Category: Laman Cabang

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan kinerja penerimaan negara secara lebih serius pada 2026. Pemerintah menargetkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) bisa terdongkrak ke level 11–12 persen tahun ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (7/2/2026). Dalam arahannya, Purbaya menegaskan bahwa perbaikan tax collection rate menjadi misi utama Kemenkeu ke depan.

“Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan, dari 9 persen sekarang, mungkin 11–12 persen untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak,” ujar Purbaya.

Ia menekankan bahwa isu penerimaan pajak harus menjadi fokus bersama seluruh unit kerja. Pasalnya, rasio pajak Indonesia pada kuartal III 2025 masih tercatat di kisaran 8,58 persen, jauh dari target ideal pemerintah untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut Purbaya, capaian penerimaan pajak yang berada di bawah target pada 2025 masih bisa dimaklumi karena adanya perlambatan ekonomi. Namun, alasan tersebut dinilainya tidak lagi relevan untuk tahun ini.

“Kalau kemarin kita mencapainya di bawah target, saya bisa ngelead di depan DPR, bisa beralasan bahwa ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan enggak bisa lagi,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyoroti adanya kebocoran penerimaan negara, termasuk praktik underinvoicing di sektor kepabeanan dan perpajakan. Presiden, kata dia, secara konsisten meminta agar persoalan tersebut segera dibereskan.

“Jangan sampai bulan nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini. Dia bilang, ‘ada kebocoran, pajaknya ada underinvoicing’ di bea cukai dan perpajakan kita. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting,” ujar Purbaya.

Karena itu, ia berpesan kepada para pejabat eselon II yang baru dilantik agar menjalankan tugas peningkatan penerimaan negara secara sungguh-sungguh, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga meminta para pimpinan turun langsung ke lapangan untuk memantau kinerja jajaran masing-masing.

“Jadi upaya kita harus sungguh-sungguh, jangan main-main di pusat dan daerah. Pimpinan turun ke bawah lihat kinerja anak buahnya. Pokoknya akhir tahun saya enggak mau dengar kalimat itu lagi dari presiden,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun. Dengan capaian tersebut, penerimaan pajak tahun lalu masih mengalami shortfall sekitar Rp271,7 triliun.

Purbaya berharap, melalui penguatan pengawasan, perbaikan sistem administrasi, serta keterlibatan aktif pimpinan hingga level daerah, kinerja DJP dan Bea Cukai dapat meningkat signifikan pada 2026. Target tax ratio 11–12 persen pun diharapkan bukan sekadar ambisi, melainkan dapat diwujudkan secara nyata melalui kerja kolektif seluruh jajaran Kementerian Keuangan. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah menargetkan lonjakan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) ke level 11–12% pada 2026, setelah tekanan ekonomi sepanjang 2025 menekan kinerja penerimaan negara hingga tax ratio turun ke kisaran 9%.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, perlambatan ekonomi tahun lalu berdampak langsung pada capaian perpajakan. Realisasi penerimaan pajak 2025 hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Angka tersebut bahkan tercatat turun sekitar 0,7% dibandingkan realisasi 2024.

“Ini hal yang serius, kita harus bereskan betul. Apalagi kemarin pengumpulan pajak kita di bawah target, karena ekonominya melambat,” ujar Purbaya saat memberikan arahan dalam rotasi 40 pejabat Direktorat Jenderal Pajak di kantor pusat Kementerian Keuangan , Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, penurunan tax ratio pada 2025 terjadi setelah pada 2024 masih berada di kisaran 10,08%. Menurut Purbaya, kondisi ini menuntut pembenahan menyeluruh, baik dari sisi internal DJP maupun strategi pengumpulan pajak secara nasional.

Meski demikian, Purbaya optimistis kinerja perpajakan dapat kembali menguat seiring perbaikan ekonomi dan penyegaran organisasi di lingkungan DJP. Ia menegaskan target pemerintah adalah mendorong tax ratio kembali menembus dua digit pada 2026.

“Saya mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan dari 9% sekarang, mungkin 11–12% untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak,” tegasnya.

Selain mengandalkan rotasi pejabat, pemerintah juga berharap pemulihan aktivitas ekonomi akan membuka ruang peningkatan penerimaan, tidak hanya dari pajak, tetapi juga dari sektor kepabeanan dan cukai.

Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan tekanan terhadap tax ratio sudah terasa sejak paruh pertama 2025. Pada semester I-2025, tax ratio sempat turun ke level 8,42%, lalu sedikit membaik menjadi 8,58% pada kuartal III/2025. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemulihan fiskal masih berjalan bertahap di tengah perlambatan ekonomi.

