IKPI, Jakarta: Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi titik awal terbentuknya arah baru kebijakan fiskal nasional yang lebih berpihak kepada rakyat dan daerah. Pemerintah disebut mulai membangun arsitektur fiskal yang menyalurkan lebih banyak dana langsung ke daerah untuk mempercepat pemerataan ekonomi.
Pandangan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, yang menilai pola kebijakan fiskal saat ini menunjukkan keberpihakan nyata kepada daerah.
“Arsitektur fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang kian kuat kepada daerah. Pemerintah berupaya agar anggaran tidak berhenti di pusat, melainkan mengalir langsung ke daerah supaya manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Tamsil, strategi tersebut menjadi langkah penting agar manfaat program nasional benar-benar sampai ke lapisan bawah. Salah satu dampak positifnya terlihat pada sektor pertanian, di mana Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan signifikan sepanjang tahun terakhir.
“Data BPS mencatat peningkatan NTP sebagai bukti efektivitas kebijakan pertanian di bawah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ini motor penggerak ekonomi rakyat,” kata Tamsil.
Ia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen fiskal baru yang mendorong ekonomi lokal. Program ini, menurutnya, bukan sekadar memberi konsumsi kepada masyarakat, tetapi menghidupkan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, koperasi pangan, dan pelaku UMKM daerah.
“Program MBG bukan hanya memberi makan, tapi juga menghidupkan ekonomi lokal,” tegasnya.
Tokoh yang dikenal sebagai maestro anggaran ini menyebut desain fiskal pemerintahan Prabowo mencerminkan ideologi pembangunan pro-rakyat. Fokus belanja negara diarahkan pada program berdampak langsung seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, dan pengembangan UMKM.
“Negara sedang menata ulang distribusi kesejahteraan agar manfaat pembangunan lebih nyata hingga ke pelosok,” ujarnya.
Meski demikian, Tamsil mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan DPD RI akan terus mengawal agar dana yang digelontorkan ke daerah benar-benar digunakan tepat sasaran.
“Kami ingin daerah berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” tegasnya.
Ia juga menilai Kementerian Keuangan telah menyiapkan mekanisme insentif bagi daerah dengan kinerja fiskal baik sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola yang transparan.
Menurut Tamsil, kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo mencerminkan visi membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. “Fondasinya mulai terbentuk dalam satu tahun ini. Tantangannya kini adalah menjaga keberlanjutan dan pengawasan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa keberpihakan fiskal pemerintah bukan sekadar retorika, tetapi sudah terlihat dalam struktur anggaran negara.
“Ini bukan wacana, tapi kebijakan nyata yang bisa diukur. Tantangannya adalah memastikan setiap rupiah yang mengalir ke daerah benar-benar sampai ke rakyat,” ujarnya. (alf)
