komitmen IKPI yang terus diimplementasikan,” kata Lisa melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/6/2024).
Diungkapkan Lisa, Kuliah Pakar yang dihadiri sedikitnya 100 mahasiswa dari Program Studi Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu berjalan sangat menarik. Dialog interaktif antara narasumber dengan mahasiswa terlihat sangat hangat, membahas isu mengenai peraturan perpajakan hingga kebijakan pemerintah lainnya.
Lisa mengatakan, ada mahasiswa yang menanyakan tantangan menjadi konsultan pajak hingga isu mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan perlakuan pajaknya, khususnya terkait PPh Pasal 21.
Lebih lanjut Lisa mengatakan, IKPI sejauh ini sudah menandatangani 75 MoU dan/atau MoA dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta atau sekolah tinggi dan lembaga lembaga pendidikan di berbagai daerah Indonesia.
Besok pagi Insha Allah kita akan menandatangan MoA dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
Sekadar informasi, hadir dalam kegiatan dengan Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, dari pengurus pusat IKPI adalah: Ketua Umum Ruston Tambunan, Wakil Sekretaris Umum Toto, Bendahara Umum Elies Yanti, Ketua Departemen Keanggotaan, Pembinaan Profesi dan Etika Robert Hutapea, dan Ketua Departemen Pendidikan Lisa Purnama Sari.
Hadir dari IKPI Cabang Samarinda: Ketua Cabang Maya Zulfiani bersama jajaran pengurus dan anggota cabang. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jambi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jambi menggelar seminar “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan” di Hotel Odua Weston, Jambi, Selasa (4/6/2024). Kegiatan ini untuk menggali pengetahuan lebih jauh dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.
Sambutan pembukaan disampaikan pada acara itu, Ketua IAI Wilayah Jambi Yuliusman, dan Ketua IKPI Jambi Nurlena, sedangkan moderator Dica Lady Silvera. Seminar ini juga dihadiri puluhan konsultan pajak, akuntan, pelaku usaha, karyawan perusahaan dan pihak terkait lainnya.
Ketua IKPI Cabang Jambi Nurlena mengatakan, pembahasan utama dalam acara ini adalah persiapan menghadapi penerapan SAK EP yang berlaku efektif mulai tahun 2025. SAK EP yang menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diadopsi dari “IFRS for SMEs” dimana SAK EP lebih komprehensif dibandingkan dengan SAK ETAP, sehingga menuntut penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Jambi)
“Tujuan perubahan SAK ini dilakukan diantaranya untuk peningkatan kualitas dan komparabilitas laporan keuangan, bila diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Jambi, laporan keuangan yang disusun sesuai SAK lebih berkualitas dan dapat langsung dipergunakan untuk kepentingan berbagai pihak tanpa diperlukan penyesuaian.” kata Nurlena melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/6/2024).
Menurut Nurlena, pada umumnya di Jambi perusahaan kurang mendapatkan update SAK dan kurang mengikuti perkembangan akuntansi yang sangat dinamis. Mempertimbangkan hal tersebut, IKPI Jambi dan IAI Jambi mengundang narasumber kompeten di bidang SAK pada seminar penerapan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan.
Dia menceritakan, peserta seminar sangat antusias dalam mengikuti diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif, hingga seminar telah berakhir, beberapa peserta masih berdiskusi mengenai kasus yang dihadapi pada perusahaan masing-masing. Mereka mengakui pentingnya SAK EP dalam praktik pekerjaan sehari-hari di bidang akuntansi dan implikasinya di bidang perpajakan perusahaan mereka masing-masing.
Selain itu lanjut Nurlena, para peserta juga menyambut baik kesempatan untuk berbagi pengalaman dan best practice dalam menghadapi perubahan peraturan tersebut.
Nurlena menyatakan apresiasinya atas partisipasi aktif para peserta dan pembicara. Dia juga menekankan pelaku usaha, akuntan perusahaan, konsultan pajak di Jambi tidak dapat menyusun laporan keuangan sesuka hati atau sekadar mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan saja.
