IKPI, Jakarta: Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mengetuk palu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada Selasa (23/9/2025). Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya sidang yang mengukuhkan rancangan APBN menjadi undang-undang setelah mendengar sikap seluruh fraksi partai politik.

APBN 2026 membawa perubahan signifikan dibandingkan dengan nota keuangan RAPBN yang diajukan pemerintah pada Agustus lalu. Pos belanja negara naik dari Rp3.786,4 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara juga mengalami penyesuaian dari Rp3.147,6 triliun menjadi Rp3.153,9 triliun. Dengan demikian, APBN 2026 disusun dengan defisit Rp689,1 triliun atau sekitar 2,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lonjakan defisit tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, posisi defisit masih dalam batas aman sesuai ketentuan fiskal.

“Enggak usah takut, pemerintah tetap hati-hati. Defisit 2–3 persen itu normal dan justru diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/9/2025).

Purbaya menekankan, tambahan belanja negara diarahkan untuk memperkuat program pembangunan, perlindungan sosial, serta mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal agar beban utang tidak membengkak.

Meski demikian, pengamat ekonomi mengingatkan bahwa fokus pemerintah tidak boleh hanya pada sisi belanja. Peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan, harus menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Mereka menekankan pentingnya pengendalian pengeluaran agar setiap tambahan belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan ketukan palu kemarin, Indonesia resmi memasuki babak baru kebijakan fiskal. Ruang fiskal memang diperlebar, tetapi tantangan menjaga keseimbangan antara belanja, penerimaan, dan defisit akan menjadi ujian nyata pemerintah dalam mengelola APBN 2026. (alf)