IKPI, Jakarta: Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk melakukan koreksi atas Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah mereka sampaikan. Namun, dalam regulasi baru ini, pembetulan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang ketat.

Mengacu Pasal 87 PMK tersebut, Wajib Pajak dapat memperbaiki SPOP dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak pembetulan. Koreksi ini wajib disampaikan paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1).

Menariknya, apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan surat permintaan klarifikasi setelah periode tersebut berakhir, Wajib Pajak diberikan kesempatan tambahan. Mereka harus mengajukan pembetulan dalam waktu 7 hari sejak surat klarifikasi diterima melalui Akun Wajib Pajak.

Namun demikian, ketentuan di Pasal 88 menegaskan, bila pembetulan disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan, maka pembetulan tersebut dianggap tidak pernah disampaikan. Ini berarti, data yang terlanjur dilaporkan tetap menjadi acuan DJP, berpotensi berdampak pada penghitungan pajak yang kurang akurat dan sanksi administrasi.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan dan memberi kesempatan adil bagi Wajib Pajak untuk memperbaiki kekeliruan, selama tetap memenuhi tenggat yang diatur.

Dengan aturan ini, para Wajib Pajak diimbau untuk lebih cermat dan cepat dalam menindaklanjuti kekeliruan laporan pajaknya demi menghindari konsekuensi hukum yang bisa merugikan. (alf)