“Karena penyajian laporan keuangan (komersial) di Indonesia diatur dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu SAK yang banyak digunakan oleh perusahaan UMKM di Jambi adalah SAK ETAP yang akan digantikan dengan SAK EP mulai tahun 2025,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, IKPI Cabang Jambi memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada para anggotanya dan perusahaan-perusahaan yang menjadi klien mereka dalam menghadapi dinamika perubahan peraturan perpajakan dan standar akuntansi yang terus berkembang.
Diharapkan para peserta dapat memahami lebih mendalam tentang SAK EP dan dapat mempersiapkan diri secara optimal untuk mengimplementasikan perubahan tersebut di perusahaan mereka masing-masing.
“IKPI Jambi juga berkomitmen untuk terus mengadakan kegiatan serupa guna memperkuat kapasitas dan kompetensi para konsultan pajak di Jambi dalam pemberian jasa perpajakan kepada pengguna jasa,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Ersa Tri Wahyuni sebagai penulis buku SAK EP menyampaikan pentingnya pemahaman mendalam tentang SAK EP dan persiapan yang matang dalam menghadapi perubahan SAK tersebut.
“Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana SAK EP akan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan perusahaan, serta persiapan yang diperlukan dalam menghadapi perubahan ini,” ujarnya.
Sekadar informasi, pada sesi terakhir seminar dilakukan penandatanganan buku akuntansi keuangan buku 1 dan buku 2 serta buku SAK EP (2021) dimana salah satu penulis buku yakni Ersa Tri Wahyuni adalah Anggota DSAK IAI, Associate Professor Akuntansi Universitas Padjajaran pada saat itu. Buku-buku tersebut merupakan buku terbitan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Buku (textbook) akuntansi keuangan disusun berdasarkan SAK yang berbasis IFRS. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) akan menyelenggarakan Kongres XII di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kawasan ITDC Nusa Dua, pada 18-20 Agustus 2024. Perhelatan besar lima tahunan asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini rupanya sangat disambut antusias oleh lebih dari 6.000 anggota di seluruh Indonesia.
Salah satunya adalah IKPI Cabang Palembang. Untuk menyukseskan Kongres IKPI, dalam rapat anggota yang dilaksanakan pada 5 Juni 2024 diputuskan sedikitnya mereka akan memberangkatkan 40 anggota ke acara tersebut.
“Kami akan ikut mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Kongres XII Bali, dan akan membawa rombongan besar,” kata Ketua IKPI Palembang Andreas Budimana melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/6/2024).
Dukungan terhadap pelaksanaan Kongres menurut Andreas, tak lepas karena kecintaan mereka terhadap IKPI. Menurutnya IKPI harus terus maju dan tetap menjadi asosiasi konsultan pajak kelas dunia dan berkompeten.
“Jadi siapapun nanti yang akan memimpin IKPI, kami meyakini bahwa mereka adalah kader terbaik yang akan terus membawa asosiasi ini maju dan membanggakan,” ujarnya.
Harapan lainnya kata Andreas, ketua umum, wakil ketua umum terpilih nantinya bisa merangkul seluruh anggota. “Untuk ketua pengawas terpilih kami berharap akan lebih memperkuat asosiasi dari dalam dan juga disegani,” katanya.
Andreas juga mengungkapkan, kalau kedatangan puluhan anggotanya ke Bali nanti juga dijadikan ajang liburan. Setelah penat dengan deadline pengisian laporan SPT Pajak Tahunan, Bali dirasa menjadi tempat yang cocok untuk mereka melepas kepenatan.
“Jadi, selesai Kongres kami memang merencanakan untuk liburan. Karena ada anggota juga yang membawa keluarga,” ujarnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jambi, baru-baru ini melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kuala Tungkal Didit Haryanto di kantornya. Hal itu merupakan bagian perwujudan langkah IKPI sebagai mitra strategis dari Direktorat Jenderal Pajak.
Ketua IKPI Cabang Jambi Nurlena mengatakan. Ada beberapa hal menarik yang mereka bahas dalam pertemuan tersebut, yakni banyaknya konsultan pajak “abal-abal” yang masib berpraktek dan melayani klien di wilayah itu. Jasa Konsultan Pajak IKPI terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan lebih banyak digunakan Wajib Pajak Kota Jambi.
