Author: Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tengah memperkuat upaya meningkatkan impor komoditas strategis dari Amerika Serikat, termasuk minyak, gas alam cair (LNG), dan produk pertanian seperti gandum, kedelai, dan jagung. Namun, lebih dari sekadar perdagangan barang, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya reformasi perpajakan untuk mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Menkeu mengungkapkan bahwa selain tarif yang relatif rendah, hambatan non-tarif seperti prosedur perpajakan masih menjadi perhatian. “Kita mengakui bahwa proses administrasi, termasuk perpajakan saat mengimpor barang, dapat menjadi kendala yang perlu kita benahi,” ujarnya, Senin (28/4/2025).

Sri Mulyani menekankan bahwa Pemerintah secara berkelanjutan mengevaluasi prosedur perpajakan impor, termasuk pengenaan pajak bea masuk, PPN impor, serta tata cara pelaporan yang dinilai bisa memperlambat arus barang. Penyederhanaan proses ini, menurutnya, penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di mata mitra dagang internasional, terutama Amerika Serikat.

“Kita ingin memastikan sistem perpajakan kita mendukung efisiensi, tanpa mengorbankan kepatuhan dan penerimaan negara. Ini juga bagian dari reformasi besar perpajakan nasional yang tengah kita lakukan,” tegas Menkeu.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengaitkan pentingnya kerja sama dagang dengan AS pada kebutuhan domestik Indonesia akan energi dan pangan. Impor produk seperti LNG dan komoditas pertanian dinilai vital bagi ketahanan energi dan pangan nasional. Di sisi lain, dengan reformasi perpajakan yang lebih ramah perdagangan, Indonesia berharap dapat mempersempit defisit perdagangan sekaligus meningkatkan investasi asing.

Dalam konteks hubungan bilateral, Sri Mulyani juga menyinggung perlunya negosiasi yang adil, khususnya setelah kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump berdampak pada arus perdagangan global. Ia menegaskan bahwa penyempurnaan prosedur bea cukai dan perpajakan adalah bagian dari upaya menjaga kepercayaan mitra dagang seperti Amerika Serikat.

“Dengan proses administrasi dan perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel, kita tidak hanya memperlancar perdagangan, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara yang pro-investasi dan pro-perdagangan bebas,” ujarnya. (alf)

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II menggelar kegiatan Pekan Sita Serentak pada 23–24 April 2025. Dalam aksi ini, sejumlah aset milik penunggak pajak disita, mulai dari truk, logam mulia, hingga rekening bank, dengan total taksiran nilai mencapai Rp1,9 miliar.

Berdasarkan informasi dari situs resmi DJP, Senin (28/4/2025), penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari sembilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II. Tindakan ini diambil setelah berbagai upaya persuasif sebelumnya tidak membuahkan hasil.

“Upaya persuasif telah kami tempuh maksimal, mulai dari penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, hingga Surat Paksa. Karena tunggakan tetap tidak dilunasi, kami melaksanakan penyitaan,” tulis DJP dalam keterangannya.

Rincian aset yang disita meliputi:

• 1 unit truk Mitsubishi Colt Diesel

• 1 unit Baby Roller

• 1 unit Nissan Livina

• 1 keping emas logam mulia 10 gram

• 1 unit truk Mitsubishi Fuso tahun 2018

• 1 unit truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2019

• 1 unit mobil Corolla tahun 1994

• 1 keping emas logam mulia 1 gram

• 1 unit telepon genggam baru Oppo A3X

• 1 unit truk Dyna 110ST

• 1 unit Vespa Sprint 16 ET 150

• 1 unit Honda T4G02T31L0

• 1 unit Ford Ecosport

• 1 unit Honda Blade

• 7 rekening bank

DJP berharap melalui langkah tegas ini, para wajib pajak semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Kanwil DJP Jawa Barat II mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera memenuhi kewajiban perpajakan sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan. Kami tetap mengedepankan pendekatan persuasif, namun akan bertindak tegas terhadap yang mengabaikan kewajibannya,” tegas DJP.

IKPI, Jakarta: Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia masih bisa tersenyum masi. Hingga saat ini,  melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023, tepatnya dalam Pasal 6, diatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final.

Aturan ini memperjelas dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto dari usaha setiap bulan, sebelum dipotong potongan penjualan atau diskon sejenis. Namun, untuk pelaku usaha dengan omzet kumulatif hingga Rp500 juta per tahun, pendapatan tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar PPh final.

Menariknya, kemudahan ini juga berlaku bagi suami-istri yang memiliki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan tertulis, atau jika istri memilih menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam kasus tersebut, batas Rp500 juta berlaku masing-masing, bukan digabungkan.

Bagi yang memiliki omzet di atas batas tersebut, PPh final tetap wajib dibayarkan atas kelebihan omzet, dihitung berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan dalam peraturan ini. Pemerintah juga menyediakan contoh perhitungan lengkap dalam lampiran resmi PMK tersebut untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung kewajibannya.

Kebijakan ini diharapkan bisa semakin mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia, serta memperkuat kepatuhan pajak dengan prinsip keadilan yang lebih baik. (alf)

IKPI, Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Dalam Pasal 32 regulasi tersebut ditegaskan, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan atas warisan yang belum terbagi menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari orang pribadi yang meninggalkan warisan.