Secara historis, Indonesia pernah berada pada titik terendah tax ratio saat pandemi Covid-19. Pada periode 2020–2021, tax ratio tercatat di kisaran 8,33% hingga 9,11% dari PDB. Situasi tersebut kemudian berbalik pada 2022–2023, ketika tax ratio naik signifikan ke level 10,39% dan 10,31%, didorong reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta momentum booming komoditas.

Berbekal pengalaman tersebut, pemerintah kini menaruh harapan besar pada penguatan administrasi perpajakan, optimalisasi basis data, serta kinerja jajaran DJP yang baru dilantik. Target lonjakan tax ratio ke level 11–12% dipandang sebagai indikator penting keberhasilan konsolidasi fiskal sekaligus upaya memperkuat fondasi penerimaan negara pada 2026. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kinerja positif penerimaan pajak pada awal 2026. Hingga Januari, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp88,9 triliun.

Dengan laju pertumbuhan tersebut, Purbaya menyatakan pemerintah optimistis penerimaan pajak sepanjang 2026 berpeluang menembus Rp2.409 triliun, asalkan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Proyeksi ini berada di atas target yang telah ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun.

“Ini memang terlihat agresif, tapi tetap ada peluang ke arah sana,” ujar Purbaya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, lonjakan penerimaan pajak di awal tahun ini ditopang dua faktor utama. Pertama, pertumbuhan penerimaan bruto yang mencapai sekitar 7 persen secara tahunan. Kedua, penurunan restitusi pajak yang cukup signifikan, yakni sekitar 23 persen year on year.

Kombinasi keduanya membuat penerimaan pajak secara neto tumbuh lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Purbaya, perbaikan ini mencerminkan mulai stabilnya aktivitas ekonomi sekaligus membaiknya arus kas negara dari sektor perpajakan.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pertumbuhan penerimaan neto terjadi merata di seluruh jenis pajak. Baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sama-sama mencatatkan kinerja positif pada Januari 2026.

“Seluruh jenis pajak mengalami pertumbuhan neto yang positif,” katanya.

Pemerintah menilai capaian awal tahun ini sebagai sinyal yang cukup menggembirakan di tengah berbagai tantangan global. Meski demikian, Purbaya menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi domestik agar tren positif penerimaan pajak dapat dipertahankan hingga akhir tahun.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus memantau dinamika ekonomi dan optimalisasi administrasi perpajakan, sekaligus menjaga keseimbangan antara target penerimaan negara dan keberlanjutan dunia usaha. (alf)

IKPI, Jakarta: Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang cenderung landai menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah dalam mengejar target penerimaan pajak. CORE Indonesia menilai, tanpa terobosan kebijakan, ruang peningkatan penerimaan pajak akan semakin terbatas.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa secara teoritis penerimaan pajak bergerak seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan melambat atau stagnan, potensi penerimaan pajak pun ikut tertahan.

“Logikanya pajak itu inline dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat, mestinya potensi pajak juga meningkat,” ujar Faisal di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 berada di kisaran 5 persen, namun tidak mencapai 5,1 persen. Sementara pada 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam rentang 4,9 hingga 5,1 persen, dengan risiko perlambatan yang masih cukup besar.

Menurut Faisal, meskipun terdapat peluang pada batas atas proyeksi, batas bawah pertumbuhan 2026 justru berpotensi lebih rendah dibandingkan 2025. Kondisi tersebut membuat tantangan pencapaian penerimaan pajak pada 2026 menjadi lebih berat.

“Artinya, potensi penerimaan pajak juga menghadapi tantangan yang lebih tinggi dibandingkan 2025,” tegasnya.

Dengan ruang pertumbuhan yang terbatas, Faisal menilai pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan lama dalam meningkatkan penerimaan negara. Jika pola kebijakan tidak berubah, rasio pajak (tax ratio) berisiko kembali stagnan.

Ia menekankan perlunya extra effort melalui strategi perpajakan yang tidak biasa, baik dari sisi kebijakan, administrasi, maupun peningkatan kepatuhan. Namun, langkah tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan baru bagi perekonomian.

Faisal juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu membebani kelompok kelas menengah, yang saat ini dinilai sedang berada dalam tekanan. Menurutnya, kebijakan pajak yang agresif terhadap kelompok ini berpotensi menekan konsumsi dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

“Kalau yang dikejar justru kelompok menengah, ini bisa membahayakan konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan pembayaran pajak ke depan,” ujarnya.

CORE Indonesia menilai, keberhasilan strategi pajak ke depan sangat bergantung pada keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan menjaga daya tahan ekonomi. Tanpa pendekatan yang adaptif dan berbasis kondisi riil, target penerimaan pajak 2026 berisiko sulit dicapai. (alf)

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan mencatat nilai restitusi pajak sepanjang tahun 2025 mencapai Rp361,2 triliun. Angka ini melonjak signifikan sebesar 35,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan realisasi restitusi pada 2024 yang tercatat Rp265,7 triliun.