Kondisi itu kata Nurlena, tentunya bukan hanya mencoreng kredibilitas konsultan pajak tetapi pastinya juga akan merugikan wajib pajak.
“Terhadap wajib pajak di wilayah itu yang salah dalam melakukan pengisian SPT, diminta klarifikasi kepada pegawai pajak, terjadi hambatan disebabkan konsultan pajak yang mendampingi Wajib Pajak tidak mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan padahal wajib pajak sudah menggunakan jasa konsultan untuk membuatkan laporannya” kata Nurlena melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (1/6/2024).
Melalui IKPI Jambi, Kepala KPP minta asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini untuk memberitahukan kepada masyarakat dan klien di wilayah Jambi, agar selalu mengkroscek ulang SPT yang akan dilaporkan.
“Jadi wajib pajak juga harus selektif dalam mencari jasa konsultan, dan pengerjaan laporan SPT harus di cek ulang sebelum diserahkan ke kantor pajak,” katanya.
Selain itu lanjut Nurlena, Kepala KPP juga menyampaikan bahwa dirinya mempunyai hubungan yang baik dengan asosiasi dan perkumpulan pengusaha sejak dulu dan siap menerima wajib pajak ataupun asosiasi yang ingin mengadu atau hanya sekadar silaturahmi.
Nurlena mengungkapkan, dalam kesempatan itu IKPI Jambi juga menitipkan 50 buku daftar anggota IKPI Cabang Jambi. Maksudnya, agar KPP juga bisa mengetahui apakah nantinya sedang berhadapan dengan konsultan dari anggota IKPI atau hanya yang abal-abal.
“Sejak tahun 2022, buku daftar anggota juga kita bagikan keseluruh KPP Pratama di Provinsi Jambi,” ujarnya.
Sekadar informasi, KPP Pratama Kuala Tungkal, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan itu Nurlena juga menyampaikan bahwa IKPI alan mengadakan hajatan besar yakni Kongres XII IKPI di Bali pada bulan Agustus 2024.
“Beliau mengaku mengenal baik IKPI karena pernah menghadiri undangan Semnas IKPI di Pacific Place, Jakarta dan mengatakan IKPI selalu ada kegiatan besar di bulan Agustus tiap tahun,” ujarnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta Barat (IKPI Jakbar), berkomitmen untuk menjadikan bakti sosial (baksos) sebagai kegiatan rutin yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan, khususnya pada perayaan hari besar keagamaan.
Demikian dikatakan Humas IKPI Jakbar Hery Juwana melaluinketerangan tertulisnya, Selasa (28/5/2024).
(Foto: Dok. IKPI Cabang Jakarta Barat)
Menurut Hery, pemberian bantuan kepada anak-anak di panti asuhan berbagi barang kebutuhan pokok dengan yatim dan dhuafa khususnya saat Ramadan, terlihat sangat berimplikasi nyata.
“Kami melihat bantuan yang diberikan manfaatnya langsung dirasakan penerima, dan yang terpenting mereka senang mendapatkannya,” kata Hery.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Jakarta Barat)
Dia mengungkapkan, adapun kegiatan sosial yang diadakan IKPI Jakbar di tahun 2024 ini adalah baksos dan berbagi kepada sesama pada saat bulan puasa menjelang hari raya Idul Fitri. Adapun baksos dan berbagi kepada sesama pada tanggal 18 Mei 2024 ke panti asuhan Gunananda di daerah Cakung, Jakarta Timur dalam rangka memperingati hari raya Waisak.
Menurut Hery, ada yang menarik saat gelaran kegiatan tersebut yakni pengurus maupun anggota yang hadir dalam baksos tersebut bisa berbagi cerita mengenai peluang untuk masa depan anak-anak panti. “Kami juga memberikan semangat untuk mereka meraih masa depan yang sukses. Mereka sangat antusias mendengarkan kami pada saat berbagi cerita kami,” ujarnya.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Jakarta Barat)
Hery berharap IKPI Jakbar bisa menjadi pelopor untuk IKPI cabang lain di seluruh Indonesia bisa mengadakan menyalurkan dana CSRnya berupa baksos pada saat hari raya keagamaan dan juga pada saat adanya bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia.