PMK ini mengatur bahwa jika pewaris belum memiliki NPWP, wakil dari Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi yang dapat berupa ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak pengurus harta peninggalan wajib mendaftarkan Warisan Belum Terbagi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai wilayah tempat tinggal pewaris untuk memperoleh NPWP baru.

Selain itu, warisan yang memiliki kegiatan usaha juga harus dilaporkan untuk mendapatkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) di KPP tempat NPWP terdaftar. Proses pendaftaran ini harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikut setelah pewaris meninggal dunia.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (6) PMK 81/2024, wakil yang ditunjuk bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dari warisan tersebut.

Dengan diberlakukannya aturan ini, pengelolaan warisan kini memiliki aspek administratif yang wajib dipenuhi untuk memastikan kepatuhan pajak tetap berjalan, bahkan setelah pewaris meninggal dunia. (alf)

IKPI, Jakarta: Wajib Pajak badan yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan diingatkan bahwa tenggat waktu pelaporan tinggal 3 hari lagi, yakni pada 30 April 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan 1 juta Surat Imbauan kepada perusahaan-perusahaan untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebelum terlambat.

Denda keterlambatan sebesar Rp1 juta mengancam bagi setiap perusahaan yang tidak menyampaikan SPT tepat waktu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Dwi Astuti, menegaskan bahwa peraturan ini tak hanya mengatur denda, tetapi juga potensi tindakan hukum lebih lanjut bagi yang tetap tidak patuh.

Hingga 21 April 2025, DJP sudah menerima sekitar 483 ribu laporan SPT Tahunan Badan. Namun, masih banyak perusahaan yang belum melapor, dan DJP terus mengimbau Wajib Pajak untuk tidak menunggu hingga hari terakhir. “Lapor lebih awal, lebih nyaman,” ujar Dwi Astuti, sambil mendorong para wajib pajak untuk memanfaatkan kanal djponline.pajak.go.id guna melaporkan SPT.

Bagi yang menghadapi kesulitan dalam proses pelaporan, DJP menawarkan layanan asistensi melalui Kring Pajak 1500200, live chat di situs resmi pajak.go.id, serta penyediaan Pojok Pajak di berbagai lokasi. Bagi perusahaan yang lupa nomor EFIN, permohonan bisa diajukan melalui telepon atau livechat. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah Finlandia baru saja mengumumkan kebijakan pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh badan) sebagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang masih lesu. Kebijakan ini disahkan setelah dua hari negosiasi intensif dalam pembahasan anggaran tengah tahun.

Pemangkasan ini bertujuan untuk menjadikan Finlandia lebih menarik bagi investor dan mendorong daya saing negara di pasar global.

Salah satu langkah utama dalam reformasi fiskal ini adalah pemotongan tarif PPh badan dari 20 persen menjadi 18 persen yang akan diberlakukan mulai tahun 2027.

Selain itu, pemerintah juga akan menurunkan beban PPh orang pribadi karyawan, dengan total keringanan yang diperkirakan mencapai 1,1 miliar euro (sekitar Rp21,1 triliun) yang diberikan secara bertahap. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Finlandia sebagai tempat investasi, seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo.

“Kami akan membuat Finlandia menjadi tempat yang menarik untuk berinvestasi,” ujar Orpo dilansir dari Reuters pada Sabtu (26/4/2025).

Selain pemotongan tarif PPh badan, pemerintah Finlandia juga akan menurunkan tarif pajak marginal tertinggi dari hampir 60 persen menjadi 52 persen mulai tahun depan. Pemangkasan ini diperkirakan memberikan keringanan sekitar 335 juta euro (Rp6,4 triliun) untuk kelompok pendapatan tertinggi.

Dampak langsung reformasi ini akan dirasakan oleh Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih dari 58.000 euro per tahun (sekitar Rp1,1 miliar), dengan penghematan pajak yang semakin signifikan untuk mereka yang berpendapatan lebih tinggi.

Sebagai contoh, seseorang yang berpenghasilan 100.000 euro (sekitar Rp1,92 miliar) per tahun akan merasakan penghematan sekitar 3.000 euro (Rp57,6 juta) berkat penurunan tarif marginal. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja dan menjaga tenaga profesional tetap berada di Finlandia, sebuah negara yang dikenal dengan julukan “negeri seribu danau.”

Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari pihak oposisi yang menilai kebijakan ini terlalu menguntungkan orang kaya dan berpotensi memperburuk kesenjangan sosial. Beberapa anggota parlemen bahkan menyebutnya sebagai “hadiah untuk orang kaya,” apalagi langkah ini dilakukan bersamaan dengan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan bantuan luar negeri.

Pemerintah Finlandia berencana untuk menutup sebagian kehilangan penerimaan negara dengan menghapus insentif pajak atas iuran serikat pekerja, menaikkan cukai untuk minuman manis dan produk nikotin, serta memperketat aturan perencanaan pajak berbasis saham. Menteri Keuangan Finlandia, Riikka Purra, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menstabilkan utang publik pada tahun 2027, meskipun target defisit anggaran sebesar 1 persen dari PDB dipastikan meleset.

Di sisi lain, belanja pertahanan Finlandia akan dinaikkan menjadi 3 persen dari PDB pada tahun 2029 untuk memenuhi kewajiban keanggotaan NATO. (alf)