Berdasarkan data Kemenkeu, lonjakan restitusi tersebut berasal dari selisih antara realisasi sementara penerimaan pajak bruto dan penerimaan pajak neto. Sepanjang 2025, penerimaan pajak bruto tercatat mencapai Rp2.278,8 triliun, sementara penerimaan pajak neto berada di level Rp1.917,6 triliun.

Perbedaan antara penerimaan bruto dan neto tersebut mencerminkan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang kemudian dikembalikan kepada wajib pajak. Restitusi terutama berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, PPh badan, serta jenis pajak lainnya.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa peningkatan nilai restitusi tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam mempercepat proses pemeriksaan dan pemberian restitusi. Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari strategi fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan dunia usaha.

“Peningkatan restitusi ini merupakan dampak dari relaksasi dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal yang diarahkan untuk menopang aktivitas ekonomi,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta 2025 yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan, dikutip Selasa (13/1/2026)

Sebagai perbandingan, pada 2024 lalu, nilai restitusi pajak sebesar Rp265,7 triliun juga berasal dari selisih penerimaan pajak bruto dan neto. Saat itu, penerimaan pajak bruto tercatat Rp2.197,3 triliun, sedangkan penerimaan pajak neto sebesar Rp1.931,6 triliun.

Lonjakan restitusi pajak pada 2025 terjadi di tengah kondisi penerimaan pajak dalam negeri yang belum sepenuhnya mencapai target. Hingga akhir tahun, realisasi penerimaan pajak tercatat baru mencapai 87,6 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong melonjaknya nilai restitusi. Salah satunya adalah fluktuasi harga komoditas yang menyebabkan banyak pelaku usaha membayar pajak lebih besar dari kewajiban riilnya, sehingga berujung pada permohonan pengembalian pajak.

Selain faktor ekonomi, DJP juga menyoroti adanya praktik tidak wajar yang masih ditemukan dalam pengajuan restitusi. Bimo menyebut keberadaan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah administrasi, termasuk penggunaan virtual office yang tidak sejalan dengan kegiatan usaha yang diklaim.

“Misalnya kami temukan dan tindak, meskipun tidak semuanya. Ada wajib pajak yang secara administratif ada, tetapi keberadaan usahanya tidak konsisten dengan bisnis yang diklaim,” ujar Bimo dalam pernyataannya pada akhir November 2025.

Meski demikian, DJP menegaskan tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pengawasan dan pemenuhan hak wajib pajak. Pemeriksaan akan difokuskan pada risiko, sementara wajib pajak yang patuh dan memenuhi kriteria tetap diberikan pengembalian pendahuluan sesuai ketentuan yang berlaku. (alf)

IKPI, Jakarta: Perayaan Natal Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang digelar di Gereja Mawar Sharon (GMS) Central Park, Jakarta, Kamis (8/1/2026), tidak hanya menjadi momentum ibadah dan kebersamaan, tetapi juga diwarnai aksi kepedulian sosial terhadap korban bencana.

Ketua IKPI Cabang Medan, Ebenezer Simamora dan wakil ketua Pony yang hadir mewakili Pengda Sumbagut Pak Bary Kusuma Ketua dan Pak Hery Wakil Ketua, membantu panitia dalam menyampaikan penyaluran donasi bagi korban banjir di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat melalui momentum Natal Nasional IKPI di Jakarta.

“Dalam perayaan Natal ini, kami dari Cabang Medan menyampaikan kesaksian kepedulian terhadap korban banjir di beberapa wilayah Sumatera, lengkap dengan dokumentasi foto dan video,” ujar Ebenezer.

Ia mengungkapkan, salah satu kisah yang disampaikan adalah tragedi sebuah keluarga yang kehilangan ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya akibat banjir. Bahkan, salah satu korban baru ditemukan setelah lebih dari 12 hari pencarian, yang meninggalkan duka mendalam.

Menurut Ebenezer, donasi yang disalurkan merupakan hasil kepedulian anggota IKPI yang tergerak untuk membantu sesama. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para korban yang terdampak bencana alam.

Ia menegaskan bahwa perayaan Natal IKPI tidak dimaknai sebatas ibadah seremonial, tetapi juga sebagai panggilan untuk berbagi dan hadir bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa IKPI hadir bukan hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai komunitas yang peduli terhadap kemanusiaan,” katanya.

Partisipasi Cabang Medan dalam aksi kemanusiaan ini mendapat perhatian dari peserta Natal Nasional, sekaligus memperkuat solidaritas antaranggota IKPI lintas daerah.

Perayaan Natal Nasional IKPI di Jakarta pun menjadi refleksi bahwa nilai Immanuel kehadiran Allah dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, salah satunya dengan menolong korban bencana yang membutuhkan uluran tangan. (bl)