Selain itu, dia juga berharap konsultan pajak yang bernaung di bawah IKPI mempunyai rasa kepedulian besar kepada sesama dengan cara menyisihkan sedikit penghasilannya untuk membantu masyarakat kurang mampu.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Jakarta Barat)
“Berdonasi tidaklah melihat suku, agama, ras dan antar golongan. Kita berdonasi dari hati yang ikhlas,” ujarnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang Agus Sambodo, menyatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus dan anggotanya. Hal itu dikatakan Agus saat peresmian kantor sekretariat IKPI Cabang Malang di Jl. Danau Bratan Raya RT 01/RW 14, Madyopuro, Kedungkandang, Malang, Jawa Timur, baru-baru ini.
Bagaimana tidak kata Agus, untuk mengisi perlengkapan kantor sekretariat, para anggota rela mengeluarkan uang pribadi untuk dibelikan peralatan kantor.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Malang)
“Para anggota patungan untuk mengisi peralatan di kantor sekretariat IKPI Malang yang baru saja diresmikan Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan,” kata Agus.
Lebih lanjut dia mengungkapkan rasa bersyukurnya karena setelah bertahun-tahun berdirinya IKPI Malang, akhirnya pada 2024 ini telah resmi mempunyai kantor sekretariat sendiri.
“Semua ini berkat harapan dari para anggota yang sejak dulu menginginkan kantor sekretariat permanen. Selama ini, kantor sekretariat selalu menumpang di kantornya ketua IKPI Malang,” ujarnya.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Malang)
Meskipun kecil kata Agus, kantor sekretariat permanen IKPI Malang ini sangat representatif.
Namun demikian, harapan pengurus dan anggota IKPI Malang sangatlah besar, semoga dengan adanya kantor sekretariat ini IKPI Malang bisa melayani anggota dengan maksimal dan bisa memberikan kontribusi dan edukasi kepada masyarakat dan wajib pajak di Malang.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Malang)
Kedepannya, Agus berharap IKPI Malang semakin produktif dalam mengadakan sosialisasi dan pelatihan perpajakan , sebagai sumber pemasukan keuangan bagi organisasi.
Diungkapkannya, semua anggota IKPI Malang menyambut dengan sangat antusias bagi terwujudnya cita-cita memiliki kantor sekretariat permanen. Hal itu terlihat dari matangnya persiapan yang dilakukan oleh para anggota menjelang peresmian yang dilakukan oleh Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Malang)
Dalam peresmian kali ini, pengurus pusat IKPI yang hadir adalah Ketum Ruston Tambunan, Wakil Sekretaris Umum Toto, dan Ketua Departemen Hukum Edy Gunawan.
Kedepan, IKPI Malang juga akan mengundang perwakilan dari Kanwil DJP Jawa Timur dan jajaran di bawahnya untuk bersilaturahmi.
Hadir juga pada kesempatan tersebut Ketua IKPI Surabaya Zeti Arina beserta wakilnya Ali Yusman.
Agus mengatakan, dalam sambutannya Ruston berharap agar IKPI Malang lebih produktif dan proaktif dalam melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat khususnya kepada perguruan tinggi di wilayah tersebut.
“Pak ketum berpesan agar IKPI Malang lebih intesif bekerja sama dengan perguruan tinggi. Harapannya, bisa ada kerja sama yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak,” ujarnya.
Contohnya memberikan pelatihan Brevet untuk mahasiswa. Kerja sama ini bisa dijadikan pemasukan untuk kas keuangan IKPI Malang.
Dalam kesempatan itu kata Agus, ketum berharap pencapian kepemilikan sekretariat permanen IKPI Malang bisa menjadikan motivasi bagi cabang IKPI lainnya untuk bekerja keras membangun IKPI di cabang masing-masing. Harapannya, kedepan setian cabang bisa memiliki kantor sekretariat permanen.
