IKPI, Jakarta: Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengambil langkah tegas terhadap tiga perusahaan yang menunggak pajak hingga miliaran rupiah. Tiga tempat usaha tersebut Hotel Java Lotus, Eterno, dan Foodgasm resmi disegel setelah tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah.
Tindakan penyegelan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Petugas memasang stiker penyegelan di masing-masing lokasi sebagai tanda bahwa usaha tidak diperkenankan beroperasi sementara waktu.
Kepala Bidang Verifikasi dan Pengendalian Bapenda Jember, Arief Yudho Prasetyo, menyebutkan bahwa tunggakan pajak ketiga usaha tersebut berasal dari sektor pajak hotel dan restoran.
“Hotel Java Lotus menunggak sekitar Rp4,3 miliar, sementara Foodgasm memiliki tunggakan kurang lebih Rp200 juta, terakumulasi sejak 2023 hingga 2025,” ujar Arief, Selasa (23/12/2025).
Arief menilai tunggakan Foodgasm cukup disayangkan karena lokasinya berada tepat di depan kantor Bapenda Jember. “Ada kewajiban pajak yang mestinya dipenuhi, namun tidak dijalankan,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh proses penindakan telah mengikuti prosedur, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penagihan aktif. Untuk menjaga akuntabilitas, Bapenda juga melibatkan Kejaksaan Negeri Jember.
“Dalam setiap tahapan, kami didampingi kejaksaan sebagai bentuk penguatan hukum dan perlindungan keuangan daerah,” jelasnya.
Menurut Arief, Pemkab Jember sebenarnya telah memberikan berbagai kemudahan bagi wajib pajak. Sistem pelaporan telah terintegrasi secara daring melalui pemasangan sync box di hotel dan restoran, disertai banyak kanal pembayaran.
“Semua sudah serba online dan mudah diakses. Tidak ada alasan lagi untuk tidak melapor dan menyetor pajak yang pada dasarnya sudah dipungut dari masyarakat,” ucapnya.
Arief berharap langkah penyegelan ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar lebih patuh pada kewajiban perpajakan.
“Pajak berasal dari rakyat dan akan kembali ke rakyat melalui pembangunan. Kami berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan PAD demi kemajuan Jember,” pungkasnya.(alf)
