IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tengah memperkuat upaya meningkatkan impor komoditas strategis dari Amerika Serikat, termasuk minyak, gas alam cair (LNG), dan produk pertanian seperti gandum, kedelai, dan jagung. Namun, lebih dari sekadar perdagangan barang, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya reformasi perpajakan untuk mendukung kelancaran perdagangan internasional.
Menkeu mengungkapkan bahwa selain tarif yang relatif rendah, hambatan non-tarif seperti prosedur perpajakan masih menjadi perhatian. “Kita mengakui bahwa proses administrasi, termasuk perpajakan saat mengimpor barang, dapat menjadi kendala yang perlu kita benahi,” ujarnya, Senin (28/4/2025).
Sri Mulyani menekankan bahwa Pemerintah secara berkelanjutan mengevaluasi prosedur perpajakan impor, termasuk pengenaan pajak bea masuk, PPN impor, serta tata cara pelaporan yang dinilai bisa memperlambat arus barang. Penyederhanaan proses ini, menurutnya, penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata mitra dagang internasional, terutama Amerika Serikat.
“Kita ingin memastikan sistem perpajakan kita mendukung efisiensi, tanpa mengorbankan kepatuhan dan penerimaan negara. Ini juga bagian dari reformasi besar perpajakan nasional yang tengah kita lakukan,” tegas Menkeu.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengaitkan pentingnya kerja sama dagang dengan AS pada kebutuhan domestik Indonesia akan energi dan pangan. Impor produk seperti LNG dan komoditas pertanian dinilai vital bagi ketahanan energi dan pangan nasional. Di sisi lain, dengan reformasi perpajakan yang lebih ramah perdagangan, Indonesia berharap dapat mempersempit defisit perdagangan sekaligus meningkatkan investasi asing.
Dalam konteks hubungan bilateral, Sri Mulyani juga menyinggung perlunya negosiasi yang adil, khususnya setelah kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump berdampak pada arus perdagangan global. Ia menegaskan bahwa penyempurnaan prosedur bea cukai dan perpajakan adalah bagian dari upaya menjaga kepercayaan mitra dagang seperti Amerika Serikat.
“Dengan proses administrasi dan perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel, kita tidak hanya memperlancar perdagangan, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara yang pro-investasi dan pro-perdagangan bebas,” ujarnya. (alf)