Kedepan, tantangan bagi IKPI cukup berat. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang erat antara anggota, pengurus baik pusat maupun cabang. Dengan demikian, IKPI kedepan akan terus berkembang dan semakin jaya. (bl)
IKPI, Jakarta: Sebanyak delapan konsultan pajak dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru, terpilih untuk bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata untuk memberikan magang kepada guru-guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam program Pelatihan Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri Guru Sekolah Menengah Kejuruan SMK Tahun 2024, Angkatan 1.
Ketua IKPI Cabang Pekanbaru Lilisen mengatakan Penanggung Jawab, Mentor dan Admin Pusat Belajar dalam kegiatan ini terpilih SMKN 1 Pekanbaru. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terutama dalam pembelajaran/materi menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak.
(Foto: Dok. IKPI Pekanbaru)
“Jadi kami dengan BPPMPV Bisnis dan Pariwisata bersepakat untuk lebih menguatkan Pendidikan vokasi tingkat SMK, khususnya dalam ilmu perpajakan,” kata Lilisen melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/5/2024).
Lebih lanjut Lilisen mengungkapkan, kegiatan yang dilaksanakan pada 25 April-6 Mei 2024, pembukaan dan penutupan kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Batiqa, Pekanbaru. Sedangkan kegiatan magang dilaksanakan di masing-masing kantor Pendamping Industri Pusat Belajar, dalam hal ini konsultan pajak yang terpilih.
“Adapun jumlah peserta magang sebanyak 40 orang guru yang lolos seleksi dan siap mengikuti kegiatan dan kemudian menerapkannya di sekolah masing-masing,” katanya. Guru-guru ini berasal dari SMK di Regional Sumatera, jadi bukan berasal dari SMK di Pekanbaru, Riau saja.
(Foto: Dok. IKPI Pekanbaru)
Lilisen juga mengungkapkan, sebagai bukti bahwa para guru tersebut telah atau pernah mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri, kami sebagai Pendamping Industri Pusat Belajar memberikan sertifikat kompetensi dan sertifikat appresiasi kepada para guru-guru magang ini.
“Tetapi, sertifikat kompetensi dan dan sertifikat appresiasi itu dikeluarkan dari kantor konsultan pajak masing-masing dan bukan dari IKPI,” ujarnya.
Sementara itu, pejabat fungsional Widyaiswara di BBPPMPV BISPAR Budi Haryono berharap program UpSkilling dan ReSkilling yang didukung oleh PB SMKN 1 Pekanbaru dan KKP di lingkungan Pekanbaru, Riau, dapat meningkatkan SDM guru terutama dengan adana bonus demografi ditahun-tahun mendatang.
“Terutama program keahlian yang bisa dioptimalkan bersama dengan Dinas Pendidikan, KKP serta Lembaga penyedia Tenagakerja, disesuaikan dengan capaian pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Riau dan mampu menjadi penyumbang tenaga ahli bidang perpajakan di daerah lainyna,” kata Budi.
(Foto: Dok. IKPI Pekanbaru)
Budi mengatakan, khusus bidang Akuntansi dan Perpajakan di Provinsi Riau pada tahun 2024 ini dipercayakan pada PB SMKN 1 Pekanbaru, program upskilling fasilitasi dirancang Balai Besar Penjaminan Mutu bidang Bisnis dan Pariwisata (BBPPMPV Bispar) yang berkolaborasi dengan KKP Lilisen, KKP Candra Irawan, KKP Sudarno, KKP Budi Bhakti, KKP Karim Ardhi Consulting, KKP Abdul Rahman, KKP Fransilvia Consulting, KKP Narpika Yendra, di Pekanbaru, Riau.
“Sekaligus KKP tersebut dapat memberikan ilmunya langsung kepada peserta melalui pendampingan masing-masing kelompok,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, adapun materi yang diberikan kepada peserta selama sembilan hari kegiatan di antaranya terjun langsung di industri usaha jasa perpajakan tersebut, agar dapat mengalami secara langsung bagaimana di industri jasa perpajakan tersebut mengubah dan memberikan pengalaman langsung yang sebelum diajarkan lebih banyak secara manual.
