IKPI, Jakarta: Realisasi penerimaan pajak hingga kuartal III-2025 kembali menunjukkan tren melemah. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa basis penerimaan negara sedang rapuh dan ruang fiskal makin terbatas jika pemerintah hanya mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan.
Kepala Laboratorium Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM, Kun Haribowo, menilai pemerintah perlu segera mencari sumber penerimaan alternatif yang tidak membebani masyarakat. Salah satunya, kata dia, melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang selama ini banyak menganggur.
“Di tengah ekonomi yang masih lesu, pemerintah perlu mengoptimalkan pembiayaan di luar utang dan di luar pungutan pajak,” ujar Kun dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).
Ia menjelaskan, strategi jangka panjang memang telah ditempuh melalui pembentukan Danantara, lembaga pengelola sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Namun, menurutnya, pemerintah juga harus memikirkan langkah cepat dalam jangka pendek untuk memperkuat ketahanan fiskal.
“Banyak aset negara yang idle—seperti lahan kosong, gedung tak terpakai, dan area publik—sebenarnya punya potensi besar untuk dikonversi menjadi penerimaan baru tanpa menekan rakyat,” paparnya.
Aset-aset tersebut, lanjutnya, bisa dihidupkan lewat berbagai skema seperti sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), atau bangun guna serah (BGS/BSG). Terlebih, pemerintah sudah memiliki dasar hukum kuat melalui PP Nomor 28 Tahun 2020 dan PMK Nomor 115/2020 yang memungkinkan Menteri Keuangan bersama kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan aset negara yang belum produktif.
“Optimalisasi aset negara menjadi solusi jangka pendek untuk menambah penerimaan tanpa menekan masyarakat,” tegas Kun.
Ia juga menekankan, pengelolaan BMN yang lebih produktif tidak hanya memperkuat posisi fiskal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan layanan publik.
Sejumlah aset potensial, seperti lahan kosong, gedung perkantoran, jalan umum, hingga area parkir yang terintegrasi dengan stasiun pengisian kendaraan listrik, disebut Kun bisa diubah menjadi “mesin uang baru” bagi negara.
“Dengan inovasi, transparansi, dan tata kelola yang baik, aset negara yang selama ini diam bisa diubah menjadi sumber energi fiskal baru,” pungkasnya. (alf)