Menurutnya, dalam praktek industri jasa konsultan pajak tersebut beralih ke serba digital menggunakan aplikasi perpajakan di era ang serba digitalisasi saat ini. Langkah tersebut diambil agar para guru mendapatkan upgrade bidang keahlian perpajakan yang digeluti di sekolah masing-masing, serta mampu menganalisis dan mengimplementasi kurikulum merdeka belajar sesuai dengan yang ada di lapangan.
Diharapkan, setelah para guru-guru dari perwakilan sekolah tersebut dibekali materi dan terutama terkait bidang keahlian perpajakan, para guru dapat mendorong peningkatan kualitas peserta didik secara terintegrasi. Mengingat peningkatan SDM bukan saja tanggung jawab di SMK, tapi juga perlu dukungan dari pemerintah daerah setempat. Karena berdasarkan regulasi kewenangan SMK berada di bawah pemerintah provinsi. (bl)
IKPI, Jakarta: Ratusan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang (FEB UNM) memadati aula kampus pada Jumat (26/4/2024). Mereka terlihat serius mengikuti sosialisasi profesi yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Malang.
Ketua IKPI Malang Agus Sambodo mengatakan, tujuannya dari sosialisasi tersebut agar mahasiswa bisa memahami tentang penghitungan PPh 21 sesuai aturan terbaru serta lebih mengenal tentang profesi dibidang perpajakan.
“Kami juga mau menyampaikan kepada mahasiswa, bahwa Indonesia ini masih kekurangan profesi konsultan pajak. Jadi peluang untuk para mahasiswa terjun pada profesi ini masih terbuka lebar,” kata Agu .melalui keterangan tertulisnya, Selasa (30/4/2024).
Dikatakan Agus, dalam kesempatan itu IKPI Malang juga menyosialisasikan peraturan tentang PPh 21 Menggunakan TER ( PP no 58 dan PMK 168 tahun 2023).
“Aturan baru ini juga harus diketahui mahasiswa. Jadi, mereka nantinya juga bisa membantu wajib pajak yang memang membutuhkan informasi terkait hal itu,” ujarnya.
Selain itu Agus mengungkapkan, sejak 2014 IKPI Malang punya program IKPI goes to campus. Menurutnya, kegiatan ini akan terus digalakkan ke semua kampus yg ada diwilayah kerja IKPI Malang.
Agus juga mengjngkapkan, sambutan dari mahasiswa maupun dosen dalam kegiatan itu sangat positif, mengingat saat ini kampus juga harus menerapkan MBKM sehingga kampus harus terus menggandeng praktisi.
Lebih jauh dia mengungkapkan, peraturan peraturan terbaru dibidang pajak belum sepenuhnya bisa dipahami oleh kalangan dosen maupun mahasiswa, sehingga keterlibatan profesi dibidang pajak masih sangat diperlukan.
“Siapapun pengurus IKPI ( pusat dan cabang) harus semakin proaktif menggandeng masyarakat agar pajak bisa dipahami yang ujungnya akan meningkatkan kepatuhan sukarela,” ujarnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bantul dan Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui PLUT menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pengisian SPT PPh Badan UMKM 2023 di kantor Dinas Koperasi dan UKM Yogyakarta, Selasa (23/4/2024). Tujuannya, agar para pelaku UMKM menjadi wajib pajak yang patuh dan berkontribusi untuk negara.
“Masih banyak pelaku UMKM Badan yang belum melek pajak, dan kami dari IKPI membantu pemerintah untuk mengajak dan membimbing mereka untuk.menjadi wajib pajak yang patuh,” kata Ketua IKPI Cabang Bantul Maryanto melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/4/2024).
(Foto: IKPI Cabang Bantul)
Dikatakan Maryanto, berbagai faktor dikemukakan para peserta apa yang menjadi penyebab para pelaku UMKM belum mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, khususnya dalam memberikan pelaporan SPT PPh mereka setiap tahunnya.
Dari hasil keterangan, ada beberapa dari pelaku UMKM yang memang tidak memahami cara melakukan pelaporan SPT, tetapi ada juga dari mereka yang enggan untuk melapor karena takut dikenakan pajak tinggi.
“Nah melalui kegiatan bimtek ini, IKPI memberikan pemahaman kepada wajib pajak bagaimana pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran bangsa,” ujarnya.
Maryanto juga mengatakan, dalam kegiatan tersebut IKPI membimbing mereka bagaimana melakukan pengisian SPT yang baik serta membuat laporan keuangan yang benar.
“Jadi IKPI bukan hanya memberikan pemahaman mengenai pajak, tetapi juga membimbing mereka bagaimana membuat pelaporan dengan baik dan benar. Para peserta sangat senang dengan kegiatan ini,” ujarnya.
Menurut Maryanto, ada sedikitnya 20 pelaku UMKM ikut dalam bimtek SPT tersebut.
Harapannya dengan adanya kegiatan ini bisa menambah wawasan peserta terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan Badan, sehingga dari tahun ke tahun peserta dapat melaporkannya secara mandiri dan teredukasi dengan baik.
Kedepan kata Maryanto, pihaknya berharap pelaku UMKM khususnya di Bantul dan DIY sudah berpikiran bahwa membayar pajak adalah kewajiban dan bukan paksaan. Karenanya IKPI Bantul dan DIY sangat mengedukasi perilaku wajib paak sesuai dengan semangat pembuat UU Perpajakan dengan tag line “Pajak Kuat Indonesia Maju”.
“Kami di IKPI Bantul dan DIY selalu komitmen untuk mengedukasi wajib pajak sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku,” ujarnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sleman bersama Universitas Islam Indonesia (FBE UII) Prodi Akuntansi Perpajakan Sarjana Terapan Fakultas Bisnis dan Ekonomika berkolaborasi dalam memberikan bimbingan teknis (Bimtek) pengisian SPT PPh Badan UMKM 2023 di Atrium Rama Sleman City Hall, Rabu (24/4/2024).
Ketua IKPI Cabang Sleman Hersona Bangun mengatakan, keterlibatan para mahasiswa FBE UII dalam kegiatan tersebut memang merupakan dorongan dari pihak kampus.
(Foto: Dok IKPI Cabang Sleman)
“Ini untuk meningkatkan kemampuan komprehensif mahasiswa sesuai dengan keilmuan yang mereka dapat di kampus,” kata Hersona melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/4/2024).
Lebih lanjut Hersona mengungkapkan. Kolaborasi dengan mahasiswa ini juga merupakan bagian dari implementasi kerja sama yang telah ditandatangani antara IKPI dan FEB UII beberapa waktu lalu.
(Foto: Dok IKPI Cabang Sleman)
Menurut Hersona, ada sekitar 22 wajib pajak yang berasal dari pelaku UMKM dan orang pribadi yang mengikuti kegiatan ini dan 70 mahasiswa akuntansi sarjana terapan. Antusiasme peserta membuat anggota IKPI yang saat itu menjadi pembimbing pengisian SPT pun ikut bersemangat.
“Kita bimbing mereka untuk membuat laporan SPT yang benar dan pembukuan yang baik,” kata Hersona.
(Foto: Dok IKPI Cabang Sleman)
Hersona berharap, melalui kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai regulasi dan praktik perpajakannya sehingga mereka dapat menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
Ditanya adakah perbedaan bimtek tahun ini dengan sebelumnya, Hersona mengatakan bahwa kali ini kegiatan bimtek dilaksanakan di salah satu kantor pengurus IKPI dan saat ini IKPI Sleman sudah mampu melaksanakan kegiatan di tempat publik (mall) sehingga mampu menjangkau lebih banyak peserta dan mengenalkan IKPI ke khalayak umum
Dia meyakini bahwa kegiatan ini mampu mengubah perilaku wajib pajak. “Ada salah satu peserta kami yang baru saja membuat NPWP dan belum memahami kewajiban perpajakannya. Berkat kegiatan ini mereka bisa cukup mengerti akan kewajiban perpajakannya dan apa yang harus disiapkan guna penyusunan SPT Tahunan Badan,” katanya.
